Tambang-tambang Korupsi

1. Tambang-tambang Korupsi • Jakarta, 16 Desember 2010 • Oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

2. “Tambang = Pemiskinan & Korupsi”“Laporan Oxfam Amerika, Oktober 2001 berjudul “Extractive Industries Review and the Poor”menyimpulkan bahwa negara-negara yang bergantung pada eksport minyak dan mineral cenderung memiliki tingkat korupsi sangat tinggi, pemerintah otoriter, tingkat kemiskinan dan kematian anak yang tinggi, ketidakadilan pemerataan ekonomi dan rentan terhadap ekonomi • “Akan terus terfasilitasi” • RPJP 2005-2025; Usaha mewujudkan ekonomi yang kuat didukung dengan sektor Pertanian, Pertambangan dan Manufaktur. • RPJM 2010-2014; Menempatkan sektor energi sebagai prioritas pembangunan dalam pemulihan, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. • Pemda dalam koridor Otda berlomba mengeluarkan izin. “Kab. Kukar sepanjang 2007-2008 mengeluarkan 247 izin atau 1 buah per 2 hari” • UU No. 4/2009 ttg Minerba; Lebih mengurus investasi; Revisi UU Migas • National Summit • Insentif kepada pengusaha • AC-FTA, AI-FTA, AusA-FTA dll

3. Peluang Terjadinya Korupsi“Mulai Awal Hingga Akhir” • Pengurusan Izin/kontrak; • Pemberian izin pada lokasi yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan lindung, HPH, HTI atau konsesi perusahaan lain. Juga pada kawasan pemukiman, perkebunan dan pertanian warga. • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan -PP No. 2 Thn 2008-; 13 Perusahaan tambang belum bayar PNPB (ke-13 perusahaan ini adalah perusahaan yang diberikan izin menambang dikawasan hutan melalui Perppu 1 tahun 2004), salah satunya PT. Freeport tidak bayar sejak 2004-2009, bahkan tidak memiliki izin IPPKH. • Alih Fungsi Kawasan; 1) Seluas 14.000 ha di TN Bogani Nani Wartabone menjadi APL untuk tambang PT. Gorontalo Minerals. 2) Putusan aneh MA No. 29 P/HUM/2004 tgl 17 September 2008 membatalkan SK Menhut No. SK-126/Menhut/II/2004 tgl 29 April 2004 atas penetapan Kawasan TN Batang Gadis yang diajukan oleh PT. Sorik Mas Mining. 3) Surat Perjanjian No. E.PL.03.06.6290034 antara Dep. Kehakiman dan HAM dengan PT. Semen Cibinong (Kini Holcim Indonesia) menambang batu gamping di pulau Nusakambangan. • Pembiayaan politik; Kampanye Pilpres, Pilkada dan Dewan = Perppu 1/2004 dan PP 02/2008. • Pembebasan lahan; • Karakter tambang yang rakus akan lahan dan hampir semua kawasan yang akan menjadi lokasi tambang ada memiliki, disinilah perusahaan menggunakan alat-alat negara atau sebaliknya. Pengusiran secara paksa pun terjadi untuk mengurangi biaya pembebasan lahan. Mengusir pemilik lahan hampir terjadi disemua tambang, misalnya saja; PT. Nusa Halmahera Minerals (Maluku), PT. Indo Muro Kencana (Kalteng), PT. Kelian Equatorial Mining (Kaltim) atau PT. Newmont Nusa Tenggara (NTB) • Harga yang tidak masuk akal; Nilai yang ditawarkan BP untuk mengontrak lahan di Kampung Tanah Merah Teluk Bintuni Rp.15 per meter, yang akhirnya disepakati Rp.50

4. Saat Tambang Beroperasi dan Produksi • Jasa Keamanan paling banyak mengeruk untuk; UU 34 Thn 2004, pasal 7 TNI punya kewajiban mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang bersifat strategis. Secara spesifik obvitnas tertuang dalam SK Menteri ESDM No. t1762/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obvitnas di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan tahunan PT. Freeport menyebutkan tiap tahun menyetorkan uang kepada pihak TNI hingga 2005 mencapai + US$26 juta • Pungutan liar truk-truk pengangkut batubara di Kalimantan Selatan oleh aparat negara • Pengawasan saat produksi lemah; Pemerintah hanya menerima laporan dari pihak operator/perusahaan, jumlah produksi sangat mungkin di manipulasi tidak sesuai yang dilaporkan. Bahkan di tambang mineral, bahan mentah yang diekspor berpotensi merugikan negara karena mineral ikutan/kandungan konsentrat lainnya tidak terhitung. • Kewajiban yang harus dibayar; Menunggak pajak dan Royalti. Kasus Gayus dan royalti 7 perusahaan tambang senilai Rp.7 triliun adalah contoh yang paling faktual. Setoran royalti yang tidak sesuai dengan nilai produksi dan keuntungan perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport. • Perusahaan dapat mewakili negara; BP mewakili pemerintah Indonesia dalam negosiasi penjualan LNG Tangguh. • Corporate Social Responsibility (CSR) - Program pencitraan dan pembungkaman warga oleh perusahaan -; Dana CSR PT. KPC per tahun US$5 juta yang sampai ke masyarakat US$1,5 juta Lanjut CD PT. MSJ, Tanam Mangga di Sawah

5. Penutupan Tambang; Rehabilitasi dan Reklmasi • Pengawasan dan penilaian yang lemah pada pelaksanaan reklamasi; Penanaman yang dilakukan oleh pihak ke-3 di bekas lokasi tambang PT. Barisan Tropical Mining (BTM) hanya kurang 1/4 luas wilayah dibongkar dan pohon yang ditanam hanya sebagai syarat ada pohon. • Perusahaan bisa menunda atau tidak setor jaminan reklamasi; Tahun 2010 saja tercatat ada 4 perusahaan pemegang PKP2B dan 84 perusahaan pemilik izin KP yang belum setor jaminan. • Dana jaminan reklamasi sangat mungkin disalah gunakan dan rekanan yang berpotensi kolusi dan nepotisme. • Divestasi • Misalnya saham KPC dan NNT; Pada kasus KPC, niat Pemda Kaltim untuk memiliki saham KPC terganjal karena nilasi saham KPC sangat mahal menurut menteri ESDM seharga US$700 juta untuk 51% saham, tapi ketika KPC diambil alih 100% oleh Bumi Resources, nilainya hanya 500 milyar. Tak beda dengan kasus divestasi PT. NNT yang berlarut-larut, kini Bumi Resources akan masuk ketika pemerintah pusat dan pemda Sumbawa tak sanggup untuk membeli saham PT. NNT Lanjut Bekas tambang PT. BTM

6. Lanjut • Program pemerintah; Proper KLH • Kontroversi penilaian proper; Bagi perusahaan proper dengan nilai “Emas” dan “Hijau” akan memberikan kepercayaan pasar, pemilik modal dan saham. Proper 2010, perusahaan tambang seperti; PT. Adaro, PT. NNT, PT.Arutmin, PT. Bukit Asam, Pertamina Cilacap, PT. Antam dapat predikat Hijau.

7. “Potential Cash”Mempertahankan dan Merebut kekuasaan tidak hanya komoditi bisnis dan ekonomi semata Tambang dan Kekuasaan Pemilu/Pilpres/Pilkada Banner Bupati Bojonegoro mengajak sukseskan pembebasan lahan

8. Terima Kasih