1 / 96

EVALUASI RUTRK SLAWI

EVALUASI RUTRK SLAWI. Muatan RTRW Kota. RTRW kota memuat : T ujuan , kebijakan , dan strategi penataan ruang wilayah kota ( penataan kota ) ; R encana struktur ruang wilayah kota ; rencana pola ruang wilayah kota ; P enetapan kawasan strategis kota ;

Télécharger la présentation

EVALUASI RUTRK SLAWI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EVALUASI RUTRK SLAWI

  2. Muatan RTRW Kota RTRW kotamemuat: • Tujuan, kebijakan, danstrategipenataanruangwilayahkota (penataankota); • Rencanastrukturruangwilayahkota; rencanapolaruangwilayahkota; • Penetapankawasanstrategiskota; • arahanpemanfaatanruangwilayahkota; • Ketentuanpengendalianpemanfaatanruangwilayahkota. (Bab II, Permen PU No.17 Th 2009)

  3. Outline Evaluasi

  4. Tujuan, kebijakan, danstrategipenataanruangwilayahkota (penataankota)

  5. kriteriaPerumusan Tujuanpenataanruangwilayahkota • mengakomodasifungsidanperankota yang telahditetapkandalam RTRWN, RTRW provinsi, danrencanatataruangkawasan metropolitan (untukkota yang beradadalamkawasan metropolitan); • tidakbertentangandengantujuanpenataanruangwilayahprovinsidannasional; • jelasdandapatdicapaisesuaijangkawaktuperencanaan; dan • tidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan.

  6. kriteriaPerumusan Kebijakanpenataanruangwilayahkota • mengakomodasikebijakanpenataanruangwilayahnasionaldankebijakanpenataanruangwilayahprovinsi yang berlakupadawilayahkotabersangkutan; • jelas, realistis, dandapatdiimplementasikandalamjangkawaktuperencanaanpadawilayahkotabersangkutan; • mampumenjawabisu-isustrategisbaik yang adasekarangmaupun yang diperkirakanakantimbuldimasa yang akandatang; dan • tidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan.

  7. kriteriaPerumusan Strategipenataanruangwilayahkota • memilikikaitanlogisdengankebijakanpenataanruangwilayahkota; • tidakbertentangandengantujuan, kebijakan, danstrategipenataanruangwilayahnasionaldanprovinsi; • jelas, realistis, dandapatdiimplementasikandalamjangkawaktuperencanaanpadawilayahkotabersangkutansecaraefisiendanefektif; • harusdapatdijabarkansecaraspasialdalamrencanastrukturruangdanrencanapolaruangwilayahkota; dan • tidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan.

  8. EVALUASI tujuan, kebijakan, dan strategipenataanruangwilayahkota RUTRK SLAWI

  9. TUJUAN RUTRK SLAWI • Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota • Pengendalian pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota • Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah

  10. UU No 26 Tahun 2007 Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan : a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

  11. EVALUASI • Dalam RUTRK Slawi, pedoman penggunaan sumber daya alam, buatan, dan manusia tidak dijelaskan sehingga RUTRK tidak sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007. Hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakterpaduan dalam penggunaan sumber daya yang ada. • Pemanfaatan kota yang serasi dan seimbang belum mengarah pada aspek perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

  12. Permen PU No 17 Tahun 2009 • Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: • visi dan misi pembangunan wilayah kota • karakteristik wilayah kota • isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan

  13. EVALUASI • Tujuan RUTRK Slawi masih terlalu umum, tidak menggambarkan bahwa RUTRK tersebut dapat menjawab isu strategis yang ada di Kota Slawi dan kondisi objektif yang ingin dicapai dengan adanya RUTRK tersebut. • Tidak terdapat kejelasan apakah tujuan RUTRK Slawi dapat dicapai sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, misalnya pada tujuan no 1.

  14. KEBIJAKAN RUTRK SLAWI • Terdapar alur jasa koneksi dan distribusi yang melingkari Kota Slawi, menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. • Pola peruntukan kegiatan Kota Slawi telah dibagi antara : • Utara : perdagangan, jasa, dan perkantoran • Selatan : perumahan, fungsi sosial, pemerintahan, dan transportasi • Timur : industri, perumahan, kegiatan militer, dan pertanian • Barat : rekreasi, perumahan, dan perdagangan

  15. KEBIJAKAN RUTRK SLAWI Faktor yang diperhatikan adalah : • Nilai ekonomis tanah : nilai tanah akan menurun apabila semakin jauh dari pusat kota dan jangkauan transportasi • Rencana pemanfaatan ruang kota : • Pengalokasian jenis-jenis kegiatan yang membutuhkan ruang yang cukup besar (industri, olahraga) dan ruang yang sedang-kecil (toko,perkantoran,jasa). • Pengalokasian pemanfaatan ruang yang mebutuhkan tingkat aksesibilitas yang tinggi sehingga dibutuhkan penempatan yang dekat dengan pusat kegiatan masyarakat dan sarana transportasi. • Perencanaan struktur kota berupa kombinasi antara struktur grid dan konsentrik. • Potensi : Menggunakan pola ekstensifikasi, yaitu pengembangan lahan terbangun terutama ke arah selatan, dan pola intensifikasi pada pusat kota. Pusat kota merupakan kawasan perdagangan, kemudian di sekeliling kota dirancanakan kawasan baru. • Keterbatasan kota : adanya Sungai Gung yang besar, jalur KA yang membelah kota, dan kepemilikan tanah oleh institusi tertentu.

  16. Permen PU No 17 Tahun 2009 Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) karakteristik wilayah kota; dan 3) kapasitas sumber daya wilayah kota dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya.

  17. EVALUASI • RUTRK Slawi dapat merumuskan rencana berdasarkan isu-isu strategis di masa sekarang dan masa depan. • Dalam RUTRK Slawi, kapasitas sumber daya yang ada kurang dijelaskan secara mendetail. Sumber daya yang dijelaskan hanya sumber daya ruang saja. • Kebijakan yang dirumuskan dalam RUTRK tidak dapat dijelaskan secara realistis apakah akan tercapai dalam jangka waktu yang ditetapkan.

  18. TUJUAN RUTRK SLAWI • Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota • Pengendalian pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota • Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah

  19. UU No 26 Tahun 2007 Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan : a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

  20. EVALUASI • Dalam RUTRK Slawi, pedoman penggunaan sumber daya alam, buatan, dan manusia tidak dijelaskan sehingga RUTRK tidak sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007. Hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakterpaduan dalam penggunaan sumber daya yang ada. • Pemanfaatan kota yang serasi dan seimbang belum mengarah pada aspek perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

  21. Permen PU No 17 Tahun 2009 • Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: • visi dan misi pembangunan wilayah kota • karakteristik wilayah kota • isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan

  22. Permen PU No 17 Tahun 2009 • Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: • mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW provinsi • tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional • jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

  23. EVALUASI • Tujuan RUTRK Slawi masih terlalu umum, tidak menggambarkan bahwa RUTRK tersebut dapat menjawab isu strategis yang ada di Kota Slawi dan kondisi objektif yang ingin dicapai dengan adanya RUTRK tersebut. • Tidak terdapat kejelasan apakah tujuan RUTRK Slawi dapat dicapai sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, misalnya pada tujuan no 1.

  24. KEBIJAKAN RUTRK SLAWI • Terdapar alur jasa koneksi dan distribusi yang melingkari Kota Slawi, menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. • Pola peruntukan kegiatan Kota Slawi telah dibagi antara : • Utara : perdagangan, jasa, dan perkantoran • Selatan : perumahan, fungsi sosial, pemerintahan, dan transportasi • Timur : industri, perumahan, kegiatan militer, dan pertanian • Barat : rekreasi, perumahan, dan perdagangan

  25. KEBIJAKAN RUTRK SLAWI Faktor yang diperhatikan adalah : • Nilai ekonomis tanah : nilai tanah akan menurun apabila semakin jauh dari pusat kota dan jangkauan transportasi • Rencana pemanfaatan ruang kota : • Pengalokasian jenis-jenis kegiatan yang membutuhkan ruang yang cukup besar (industri, olahraga) dan ruang yang sedang-kecil (toko,perkantoran,jasa). • Pengalokasian pemanfaatan ruang yang mebutuhkan tingkat aksesibilitas yang tinggi sehingga dibutuhkan penempatan yang dekat dengan pusat kegiatan masyarakat dan sarana transportasi. • Perencanaan struktur kota berupa kombinasi antara struktur grid dan konsentrik. • Potensi : Menggunakan pola ekstensifikasi, yaitu pengembangan lahan terbangun terutama ke arah selatan, dan pola intensifikasi pada pusat kota. Pusat kota merupakan kawasan perdagangan, kemudian di sekeliling kota dirancanakan kawasan baru. • Keterbatasan kota : adanya Sungai Gung yang besar, jalur KA yang membelah kota, dan kepemilikan tanah oleh institusi tertentu.

  26. Permen PU No 17 Tahun 2009 Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) karakteristik wilayah kota; dan 3) kapasitas sumber daya wilayah kota dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya.

  27. Permen PU No 17 Tahun 2009 Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: 1) mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsiyang berlaku pada wilayahkota bersangkutan 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

  28. EVALUASI • RUTRK Slawi dapat merumuskan rencana berdasarkan isu-isu strategis di masa sekarang dan masa depan. • Dalam RUTRK Slawi, kapasitas sumber daya yang ada kurang dijelaskan secara mendetail. Sumber daya yang dijelaskan hanya sumber daya ruang saja. • Kebijakan yang dirumuskan dalam RUTRK tidak dapat dijelaskan secara realistis apakah akan tercapai dalam jangka waktu yang ditetapkan.

  29. Evaluasi StrategiPenataanRuang Wilayah Kota • RUTR Slawi masih kurang jelas dalam penjabarannya sehingga susah untuk melihat kesinambungannya dengan peraturan lain • Beberapa alasan dalam penerapan strategi tidak dijelaskan sehingga menimbulkan pertanyaan bagi pihak yang membaca RUTRK tersebut. • Strategi dalam RUTRK Slawi telah menjelaskan mengenai pengembangan secara spasial tetapi tidak menjelaskan bentuk pengembangan sehingga tidak dapat diketahui apakah pengembangan tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi, serta peraturan perundang-undangan.

  30. RencanaStrukturRuang Wilayah Kota

  31. kriteriaPerumusan Rencanastrukturruangwilayahkota • Memperhatikanrencanastrukturruangwilayahkabupaten/kota yang berbatasan; • Jelas, realistis, dandapatdiimplementasikandalamjangkawaktuperencanaanpadawilayahkotabersangkutan; • Penentuanpusat-pusatpelayanandidalamstrukturruangkotaharusberhirarkidantersebarsecaraproporsionaldidalamruangkotasertasalingterkaitmenjadisatukesatuansistem; • Sistemjaringanprasaranakotadibentukolehsistemjaringantransportasisebagaisistemjaringanprasaranautamadandilengkapidengansistemjaringanprasaranalainnya, denganpenjelasansebagaiberikut.

  32. SistemPrasaranaUtama :SistemJaringanTransportasiDarat • (1) sistemjaringanjalan • (2) sistemjaringankeretaapi • (3)sistemjaringanangkutansungai, danau, danpenyeberangan

  33. SistemPrasaranaUtama : Jaringan Transportasi Laut • Jaringan Transportasi Laut mencakup rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi laut • alurpelayaran yang beradapadawilayahkotabersangkutan; dan • pelabuhan laut yang berada di wilayah kota.

  34. SistemPrasaranaUtama : JaringanTransportasiUdara • (1) ruangudaradiatasbandara yang dipergunakanlangsunguntukkegiatanbandarudara • (2) ruangudaradisekitarbandarudara yang ditetapkansebagaijalurpenerbangan; dan • (3) bandarudara yang beradadiwilayahkota.

  35. SistemprasaranaUtama : Sistemprasaranalainnya • Sistemprasaranalainnya, sepertitelekomunikasi, sumberdaya air, energi, daninfrastrukturperkotaan yang mengintegrasikannyadanmemberikanlayananbagifungsikegiatan yang adadiwilayahkota

  36. Evaluasi rencana struktur kota

  37. Rencana Struktur Tata Ruang Kota berdasarkan Permen 17 Tahun 2009 • Rencana pusat pelayanan di dalam wilayah kota • Rencana Sistem prasarana kota • Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana • transportasi darat, laut, udara. • Rencana Pengembangan jaringan energi / listrik • Rencana Pengembangan jaringan telekomunikasi • Rencana Pengembangan jaringan Prasarana sumber • daya air kota • Rencana Pengembangan infrastruktur kota

  38. Rencana pusat pelayanan di dalam wilayah kota • Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat, laut, udara. • Tercantum dalam Rencana Tata Ruang Umum Kota Slawi • RUTRK : Secara umum Rencana pusat pelayanan wilayah Kota Slawi terbagi menjadi 3 bagian wilayah kota, yaitu Bagian wilayah kota I, II, dan III. Dasar pembagian bagian kota tersebut adalah berdasarkan tujuan dan pertimbangan fungsi bagian wilayah kota. Setiap bagian wilayah kota tersebut terbagi menjadi beberapa blok. Setiap bagian wilayah kota itu juga memiliki fungsi, kegiatan penunjang, luas wilayah, jumlah dan proyeksi penduduk masing - masing. • RDTRK : Di dalam RDTR diatur juga pemanfaatan ruang, rencana intensitas bangunan, rencana pengembangan perumahan, rencana fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan,pemerintahan & pelayanan umum,kebudayaan,penghijauan), rencana pengembangan jaringan utilitas (air bersih,listrik,telepon,persampahan,drainase,air limbah)

  39. Rencana Sistem prasarana kota • Rencana Pengembangan jaringan energi / listrik • RUTRK : Untuk transportasi darat, jaringan jalan kota slawi dibagi menjadi jalan arteri, arteri sekunder, lokal, dan kolekto • RDTRK : Di dalam RDTR diatur mengenai rencana pola jaringan jalan, fungsi jaringan jalan, pengembangan dimensi jalan, pengembangan sarana transportasi, rencana tahapan pengembangan jalan • RTRK : Di dalam RTRK jaringan jalan direncanakan dalam suatu rencana teknik jaringan jalan yang terbagi dalam kebijaksanaan pengembangan jalan, konsep dasar pengembangan, rencana struktur jaringan jalan, rencana dimensi jaringan jalan, rencana konstruksi jalan, rencana geometri jalan, rencana sitem perpakiran, pengembangan sub terminal dan halte, perlengkapan dan fasilitas jalan

  40. Rencana Sistem prasarana kota • Rencana Pengembangan jaringan telekomunikasi • RUTRK : Melayani bagian pusat kota dan lingkungan sekitar. Daerah kepadatan rencah, setiap 300 jiwa penduduk dilayani 1 sambungan telepon pribadi, untuk kepadatan sedang setiap 200 jiwa dilayani 1 sambungan telepon pribadi, untuk kepadatan tinggi setiap 100 jiwa dilayani 1 sambungan telepon pribadi. • RTRK : Menjelaskan proyeksi kebutuhan telepon Kota Slawi

  41. Rencana Sistem prasarana kota • Rencana Pengembangan jaringan Prasarana sumber daya air kota • RDTRK : Di dalam RDTR dibahas mengenai rencana jaringan air bersih, drainase, dan air limbah. Untuk jaringan air bersih dalam RDTR berisi perhitungan kebutuhan air bersih. • RTRK : Dalam RTRK dalam air bersih lebih menekankan pada sistem yang dikembangkan oleh PDAM dan menyesuaikannya dengan pengembangan jaringan jalan

  42. Rencana Sistem prasarana kota • Rencana Pengembangan infrastruktur kota • RDTRK : Dalam aspek pengelolaan limbah kota, rencana pengembangan jaringan air limbah terbagi menjadi 2 yaitu sistem pembuangan mandiri dan komunal. Dalam hal persampahan di RDTR berisi penghitungan volume yang dihasilkan oleh masyarakat kota slawi, rencana sitem pengolahan sampah dan rencana penyediaan angkutan sampah. Untuk drainase di dalam RDTR dijelaskan bahwa saluran drainase terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. • RTRK : Di RTRK untuk jaringan drainase hal yang dijelaskan adalah mengenai kriteria perencanaan drainase dan pola jaringan drainase. Untuk jaringan air kotor di dala RTRK berisi persyaratan minimum dari pembuangan air kotor dan perhitungan banyaknya buangan air kotor. Untuk persampahan dalam RTRK berisi ketentuan - ketentuan perencanaan persampahan dan proyeksi secara rinci buangan sampah dan kebutuhan fasilitas persampahan pada 10 tahun mendatang

  43. Evaluasi • Dalam pembagian bagian wilayah kota tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah kota tersebut • Dalam RTRW tidak dijelaskan mengenai rencana pengembangan infrastruktur standar telekomunikasi, infrastruktur telepon nirkabel, dan rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota • Di setiap tingkatan rencana dalam RTRW dalam aspek transportasi tidak tercantum perencanaan sistem jaringan kereta api, sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi udara • Sesuai dengan Permen no 17 tahun 2009, dalam RTRW untuk perencanaan sumber daya air bersih harusnya tercantum perencanaan yang mengembangkan jaringan sumber daya air lintas negara, provinsi, dan lintas kabupaten / kota, wilayah sungai, waduk, situ, jaringan irigasi, sistem jaringan air bersih dan pengendalian banjir di wilayah kota

  44. Evaluasi (2) • Menurut permen PU no 17 tahun 2009, dalam perencanaan infrastruktur untuk RTRW kota Slawi terdapat kekurangan. Kekurangannya adalah di dalam RTRW kota Slawi tidak tercantum mengenai penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saran jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, dan penyediaan dan pemanfaatana saran perkotaan lainnya. • Tidak terdapat peta struktur ruang wilayah kota, yang ada hanya peta pembagian blok lingkungan. Peta pemabgian blok lingkungan tersebut pun tidak sesuai dengan ketentuan.

  45. RencanaPolaRuang Wilayah Kota

  46. Rencanapolaruangwilayahkotadirumuskandengankriteria: • Merujukrencanapolaruang yang ditetapkandalam RTRWN besertarencanarincinya; • Merujukrencanapolaruang yang ditetapkandalam RTRW provinsibesertarencanarincinya; • Memperhatikanrencanapolaruangwilayahkabupaten/kota yang berbatasan; • Memperhatikanmitigasibencanapadawilayahkota; • Memperhatikankepentinganpertahanandankeamanandalamwilayahkota; • Menyediakanruangterbukahijau minimal 30 % dariluaswilayahkota; • Menyediakanruanguntukkegiatansektor informal; • Menyediakanruangterbuka non hijauuntukmenampungkegiatansosial, budaya, danekonomimasyarakatkota; dan • Jelas, realistis, dandapatdiimplementasikandalamjangkawaktuperencanaanpadawilayahkotabersangkutan; • Mengacupadaklasifikasipolaruangwilayahkota yang terdiriataskawasanlindungdankawasanbudidaya

  47. Evaluasi rencana pola ruang kota

  48. Evaluasi • RTH sebesar 30,79% tetapi di dalamnya termasuk kawasan pertanian (produktif dan nonproduktif) • Tidakmembahassecarakhusustentangalokasiruanguntuksektor informal, hanyamembahasperdaganganskalalingkungantanpamengklasifikasikanmenjadisektor formal atau informal • Tidakmengaturpenyediaanruangterbuka non-hijauuntukkegiatansoaial, budaya, ekonomimasyarakat, hanyamengaturtentang pemanfaatanruanguntukpelayananparkirdanpemakaman • pembahasannya bersifat umum, hanya mencantumkan luas lahan, lokasi BWK, dan waktunya hanya dicantumkan sampai batas waktu perencanaan yaitu 2014. tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan tertntu dalam peletakan guna lahan tersebut

  49. PenetapanKawasanStrategis Kota

  50. Kriteria Penetapankawasanstrategiskota • memperhatikankawasanstrategisnasionaldankawasanstrategisprovinsi yang adadiwilayahkota; • Kawasanstrategiskotadapatberhimpitandengankawasanstrategisnasionaldan/ataukawasanstrategisprovinsi, namunharusmemilikikepentingan/kekhususan yang berbedasertaharusadapembagiankewenangan yang jelas. • Dapatmerupakankawasan yang memilikinilaistrategisdarisudutkepentinganekonomiyaitumerupakanaglomerasiberbagaikegiatanekonomi yang memiliki kriteria yang telah ditentukan dalam permen PU No 17/2009 • Dapatmerupakankawasan yang memilikinilaistrategisdarisudutkepentingansosialbudaya

More Related