KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN + PNPM MANDIRI

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN + PNPM MANDIRI

2. Kelompok 3 : Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Rahmatdi Dirga Abriyanti K Cindy Uli Oktavia Firdhian Budiyono Aditya Budi Prakoso Dita Pratiwi Wahyunikusumaningrum H Muhammad Zaenuddin Zira Brenda Wiranti Traheka Erdyas B Miranthy Indriastuti I Muhammad Wintar A Rochim Waijanti Ratih Prajna P Alvionetta Diass P Kunto Adi Wicaksono

3. Outline • Anggota kelompok • Sejarah • Profil: • Visi dan Misi • Struktur • Tugas dan Fungsi • Kementrian Terkoordinir • Program Kerja • Anggaran • Data Capaian • Hambatan Program Kerja • ImplementasiKebijakan Pemerintah

4. Sejarah Menkoperekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jaman orde baru terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam kabinet Ampera I dengan tugas melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana dan pembangunan nasional. Pemerintahan dan pembangunan yang selalu bergerak dinamis telah menuntut kementerian ini untuk terus berkembang sehingga beberapa kali berganti nama dan kepemimpinan. Nama “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

5. Profil : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Ir. M. Hatta Rajasa, lahir di Palembang pada 18 Desember 1963 • seorang pengusaha dan CEO sukses yang kemudian berkonsentrasi jadi politisi. • Beliau pernah menjabat Sekjen, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum DPP PAN, sekaligus pernah menjabat sebagai pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Republik Indonesia Kabinet Gotong-Royong, Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu I dan Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II. • Setelah Pilpres 2009, usai, yang dimenangkan SBY-Boediono, Hatta yang lulusan insinyur perminyakan ITB angkatan 1973, pun dipercaya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian (2009-2014).

6. Visi dan Misi • Visi “Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. • Misi “Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”.

7. Struktur

8. Tugas dan Fungsi TUGAS Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. FUNGSI Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi : • sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, • koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, • pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian • pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; • pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. 

9. Kementerian Terkoordinir Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan: • Kem. Keuangan 15. Kem. Perencanaan PembangunanNasional • Kem. Energidan SDM 16. Kem. Badan Usaha Milik Negara • Kem. Perindustrian Badan-badan negara lainnya: • Kem. Perdagangan 1. BadanPertanahanNasional • Kem. Pertanian 2. BadanKoordinasiPenanaman Modal  • Kem. Kehutanan 3. BadanPenempatandanPerlidungan TKI • Kem. Perhubungan 4. Instansi lain • Kem. KelautandanPerikanan • Kem. TenagaKerjadanTransmigrasi • Kem. PekerjaanUmum • Kem. PariwisatadanEkonomiKreatif • Kem. RisetdanTeknologi • Kem. Koperasidan UKM • Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal

10. Program Kerja

13. Anggaran

15. Data Capaian

22. Hambatan Program Kerja

23. Implementasi Kebijakan Pemerintah

25. Outline : • Fakta Permasalahan Kemiskinan di Indonesia • Apa yang Dimaksud dengan PNPM MANDIRI? • Dasar Pelaksanaan • Apa Tujuan Pelaksanaan PNPM MANDIRI? • Bagaimana Kedudukan PNPM MANDIRI diantara Program PenanggulanganKemiskinan? • Pengelolaan • Program-program Apa Saja yang Tergabung dalam PNPM MANDIRI ? • Anggaran PNPM Mandiri (2009) • Apa Saja Komponen Kegiatan PNPM MANDIRI? • Ruang Lingkup Kegiatan • TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI • Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri (2009-2015)

26. 34,96 juta jiwa atau 15,42% dari jumlah penduduk Indonesia adalah penduduk miskin (BPS Maret 2008) Akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, dan informasi bagi masyarakat miskin masih terbatas. Fakta Permasalahan Kemiskinan di Indonesia 9,4 juta jiwa atau 8,46% dari total angkatan kerja di Indonesia menganggur (BPS Februari 2008) Kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan masih luas. Fakta ini yang kemudian menjadi latarbelakang adanya program PNPM

27. Apa yang Dimaksud denganPNPM MANDIRI? PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

29. Apa Tujuan PelaksanaanPNPM MANDIRI? • Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. • Dan salah satu tujuan khususnya adalah Tujuan khusus yang akan dicapai adalah: • > Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitasadatterpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan;

31. Bagaimana Kedudukan PNPM MANDIRI diantara Program PenanggulanganKemiskinan? • PNPM Mandiri : program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, berada pada kelompok (cluster) 2 dari tiga kelompok upaya penanggulangan kemiskinan.

33. Program-program Apa Saja yang Tergabungdalam PNPM MANDIRI ? • a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan • pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Daerah tertinggal dan Khusus / P2DTK, PNPM Infrastruktur Perdesaan / PPIP, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah / PISEW. • PNPM-Penguatan: terdiri dari programprogram • pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya.

34. Anggaran PNPM Mandiri (2009) • Proses persiapan negosiasi loan untuk PNPM Mandiri th 2009 : − Bank Dunia : US $ 254 juta untuk PNPM Perdesaan dan US $ 187,6 juta untuk PNPM Perkotaan, − ADB (US $ 50 juta) untuk RISP* di Lampung, Jabar, Jateng dan Jatim. − DFID (US $ 57,9 juta) untuk PNPM Perdesaan di Papua dan Papua Barat − IDB (US $ 80 juta ) untuk PNPM Perdesaan di Prop.Sumatera dan NAD. Rekomendasi lebih lanjut Alternatif I : Anggaran PNPM Mandiri tetap berdasarkan RKP th 2009 yaitu : Rp. 9,7 Triliun (PNPM Inti) dan Rp. 4,88 T (PNPM Penguatan) Alternatif II :Penambahan Anggaran PNPM Mandiri ditambah Rp 3,8 T pada PNPM Inti, untuk dapat memenuhi BLM maksimal Rp. 3 Milyar/kecamatan 􀃆mampu mencapai sasaran th.2009, sebesar : 12,5 – 13 %.

35. Apa Saja Komponen KegiatanPNPM MANDIRI? • Pengembangan Masyarakat Meliputi serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat; memetakan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat; dan melakukan perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. • Bantuan Langsung Masyarakat Merupakan dana stimulan yang diberikan kepada kelompok masyarakat, untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

36. Cont : Apa Saja Komponen Kegiatan PNPM MANDIRI? • Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Meliputi serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagimasyarakat terutama kelompok miskin dalam menjalankan kehidupannya secara layak. • Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan, pengendalian mutu, kegiatan studi dan evaluasi, serta penyempurnaan dan pengembangan program.

37. Ruang Lingkup Kegiatan • Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs

38. TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI • 1. PEMBELAJARAN Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap ini masyarakat dan pelaku pembangunan mulai dari kecamatan hingga desa/kelurahan mendapat kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri • 2. KEMANDIRIAN Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses berikut: (i) pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan; (ii) pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan

39. CONT’: TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI • 3. KEBERLANJUTAN • Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan

41. TERIMA KASIH Dan Tetap Semangat