Download
1 / 7
610 likes | 3.84k Vues
HUKUM PERKAWINAN. By. Heru Kuswanto , SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A. BAB I HUKUM PERKAWINAN. PENGERTIAN HUKUM PERKAWINAN
E N D
HUKUM PERKAWINAN By. HeruKuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A
BAB I HUKUM PERKAWINAN • PENGERTIAN HUKUM PERKAWINAN • Persekutuanhidupantaraseorangpriadanwanita yang dikukuhkansecaraaturan formal (UU) yang bertujuanuntukmembentukkeluarga yang sakinah/teratur. • Macam perkawinan di masyarakat kita antara lain : • PerkawinanmenuruthukumAdat • Perkawinanmenuruthukum Islam (Siri) • Perkawinanmenuruthukum Kristen • PerkawinanMenuruthukum BW • PerkawinanMenurutUndang-Undang No. 1/1974.
PERBANDINGAN ASAS HUKUM PERKAWINAN • UU No. 1/1974 menganutasasantara lain : • Asasmonogami, dengankemungkinanadanyapoligamisebagaiperkecualian (pasal 3 ayat 1) • Persamaankedudukanantarasuamidanistri, kedua-duanyamempunyaihakdankedudukan yang seimbang (pasal 31 sub 1). • Istrisepanjangperkawinantetapcakapuntukbertindak (pasal 31 sub 2). • Harta yang diperolehsepanjangperkawinanmasukdalamhartaBersama, kecuali yang diperolehdarihibahatauwarisan, yang jatuhdiluarHartaBersama (pasal 35 sub 1). • BW Menganut Asas antara lain : • Monogami yang mutlak/konsekuen. • Istri sepanjang perkawinan tidak cakap untuk bertindak dalam lapangan hukum kekayaan yang menyangkut hartanya. • Adanya – demi hukum – persatuan bulat (Harta Perkawinan Harta Persatuan), kecuali mereka menentukan lain dalam perjanjian kawin. • Bentuk harta perkawinan sepanjang perkawinan tidak dapat diubah, bahkan sekalipun melalui perjanjian kawin.
Alasan untuk berpoligami adalah : Tidak mempunyai anak. Istri pertama mempunyai penyakit menahun (kronis) Sebab tabiat kemanusiaan suami (nafsu besar) karena itu memerlukan istri lebih dari satu. Jumlah wanita lebih banyak dari pria. Sebab poligami ilegal dalam masyarakat metropolis, yaitu: Tidak adanya kesadaran hukum di masyarakat. Bagi mereka yang terikat pada peraturan tertentu (pegawai) Tidak ada tindakan yang tegas terhadap poligami ilegal.
PERBANDINGAN ASAS HUKUM PERKAWINAN • Perkawinancampuranpertama kali diundangkandenganistilahgemendehuwelijkenregeling (BW) • Asasdomisili ex-pasal 16 AB dalamtahun 1915 digantidenganasaskewarganegaraansebagaidasarpokokuntukmenentukanperkawinancampuran (pasal 83 BW). • PerkawinancampuranmenurutUndang-undang No. 1/1974 pasal 57 ialahperkawinan 2 orang yang di Indonesia yang tundukpadahukum yang berlainandansalahsatuberkewarganegaraan Indonesia. • Syarat-syaratuntukmelangsungkanperkawinancampuran : • Para pihakharusadakatasepakatpasal 6 (i) GHR. • Pihakwanitaharusmemenuhisyarat yang diperlukandalamperkawinancampuran (syaratformil), apabilatidakmakaperkawinantidakbolehdilaksanakanpasal 7 (1) GHR. • Akibathukumperkawinanpercampuranmembawaakibatke : • Terhadapistri. • Terhadapanak.
MASALAH STATUS ANAK • Undang-undang No. 1/1974 • Anaksyahadalahanak yang dilahirkandalamatausebagaiakibatperkawinan yang syah. • BW pasal 255 • Anak yang dilahirkansebelum 300 harisetelahbubarnyaperkawinanmakasuamidulusebagaiayahnyadenganklausula sang ibutidakkawinlagi. • Hukum Arab Kuno • Anak yang lahirdalamjangkawaktuenam (6) bulan, dihitungsejakhariakadnikahmakaanakitutidaksyah. • Anak yang lahirsesudahenam (6) bulansejakakadnikahanaktersebutadalahanaksyah. • Anak yang lahirsesudahbubarnyaperkawinanadalahsyahjika : • Dalamjangka 10 bulan (HukumSyiah) • Dalamjangka 2 tahun (HukumHanafi) • Dalamjangka 4 tahun (HukumSyafi’i)
AnakLuarKawin • Anakluarkawinialahanak yang lahirdarisuatuperkawinan yang tidaksyah. • PengangkatanAnak • I. • II. • Gbr. ProsesAdopsi/LegalisasiAnak • Dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : • Pengadilandalammemeriksadanmemutusperkaraadopsitidaklagiberdasarketentuanstaatblad 1917-129 maupunhukumadat. • Seorangwargaasingdiadopsioleh WNI makakewarganegaraannyamengikutikewarganegaraanorangtua yang mengadopsi (sebaliknya) terjadipadaorang WNI diadopsiolehorangasing.
