1 / 132

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007. Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 Tlp. 021-3818778 Fax. 021-3501989 Email: dpbs@bi.go.id ; http://www.bi.go.id. Curriculum Vitae (CV). Nama : Muhamad Irfan Sukarna Riwayat Pendidikan :

tress
Télécharger la présentation

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAHNovember 2007 Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 Tlp. 021-3818778 Fax. 021-3501989 Email: dpbs@bi.go.id; http://www.bi.go.id

  2. Curriculum Vitae (CV) • Nama : Muhamad Irfan Sukarna • Riwayat Pendidikan : - SMPN 5 dan SMAN 5 Bandung - S1 Universitas Brawijaya (Ekonomi) - S2 University of Loughborough,UK (Ekonomi) • Riwayat Pekerjaan : - Grup Bakrie - Bank Indonesia • Satuan Kerja di BI : Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah (BP4S) – Tim Pengaturan DPbS

  3. Ekonomi negara2 Islam dengan Area Ekonomi lain Indikator Euro Area USA Japan Islamic Populasi (Juta) 307,8 287,5 127,3 1,200 GDP(Miliar Euro) 7.071,8 9.422,3 3.067,1 1.250,8 GDP per Capita 23.000 32.800 23.300 2.340* Sumber : ECB dan OIC (2002)

  4. Wilayah Ekonomi Islam (Potensi Pembiayaan Islam) :  meliputi hampir 57 negara,  wilayahnya 24 % dari total daratan bumi  20,4 % dari total populasi dunia (1,2 M)  GDP sekitar 1,25 Triliun Euro,  Tempat dari sekitar 79 % sumber minyak dan gas yang telah terbukti di dunia

  5. Negara/Ekonomi Islam  berbagai grup yang heterogen. Perbedaan  area, penduduk, SDM, pertumbuhan dan potensial perdagangan, struktur ekonomi, tingkat pembangunan dan kinerja ekonomi-sosial ; Persamaan  negara berkembang “Lima Negara Terkaya” negara/ekonomi Islam (2002) : Negara GDP(Miliar Euro) Populasi(Juta) GDPperKapita(Euro) • Iran 295,2 68,9 4.280 • Turki 131,2 71,3 1.840 • Indonesia 113,3 219,9 510 • Malaysia 74,1 24,4 3.030 • Saudi Arabia 61,2 22,7 2.690 Total 675 407,2 1.650

  6. Hubungan Penyediaan Dana & Pembiayaan dengan Ekonomi Negara • Penyediaan Dana/Pembiayaan  Sektor Riil  Pembangunan  Ekonomi Negara • Jenis Pembiayaan/Financing : Indirect Financing : IPO, Financial Securities  through Capital Market Direct Financing : Kredit, Penyediaan dana/Pembiayaan  through Banks

  7. DIRECT FINANCING  Kredit, Penyediaan Dana/Pembiayaan dr BankBank Indonesia sbg Otoritas Perbankan di Indonesia termasuk Perbankan Syariah Pengaturan & Pengawasan Perbankan Syariah: mengapa diperlukan ?? • Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi) • Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil) • Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan

  8. Fungsi dan Kewenangan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan Dasar Hukum : • UU No.23 Th 1999 ttg Bank Indonesia yg telah diubah dg UU No.3 Th 2004 • UU No. 7 Th 1992 ttg Perbankan yg telah diubah dg UU No.10 Th 1998 Lingkup Kewenangan (Psl 24 UU No.23/1999) : • Menetapkan peraturan, • Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu Bank, • Melaksanakan pengawasan, • Mengenakan sanksi terhadap Bank

  9. Keunikan & PerbedaanPengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah • Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dgn bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dlm operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah. • Perbedaan mendasar tsb terutama a.l. : • Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank  DPS/DSN • Perbedaan karakteristik operasional, khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil Profit sharing dan Revenue sharing

  10. Kerangka Pengawasan & Pengendalian Bank Syariah • Perangkat yang diperlukan : Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan istiqomah a.l. adalah: (1) sistem pengendalian intern (SPI), (2) fungsi manajemen risiko, (3) peraturan peningkatan keterbukaan informasi (transparansi), (4) sistem akuntansi yang sesuai, (5) mekanisme jaminan kepatuhan syariah, (6) audit ekstern (kesehatan keuangan & kepatuhan syariah)

  11. Tools yang diperlukan untuk pembentukan banksyariah yang sehat dan istiqomah: • Regulasidan Panduan Best Practices • Optimalisasi Fungsi dan Pembentukan Lembaga Penunjang • Pengembangan/penerapan nilai (values) syariah dan Kode Etik Perbankan Syariah oleh Asosiasi Industri • Edukasi Publik dlm rangka mendorong Consumer Advocacy dan Meningkatkan disiplin pasar • Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah yg Efektif (Sistem Pelaporan, Sistem IT Pengawasan Bank, Sistem Pengawasan Berbasis Risiko, dll)

  12. HIRARKI KETENTUAN BANK INDONESIA UUD 1945 UU Bank Indonesia UU Perbankan Intern Ekstern & Intern DSN dan KA PBI PDG SE Ektern SE Intern

  13. JENIS REGULASI BANK SYARIAH • Kelembagaan Bank Syariah • Prinsip kehati-hatian (Prudential) • Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter • Standar Akuntansi / Pelaporan

  14. KETENTUAN KELEMBAGAAN BANK UMUM SYARIAH PBI No.6/24/PBI/2004ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan PBI No.7/35/PBI/2005 ttg Perubahan Atas PBI No.6/24/PBI/2004

  15. BADAN HUKUM & MODAL DISETOR • Badan hukum bank umum syariah • Perseroan Terbatas; • Koperasi; atau • Perusahaan Daerah • Modal Disetor pendirian bank umum syariah sekurang-kurangnya sebesar Rp1 Trilyun

  16. PENDIRIAN BUS • Oleh WNI, BHI, kemitraan asing dengan WNI dan atau BHI • izin Dewan Gubernur • Izin diberikan dalam 2 tahap, IP & IU • Kepemilikan asing diperbolehkan s/d 99% modal disetor

  17. IZIN PRODUK Produk dan Jasa Baru yang dikeluarkan oleh Bank wajib mendapat persetujuan BI. • Produk dan Jasa Baru Yang Blm Ada Izin Pada Saat Izin Usaha Diberikan oleh BI kepada Bank. • Produk dan Jasa Baru yang sdh ada sblmnya di Bank Syariah lain, namun terdapat perbedaan karateristik terhadap produk yang sudah ada. • Produk dan Jasa Baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

  18. PERSYARATAN DIREKSI • Jumlah Direksi minimal 2 (dua) orang • Mayoritas berpengalaman 2 tahun sebagai pejabat eksekutif • Direktur Utama independen dari pemegang saham pengendali • Sesama direksi dilarang memiliki hub keluarga sampai derajat kedua • Dilarang merangkap jabatan sbg Direksi, komisaris atau pejabat eksekutif • Dilarang memberikan kuasa umum

  19. Persyaratan Komisaris • Jumlah minimum 2 orang maksimum sama dengan jumlah direksi • 1 orang berdomisili dekat tempat kedudukan Bank • 1 komisaris independen terhadap pemilik • Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan • Dapat rangkap jabatan sbg komisaris pada 1 bank lain atau sbg direksi, komisaris, pejabat eksekutif pada 2 perusahaan bukan bank

  20. PEMBUKAAN KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG LATAR BELAKANG • Pembukaan kantor dibawah KC dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah • Memperluas layanan syariah kepada masyarakat • Dapat memberikan pelayanan secara penuh dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana • Mempermudah pengawasan

  21. KANTOR dibawah KANTOR CABANG UPS KK KCP

  22. KANTOR CABANG PEMBANTU & KANTOR KAS : • Dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan • Dalam satu wilayah kliring dengan kantor induknya • Pertimbangkan studi kelayakan dan tingkat kejenuhan • Laporan konsolidasi dengan KC induknya dalam 1 hari yang sama • Menggunakan SDM sendiri Bank • Dapat beralamat sama dengan Kantor lain dgn memperhatikan faktor keamanan

  23. UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) • Tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan • Full banking service(kategori sama dengan KCP) • Dalam satu wilayah KBI dengan kantor induknya • Laporan konsolidasi dengan KC induknya • Dapat beralamat sama dengan Kantor lain dgn memperhatikan faktor keamanan (kantor desa, kantor lurah, kantor pos, lainnya) • Menggunakan SDM sendiri Bank • Berlokasi diluar Ibukota Propinsi dan BODETABEK

  24. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) & DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) • DSN adalah dewan yang dibentuk MUI dengan kewenangan menetapkan fatwa produk dan jasa bank Syariah • DPS adalah dewan pengawas Syariah yang dibentuk bank yang keanggotaannya diusulkan oleh bank untuk ditetapkan oleh DSN serta memperoleh persetujuan Bank Indonesia • Anggota DPS diajukan oleh bank untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN

  25. TATA CARA PENGANGKATAN DPS • Diusulkan oleh Bank setelah berkonsultasi dgn DSN dan atau MUI setempat. • Diajukan Ke BI untuk disetujui. • BI akan memberikan persetujuan atau penolakan maksimal 30 hr setelah dokumen diterima lengkap. • Maksimal 15 hari stelah persetujuan BI, Bank wajib diajukan ke DSN untuk minta penetapan DSN, cc BI. • DSN akan menetapkan DPS maksimal dalam jangka waktu 30 hari setelah persetujuan BI. • Apabila lebih dari 30 hari, DSN belum mengeluarkan penetapan DPS, maka DPS efektif sebagai DPS.

  26. TUGAS DPS • Memastikan kesesuaian produk dan jasa bank Syariah dengan fatwa DSN • Memberikan opini Syariah terhadap pedoman operasional, dan aktivitas usaha bank • Menyampaikan hasil laporan pengawasan Syariah secara tertulis 6 bln sekali • Memberikan opini Syariah terhadap produk baru yang akan dikeluarkan bank untuk mendapatkan fatwa DSN dan persetujuan BI

  27. KEANGGOTAAN DPS • Jumlah anggota DPS 2 – 5 orang dengan masa penyesuaian 2 tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPS • Kantor pusat bank wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tugas DPS, dan menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang pegawai internal bank untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPS • Maksimal 2 orang anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN • Anggota DPS hanya dapat menjabat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 bank lain dan 2 lembaga keuangan Syariah bukan bank (dengan masa penyesuaian 2 tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPS) • Anggota DPS merupakan pihak terafiliasi

  28. KEGIATAN SYARIAH oleh BANK UMUM KONVENSIONAL PBI No.8/3/PBI/2006ttg Perubahan BUK menjadi BUS dan Pembukaan Kantor Syariah oleh BUK & PBI No.9/7/PBI/2007ttg Perubahan PBI No.8/3/PBI/2006

  29. KONVERSI BUK → BUS • Izin Gubernur BI • Masuk dalam Rencana Bisnis Bank • Proses perizinan dilakukan 1 tahap (izin perubahan kegiatan usaha) • Izin berlaku sejak tgl. Persetujuan Perubahan AD atau Akta Pendirian termasuk AD oleh instansi yang berwenang. • Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. • Bank wajib menyelesaikan hak & kewajiban konvensional max 360 hari sejak tgl. Izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan oleh BI. • Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan Bank

  30. UNIT USAHA SYARIAH • UUS adalah Unit kerja dikantor pusat Bank sebagai kantor induk KCS dan Unit Syariah • Tugas UUS : Mengawasi dan mengatur, menempatkan dan mengelola, menerima & menatausahakan laporan serta melakukan kegiatan lain kegiatan syariah Bank • Rencana kegiatan UUS wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank • Pemimpin UUS paling rendah satu tingkat dibawah direksi (peralihan 1 tahun)

  31. PEMBUKAAN KCS PERTAMA Bank Yang Telah Membuka UUS dapat membuka KCS dengan cara : • Buka KCS baru • Konversi KCK → KCS • Meningkatkan Status KCPK → KCS • Konversi KCK Yang Telah Membuka Unit Syariah (US) → KCS • Meningkatkan Status KCPK Yang Telah Membuka US → KCS • Membuka KCS baru Yang Berasal Dari US Bank Yang Membuka KCS wajib : • Menyisihkan modal kerja cover biaya operasional awal • Memenuhi rasio KPMM

  32. UNIT SYARIAH • Memiliki UUS dan DPS • Memenuhi ketentuan KPMM • Memiliki Pencatatan dan Pembukuan Tersendiri Untuk Kegiatan Syariah • SDM yang telah memiliki pengetahuan operasional perbankan syariah dan terpisah dengan kegiatan konvensional • Menyusun Laporan Keuangan Syariah dan memasukkan Laporan Keuangan tsb kedalam Lap. Gabungan • Menyampaikan rencana jangka waktu perubahan menjadi KCS (pre-commitment) • izin US dicabut apabila tidak dapat memenuhi jangka waktu perubahan menjadi KCS.

  33. KANTOR DIBAWAH KANTOR CABANG SYARIAH • Satu wilayah KBI dgn KCS induknya • Mengunakan SDM sendiri Bank (Pegawai Bank atau Kontrak) • Memenuhi ketentuan KPMM Syariah • Ada pemisahan fisik yang jelas apabila beralamat yang sama dengan Kantor Cabang atau Kantor dibawah Kantor Cabang Bank

  34. LAYANAN SYARIAH • Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yg dilakukan KC dan atau KCP untuk dan atas nama KCS pada Bank yg sama • Dicantumkan dalam rencana bisnis Bank • Satu wilayah kerja KBI dan atau propinsi yang sama dgn KCS induknya • Menggunakan pola kerjasama • Menggunakan SDM yg memiliki pengetahuan mengenai produk & operasional bank syariah

  35. LAYANAN SYARIAH • Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dengan kantor konvensional • Laporan keuangan LS digabungkan ke KCS induknya pada hari yg sama • KC atau KCP lokasi LS wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan atau kata-kata layanan syariah ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat

  36. PBI No.7/13/PBI/2005 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Direktorat Perbankan Syariah

  37. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR; UUS wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah; Jika modal minimum UUS < 8% maka kantor induknya wajib menambah kekurangan; Pokok-pokok Ketentuan

  38. Pokok-pokok ketentuan • Risiko yang diperhitungkan adalah: • Risiko penyaluran dana, dan • Risiko pasar. • Risiko pasar yang diperhitungkan adalah risiko nilai tukar

  39. Aspek Permodalan • Modal Bank terdiri dari: • Modal inti (tier 1); • Modal pelengkap (tier 2); • Modal pelengkap tambahan (tier 3). • Modal tier 2 dan tier 3 hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti; • Modal bagi UUS adalah dana yang disisihkan kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;

  40. Aspek Permodalan • Modal inti (tier 1) terdiri dari: • Modal disetor; dan • Cadangan tambahan modal. • Cadangan tambahan modal terdiri dari: • Faktor penambah: agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu setelah pajak, laba tahun berjalan setelah taksiran pajak; • Faktor pengurang: disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran lapkeu KC luar negeri, penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual.

  41. Modal pelengkap • Terdiri dari: • Selisih penilaian kembali aktiva tetap; • Cadangan umum dari PPAP maks 1,25% dari ATMR; • Modal pinjaman yang memenuhi kriteria BI; • Investasi subordinasi maks 50% dari modal inti; • Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.

  42. Risiko Penyaluran Dana • ATMR terdiri dari: • Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva; • Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

  43. Aspek Risiko Pasar • Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar; • SWBI tidak diperhitungkan dalam risiko pasar; • Bank hanya dapat memiliki surat berharga Syariah untuk tujuan investasi; • Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga yang dimiliki dapat dijual sebelum jatuh tempo.

  44. Aspek Risiko Pasar • Bank wajib memperhitungkan risiko pasar dalam KPMM dengan menggunakan metode standar (standard method); • Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap seluruh aktiva Bank yang tercatat dalam Banking Book; • Pembebanan modal dalam rangka perhitungan risiko nilai tukar dilakukan sebesar 8% dari posisi devisa neto yang dimiliki.

  45. Bank wajib melaporkan perhitungan KPMM secara bulanan sesuai format yang ditetapkan BI; Laporan tersebut harus disampaikan kepada BI selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. Pelaporan

  46. Sanksi • Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 per hari kerja keterlambatan dengan maksimal sanksi sebesar Rp30.000.000,00 • Bank yang tidak memenuhi ketentuan KPMM dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan ketentuan tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

  47. GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALAS BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PBI No.6/21/PBI/2004 & PBI 8/23/PBI/2002) Direktorat Perbankan Syariah

  48. DEFINISI & TUJUAN • Definisi Simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari DPK • Tujuan : • Instrumen moneter • Prinsip kehatian-hatian Bank • Kelancaran sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah

  49. PERHITUNGAN GWM Jika FDR < 80% maka ditambah dgn % Sesuai Jlh DPK: 1% IF Rp1-10 T, 2% IFRp10-50 T, dan 3% IF > Rp50 T Jika FDR > 80% GWMRp= 5 % x DPKt-2 GWMValas= 3 % x DPKt-2 DPKt-2 =Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa Laporan untuk periode 2 masa laporan sebelumnya

  50. JUMLAH REKENING GIRO BANK di BI Regulasi

More Related