540 likes | 1.32k Vues
ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB DALAM RKP2014. NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan KKB Tahun 2014
E N D
ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB DALAM RKP2014 NINA SARDJUNANI Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan KKB Tahun 2014 Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, 12-13 Februari 2014
OUTLINE PENYAJIAN • PENDAHULUAN • REVIEW RPJMN 2010-2014 dan REVIEW MDGs Target 5B • KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA TANTANGAN • SASARAN TARGET INDIKATOR KKB RKP 2014 • ARAH DAN KEBIJAKAN RKP 2014 • USULAN DRAFT SDGs (Post 2015) 7. PENUTUP
TEMA RKP 2014: KELANJUTAN TEMA RKP dan ISU KEKINIAN RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Pemantapan Perekonomian Nasional; • Peningkatan daya saing; • Peningkatan ketahanan ekonomi; • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. RKP 2014: MemantapkanPerekonomianNasional bagi PeningkatanKesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP 2014 (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; • Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran; • Mitigasibencana; • Peningkatankesejahteraanrakyat (lainnya). (3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; • Memantapkan penegakan hukum, pertahanan,& pelaksanaan Pemilu2014.
TAHUN 2014 MERUPAKAN TAHUN STRATEGIS • Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan Tahun penyusunan RPJMN 2015-2019 • Tahun terakhir pelaksanaan MDGs dan Tahun penyusunan Agenda Pembangunan Post 2015 • Tahun pertama pelaksanaan SJSN-JKN (BPJS)
KEPENDUDUKAN dan KB • Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan, dinamika kependudukan, baik jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. • Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan. Namun demikian, bila SDM tidak berkualitas akan menjadi beban. • Penduduk tumbuh seimbang diwujudkan melalui upaya: • pengendalian kuantitas penduduk; • peningkatan kualitas penduduk; dan • pengarahan mobilitas penduduk.
KEPENDUDUKAN dan KB • Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). • Program KB merupakanupayamendasaruntukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)melaluipendekatankeluarga. • Program KeluargaBerencana (KB) dimaksudkan agar setiapkeluargadapatmengaturjumlahanak, memberikanpengasuhan, layanankesehatan, danpendidikandenganlebih optimal, sertameningkatkantarafekonomidankesejahteraankeluarganya. • Keluarga Berencana mendorong pencapaian MDGs goal penurunan Angka Kematian Ibu (indikator terkait program KB adalah: CPR, UNMET NEED, ASFR 15-19 TAHUN) • Keikutsertaan ber-KB dan pendewasaan usia kawin dapat mengendalikan jumlah kelahiran dan menghindarkan resiko kematian Ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan menghindari melahirkan terlalu muda, tua, banyak, dan dekat (4T).
REVIEW RPJMN 2010 - 2014 MIDTERM REVIEW RPJMN Tercapai/ on track/on trend PerluKerjaKeras SangatSulitTercapai ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE Menjaminpencapaian “hijau” ditahun 2014. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” Mengurangigapdengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. CATATAN : Perlu diputuskan apakah target yang sangat sulit tercapai (“merah”) tetap harus dicapai atau disesuaikan
REVIEW PENCAPAIANOUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN 2010-2014 1 2 3 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Sangat Sulit tercapai = Perlu Kerja Keras
Review Capaian Output Pembangunan Bidang KKB 2 1 1 2 2 2 2 3 • Keterangan • SDKI 2007 dan 2012. • StatistikRutin 2009-2012, BKKBN. • Statistik Rutin: September 2013, BKKBN = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Sangat Sulit tercapai 3 = Perlu Kerja Keras • Target angka kelahiran total (TFR) 2,1 per wanita usia subur padatahun 2014sulituntukdicapai karenapenggunaan MKJP oleh akseptor KB masih rendah, dan tingkat ketidakberlangsungan (DO) masih tinggi. • Meskipun PB secara kuantitas tercapai, namun penggunaan kontrasepsi jangka pendek masih banyak, dan peserta KB baru yang berkembang menjadi peserta KB aktif masih rendah (yaitu sekitar10:1). • Meskipun PA secara kuantitas tercapai, namun tingkat ketidak-berlangsungan penggunaan kontrasepsi (DO) sangat besar, yaitu sekitar 20% -27%.
STATUS PENCAPAIAN MDGs (Target 5B terkait Program KB) Status : ●Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼ Perlu Perhatian Khusus Meskipun indikator kinerja program KB terkait Target 5B MDGs terus mengalami kecenderungan membaik, namun masih jauh dari target MDGs.
KONDISI STRUKTUR PENDUDUK (1971 & 2010) Sumber: SP 1971 dan 2010, BPS Perubahan struktur penduduk terjadi dari tahun 1971 ke 2010, yang semula penduduk usia muda (dan kelahiran) lebih banyak dan penduduk usia tua sedikit, menjadi relatif seimbang antara penduduk produktif 15-64 tahun dan penduduk non-produktif (usia muda 0-14 tahun dan usia tua 65+).
Perkembangan Persebaran Penduduk Sumber: SP berbagai tahun, BPS Konsentrasi penduduk masih didominasi di pulau Jawa-Madura, meskipun terus mengalami pengurangan sampai dengan tahun 2010. 16
Perkembangan Jumlah Penduduk (dalam juta jiwa)danPertumbuhan Penduduk(%) (1971-1980) (1961-1971) (1980-1990) (2000-2010) (1990-2000) Sumber: Sensus Penduduk (SP) 1961-2010, BPS
Perkembangan Capaian Program KB Angka kelahiran total (TFR) perempuan reproduksi usia 15-49 tahun dan Rata-rata Jumlah Anak Ideal Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara dan Modern Angka Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)
Kondisi dan Permasalahan • Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen. • Selama 10 tahun terakhir (SDKI2002, 2007, & 2012)menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 per perempuan usia reproduktif. • Stagnansi TFRini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata. • Hasil SDKI,CPR meningkat hanya sebesar 0,5%, yaitu dari 57,4% (tahun 2007) menjadi 57,9% (2012). Hal ini disebabkan masih tingginya angka “DO” kesertaanber-KB,dan masih rendahnya pemakaian metode jangka panjang (MKJP); • Di samping itu, pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB,namun tidak terlayani (unmet need),juga masih begitu tinggi, yaitu 8,5 persen (hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2007 ke 2012); • Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama (UKP)bagi wanita, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran di usia remaja. Hasil SDKI 2012, UKP adalah 20,1 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2007 (19,8 tahun).Namun belum mencapai usia kawin ideal 21 tahun, sehinggamasih berpengaruh terhadap angka kelahiran usia remaja. Tahun 2007 & 2012, ASFR 15-19 sebesar 51 dan 48 per 1000 kelahiran (turun tapi tdk signifikan).
Kondisi dan Permasalahan Permasalahan pembangunan KKB adalah: • Masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk melalui program KB: • masih tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 27 persen; • masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsijangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modern method), yang dapat menyebabkan risiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB; • pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal terjangkau secara merata, baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai; • jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan • lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB;
Kondisi dan Permasalahan • Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan; dan • Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan. Data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena: • masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK on-line untuk pelayanan publik, • terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.
TANTANGAN Tantangankedepanadalah: • meningkatkanpemerataanpelayanan KB yang berkualitasdanpelaksanaanAdvokasi-KIE program KB, denganmenurunkankesenjanganjangkauanpelayanan KB baikantarprovinsi, wilayah, dantingkatsosialdanekonomi, sertameningkatkanpemakaian MKJP, danmenurunkanpemakaiankontrasepsijangkapendek, sehinggatingkatketidakberlangsungan (DO) kesertaanber-KB berkurang; • mensinergikankebijakandanpendanaanpembangunanbidangkependudukandan KB baikantarapusatdandaerah; • menguatkandukungan data daninformasi yang tepatwaktudanberkualitas.
SASARAN TARGET INDIKATOR BIDANG KKB 2014 Ket : 1) SDKI 2007 dan 2012, 2) Statistik Rutin BKKBN Meskipun kesertaan ber-KB telah mencapai target, namun masih terdapat tingkat “DO” yang cukup tinggi akibat penggunaan MKJP masih rendah
ARAH KEBIJAKAN RKP 2014 • Peningkatanaksespelayanan KB yang berkualitas danmerata, yang ditekankanpadaupayaantara lain: • pembinaanAkseptordanPeningkatanAdvokasi-KIEdifokuskanpadasasarankelompokkhusus (pasanganusiamudadanmemilikiduaanak); PUS darikeluargamiskin, sertapelayanan KB di wilayahsulitdankumuhmelaluikampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalumuda, terlalutua, terlalusering, danterlaludekatdalammelahirkan); • pembinaandanpeningkatankesertaanber-KBmelaluiterobosan intensifikasipenggarapanpembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiridari 10 provinsipenyanggautama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulseldan NTT) danperhatianterhadap 7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 4 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Maluku, Malut); • penguatandemand side dansupply side secaraseimbangantara lain mewajibkansetiaptenagakesehatanmelayani KB, menjaminketersediaanalokon di setiapfasilitaspelayanankesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik kb), penggerakanlinilapangan,danpemberdayaaninstitusimasyarakatperdesaan/ perkotaan; • harmonisasi Program danPenganggarandalambidang KB danKesehatanantara lain penegasanpelayanan KB dalambidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD; • penguatankapasitaskelembagaanKependudukandan KB di Kab/Kota; • pembinaan/pelestarianterhadapakseptor KBuntukmeningkatkanjumlahakseptor, danmenurunkanangka DO, sertameningkatkanpenggunaanalatdanobatkontrasepsijangkapanjang (MKJP); • peningkatandistribusialokonkeKlinik KB/Puskesmassecara optimal agar kebutuhanber-KB terpenuhisecarabaik; dan • pembinaanremajamelaluiGenerasiBerencana (genre).
ARAH KEBIJAKAN RKP 2014 • Penyerasiankebijakankependudukandan KB baik antarapusat dan daerah, antara aspekkuantitas, kualitas, danmobilitas, maupun antar-sektor pembangunan. - Perumusan kebijakan, Penyediaan sasaran parameter kependudukan, Analisis damak kependudukan, Peningkatan pendidikan kependudukan. 3. Peningkatanketersediaandankualitas data-informasikependudukan yang memadai, akurat, dantepatwaktu. - Sumber data: sensuspenduduk, surveikependudukan, dan data sektoralbidang KKB, sertapeningkatancakupanregistrasi vital penduduk dengan pemberian NIK kepadasetiappenduduk.
Isu Penting • Mengakhirikelaparandankekurangangizi • Mengatasitantangandemografis • Meningkatkankontribusipositifmigran • Mengatasitantanganurbanisasi • Membangunperdamaiandanpemerintahan yang efektifdidasarkanpadaaturanhukumdansuaralembaga • Mendorongkemitraanglobal • Memperkuatkerangkakerjasamapembangunaninternasional • Memberantaskemiskinandalamsegalabentuknya • Mengatasipengecualiandanketidaksetaraan • Memberdayakanperempuandananakperempuan • Memberikanpendidikan yang berkualitasdanbelajarsepanjanghayat • Meningkatkankesehatan • Mengataasiperubahaniklim • Mengatasitantanganlingkungan • Mendorongpertumbuhaninklusifdanberkelanjutandanpekerjaan yang layak
MAINSTREAMING MDGs, SDGs, DAN POST 2015 DEVELOPMENT AGENDAS MDGs telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan NASIONAL (RPJPN, RPJMN, RKP), perencanaan K/L (RENSTRA, RENJA KL) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DIPA)
penutup 7
BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Fokus TA 2014: • Meningkatkan Kinerja Program KKB dalam kerangka pencapaian target RPJMN 2014, MDGs 2015, dan melanjutkan SDGs 2015; • Terobosan pelaksanaan program di wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian target kinerja KKB; • Fokus sasaran target penjaringan calon akseptor, seperti pasangan usia muda, pasangan paritas rendah/memiliki anak 2; • Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pembinaan generasi berencana (genre); • penurunan angka “DO” dan peningkatan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP); • Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas (jaminan ketersediaan alokon di fasyankes); • Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-sektor. Pelaksanaan JKN-SJSN (BPJS): • Kerjasama antara BKKBN, Kemenkes, dan Pemda, serta Pemangku kepentingan lainnya; • Penyempurnaan regulasi, utamanya pelaksanaan di tingkat lapangan (jaminan ketersediaan alokon, mekanisme pembiayaan pelayanan KB di Bidan Praktek yang bekerjasama dgn fasyankes provider BPJS); • Terus melakukan sosialisasi secara Intensif tentang proses pelayanan jaminan kesehatan, utamanya jaminan persalinan dan pelayanan KB.
PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN DALAM SJSN-JKN (BPJS) • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Cara Pembayaran belum optimal • Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif • Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: Rencanaaksi pengembangan faskes,nakes, sistem rujukan dan infrastruktur Implementasi roadmap: pengembangandanpemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Kajian berkala BPJS Kesehatanterhadapfasyankes (pemberipelayanankesehatan) terhadapstandar yang ditetapkan Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Peningkatanupayakesehatanpromotifpreventifbaikmasyarakatmaupunperorangan Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian Sumber data: Kemenkes, 2013
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) BIDANG KESEHATAN (JKN)
Peraturan perundangan program KB dalam JKNPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN FOKUS UTAMA BKKBN SAAT INI: MENJAMIN KETERSEDIAAN ALOKON ERA JKN MENJAMIN DISTRIBUSI ALOKON ERA JKN Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana Pasal 25 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimanadiatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali UGD; …………. ………… (k) alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
PETA FASYANKES BPJS(Provider BPJS dan Klinik KB/BKKBN) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN-BPJS) • Target faskes primer yang berkerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 berjumlah 12.731, di mana 9.598 diantaranya adalah Puskesmas yang merupakan bagian dari faskes yang telah teregister oleh BKKBN (terdapat 26.464 klinik KB yang telah diregister) • Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS (2015-2019) berjumlah 24.272 fasyankes, sementara jumlah klinik KB yang teregister berjumlah 26.424 terdapat selisih antara klinik KB yang terdata di Kemkes dengan BKKBN • Belum dapat dipastikan mekanisme pembiayaan layanan KB di bidan praktek (termasuk pelayanan persalinan) yang menjadi bagian dari puskesmas/pustu yang merupakan provider BPJS
UPAYA DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN(Terkait Program KB) • ADVOKASI & KIE • Promosi dan KIE • Penguatan penggerakan lini lapangan • PENYEDIAAN ALOKON • Menjamin kecukupan kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi baik jumlah maupun kualitasnya • Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi secara “cafetaria sistem” di faskes yang mempunyai PKS dengan BPJS (PT.Askes) • Menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi di faskes yang telah terregister oleh BKKBN • Peningkatan pengelolaan logistik yang efektif dan efisien melalui Aplikasi IT • Penyediaan Gudang ALKON di Kab/Kota (dari DAK) • Penguatan SDM Pengelola alokon • PENGUATAN KAPASITAS PROVIDER PELAYANAN KB • Pelatihan CTU bagi dokter dan bidan • Pelatihan MOW dan MOP bagi dokter • MONITORING DAN EVALUASI • R/R pelayanan KB SJSN • Penguatan pendataan Keluarga (pembinaan peserta KB aktif)
YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM DUKUNGAN PELAKSANAAN JKN(Terkait Program KB) Sistem perhitungan Alokon disesuaikan dengan Target/Sasaran kepersertaan JKN? Kesepakatan Alur Distribusi Alokon Era JKN (untuk menjamin ketersediaan Alokon di Faskes)? Dasar hukum kewenangan distribusi Alokon hingga Faskes oleh BKKBN? Kebijakan Pemerintah dalam menjamin Pembiayaan (ketersediaan alokasi anggaran) Pengadaan dan Distribusi Alokon Era JKN? Strategi operasional yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran peserta KB
USULAN ISU DRAFT AWAL RPJMN 2015-2019(Hasil Identifikasi Isu berdasarkan Kajian pendahuluan)
DIDUKUNG OLEH: PEMBA-NGUNAN EKONOMI PEMBA-NGUNAN HUKUMDAN HAM PEMBA-NGUNAN SDA - LH PEMBA-NGUNAN INFRASTRUKTUR PENGEM-BANGAN IPTEK DLL USULAN ISU STRATEGIS DRAFT RPJMN 2015-2019 PRIORITAS SUB BIDANG (OUTPUT) SASARAN SUB BIDANG (OUTCOME) SASARAN BIDANG (IMPACT) Peningkatan layanan KB yang berkualitas dan merata Penurunan TFR dan LPP Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) • Proxy Indikator: • CPR • Unmet Need • Jumlah Peserta KB • Angka “DO” • MKJP
Hasil Identifikasi Isu StrategisDRAFT RPJMN 2015-2019 Isu Strategis 1: Penguatanefektifitas advokasi dan KIE tentang keluargaberencana dan Kespro • Pelaksanaan advokasi dan KIE keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum efektif (pengetahuan tidak diikuti perilaku). • Terdapat kesenjangan informasi KBdankesehatanreproduksi • Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai keluarga berencana yang belum responsif gender • Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE program KB belum dipahami secara optimal • Peran bidan dan petugas KB dalam konseling KB belum optimal Isu Strategis 2: Pengutaan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata • Angka pemakaian kontrasepsi tidak meningkat signifikan • Unmet need masih tinggi. • Kesenjangan CPR danunmet need antarprovinsi, antarwilayah, antartingkatpendidikan, danantartingkatkesejahteraan: • Penggunaanalokonjangkapendekterusmeningkat, sementaraprevalensi MKJP (MOW, MOP, IUD dan Implant) cenderungmenurun. • Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi meningkat. • Kualitas pelayanan medis KB belum sesuai standar serta ketersediaan alat kontrasepsi yg blm memadai di fasyankes • Kompetensi tenaga lapangan KB dan tenaga medis (bidan dan dokter) belum memadai di seluruh wilayah
Hasil Identifikasi Isu StrategisDRAFT RPJMN 2015-2019 Isu Strategis 3: Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapankehidupanberkeluargadankesehatanreproduksi • Angka kelahiran pada usia remaja usia remaja 15-19 tahun masih tinggi, dan terdapat kesenjangan antar-wilayah • Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah • Prilakuseksbebas di kalanganremajameningkatdanberakibatpadakehamilan yang tidakdiinginkan • Merokokdanminummenumanberalkohol di kalanganremajadangenerasimudasemakinmeningkat • Cakupan dan peran pusat informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal Isu Strategis 4: Penguatan perandanfungsi keluarga dalam pengasuhan • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaranorangtua tentang peran dan fungsi keluarga (tribina keluarga/bina keluarga balita, remaja, dan lansia), utamanya pentingnya pengasuhan anak dan remaja; • Belum pahamnya masyarakat dan belum meratanya komitmen pengambil kebijakan terhadap peran dan fungsi keluarga (8 fungsi keluarga, yaitu Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan); • Terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga lapangan dan atau kader dalam hal memberikan KIE mengenaipengasuhan dan tumbuh kembang anak, sertaperawatanbagilansia.
Hasil Identifikasi Isu StrategisDRAFT RPJMN 2015-2019 Isu Strategis 5: Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana (KB) • Dukungan peraturan perundangan yang belum memadai terhadap pelaksanaan program KB • Dukungandankomitmenpemerintahdaerahterhadap program KB rendah • Kuantitas dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai serta penggerakan lini lapangan yang melemah. • Koordinasi program KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah. • Kemitraan yang masihbersifatMoUdanbelumdilengkapipanduanteknis/operasional
Proses Penyusunan Post-2015 Development Agenda Post 2015 Sustainable Develop- ment Agenda Workstream by Secretariat General