HUKUM PERJANJIAN OLEH DENY ALFIAN 20110610124 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2012

1. HUKUM PERJANJIANOLEH DENY ALFIAN 20110610124UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA2012 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2012

2. 1. PERIHAL PERIKATAN DAN SUMBER-SUMBERNYA • Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan.” Perkatan “perikatan” (verbintensi) mempunyai arti yang luas dari perkataan “Perjanjian, “ sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau perjanjian.

3. PERIKATAN • “Perikatan” oleh Buku III B.W itu, ialah : Suatu hubungan hukum (mengenai kekayan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. • Buku II : (Mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan benda hak-hak perbendaan).

4. SUMBER-SUMBER PERIKATAN • MenurutPasal 1233 KUH Perdata, perikatandapattimbulkarenaperjanjianmaupunUndang-undang. • MenurutPasal 1352 KUH Perdataperikatan yang timbuldariUndang-undangdiperincilagimenjadidua, yaituperikatan yang timbulkarenaUndang-undangsajadanperikatan yang timbulkarenaperbuatanorang. • MenurutPasal 1353 KUH Perdatadiperincilagimenjadiperikatan yang timbulkarenaperbuatanmanusia yang menuruthukumdenganlawanhukum. • DiluarPasal 1233 KUHPdtmasihadasumberperikatan, a. Putusan Hakim b. Moral

5. 2. SISTEM BUKU III B.W. • Buku III B.W. terdiriatassuatubagianumumdansuatubagiankhususnBagianumummemuatperaturan yang berlakubagiperikatanumumnya, Misalnyatentangbagaimanalahirdanhapusnyaperikatan, macam-macamperikatandansebagainya. Bagiankhusumemuatperaturanmenganaiperjanjian yang banyakdipakaidalammasyarakatdan yang sudahmempunyainamatertentu, misalnyajualbeli, sewa-menyewa, perjanjianperburuhan, maatschap, pemberian (schenking) dsb. • Buku III itu, menganutasa “kebebasan”dalamhalmembuatperjanjian (beginseldercontractsvrijheid). AsasinidapatdisimpulkandariPasal 1338, segalaperjanjian yang dibuatsecarasah, berlakusebagai UU bagimereka yang membuatnya.

6. Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebandan lain, selain dari yang dianut dalam B.W. sendiri. Di situ dianut suatu sistem “tertutup”.

7. 3. MACAM-MACAM PERIKATAN • a. Perikatanbersyarat (voorwaardelijk).Perikatanbersyaratadalahsuatuperikatan yang digantungkanpadasuatukejadiandikemudianhari, yang masihbelumtentuakanatautidakterjadi. Contoh, apabilasayaberjanjipadaseseoranguntukmembelimobilnyakalausayasedahadadana, disinidapatdikatakanbahwajualbelihanyaakanterjadi, kalausayasudahmemilikidana yang cukupuntukmembelimobilitu. • b. Perikatan yang digantungpadasuatuketepatanwaktu(tijdsbepaling).Perbedaanantarsyaratdenganketepatanwaktuialahpertamasuatukejadianatauperistiwa tang belumtentuatautidakakanterlaksana, keduaialahsuatuhal yang akandatang, meskipunbelumdapatditentukankapandatangnya, misalnyameninggalnyaseseorang.

8. c. Perikatan yang membolehkanmemiliki (alternatief).Iniadalahsuatuperikatan, dimanaterdapatduaataulebihmacamprestasi, sedangkankepadasiberhutangdiserahkan yang manaiaakanlakukan. Misalnya, iabolehmemilikiapakahiaakanmemberikanbendaatauhewanatauuang. • d. Perikatantanggung-menanggung (hoofdelijkatausolidair).Iniadalahsuatuperikatandimanabeberapaorangbersama-samasebagaipihak yang berhutangberharapdengansatuorang yang menghutangkan, atausebaliknya. Beberapaorangsama- samaberhakmenagihsuatupiutangdarisatuorang.

9. e. Perikatan yang dapatdibagidantidakdapatdibagi. Perikatandapatdibagiatautidak, tergantungpadakemungkinantindaknyamembagiprestasi. Padahakekatnyatergantungdarikeduabelahpihak yang melakukanperjanjian. Persoalantentangdapatatautidaknyadibagisuatuperikatan, barulahtampilkemuka, jikasalahsatupihakdalamperjanjiantelahdigantikanolehbeberapaorang lain. • f. Perikatandenganpenetapanhukuman (strafbeding). Untukmencegah agar sipenghutangtidaklalaidalammelakukankewajibannya, makadibuatlahsuatuhukuman, apabilaiatidakmemenuhikewajibannya, hukumanbisaberupadendadalamsuatujumlahtertentu yang sebenarnyamerupakansuatukerugian yang sejaksemulasudahditetapkanolehparapihak.

10. 4. PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG • 1. Zaakwaarneming. Zaakwaarnemingataupengurusankepentingansecarasukarelasuatuperbuatandimnaseseorangdengansukareladantanpamendapatperintahmenguruskepentingan (unsuranyaorang lain denganatautanpasepengetahuanorangini. • 2. Onverschuldigdebetaling. Onverschuldigdebetalingataupembayarantanpaadahutangmerupakanperbuatan yang menimbulkanperikatan, yaitumemberikanhakorang yang telahmembayaruntukmenentukankembaliapa yang telahdibayarkandanorang yang menerimapembayaranberkewajibanuntukmengembalikan.

11. 3. Onrechmatige daad. Onrechmatige daad atau perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan oarang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” , suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur : a. Perbuatannya melawan hukum; b. kesalahan; c. Kerugian; d. Ada hubungan kausal.

12. 5. PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN • Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu; 1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; 4. Suatu sebab (‘oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang (pasal 1320).

13. 6. PERIHAL RISIKO, WANPRESTASI DAN KEADAN MEMAKSA • Katarisiko, berartikewajibanuntukmemikulkerugianjikalauadasuatukejadiandiluarkesalahnsalahsatupihak yang menimpabenda yang dimaksudkandalamperjanjian. • Pasal 1237 bahwasuatuperjanjianmenganaipemberiansuatubarangtertentu, sejaklahirnyaperjanjiantersebutsudahmenjaditanggunganorang yang berhakmenagihpenyerahannya. • Pasal 1460, dalamhalsuatuperjanjianjualbelimengenaisuatubarang yang sudahditentukansejaksaatditutupnya, perjanjianbarangitusudahmenjaditanggungansipembeli, meski pun aibelumdiserahkandanmasihberadaditangnsipenjual. • “wanprestasi” (seorangdebitur yang lalai) dapatdigugatdidepan hakim dan hakim akanmenjatuhkanputusan yang manamerugikanpadatergugat.

14. 7. PERIHAL HAPUSNYA PERIKATAK-PERIKATAN • 1. Karenapembayaran, • 2. Penawaranpembayarantunaidiikutiolehpenyimpanbarang yang hendakdibayarkanitudisuatutempat, • 3. Pembaharuanutang, • 4. Kompensasiatauperhitunganhutangtimbalbalik, • 5. Percampuranhutang • 6. Pembebasanhutang, • 7. Hapusnyabarang yang dimaksudkandidalamperjanjian, • 8. Pembatalanperjanjian, • 9. Akibatberlakunyasuatusyaratpembatalan • 10. Lewatwaktu.

15. 8. BEBERAPA PERJANJIAN KHUSUS YANG PENTING • a. Perjanjianjualbeli. Ini, adalahsuatuperjanjiandimanapihak yang satumenyanggupiakanmenyerahkanhakmilikatassesuatubarang, sedangpihaklainnyamenyanggupiakanmembayarsejumlahuangsebagaiharganya. • b. Perjanjiansewa-menyewa.Iniadalahsuatuperjanjiandi man pihak yang satumenyanggupiakanmenyerahkansuatubaranguntukdipakaiselamasuatujamgkawaktutertentu, sedangkanpihaklainnyamenyanggupiakanmembayarharga yang telahditetapkanuntukpemakainitupadawaktu-waktu yang ditentukan. Pihakpenyewamemikulduakewajibanpokok, yaitu; 1. Membayaruangsewapadawaktutertentu, 2. Memeliharabarang yang disewasebaik-baiknya, seakanmiliksendiri.

16. c. Pemberian atau Hibah (schenking). Menurut Pasal 1666 B.W. yang dinamakan “pemberian” ialah suatu perjanjian (obligatoir), di mana pihak yang satu menyanggupi denagn Cuma-Cuma ( om niet) dengan secara mutelak (onherroepelijk) memberikan suatu benda kepada pihak lainnya, pihak yang menerima pemberian itu. • d. Persekutuan (maatschap).Suatu perjanjian di mana beberapa orang bermufakat untuk bekerja sama dalam lapangan ekonomi, dengan tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh.

17. e. Penyuruhan (lastgeving).Suatuperjanjiandimanapihak yang satu (lastgever) memberikanperintahkepadapihak yang lain (lasthebber) untukmelakukansuatuperbuatanhukam, perintahmanaditerimaoleh yang belakanganini. • f. Perjanjianpinjam. 1. Perjanjianpinjamanbarang yang takdapatdiganti (bruiklening) Barang yang takdapatdiganti, misalnyasebuahmobilatau motor. Hakmilikbarang yang dipinjamkantelahberadapadapemiliknya, yaitu yang meminjamkanbarang. Selamawaktumeminjam, sipeminjamharusmenjagabarangdengansebaik-baiknya, seolahitumiliknyasendiri (alseengoedhuisvader) dansehabiswaktunyapeminjamharusmengembalikandalamkeadansemula.

18. 2. Perjanjian pinjaman barang yang dapat diganti (verbruiklening) Barang yang dapat diganti, misalnya uang, beras, dsb, paktek perjanjian ini hampir selalu ditujukan pada jaminan uang. Di sini barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi miliknya si peminjam, sedangkan pihak yang meminjamkan memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si peminjam untuk mengembalikan sejumlah barang yang sama jumlah dan kwalitetnya.

19. g. Penanggungan hutang (borgtocht). Ini adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi pada pihak lainnya(seorang berpiutang) bahwa ia menanggungkan pembayaran suatu hutang, apabila si penghutang tidak menepati kewajibannya. • h. Perjanjian perdamaian (dading atau compromis). Ini adalah suatu perjanjian di mana dua pihak membuat suatu perdamaina untuk menyingkirkan atau megakhiri suatu perkara, dalam perjanjian diman masing-masing melepaskan sementara hak atau tuntutanya. Perjanjian semcam ini harus diadakan tertulis, jadi tidak boleh secara lisan saja.

20. i. Perjanjian kerja(perburuhan). Sejak tahun 1926, dimasukan suatu peraturan baru kedalam B.W., yang panjang lebar dimana pasal-pasal baru tentang perlindungan pihak pekerja (buruh) terhadap majikannya. Perjanjian kerja dalam artai laus dapat dibagi dalam; a. Perjanjian perburuhan yang sejati (arbeids-overeen- komst); b. Pemborongan pekerjaan (aanneming van werk); c. Perjanjian untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan terlepas (overeenkomst tot het verrichten van ankele diensten).