1 / 132

KEBIJAKAN PERATURAN PER-UU-AN BIDAN G PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

KEBIJAKAN PERATURAN PER-UU-AN BIDAN G PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN. RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Kepegawaian 08161323720. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 T E N T A N G

dorian-dodson
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN PERATURAN PER-UU-AN BIDAN G PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PERATURANPER-UU-AN BIDANGPENELITIAN DAN PENGEMBANGANKESEHATAN RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Kepegawaian 08161323720

  2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 T E N T A N G ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

  3. TUGAS DAN FUNGSI • Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

  4. FUNGSI BADAN LITBANGKES • penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan kesehatan; • pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan • pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

  5. Susunan Organisasi • Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas : • Sekretariat Badan; • Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; • Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; • Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; dan • Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

  6. SISTEM KESEHATAN NASIONAL Subsistem Upaya Kesehatan Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Subsistem Pembiayaan Kesehatan Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Sumber: Perpres No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

  7. Perkembangan Penelitian dan Pengembangan • berbagai hasil penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat, diantaranya yaitu produksi vaksin flu burung, dan lain sebagainya;

  8. keberhasilan dalam pelaksanaan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan riset-riset di bidang kesehatan lainnya yang hasilnya telah dijadikan indikator kemajuan pembangunan kesehatan baik secara nasional maupun lokal atau daerah; • telah dimulainya penyelenggaraan program saintifikasi jamu sejak awal tahun 2010 dalam rangka pemanfaatan sumber daya tumbuh-tumbuhan dari alam sebagai bagian dari pemeliharaan dan pengobatan penyakit.

  9. PERMASALAHAN • masih rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi kesehatan oleh sumber daya manusia Indonesia khususnya oleh tenaga kesehatan. • masih rendahnya sumbangan hasil penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan bagi pembangunan kesehatan;

  10. masih lemahnya sinergi kebijakan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan bagi pembangunan kesehatan; • terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan profesi peneliti kesehatan; • terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi dan produk teknologi kesehatan;

  11. masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil penelitian dan mengembangkan teknologi dan produk teknologi kesehatan; • masih lemahnya dukungan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan; • hasil penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan termasuk hasil penelitian kebijakan dan hukum kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam pengelolaan kesehatan.

  12. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan • Untuk mendapatkan dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar dan/atau data kesehatan yang berbasis bukti perlu diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

  13. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. • Penelitian dan pengembangan kesehatan dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Pemerintah.

  14. Struktur Organisasi Saat ini Permenkes no. 1144 Tahun 2010

  15. Jumlah PejabatStrukturaldanFungsionaldi BadanLitbangkes

  16. JumlahPenelitiMenurutJenjangJabatanPer 1 Mei 2014

  17. JumlahPenelitiMenurut Tingkat PendidikanPer 1 Mei 2014 Sumber: database Jabfung per 1 Mei 2014

  18. JumlahPenelitiMenurut Status KeaktifanPer 1 Mei 2014

  19. Peneliti Berdasarkan Kepakaran

  20. Peneliti Berdasarkan Kepakaran

  21. Peneliti Berdasarkan Kepakaran

  22. Peneliti Berdasarkan Kepakaran

  23. Visi dan Misi Badan Litbangkes • Visi : sebagai lokomotif penelitian, pengawal kebijakan dan legitimator program pembangunan kesehatan, • Misi : 1) menghasilkan produk, prototipe & teknologi baru, 2) menghasilkan informasi dari penelitian yang berkualitas & aplikatif (kebijakan, opsi, program), 3) mengembangkan sumber daya (termasuk profesi) litbangkes, dan 4) menjalin kerjasama litbangkes nasional dan internasional.

  24. RKT 2013 • Riset Operasional dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran; • Penelitian dan Pengembangan Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; • Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; • Penelitian dan Pengembangan Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

  25. Kajian dan Desentralisasi Daerah Bermasalah Kesehatan; • Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; • Penelitian dan Pengembangan Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional • Penelitian dan Pengembangan Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit.

  26. RENCANA KEGIATAN PRIORITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019 • Kajian Mendukung Program • Riset skala nasional • Riskesdas • Survei Antar Riskesdas • Rifaskes • Riset Pembiayaan Kesehatan • Studi Diet Total • Riset vektora (Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit)

  27. Riskes berbasis penyakit • Ristoja (Riset Tumbuhan Obat dan Jamu) • Rikhus Budaya • Rikhus Lingkungan • Pemantauan Berkala : • Kohort • Dampak Kesehatan Akibat Perubahan iklim • Registrasi vital dan penyebab kematian • Sample Regitration System (SRS) • Registri penelitian klinis • Registri penyakit

  28. Registri Jamu • Surveilans berbasis laboratorium • Riset terobosan berorientasi produk • Riset vaksin • Riset obat baru • Riset kit diagnostik • Riset Biosimilar • Riset formula makanan • Riset formula jamu • Riset formula Insektisida • Riset alat kesehatan

  29. Model Intervensi • Penelitian Klinis Berbasis Fasilitas Kesehatan • Riset Pembinaan dan Jejaring • Risbin Iptekdok • Risbinkes • Penelitian jejaring

  30. DASAR HUKUM • Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

  31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya

  33. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/ 1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/ 1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

  34. Kepmenkes Nomor 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/ SK/ VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

  35. Keputusan Menteri KesehatanNomor 922/Menkes/SK/X/2008TentangPedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Pengiriman Dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik Dan Muatan Informasinya. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New- Emerging Dan Re-emerging

  36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional. • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1798/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemberlakukan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. • Permenkes Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.

  37. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 032/MENKES/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014; • Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah Yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang berisiko Tinggi dan Berbahaya.

  38. Permenkes Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registrasi Penelitian Klinik. • Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor Hk.02.03/I.2/1906/2014 Tentang Rencana Kegiatan Prioritas Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2015-2019

  39. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • Pasal 42 • Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. • Teknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. • Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

  40. Pasal 43 • Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi. • Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

  41. Pasal 44 • Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan. • Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. • Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.

  42. Pasal 44 • Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  43. Pasal 45 • Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  44. MATERI PP NO 39 TAHUN 1995 Pasal 3 – pasal 17 • Penelitian dan pengembangankesehatandilaksanakanolehpenyelenggarapenelitian dan pengembangankesehatan. • Penelitian dan pengembangankesehatandilaksanakanberdasarkanstandarprofesipenelitiankesehatan • Penelitian dan pengembangankesehatandapatdilakukanterhadapmanusiaataumayatmanusia, keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, ataulingkungan.

  45. Pelaksanaanpenelitian dan pengembangankesehatan dan penerapannyadilakukandenganmemperhatikan norma yang berlakudalammasyarakatsertaupayapelestarianlingkungan • Dalamrangkapelaksanaanpenelitiandanpengembangankesehatan, penyelenggarapenelitiandanpengembangankesehatandapat : • mengirimspesimenkelembagapenelitiandanpengembangankesehatankeluarnegeriuntukpenelitiandanpengembanganlebihmendalamsepanjanghaltersebuttidakmampudilaksanakandidalamnegeri; • memasukanspesimendan/atausaranapenelitiandanpengembangankesehatandariluarnegeriuntukkeperluanpenelitiandanpengembangankesehatan.

  46. Penelitiandanpengembangankesehatandapatdiselenggarakanolehlembagaasing, ataumelibatkanpenelitiasing, ataukerjasamadenganlembagaasing yang memenuhipersyaratan, dilakukanatasdasarijinberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturtentangpenelitianbagiorangasing. • Penelitiandanpengembangankesehatanterhadapmanusiahanyadapatdilakukanatasdasarpersetujuantertulisdarimanusia yang bersangkutan

  47. Persetujuan tertulis bagi penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap keluarga diberikan oleh kepala keluarga yang bersangkutan dan terhadap masyarakat dalam wilayah tertentu oleh Bupati/Walikotamadya Kepala daerah yang bersangkutan. • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan wajib dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan.

  48. Manusia, keluarga, dan masyarakat berhak mendapat informasi terlebih dahulu dari penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan mengenai : • tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya; • jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi; • metode yang digunakan; • risiko yang mungkin timbul; • hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan.

  49. Penyelenggarapenelitiandanpengembangankesehatanberkewajibanmenjagakerahasiaanidentitasdan data kesehatanpribadiataukeluargaataumasyarakat yang bersangkutan. • Manusia, ke!uarga, ataumasyarakatberhaksewaktu-waktumengakhiriataumenghentikanketerlibatannyadalampenelitiandanpengembangankesehatan

  50. Penelitiandanpengembangankesehatanterhadap : • anak-anakhanyadapatdilakukandalamrangkapeningkatanderajatkesehatananak-anak; • wanitahamilataumenyusuihanyadapatdilakukandalamrangkapembenaranmasalahkehamilan, persalinan, ataupeningkatanderajatkesehatannya; • Penderitapenyakitjiwaataulemahingatanhanyadapatdilakukandalamrangkamengetahuisebabterjadinyapenyakitjiwaataulemahingatan, pengobatan, ataurehabilitasisosialnya.

More Related