Motivasi, Etika Demokrasi

1. Motivasi, Etika Demokrasi Agung Suprojo,S.Kom., M.Si

2. Nilai/norma • Kebebasan dan hak: Civil dan political rights serta hak sosial ekonomi • Akuntabilitas pemerintah: checks and balances, pemerintah bisa diganti

3. Demokrasi sebagai sistem • Kelembagaan kebebasan dan hak rakyat: sistem pemilu, sistem pers, dan sebagainya • Hubungan antar lembaga • Sistem pengambilan keputusan • Hubungan pusat dan daerah • Hubungan state, market, dan society

4. Dilema • Politik vs ekonomi • State becomes minimalist/less interventionist, no longer the most important actor • Opening anti-democratic forces • The rise of non-state actors • More pressures on the state: from below and above

5. PengertianEtika Etikamempunyaiduamaknayaitu: EtikaberasaldaribahasaYunani, ethos (tunggal) atautaetha (jamak) yang berartiwatak, kebiasaandanadatistiadat. Pengertianiniberkaitandengankebiasaanhidup yang baik, baikpadadiriseseorangmaupunsuatumasyarakat yang diwariskandarisatugenerasikegenerasi yang lain. 5

6. Lanjutan ………. Pengertianetika yang pertama, indentikdenganpengertianmoralitas. Moralitasberasaldaribahasalatin, mos (tunggal) atau mores (jamak) yang berartiadatistiadatataukebiasaan. Jadietikadanmoralitasmempunyaiarti yang samasebagaisistemnilaitentangbagaimanamanusiaharushidupbaik yang kemudianterwujuddalampolaperilaku yang konstandanterulangdalamkurunwaktusehinggamenjadisebuahkebiasaan. 6

7. Lanjutan ………. Pengertianetika yang keduaberbedadenganmoralitas. Etikadalampengertiankeduainidipahamisebagaifilsafat moral atauilmu yang menekankanpadapendekatankritisdalammelihatdanmemahaminilaidannorma moral sertapermasalahan-permasalahan moral yang timbuldalamkehidupanbermasyarakat. Pengertianetikakedua, berbedadengan yang pertamakarenatidakberisikannilaidannorma-normakongkret yang menjadipedomanhidupmanusia. 7

8. PengertianMoralitas Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Standar moral ialah standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri, tidak memihak dan pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dll. 8

9. TujuanEtikadan Norma Etika Norma Khusus Norma Sopan Santun Norma Norma Umum Norma Hukum Norma Moral • Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera. • Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom 9

10. Macam-macam Norma • Norma diartikan sebagai kaidah atau pedoman untuk melakukan sesuatu. • Secara umum, norma dibagi menjadi 2 yaitu norma khusus dan norma umum • Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus, ex: aturan olahraga, aturan kuliah,dll • Norma umum adalah aturan yang bersifat umum dan universal. Norma umum dibagi menjadi 3 yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral. 10

11. Lanjutanpengertiannorma ….. • Norma sopan santun atau norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Misal: mengatur perilaku pergaulan, bertamu, minum,makan, berpakaian, dll. • Norma hukum merupakan norma biasanya dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis sebagai pegangan bagi masyarakat untuk berperilaku yang baik maupun sebagai pedoman untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya. Misal: UUD 1945, PP, Ttap MPR, Keppres, KUHP, dll 11

12. Lanjutanpengertiannorma ….. • Norma moral adalah norma yang bersumber dari hati nurani (conscience), menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakt dalam menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai anggota masyarat atau sebagai orang dengan jabatan atau profesi tertentu. 12

13. Perbedaan Norma Moral dan Norma Hukum Norma moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai kensekuensi serius bagi kesajahteraan, kebaikan dan kehidupan manusia. Norma moral tidak ditetapkan dan diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan moral (moral sense) tertentu, seperti malu, menyesal, bersalah, dll. 13

14. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika : 14 Kebutuhan Individu Tidak Ada Pedoman Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi Lingkungan Yang Tidak Etis Perilaku Dari Komunitas

15. Sanksi Pelanggaran Etika : 15 1. Sanksi Sosial Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yangdapat ‘dimaafkan’ 2. Sanksi Hukum Skala besar, merugikan hak pihak lain.

16. 1. PENGERTIAN DAN SEJARAH DEMOKRASI • Menurut Miriam Budiajo (1977), demokrasi berasal dari kata Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos/kratien (kekuasaan). Jadi demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government or rule by the people. • Gagasan demokrasi berawal di negara kota (city-state) di Yunani Kuno, pada abad 6-3 sebelum masehi, berupa demokrasi langsung (direct democracy), dimana keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan suara mayoritas. Luas wilayah city-state terbatas dan jumlah penduduk 300.000 jiwa. Ketentuan demokrasi berlaku untuk warga negara asli, tidak berlaku untuk budak dan pendatang.

17. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafiie (2005): Adanya pembagian kekuasaan Adanya pemilihan umum yang bebas Adanya manejemen yang terbuka Adanya kebebasan individu Adanya peradilan yang bebas Adanya pengakuan hak minoritas Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum Adanya pers yang bebas Adanya beberapa partai politik Adanya musyawarah Adanya persetujuan Adanya pemerintahan yang konstitusional Adanya ketentuan tentang pendemokrasian Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara Adanya perlindungan hak asasi Adanya pemerintahan yang mayoritas Adanya persaingan keahlian Adanya mekanisme politik Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah 2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

18. 3. MODEL PELAKSANAAN DEMOKRASI Model pelaksanaan demokrasi, menurut Inu Kencana Syafiie (2005), terbagi 3 : (1) Demokrasi langsung • Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya • Adanya pemilu langsung untuk memilih eksekutif • Rakyat langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif)

19. (2) Demokrasi Perwakilan • Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan (senat/parlemen/dewan) • Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, lembaga wakil rakyat yang memilih pimpinan eksekutif • Rakyat memberikan kepercayaan kepada dewan rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah (3) Kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan • Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung dan tidak langsung menyampaikan aspirasinya • Adanya pemilu langsung dan tidak langsung untuk memilih eksekutif • Rakyat langsung dan tidak langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif)

20. BUDAYA DEMOKRASI PENGERTIAN berasal dari kata budi (akal) dan daya (kemampuan) yang berarti kemampuan akal manusia. Jadi budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan mengharagai persamaan, kebebasan dan peraturan Sedang demokrasi berasal dari DEMOS dan KRATOS artinya RAKYAT DAN PEMERINTAHAN.

21. NILAI NILAI DEMOKRASI • Penghargaan atas kesamaan • Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama • Penghargaan atas kebebasan • Penghargaan atas perbedaan

22. PRINSIP-PRINSIP DASAR NEGARA DEMOKRASI • Pemerintah berdasar Konstitusi (UUD) • Adanya Pemilu yang bebas,jujur dan adil • Adanya jaminan HAM • Persamaan kedudukan di depan hukum • Peradilan yang bebas dan tidak memihak • Kebebasan berserikat dn berorganisasi • Kebebasan pers atau media massa

23. UNSUR- UNSUR DEMOKRASI • Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara • Adanya pengakuan akan supremasi hukum • Adanya pengakuan akan kesamaan di antara WN • Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer • Adanya kebebasan berserikat

24. BENTUK BENTUK DEMOKRASI • Sistem parlementer • Sistem Pemisahan kekuasaan(presidensiil) • Sistem Referandum : dalam pelaksanaan legislatif berada dalam pengawasan rakyat, rakyat dimintai persetujuan. • Sistem referandum Obligatoire (Wajib) Suatu UU dapat berlaku jika rakyat mensetujuainya. • Sistem Referandum Fakultatif(referandum tidak wajib), menentukan beraluku tidaknya dan perlu tidaknya suatu UU diadakan perubahan

25. MACAM MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA • DEMOKRASI LIBERAL • Demokrasi ini sering disebut Demokrasi PARLEMENTER, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945.Menteri bertanggung jawab kepada parlemen • DEMOKRASI TERPIMPIN • Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidensiil

26. DEMOKRASI PANCASILA • Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila. • ASPEK-ASPEK DEMOKRASI PANCASILA: • Aspek formal • Aspek Material • Aspek Kaidah atau normatif • Aspek Tujuan • Aspek Organisasi • Aspek Semangat atau kejiwaan

27. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA • Persamaan : Contoh Bersedia menghargai orang lain Bersedia diajak berdialog dengan siapa saja Bersedia memperhatikan mempertimbangkan dan menerima usul,saran,serta pendapat orang lain. • Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban • Kebebasan yang bertanggung jawab • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan mengeluarkan pendapat • Bermusyawarah • Keadilan Sosial • Kekeluargaan dan Persatuan • Cita-Cita Nasional

28. BUDAYA POLITIK • Politik berasal dari bahasa Yunani POLISTEIA yang berarti : Polis (kota,negara kota) Teia (urusan ) Urusan Negara (pemerintahan) • Demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik • Tiga klasifikasi budaya politik : • Budaya Politik Parokial • Budaya Politik Kaula (subyek) • Budaya Politik partisipan

29. TIPOLOGI KEPEMIMPINAN POLITIK • BERDASARKAN PROSES Kepemimpinan demokratis dan Kepemimpinan diktatur • HASIL PROSES : Kepemimpinan Ekstrim dan Kepeimpinan Moderat • SUMBER KEKUASAAN Kepemimpinan Rasional Kepemimpinan Tradisional Kepemimpinan Karismatik Kepemimpinan (leandership) adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama.

30. GAYA dalam KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN • GAYA DEMOKRATIS • GAYA BIROKRATIS • GAYA KEBEBASAN • GAYA OTOKRATIS • Good government dan clean government; kepemimpinan pemerintahan yang baik dan benar bagi masyarakat pemerintahan itu sendiri

31. PENTINGNYA PEMIMPIN POLITIK • Beriman Perilaku seorang pemimpin yang percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan wewenangnya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma agama..Pemimpin itu akan selalu berbuat jujur,tidak sombong,dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

32. PENTINGNYA PEMIMPIN POLITIK • Pemimpin yang bermoral: pemimpin tersebut memiliki sikap dan tingkah laku yang terpuji , tidak melakukan peruatan tercela yang dilarang oleh norma kesopanan dan kesusilaan. • Pemimpin yang berilmu : pemimpin yang memilki pengetahuan luas, mempunyai pandangan jauh kedepan untuk kemajuan bangsa dan negara.

33. PENTINGNYA PEMIMPIN POLITIK • Pemimpin yang terampil :pemimpin yang mempunyai kecakapan untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya agar dapat bekerja secara optimal dan mampu memberdayakan sumber daya yang ada. • Pemimpin yang demokratis: pemimpin yang mau mendengarkan masukan, pendapat orang lain,bisa mengharagai perbedaan yang ada dalam masyarakat,dan mengambil keputusan dengan musyawarah.

34. Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari Menjunjung tinggi persamaan Budaya demokrasi Pancasila, merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas sila Pancasila Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Membudayakan sikap bijak dan adil Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

35. PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN: • Dalam kehidupan Keluarga : • Dalam Kehidupan Sekolah • Dalam kehidupan Masyarakat • Dalam kehidupan Bangsa dan Negara. • Carilah contohnya masing-masing 4 nomor.

36. Lanjutan …………. • Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi • adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. • Gambarannya adalah sebagai berikut : • Yang melakukan kekuasaaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak rakyat. • Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat. • Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan dukungan.

37. Lanjutan …………. Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik dalam kesempatan untuk memilih atau pun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri. Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berujud ”jiwa, budaya atau ideologi” yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.

38. Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, • karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa : • Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan. • Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. • Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik. • Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya. • Pemikiran Demokrasi

39. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis :

40. Lanjutan …………. Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam rule of law : Pengakuan hak asasi manusia Pemisahaan atau pembagian kekuasaan RULE OF LAW Pemerintahan menurut hukum Supermasi hukum Peradilan administrasi dalam perselisihan Persamaan dalam hukum

41. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI Negara memberikanperlindunganbagiwarganegaramelaluilembagaperadilanygbebasdantidakmemihakdanpenjaminanhakasasimanusia. Negara Hukum • Ciri-cirinegarahukum : • PerlindunganKonstitusional, artinyaselainmenjaminhak-hakindividu, konstitusiharus pula menentukancaraproseduraluntukmemperolehatashak-hakygdijamin (due process of law) • Adanyabadankehakimanygbebasdantidakmemihak • Adanyapemiluygbebas • Adanyakebebasanmenyatakanpendapat • Adanyakebebasanberserikat, berorganisasidanberoposisi • Adanyapendidikankewarganegaraan. Dalammenegakkanhukum, aspekkeadilanharusdiutamakankarenamerupakanprasyaratterwujudnyademokrasidlmkehidupanberbangsadanbernegara

42. Menurut Cak Nur Demokrasi bukanlah kata benda, tapi kata kerja yg mengandung makna proses dinamis Karenanya demokrasi harus diupayakan Demokrasi adlh proses menuju dan menjaga civil society yg menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

43. Cak Nur mengemukakan Ada tujuh norma Yg menjadi Pandangan hidup demokratis Pentingnya kesadaran akan pluralisme Seseorang akan dapat menyesuaikan dirinya pada cara hidup demokratis jika ia mampu mendisplinkan dirinya ke arah persatruan dan kesatuan yang diperoleh melalui pemahaman segi-segi kemajemukan masyarakat. Seberapa jauh kita bisa bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Musyawarah Pertimbangan moral Suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya, demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Pertimbangan moral (keluhuran akhlak) menjadi acuan dalm berbuat da mencapai tujuan.

44. Permufakatan yg jujur dan sehat Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat guna mencapai permufakatan yang jujur dan sehat. Pemenuhan segi-segi ekonomi Terpenuhinya keperluan pokok (SPP). Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial. Kerjasama antar-warga masyarakat dansikap mempercayai I’tikad baik Masyarakat yang membuat jalinan hubungan saling dukung mendukung, pengakuan akan kebebasan murani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua dan tingkah laku penuh percaya pada i’tikad baik orang dan kelompok lain.

45. Pandanganhidupdemokratisharusdijadikanunsurygmenyatu dg sistempendidikan. Memulai dengan sungguh-sungguh untuk membiasakan peserta didik dan masyarakat umum siap menghadapi perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian verbalistik, melainkan membumi (menyatu) dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di kelas maupun di luar kelas.

46. Lanjutan …………. • Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. • Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih/memihak. • Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. • Kebebasan mengemukakan pendapat. • Kebebasan berserikat & beroposisi. • Pendidikan pol/kewarganegaraan (civil education). Henry B. Mayo, bahwa rule of the law mencakup :

47. Lanjutan …………. • Kriteria Penyelenggara Negara Yang Melaksanakan • Nilai-nilai Demokrasi : • Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi. • DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. • Organisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasi massa yang diinginkan masyarakat. • Pers yang bebas dan terbuka untuk umum. • Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak asasi manusia secara adil. • Menjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. • Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa. • Menjamin tegaknya keadilan.

48. Masyarakat masih mencari dan menemukan identitas Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif) Di negara-negara berkembang pada umumnya Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja. Pelaksanaannya cenderung bersifat paksaaan “otoriter”. Lanjutan ………….

49. 3 prinsip dasar sistem politik yang demokratis • Tegaknya etika dan moralitas politik sebagai landasan kerja sistem politik, ekonomi dan sosial dlm horizon bernegara dan berbangsa. • Tegaknya prinsip konstitusionalisme scr tegas melalui pelaksanaan dan kepatuhan terhdp supremasi hukum dlm masy. • Diberlakukan dan dilaksanakannya mekanisme akuntabilitas publik, yakni mekanisme yang memosisikan semua pemegang jabatan publik sebagai pemegang amanat dari warga masyarakat sehingga dapt dimintai pertanggungjawaban.

50. Lyman Tower Sargent, prinsip- • prinsip dalam demokrasi : • Keterlibatan warga negara dlm pembuatan keputusan politik, • Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, • Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, • Suatu sistem perwakilan, dan • Suatu sistem pemilihan – kekuasaan mayoritas. Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara universal, bahwa yang disebut pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. • Prinsip-prinsip Demokrasi