1 / 13

Keterangan Saksi Prof. Dr. Sofian Effendi

Keterangan Saksi Prof. Dr. Sofian Effendi. Perkara Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU /- X/2012 pada Sidang MK tanggal 20 Februari 2013. 1. Pokok Permasalahan.

tallis
Télécharger la présentation

Keterangan Saksi Prof. Dr. Sofian Effendi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KeteranganSaksiProf. Dr. Sofian Effendi PerkaraMahkamahKonstitusi No. 103/PUU/-X/2012pada Sidang MK tanggal 20 Februari 2013

  2. 1. PokokPermasalahan • Bahwa Ps. 64 UU PendidikanTinggibertentangandengan Ps. 28 C ayat (1), Ps 28 D ayat (1), Ps 28I ayat (4) dan Ps 31 ayat (1) danayat (4) UUD NRI 1945; • Bahwa Ps 65 ayat (1) sepanjangfrasa “ataudenganmembentuk PTN badanhukum” sertaayat (3) danayat (4) UU PendidikanTinggibertentangandengan Ps 28 C ayat (1), Ps 28 I ayat (4), Ps 31 ayat (1) danayat (4) UUD NRI 1945;

  3. 1. PokokPermasalahan • Bahwa Ps 86 ayat (1) UU PendidikanTinggibertentangandenganAlinea IV Pembukaandan Ps 31 ayat (5) UUD 1945 karenatelahmenyebabkandekonstruksiduniapendidikantinggimenjadipendidikantinggi yang menerapkanparadigma duniausaha yangprofit oriented; berakibatperubahankurikulum yang disesuaikandengankebutuhanduniausaha.

  4. 1. PokokPermasalahan • Bahwa Ps 90 bertentangandenganAlinea 4 Pembukaan, Ps 28 C ayat (1) dan Ps 28 E ayat (1) UUD NRI 1945, karenamenghambatpemenuhanhakkonstitusionalwarganegaraataspendidikan, khususnyapendidikantinggi, yang dijaminolehAlinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, danpemberianizinkepada PT Asingbertentangandengankewajibannegara.

  5. 2. KeteranganSaksi • Penyusunan RUU PT merupakanpenugasanPemerintahmelaluiDirjenDiktikepada DPT; • Saksisebagaianggota DPT ikutterlibatdalampenyusunan RUU PT danterlibatdalampembahasankerangkapemikirandanpenyusunanpasal-pasal UU PT; • Saksimengetahuibahwapenyusunan UU PT dilandasiolehpemikiranparafounding fathersparaanggota BPUPKI, PanitiaKetjil, dan PPKI dalampenyusunan UUD 1945 dan yang disampaikanpadaKongresNasionalPendidikanPertama 4-6 Agustus 1947 di Surakarta.

  6. 2. KeteranganSaksi • UU PT jugamerupakanantisipasiterhadapmasalahpendidikannasionalsebagaimanadisampaikanolehparaahlia.l. Prof. Hal Hill dan Dr. The Kian Wee dalamlaporanmereka“Indonesian Universities: Catching Up and Opening Up.” • UU PT jugamerupakanantisipasiterhadapglobalisasi PT, khususnyamengeliminasipengaruh “illicit higher education” ataupendidikantinggipalsuyang amatmerugikan Indonesia. Palsukarena yang membukacabang di Indonesia lebihbanyak PT non-akreditisasi, bukanUniversitas Harvard, Universitas Oxford, atau PTLN papanatas.

  7. 2. KeteranganSaksi • Pemberianotonomikepada PTN tidakmengubahpendidikantinggimenjadiprivate good. Sepertiditetapkandalam UUD Ps 31 ayat (2) yang berbunyi“Setiapwarganegarawajibmengikutipendidikandasardanpemerintahwajibmembiayainya.”PasaltersebutdilandasipemikiranbahwapelaksanaantugaskonstitusionalPemerintahdalammemenuhihakwarganegaradilakukandenganmenerapkanleerplicht(wajibbelajar). • Wajibbelajarsaatiniditetapkanselama 9 tahunsesuaidengankemampuan keuanganPemerintah. Pendidikan di luarwajibbelajardibiayaibersamaolehPemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakat. Faktabahwapendidi-kantinggi di Indonesia diselenggarakanoleh 96 PTN dan 3214 PTS (ABPPTSI:2013) menunjukkansifatpendidikantinggisebagaisemi atau quasi public good.

  8. 2. KeteranganSaksi • Pendidikanmenengahdan PT Indonesia memangharusmengembangkankurikulum yang selarasdengankebutuhanpembangunannasional. Kesalahanpadakurikulum yang lebihberatkependidikanakademikperlusegeradikoreksi.

  9. 2. KeteranganSaksi • TanggungjawabPemerintahdalampendidikanterlihatjelasdaripembiayaanpendidikandalamtrilyun rupiah, naik 30 kali lipat. UU Diktijustrumemastikanadanyapendanaanpemerintahuntukpendidikantinggi Pada 2013 tersediaRp. 39,1 T untuk PT, atauRp. 15,6 juta/mhs/th, hanyaseparobiaya yang diperlukan.

  10. 2. KeteranganSaksi • Penerapanbest practices manajemenkeuangankorporatyaitu, cost effectiveness, efisiensi, akuntabilitas,sangatdiperlukanolehlembaga PTN. Pelaksanaannyatidakperludenganmengubah PTN menjadikorporat; • Penerapansistemkepegawaian non-PNS adalahperintah UU Guru danDosendan UU AparaturSipil Negara;

  11. 2. KeteranganSaksi • PutusanMahkamahKonstitusi No. 11-14-21-126-13/PUU-VII/2009 tentangpembatalan UU No 9/2009 karena UU BHP memerintahkanpenyeragamanbadanhukumlembagapenyelenggarasemuajenjangpendidikanmenjadi BHP, sehinggaterjadipelanggaranhakasasiwarganegarayang dijaminoleh UUD. • UU initidakmenetapkanpelaksanaanbadanhukumpendidikan, dantidak pula badanhukumusaha. UU PendidikanTinggimenetapkanpemberianotonomikepada PTN, danuntukitukepada PTN perludiberikan status sebagaibadanhukumpublikolehMendikbudsebagaipemegangkekuasaanpendidikan.

  12. 3. Penutup • Demikianlahketerangansebagaisaksiberdasarkanpembicaraan kami sebagaipenyusun RUU PT baikdalamrapat-rapatMajelisPengembangan DPT, dalamrapat-rapatPanja RUU PT, maupunketikamenjadianggota Tim Pemerintahdalampersidangan di Komisi X DPR. • Keteranganlengkap yang ditandatangiolehsaksi Prof. Dr. Sofian Effendi, telahdiserahkankepadaPaniteraMahkamahKonstitusi. • Terimakasihatasperhatiandankesabaran Yang MuliaKetuadanMajelis Hakim MahkamahKonstitusi.

  13. TerimaKasih sofian@ugm.ac.id

More Related