1 / 39

Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012

KEBIJAKAN PenGANGGARAN & PenYUSUNAN RKA-KL TA 2013. Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012. ii. Pendekatan penganggarAN. PENDEKATAN PENGANGGARAN. PENDEKATAN PENGANGGARAN TERPADU ( Unified Budget). PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBB).

ismet
Télécharger la présentation

Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PenGANGGARAN & PenYUSUNANRKA-KL TA 2013 DirektoratJenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012

  2. ii. PendekatanpenganggarAN PENDEKATAN PENGANGGARAN PENDEKATAN PENGANGGARAN TERPADU ( Unified Budget) PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBB) PENDEKATAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (MTEF)

  3. SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA. • Pengenalan 2005 s.d 2009; • Pemantapan 2010 s.d 2014; dan • Penyempurnaanmulai 2015 ->

  4. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (1/11) 1. DefinisidanTujuan 1.1. DefInisi: Penelaahan RKA-KL adalahprosespenelitianbagaimanadokumen RKA-K/L besertadokumenpendukungditelaahkesesuaiannya. 1.2 Tujuan penelaahan RKA-K/L adalah memastikan bahwa: Menilai kelayakan anggaran dengan target kinerja yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai alokasi anggaran yang paling efisien yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran (output). Menjaga konsistensi antara target kinerja yang direncanakan dengan target kinerja dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin target-target pembangunan yang telah direncanakan dalam RKP dapat diwujudkan sehingga kualitas belanja APBN dapat dijaga yakni fokus pada prioritas, tepat sasaran dan tepat jumlah.

  5. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (2/11) • 2. PersiapanPenelahaanOleh DJA dan BAPPENAS (1) • 2.1 Kementerian Keuangan c.q DJA • PenyusunanjadwalpenelaahandanmengirimkanundanganpenelaahankepadaKementerianPerencanaandan K/L. • Penyiapandokumendaninstrumenpenelaahan RKA-K/L berupa: • Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L; • Standar Biaya, baik SBK maupun SBM; • Bagan Akun Standar; • Ijin Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; • Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran; • Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.

  6. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (3/11) • 2. PersiapanPenelahaanOleh DJA dan BAPPENAS (2) • 2.2 Bappenas • Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; • Hasilkesepakatantrilateral meetingberkenaandengankegiatanprioritasnasionaldanprioritasbidang yang menginformasikanmengenaisasarankinerja yang akandicapai; • Hasilpembahasan proposal anggaranInisiatifBaru yang disetujui.

  7. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (4/11) • 3. Hal –Hal Yang HarusDiperhatikan • KriteriaAdministratif: • Legalitasdokumen yang diterimadari K/L; • Suratpengantarpenyampaian RKA-K/L; • Surattugassebagaipetugaspenelaah K/L; • Kelengkapandankesesuaiandokumenpendukung; • Penggunaan format bakuuntuk RKA-K/L maupundokumenpendukung; • Arsip Data Komputer (ADK). • KriteriaSubstantif : • kelayakananggaranterhadapsasarankinerja yang direncanakan • konsistensisasarankinerja K/L denganRenja K/L dan RKP

  8. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (5/11) 2.a. KriteriaSubtantifdariSisiPenganggaran • kelayakananggaranterhadapsasarankinerja yang direncanakanmeliputi: • Menelitijenisalokasianggaran (AngkaDasardan/atauInisiatifBaru). • RelevansiSuboutput (apabilaada) dengan Output. • RelevansiKomponendengan Output. • Menilaikeberlangsungan Output danKomponennyaberkaitandenganperhitunganbiayaprakiraanmaju. • MenilaisifatKomponen (sebagaiKomponenUtamaatauPendukung). • Kesesuaian item biayadenganKomponen (untukjenisalokasianggaranInisiatifBaru). • Kesesuaian item biayadenganstandarbiaya (jenisalokasianggaranInisiatifBaru).

  9. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (6/11) 2.b. KriteriaSubtantifdariSisiPerencanaan • Konsistensisasarankinerja K/L denganRenja K/L dan RKP meliputi: • Menelitikategorikegiatanapakahkegiatanprioritasnasional, prioritasbidang, atauprioritas K/L. • Menelitikonsistensi Output dalamdokumen RKA-K/L dengan Output yang terdapatdalamdokumenRenja K/L dan RKP. • Menelitikonsistensi Volume Output dalamdokumen RKA-K/L dengandokumenRenja K/L dan RKP tahun yang direncanakan. • Menelitikonsistensirumusan Output denganindikatorkinerjakegiatan-nya (dalamdokumen RKA-K/L denganRenja K/L dan RKP).

  10. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (7/11) 5. Hal-Hal Khusus • Pemblokiran • a. Alasanpemblokiran: • Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. Jikaterjadihalsepertiini, alokasidanaselainuntukbelanjaoperasionalharusdiblokir. • Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu: • TOR (sepanjangadaperubahansubstansidari Proposal InisiaifBaru); • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); • Perhitungankebutuhanbiayapembangunan/renovasibangunan/ gedung negara sebagaimanadiatur pada Bab 4 dan Bab 5 berkenaandenganpembangunan/renovasibangunan/gedung negara; • RencanaBisnisdanAnggaran BLU (RBA BLU) apabilaberkenaandenganSatker BLU.

  11. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (8/11) • b. PembukaanBlokir: • Secaraumum penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku. • Pencantumanblokir/tandabintang (*) pada DHP RKA-K/L yang disebabkanbelumdilengkapinyadokumenpendukungsebagaimanatersebutpadahuruf b diatas, dapatotomatisdihapuskanapabiladokumenpendukungtersebuttelahdilengkapisebelum DIPA diterbitkan, sehinggatidakterdapatblokir/tanda bintang (*)padadokumen DIPA.

  12. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (9/11) 7. Hal-Hal Khusus • 2. Output Cadangan • Keadaan yang menimbulkanOutput cadangan : • a. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB). • Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil penelaahan berdasarkan alokasianggaran. • Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan dengan Output yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/ komponen/subkomponen/detail. • Penyelesaian: • memindahkan alokasi anggaran pada output/Suboutput/Komponen/Subkomponen/detail yg tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’. • Alokasianggaranpada output cadangantersebuttidakdiblokir. • Alokasianggaranpada output cadanganbarubisadilaksanakansetelahdilakukanrevisi dg berpedomanpadaketentuantatacararevisianggaran.

  13. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENINGKATAN KUALITAS RKA-K/L SATKER-SATKER DITJEN DIKTI TAHUN 2013

  14. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 OUTPUT Masalah : SATKER belumbegitumemahamiStrukturPenganggaranpd level teknisygdimulaidari Output • Harusjelasdanspesifik; • Berupabarangdanjasa; • Mempunyaisatuan yang jelas • (Sudahtersediadalamaplikasi, sesuaiusulan KL)

  15. 3. Standarisasi Output

  16. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PERUNTUKAN KOMPONEN Masalah : Masihditemukandalam RKA-KL adanyakegiatanTusidalamkomponen 002 • (Komponen 002) hanyadigunakanuntukKegiatanpadaBelanjaOperasionalPerkantorandanPemeliharaan • Kebutuhansehari-hariperkantoran: Atk, suratkabar, satpam, cs, pramubakti, sertifikattanah, PBB; • LanggananDayaJasa : listrik, air, gas, denda, posgiro, telek, internet, bandwith, sewa2: gedung, kendaraan, fotocopy • Pemeliharaan Kantor: gedung, jaringan, saranakantor, kendaraan; • PenggantianbrgInventaris: peg baruatau lama, peg lama maks 10% jmlh peg • Pembayaranterkaitoprskantor: honor oprssatker, bhnmakanan, pemeriksaankeshtn, pakaiandinas, perjlnkosults/koord, pelantikan.

  17. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PERUNTUKAN KOMPONEN Masalah : Output denganKomponentidakrelevan/tidakadakaitannya • Saatiniadasebagiankomponen input digunakanuntukmenampung kegiatan2 di masing-masingfakultassehinggabelummencerminkancarapencapaian Output. • Output • Contoh : Peraturandibidangpenganggaran • Komponennyaadalahhal-halygdilakukan agar terwujudnyaperaturandibidangpenganggarantersebut. • Rapatpengumpulanbahankonsep/draft • pembahasan draft • finalisasi draft • Kaloadaperjalanandinas, harusterkaitdenganupayapenyelesaianperaturantersebut.

  18. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 AKUN Masalah : MasihditemukanpenggunaanAkundalam RKA-KL ygtidaksesuai BAS • MengacupadaBaganAkunStandarsesuai PMK No.91 Tahun 2007; • PaketFullboarddanUangHarianmasukkedalamakunBelanjaBarang Non OperasionalLainnya;

  19. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENERAPAN BAGAN AKUN STANDAR Masalah : PemindahanBelanjaVakasidaribelanjapegawai (51) kebelanjabarang (52) , tapiuangnyatetap di 51, ygpindahhanyakegiatannyasaja. BELANJA BARANG (BB) a. BB Operasional: oprskantor, seragamdinas, honor oprssatker b. BB Non Operasional : 1. BelanjaBahan 2. BB Transito 3. Vakasi 4. Honor ygterkait output

  20. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 HONOR-HONOR TERKAIT TUSI Masalah : Banyakditemukanpencantuman item2 honor yang tidakada di StandarBiaya • Honor harusdisesuaikandengannomenklaturdalamStandarBiaya (SB), tidakdapatditambah-tambahbaikbesaranmaupunitemnya. • Honor2 yang terkaitdengantupoksitidakdiperbolehkan, baiktupoksisatker, atautupoksipekerjaanitusendiri (mis: honor entry data). • Besaran honor maupunjenis honor harusmengacupadaStandarBiaya, bila di StandarBiayatidaktercantumberartisuatujabatantidakbisadiberikanhonor (misalnyaketua /wakilketuajurusan, Ka Prodi, KaLemlit).

  21. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 HONOR OUTPUT KEGIATAN Masalah : Seringditemukankegiatan di RKA-KL menggunakan honor Tim, padahal yang dimaksudadalah honor kepanitiaan • KriteriaPenyediaan Honor Tim • Mempunyaioutput jelasdanterukur; • Tidakbersifatterusmenerus, prioritas, dandiluar jam kerja; • Merupakanperangkapantusi di sampingtugaspokoknyasehari-hari; • Bersifatkoordinatifdanharusmelibatkansatker/org lain; • Dilakukansecaraselektif, efektif, danefisien; • StrukturkeanggotaannyaharussesuaidenganStandarBiaya (SB). • Kriteriapembayaranhonor panitiakegiatan • SasaranutamakegiatanberasaldariluarEs I penyelenggara/masyarakat • Jumlahpanitiamaksimal 10% darijmlPeserta

  22. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENCANTUMAN DETAIL DALAM RKA-KL Masalah : Seringterjadisaatpenggabungan file seluruhSatker, terjadiselisih • Agar haltersebuttidakterulang agar diperhatikan hal2 berikut: • Akunharusadaisiandetailnya; • Cara pengisian Loan harusbenar (RK, PL, Netto, Bruto) • Dana pendampingharusdicantumkanjuga data-data loannya; • Perhatikankodelokasidankode KPPN harusbenar; • PerhatikanKewenanganPusat/Daerah; • Sumberpendanaanharusbenar (RM, RMP, PLN, PNBP, PDN); • Perhatikansusunanpencantumannyadalam RKAKL (Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen.)

  23. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENGALOKASIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Masalah : PenggunaanAkunBansostidakpadatempatnya PMK NOMOR 81 /PMK.05/2012 TentangBelanjaBantuanSosialpada K/L PASAL 3 AnggaranbelBansosdialokasikandalam APBN berdasarkanketentuanmengenaipenyusunandanpenelaahan RKAKL. PengalokasianBansosdipisahkandariunsurbiayaoperasionalSatkerpenyelenggara, biayapencairandanpenyaluranBansossertabiayaygtimbuldlmrangkapengadaanBrg & Jasa. Biaya2 sebagaimanadimaksud di atasdialokasikan di BelBarang.

  24. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 BELANJA BANTUAN SOSIAL Kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalampengelolaan BANSOS : PAberwenangmenetapkanPedomanUmumpengelolaandanpertanggungjawaban BANSOS; KUASA PA, berwenangmenetapkanJuknispengelolaanBansosdanmengesahkan SK penerimaBansos; PPK, berwenangmelakukan proses seleksi, penentuandanpenetapan SK penerimaBansos, melakukanperikatandgnpihak ke-3, danmelaksanakanpembayaran. PMK NOMOR 81 /PMK.05/2012 TentangBelanjaBantuanSosialpada K/L Pasal 6

  25. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENGALOKASIAN BOPTN DasarHukum : Permendikbud No. 58 Tahun 2012 Tentang BOPTN yang diselenggaranOlehPemerintah PetunjukTeknisPelaksanaan BOPTN ; DirjenDikti 20 September 2012 • Menimbang : • Untukmeringankanbebanmahasiswaterhadappembiayaanpendidikan yang sesuaistandarpelayanan minimum • Untukmenjagakelangsungan proses belajarmengajar di perguruantinggi yang diselenggarakanolehPemerintahsesuaidenganpelayanan minimal

  26. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENGALOKASIAN BOPTN BOPTN tidakdipergunakanuntuk Belanja Modal dalambentukinvestasifisik ( gedungdanPeralatan) Tambahaninsentifmengajaruntuk PNS Tambahaninsentifdan Honor untuktenagaadm, dan Kebutuhanoperasionaluntukmanajemen • KondisiSaatini : • Output ygdigunakanberagam • Penggunaan BOPTN masihsangatumum • Kedepanperluadanyapenyeragaman Output terkaitdengan kegiatan2 BOPTN

  27. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENGGUNAAN OPTIMALISASI OPTIMALISASI : Hasillebihatausisadana yang diperolehsetelahpelaksanaandan/ataupenandatanganankontrakdarisuatukegiatan yang target sasarannyatelahdicapai AntarKegiatandalamsatu Program dansatuSatkerdan/ataupergeseranantarKegiatandanantarSatkerdalamsatuProgram, sertadigunakanuntukhal-hal yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratanatau yang tidakdapatditunda; pergeserandalamKeluaran yang samaatauantarKeluarandalamsatuKegiatandansatuSatkersebagaimanadimaksuddi atasberupa: Pergeserananggarandanpenambahan volume Keluarantermasukdalamrangkaadendumkontraksampaidengan 10% (sepuluhpersen) darinilaikontrak; dan/atau Penyediaananggaranuntukpersiapanpengadaanbarangdanjasauntuktahunanggaranberikutnya.

  28. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENGGUNAAN OPTIMALISASI Kegiatanlain yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidakdapatditundasebagaimanadimaksuddi atasharusdilengkapisuratpernyataanyang ditandatanganiolehSekretarisJenderal/SekretarisUtama/Sekretaris/PejabatEselon I Kementerian/LembagaselakuKuasaPenggunaAnggaran (KPA). Biayapersiapanpengadaanbarangdanjasauntuktahunanggaranberikutnyasebagaimanadimaksuddi atasmeliputiantara lain biayapengumumanlelang, pengadaandokumenlelang, danpenyelenggaraanlelanguntukpaket-paketpekerjaan yang akandikontrakanpadatahun2014 dantelahdialokasikananggarannya di dalam RKA-K/L TahunAnggaran2014. Biayapersiapanpengadaanbarangdanjasauntuktahunanggaranberikutnyasebagaimanadimaksuddi atasdituangkandalamKomponenbarupadaKeluaran yang menghasilkanoptimalisasi.

  29. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PENGGUNAAN OPTIMALISASI KRTITERIA PENGGUNAAN OPTIMALISASI DAN SISA SWAKELOLA Prioritas : kegiatanprioritasnasionaldan/ataukebijakanprioritaspemerintahygtelahditetapkanygmerupakanpenugasanataumenjadi t. jawab K/L ygbersangkutandalamrangkamenambahvolkeluaranataupercepatanpencapaiankinerja. Mendesak : kegiatan2 ygharussegeradilaksanakansbgakibatadanyakebijakanpemerintahygditetapkandgnperaturan perundang2an paling rendahsetingkatPeraturanMenteridanbelumdirencanakansebelumnya. Kedaruratan : kegiatan2 ygharussegeradilaksanakansbgakibatadanyabencanaataukeadaankahardanbelumdirencanakansebelumnya. Ygtidakdapatditunda : Kegiatan2 ygharusdilaksanakandanapabilatidakdilaksanakanakanmenimbulkanbiayayglebihbesardanbelumdirencanakansebelumnya.

  30. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PEMBLOKIRAN Masalah : Satkermasihbanyakygbelummemahamikenapaanggaran di blokir • Alasanpemblokiran : • Belumadapersetujuan DPR terhadaprincianpenggunaandana (kecualiuntukbelanjaoperasional) • Kegiatanbelumdilengkapi: • TOR • SPTJM • BelumadaPerhitunganKementrianPU untkpembagunangedungbaruataurenovasigedung • RBA untukSatker BLU

  31. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PEMBLOKIRAN (TOR & RAB) Batas waktubukaBlokir : AkhirMaret 2013 Dalamhalterdapatpaketpekerjaanygalokasianggarannya di Blokir/dibintangakibatbelumdilengkapinya TOR/RAB dansampaiakhirbulanMaret 2013 KPA tidakmelengkapidokumen yang disyaratkan, alokasianggaran yang di blokirtersebuttidakdapatdigunakansampaidenganakhirtahunanggaran 2013

  32. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 REVIS RM & PNBP Batas waktuRevisi : 11 Oktober2013 Batas WaktuRevisi PNBP : Sampaiakhirtahun • Agar kegiatan yang direvisibisadilaksanakanpadatahunberkenaanmakaSatkerdimintauntukmengusulkanrevisisebelumbataswakturevisiberakhir. • KhususuntukRevisiPagu PNBP disarankan agar mengajukanrevisi paling lambatawalNopember agar pelaksanaankegiatanmasihtersediawaktu yang cukup

  33. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PAGU MINUS Masalah : Pagu Minus - BelanjaPegawai - Belanja Modal • KurangnyaKoordinasiantaraBagianPerencanaandgnkeuangan • KurangnyanyaKoordinasidgn Unit Es I Induk • Solusi • TingkatkanKoordinasidgn unit terkait • Update data setiapsaat

  34. DOKUMEN PENDUKUNG RKA-KL

  35. DOKUMEN PENDUKUNG • Rekomendasi/ijinprinsipperencanaandariPemdasetempat; • Status kepemilikantanah; • Informasihargatanah/NJOP darikantor PBB setempat • KeterangandariCamatsetempatapabilahargatanahlebihbesardari NJOP.

  36. DOKUMEN PENDUKUNG • Status kepemilikantanah; • IjinprinsippembangunangedungdariPemda; • Data formasipegawai; • SuratdariKementerianPekerjaanUmum/Dinas PU setempatterkaitperhitungankebutuhanbiayapembangunangedungnegaraatausejenisnya.

  37. DOKUMENPENDUKUNG

  38. VII. PENGESAHANDIPA • Untuk menjaminpelaksanaanpengesahanDIPA TA 2013 akandilaksanakansecaraterpusatpadaDJA, dengantujuan: • MenyederhanakanprosesdalampengurusanRKA-K/L danDIPAtermasukpenyelesaianrevisianggaran(simplify the process). • Adanyajaminanintegritasdanvaliditas data anggaran(single database). • Adanyapemusatanlayanankepada K/L (single point of contact). • Dengantetapmenjagasisi governance meliputi : akuntabilitas, transparansidancheck and balance.

More Related