Pengawasan dalam Bank Syariah

1. Pengawasan dalam Bank Syariah Syarif As’ad

2. Pengertian Pengawasan (Controling) • Segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasar rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (Input) yang digunakan.

3. Mengapa sebuah organisasi harus diawasi ? • Mengarahkan perusahaan pada mekanisme yang tepat • Menghindari penyimpangan arah dan tujuan perusahaan Menggunakan cara apa pengawasan dapat dilakukan ?

4. Pelaku Pengawasan • Regulator Penyelenggara sebuah sistem yang berlangsung dalam satu wilayah berdasar ketentuan yang disepakati • Dewan Pengawas kelompok yang dipilih guna memberikan nasehat, masukan, dan memperingatkan sesuai ketentuan yang berlaku • Dewan Direksi pihak yang berkepentingan dalam memberikan arah kebijakan sesuai tujuan organisasi/perusahaan • Dewan Audit kelompok independen yang ditunjuk sebagai sarana penilaian terhadap kinerja dalam hal administrasi dan keuangan

5. Siapa saja pihak-pihak yang menjadi pengawas dalam bank syariah? • Bank Indonesia • Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah • Dewan Direksi • Dewan Audit

6. Lima tahapan proses pengawasan (T. Hani Handoko) • Penetapan standar pelaksanaan; • Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; • Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; • Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan • Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

7. Proses Pengawasan Bank Syariah • Pengawasan Melekat oleh BI • Inspeksi Mendadak Bank Indonesia (Sidak BI) • Laporan kinerja bank • Pelaksanaan tindak lanjut • Pengawasan keabsahan produk syariah • Peninjauan DPS terkait kesyariahan Transaksi • Pelaporan kesesuaian syariah • Pengamatan laporan keuangan • Denominasi kesesuaian neraca • Penyimpulan kinerja keuangan

8. Prinsip Pengawasan • Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan oleh staf. • Fungsi pengawasan harus difahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. • Standar unjuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja.

9. Apa Kata Kunci Keberhasilan Prinsip Pengawasan ? • Instruksi dan penempatan tugas tugas yang jelas • Kesadaran pentingnya pengawasan oleh pimpinan • Prestasi kerja sebagai ukuran keberhasilan bersama

10. Manfaat Pengawasan • Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilaukan oleh staf, pakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumberdaya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi wasdal akan meningkatkan efisiensi kegiatan program. • Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. • Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. • Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. • Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan.

11. Kesimpulan Manfaat • Mengetahui implementasi visi perusahaan • Mengetahui kinerja staff • Pemanfaatan sumber daya secara efisien • Apa penyebab penyimpangan ? • Siapa yag berprestasi ?

12. Proses pengawasan • Mengukur hasil/prestasi yang telah dicapaioleh staf atau organisasi • Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur. • Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, dan menggunakan, dan menggunakan faktor tersebut untuk menetapkan langkah-langkah intervensi.

13. Obyek Pegawasan • Obyek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Pengawasan ini bersifat fisik. • Keuangan • Pelaksanaan program dilapangan • Obyek yang bersifat strategis • Pelaksanaan kerja sama dengan sektor lain yang terkait.

14. Jenis-jenis Pengawasan • Pengawasan fungsional (struktural). Fungsi pengawasan ini melekat pada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga. • Pengawasan publik. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat. • Pengawasan non fungsional. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh badan-badan yag diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan seperti DPR, BPK, KPK, dan lain-lain.

15. Sekian