KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN Program PercepatanAkuntabilitasKeuanganPemerintah 2 0 1 2

2. SISTEMATIKA • RuangLingkupPelaksanaanAnggaran • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran • Revisi DIPA • MekanismePendapatan Negara • PembayarandanPencairan Dana • ProsedurPenarikan/Penyaluran PHLN

3. IRUANG LINGKUPPELAKSANAAN ANGGARAN

4. DASAR HUKUM • UU No.17 Th.2003 tentangKeuangan Negara • UU No.1 Th. 2004 tentangPerbendaharaan Negara • UU No.22 Th.2011 tentang APBN TA.2012

5. SiklusAnggaran • Perumusankerangkaasumsimakrodanpokok-pokokkebijakanfiskal; • Penyusunan resource envelope; • PenetapanPaguIndikatif; • Pelaksanaan Trilateral Meeting. • PembahasandenganKomisi XI; • PembahasandenganBadanAnggaran. • Pencairananggaran; • Penatausahaanpenerimaandanpengeluaran. Perencanaan APBN Penyusunan APBN Pembahasan Penetapan Pelaksanaan Pertanggungjawaban • PenetapanPaguDefinitif; • Penetapan RKA-KL ; • PenyusunanKeppresRincian APBN. • Pengesahan DIPA. • Penyusunan LKPP; • Penyusunan RUU PertangungjawabanPelaksanaanAnggaran. • PenetapanPaguSementara; • Penelaahan RKA-KL; • Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-KL. Tupoksi DJA dan DJPBN Tupoksi DJA Tupoksi DJPBN

6. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN THE EXPENDITURE CYCLE PELAKSANAAN ANGGARAN PENETAPAN UU APBN PERPRES RINCIAN APBN APPROPIATION (voted by Parliament) APPORTIONMENT AND ALLOTMENT (commitment basis) PENYUSUNAN PENGESAHAN DIPA COMMITMENT (contract awarded) PEMBUATAN KOMITMEN order PENYEDIA BARANG DAN JASA SUPPLIER VERIFICATION of deliveries PENGUJIAN TAGIHAN delivery PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA PAYMENT

7. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum

8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7) Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

9. IIDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

10. DASAR HUKUM • PermenkeuNomor 93/PMK.02/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-KL • PermenkeuNomor 164/PMK.05/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentangPetunjukPenyusunandanPengesahan DIPA ;

11. Pengertian DIPA DIPA adalahdokumenpelaksanaananggaran yang disusunolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarandandisahkanolehDirjenPerbendaharaanatauKakanwil DJPB atasnamaMenteriKeuanganselaku BUN

12. Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA TA 2010 MulaiTA 2011 SebelumRestrukturisasi SesudahRestrukturisasi • Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi; • Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU. • Tdk spesifik; • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L. PROGRAM PROGRAM • Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi; • Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK. • Tdk spesifik; • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker. KEGIATAN KEGIATAN • Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur; • Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam • Rumusannya sangat spesi-fik jenis dan satuannya; • Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran. KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT) JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT) • Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir. • Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir.

13. POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA mulai 2011 Perubahan Format danisiDIPA PenerapanAnggaranBerbasisKinerja PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA IntegrasiAplikasi DIPA dan RKAKL Penyempurnaan IT penyusunanDokumen Penerapanintegrated database DIPA-RKAKL DNA SebagaiPengganti SRAA PendaerahanPenyusunan & Pengesahan DIPA PenyempurnaanProsesAdministrasi PenyederhanaanProsesPenyusunanDIPAAwalTahun PercepatanPenyusunanDIPAAwalTahun

14. Perubahan Format danIsiDIPA • UntukmendukungpelaksanaanpenganggaranberbasiskinerjamakadilakukanpenyesuaianterhadapmateriDIPA. • Format DIPA mengalami perubahan,antara lain pada format nomorSuratPengesahanDIPA, pencantumaninformasikinerja, perubahan format halamanDIPAdanperubahaninformasialokasianggaran sampai dengan jenis belanja (2 Digit pertamadariAkun).

15. PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA. • Dalamrangkapelaksanaanpenganggaranberbasiskinerja, perludicantumkaninformasikinerjaKementerian Negara/LembagapadaDIPA, • InformasiKinerjadijabarkanpada level Program dan level Kegiatan. Pada level Program terdiridariIndikatorKinerjaUtama (IKU) Program danHasil (Outcome), • Level KegiatanterdiridariIndikatorKinerjaKegiatan (IKK) danKeluaran (Output).

16. PenerapanIntegrated Database. Setiapsatuankerja, dalamrangkapenyusunanDIPAmenggunakan data secaraotomatis yang berasaldariRKA-KL yang sudahditelaahantaraKementerian Negara/LembagadenganDirektoratJenderalAnggaranpadasaatpenyusunanKertasKerja (KK) RKA-KL. Informasitambahan yang harusdiinputsecara manual adalahterkaitdenganrencanapenarikan, perkiraanpenerimaan, pejabatperbendaharaan, saldoawalkasBLU, saldoakhirkasBLU, ambangbatas, persentasepenggunaanlangsungPNBP, dan status BLU, yang diisipadasaatpenyusunanDIPA.

17. IntegrasiAplikasi RKA-KL dan DIPA Satker AplikasiRKAKL DJA DB RKAKL AplikasiRKAKL-DIPA DB RKAKL-DIPA INTEGRASI AplikasiDIPA DB DIPA Proses Reformat Data DJPBN 17

18. Integrasi Database RKA-KL dan DIPAmulai Tahun 2011 Struktur Database & Referensi sama DJA DJPBN KANTOR PUSAT KANTOR WILAYAH DB Backup DB Transaksi DB Master DB Transaksi DB Transaksi Intranet KEPPRES RINCIAN APBN K/L Satker DIPA Satker Pusat KEPPRES RINCIAN APBN DIPA Satker Daerah RKA-KL

19. BAHAN PENYUSUNAN DIPA : Keppresmengenairincian APBN sebagaidasarAlokasiAnggaran RKA-KL yang telahditelaahdanditetapkanolehDirjenAnggaran Rencana Dana PengeluaranBendaharaUmum Negara (RDP-BUN) yang telahditelaahdanditetapkanolehDirjenAnggaran BaganAkunStandar DaftarNominatifAnggaran (DNA)

20. DNA sebagaIDokumenPengganti SRAA DaftarNominatifAnggaran yang selanjutnyadisingkat DNA adalahringkasanalokasianggaranSatuan Kerja yang diterbitkanolehDirekturJenderalPerbendaharaandirinci berdasarkan unit organisasikementeriannegara/lembaga dan provinsisebagaimanadimuatdalamKeputusanPresidenmengenairincian APBN. DaftarLampiran DNA hanyamemuatantara lain KodedanNamaSatker, AlokasiAnggaran per jenisbelanjadanjumlahdana yang diblokir.

21. Proses Bisnis PenyusunanDIPA UU APBN 1 2 RKAKL Penelaahan 3 SP RKAKL Data SP RKAKL/ Provinsi 4c 4a SP RKAKL 4b SP RKAKL 5a 7a 7b Satker Pusat 6a DIPA + ADK Pengesahan Pengesahan 5b 8a 8b Satker daerah DIPA DIPA 6b DIPA + ADK

22. Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker Restore Data RKAKL Pengisian Data PHLN Pengisian Data RencanaPenarikan danPerkiraanPenerimaan Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan,PejabatPenandatangan SPM, 1 DIPA DIPA 2 3 4 6 5 Kirim Data DIPA Cetak DIPA

23. KOMPOSISI DIPA SP RKA-KL+ADK HASILPENELAAHANRKAKL PEJABATPERBENDAHARAAN HAL III DIPA (RENCANAPENERIMAAN DAN RENCANAPENARIKAN DANA) ISIAN LAIN • ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER PENGESAHANOLEHDITJENPERBENDAHARAAN SURATPENGESAHAN

24. Format DIPA BerisiinformasimengenaiPengesahanDIPA SuratPengesahan RekapIsiDIPAdanInformasiUmumdanUraianFungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan • HalamanI.A RekapIsiDIPAdaninformasiPinjaman/ HibahDalamNegeridanLuarNegeri • HalamanI.B UraianSatker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana danUraianBelanja • Halaman II RencanaPenarikan Dana per BulandanPerkiraanPenerimaan • Halaman III Catatan : terutamainformasiBlokirdaninformasi yang khusus/spesifik • Halaman IV

25. Proses Validasi DIPA oleh DJPBN Restore Validasi DIPA & ADK DB RKAKL DIPA DIPA OK SP DIPA SATUAN KERJA Y A T I D A K

26. Tata Cara PengesahanDIPA. 1) DIPA yang telahdivalidasiditerbitkan Surat PengesahanDIPA. 2) DirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmenetapkan Surat PengesahanDIPAselakuBendaharaUmum Negara. 3) Surat Pengesahan yang telahditetapkanDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKanwilDitjenPerbendaharaan dan DIPA yang ditandatanganiPenggunaAnggaran/ KuasaPenggunaAnggaranmerupakansatukesatuanDIPA yang sah sebagaidasarpenggunaananggaran.

27. Tanggal DIPA. DIPA yang disusunoleh PA/KPA bertanggal9 Desember 2011. Penetapan SP-DIPA olehDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan di atas adalahbertanggal9Desember 2011 dan berlakusejaktanggal 1 Januari2012sampaidengantanggal 31 Desember 2012.

28. DIPASementara • DisusunapabilaKementerian Negara/Lembaga/satuankerjatidakmenyampaikanDIPAsampaibataswaktu yang ditentukan • Disusunoleh Kantor PusatDitjenPerbendaharaan/KanwilDitjenPerbendaharaanberdasarkan SP RKAKL • Tidakperluditandatangani PA/KPA

29. DIPASementara lanjutan • Dana yang dapatdicairkanadalah : • GajiPegawai, • Keperluansehari-hariperkantoran, • langganandayadanjasadanlaukpauk/bahanmakanan • Selainkeperluandiatasdananyadiblokir • Apabila DIPA diterimadari PA/KPA setelah DIPA Sementaraterbit, makadilakukanvalidasidanpengesahanrevisipertama DIPA bersangkutan

30. Pengertian POK • POK adalahdokumen yang memuaturaianrencanakerjadanbiaya yang diperlukanuntukpelaksanaankegiatan, disusunoleh KPA sebagaipenjabaranlebihlanjutdari DIPA • DiterbitkansetelahDIPAdisahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan

31. Fungsi POK • Pedomandalammelaksanakankegiatan/aktivitas • Alat monitoring kemajuanpelaksanaankegiatan/aktivitas • Alatperencanaankebutuhandana • Saranameningkatkantransparansi, akuntabilitasdanefektivitaspelaksanaananggaran

32. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. PadasaatpenyusunanDIPA tidakdiperkenankanmeralat/merevisi DIPA. 2. PerubahanhanyadilakukanuntukKodekabupaten/kota, Kodekewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN). 3. Mengingatwaktupenyelesaian DIPA yang sangatterbatas, maka KPA dan/atauPenandatangan DIPA dipusat/daerahharus stand byselamaprosespenyusunandanvalidasi, untukmenandatangani DIPA. • DIPA akandiserahkanpadaMenteri/KetuaLembaga/ GubernurolehPresidendi Istana Negara tanggal 20 Desember 2011. • PenyerahandariGuberrnurkepadaSatuankerjadidaerahtanggal 22-23 Desember 2011 • .

33. IIIREVISI DIPA

34. DASAR HUKUM • PMK Nomor49/PMK.02/2012tanggal18Maret2012tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran2012; • PerdirjenNomorPER-15/PB/2011 tanggal11April 2012tentang Tata Cara Revisi DIPA TahunAnggaran 2012.

35. PENGERTIAN REVISI DIPA Revisi DIPA adalahperubahanrinciandalam DIPA akibatrevisirinciananggaranpadahalaman SP dan/atauhalaman I dan/atauhalaman II dan/atauhalaman III dan/atauhalaman IV DIPA, termasukakibatperbaikankarenakesalahanadministratif. R E V I S I D I P A RevisiKuning RevisiPutih

36. PENGERTIAN REVISI DIPA REVISI KUNING adalahPenggantianSuratPengesahan DIPA karenaperubahan PAGU DIPA dan/atauperubahanKodeSatker

37. PENGERTIAN REVISI DIPA REVISI PUTIHadalahrevisi DIPA yang tidakmengakibatkanperubahanpagudan/atautidakmengakibatkanperubahanKodeSatker,antara lain : • Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi. • Ralatkodeakun. • Pembukaantandablokir. • Pergeserandanadalamsatu DIPA. • Perubahan nomenklatur satker.

38. RuangLingkupRevisi DIPA • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L. • Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L. • Revisi POK tanpa perubahanDIPA.

39. BATASAN REVISI (1) Revisi DIPA dapatdilakukansepanjang: TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK: kebutuhanBiayaOperasionalSatkerkecualiuntukmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker lain sepanjangmasihdalamperuntukan yang samadankebutuhanBiayaOperasionalmasihmencukupi; alokasitunjanganprofesi guru/dosendantunjangankehormatanprofesorkecualiuntukmemenuhitunjanganprofesi guru/dosendantunjangankehormatanprofesorpadaSatker lain kebutuhanpengadaanbahanmakanandan/atauperawatantahananuntuktahanan/ narapidanakecualiuntukmemenuhikebutuhanpengadaanbahanmakanandan/atauperawatantahananuntuktahanan/narapidanapadaSatker lain Pembayaranberbagaitunggakan; Kegiatanygbersifatmultiyears; dan/atau Rupiah MurniPendamping (RMP) sepanjangpaketpekerjaanmasihberlanjut (on-going); dan/atau paketpekerjaan yang telahdikontrakkandan/ataudirealisasikandananyasehinggamenjadi minus.

40. BATASAN REVISI (2) Revisi DIPA dapatdilakukan: SETELAH VOLUME KELUARAN YANG TERCANTUM DALAM DIPA TERCAPAI DAN/ATAU DIJAMIN TERCAPAI DAN TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN VOLUME KELUARAN TERHADAP : KegiatanPrioritasNasional; dan/atau KebijakanprioritasPemerintah yang telahditetapkan

41. Revisi DIPA Berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi DIPA berdasarkanperubahan SP RKA-K/L yang ditetapkanolehDirekturJnederalAnggaran yang menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan • DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

42. Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/L

43. Revisi Yang MengakibatkanPenambahanatauPenguranganPaguAnggaranBelanjaTermasukPergeseranRincianAnggaranBelanjanya (1) • Penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga • DasarHukum : PeraturanMenteriKeuanganNomor 191/PMK.05/2011 tentangMekanismePengelolaanHibah. • PengajuanUsulpengesahanrevisi DIPA berupapenerimaan HLN/HDN dalambentukuangdandilaksanakansecaralangsungolehKementerian/Lembaga, dilampiriRingkasanNaskahPerjanjianHibah, yang memuatantara lain IdentitasPemberiHibah, Nomor Register, IjinPembukaanRekeningdanJumlahHibah

44. Revisi Yang MengakibatkanPenambahanatauPenguranganPaguAnggaranBelanjaTermasukPergeseranRincianAnggaranBelanjanya (2) • PenggunaanAnggaranBelanja yang bersumberdariPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) diataspagu APBN untukSatkerBadanLayananUmum (BLU). • DasarHukum : • PeraturanMenteriKeuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentangRencanaBisnisAnggaransertaPelaksanaanAnggaranBadanLayananUmum. • PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-55/PB/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Tata Cara Revisi RBA DefinitifdanRevisi DIPA BadanLayananUmum • PenambahanPagu BLU meliputi : • Belanjamelebihipagu DIPA BLU namunmasihdalamambangbatas. • Belanjamelebihiambangbatas • PenambahanPagu DIPA BLU bertahapakibat PNBP melampau target • PenggunaanSaldoawalKas

45. Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/LDalam Hal Perubahan Atau Pergeseran Rincian Anggaran BelanjaDengan Pagu Anggaran Tetap (1) • Pergeseran dalam keluaran yang samaatauantarKeluarandalamsatu Kegiatan dan satu Satker • Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi: • pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satuSatker • pergeseranantar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program Pergeserananggaranuntukangka 3 dan 4 dapatdilakukansepanjangmerupakanhasiloptimalisasidandigunakanuntukhal-hal yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratanatau yang tidakdapatditunda. Pengajuanusulrevisidilengkapisuratpernyataan yang ditandatanganiolehSekretarisJenderal/SekretarisUtama/ Sekretaris/ PejabatEselon I Kementerian/LembagaselakuKuasa PA.

46. Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/LDalam Hal Perubahan Atau Pergeseran Rincian Anggaran BelanjaDengan Pagu Anggaran Tetap (2) • pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasional • pergeseran antar Program dan antar Unit Eselon I dalam satu Bagian Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasional; • Pencairanblokir/tandabintang (*) karenatelahdilengkapinyasyaratadministratifmeliputi: • Loan agreementdan/ataugrant agreementdanNomor Register; dan • Hasil audit BPKP dalamrangkapembayarantunggakan • Perubahanrencanapenarikandanperkiraanpenerimaan; • perubahanberupapergantian/penambahankantorbayar; • perubahan/ralatkarenakesalahanadministrasi.

47. PergeserandanPenambahan Volume Keluaran • Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaranataupergeserananggarandan volume Keluarandapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapaidan/ataudijamintercapai. • Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaranataupergeserananggarandan volume Keluarantetapdapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan penguranganvolume Keluaran terhadapKegiatanPrioritasNasional dan/atauKebijakanprioritasPemerintah yang telahditetapkan • Catatan : Pergeserananggaran yang mengakibatkanpengurangan volume keluarandiajukankepadaDitjenAnggaran

48. Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan BiayaOperasional • Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasional dilakukan dengan pergeserananggarandariBiayaOperasionalmaupunkelebihanbelanja non operasional yang tidakdigunakanpadasatuSatkeruntukmenambahBiayaOperasional. • Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasionalantarsatker/Kegiatan/Program dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: • Pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk BiayaOperasional; dan • Tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan BiayaOperasional pada Satker/Kegiatan/Program asal setelah dilakukan pergeseran.

49. PenyelesaianTunggakanTahun Yang Lalu (1) • Pergeseran anggarandalamrangkapenyelesaiantunggakantahun yang laludapatdilakukansepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau kebijakanprioritaspemerintah yang telahditetapkan. • Tunggakantahun yang lalumerupakantagihanataspekerjaan/penugasan yang alokasianggarannyacukuptersediadanpekerjaan/penugasannyatelahdiselesaikantetapibelumdibayarkansampaidenganakhirtahunanggaran. • Tunggakantahun yang laluterkaitdenganbelanjapegawaikhususgajidantunjangan yang melekatpadagaji, uangmakan, belanjaperjalanandinaspindah, langganandayadanjasa, tunjanganprofesi guru/dosen, tunjangankehormatanprofesor, bahanmakanandan/atauperawatantahananuntuktahanan/ narapidanatetapialokasidananyatidakcukuptersediadapatdibebankanpada DIPA tahunanggaranberjalantanpamelaluimekanismeRevisi DIPA.

50. PenyelesaianTunggakanTahun Yang Lalu (2) • Pengajuanusul pengesahan Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, dilampiri: • HalamanIV DIPA yang telahdicantumkancatatanmengenai uraian pembayaran tunggakandanjumlah pagu; • Surat Pernyataan PA/Kuasa PA mengenai tanggung jawab kebenaran tagihandankecukupansisadanatahunlalu; • Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk jumlah seluruh tunggakan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke atas per DIPA per Satker.