1 / 22

Kebijakan Penyelenggaraan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN. Kebijakan Penyelenggaraan. IMB dan SLF secara Elektronik. LATAR BELAKANG. Meningkatkan pelayanan perizinan IMB kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah. 1.

olsong
Télécharger la présentation

Kebijakan Penyelenggaraan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN Kebijakan Penyelenggaraan IMB dan SLF secara Elektronik

  2. LATAR BELAKANG Meningkatkan pelayanan perizinan IMB kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah 1 2 Melakukan standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia Menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku 3

  3. LATAR BELAKANG SIMBG Reformasi Penyelenggaraan Perizinan di Indonesia SIMBG sebagai Tools Penting Implementasi Perda tentang BG Reformasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung • PenyelenggaraanPenerbitan: • IzinMendirikanBangunan (IMB) • SertifikatLaikFungsi (SLF) • Surat BuktiKepemilikanBangunanGedung (SBKBG) • RencanaTeknisPembongkaran (RTB) • PendataanBangunanGedung Mengubah paradigma penyelenggaraan bangunan gedung: Mengedepankan pemenuhan persyaratan teknis untuk menjamin Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan Menjadikan IMB & SLF sebagai instrument control, bukan hanya administratif MendukungPercepatanPelaksanaanBerusaha (Perpres 91/2017) MendukungPerwujudanSatu Data melalui program Online Single Submission (OSS)

  4. HierarkiPengaturanBangunanGedung Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor28 Tahun 2002 TentangBANGUNAN GEDUNG PeraturanPemerintahNomor36 Tahun 2005 TentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 28 Tahun 2002 TentangBangunanGedung PeraturanPresiden Peraturan Daerah tentangBangunanGedung StandarTeknisdan PedomanTeknis Kondisisosial, budaya, ekonomi, geologidangeografidaerahsetempat

  5. Kronologi SIMBG melalui OSS KEWENANGAN DAERAH UU 23/2014 Penyelenggaraan BG Perda BG Perwal/bup IMB SLF Permen PUPR 25/2007 Permen PUPR 5/2016 Permen PUPR 6/2017 Permen PUPR 11/2018 UU 28/2002 PP 36/2005 SIMBG PermenPUPR 19/2018 KEWENANGAN PUSAT IMB SLF Draft SE SIMBG PP 24/2018 OSS PerPres 91/2017

  6. LANDASAN HUKUM Penyelenggaraan BG & SIMBG Dasar hukum pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung, antara lain: UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 juncto Permen PUPR Nomor 06/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Permen PU Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  7. PP No 24 Tahun 2018 tentangPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik Pasal 32 ayat (2) Lembaga OSS menerbitkanIzin Usaha berdasarkanKomitmenkepadaPelaku Usaha yang memerlukanprasaranauntukmenjalankanusahadan/ataukegiatantapibelummemilikiataumenguasaiprasaranasebagaimanadimaksuddalamPasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan: a. IzinLokasi; b. IzinLokasiPerairan; c. IzinLingkungan; dan/atau d. IMB, berdasarkanKomitmen.

  8. PP No 24 Tahun 2018 tentangPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik Pasal 38 ayat: (1) Pelaku Usaha yang telahmendapatkanIzin Usaha sebagaimanadimaksuddalamPasal 32 dapatmelakukankegiatan: a. pengadaantanah; b. perubahanluaslahan; c. pembangunanbangunangedungdanpengoperasiannya; d. pengadaanperalatanatausarana; e. pengadaansumberdayamanusia; f. penyelesaiansertifikasiataukelaikan; g. pelaksanaanujicobaproduksi (commisioning); dan/atau h. pelaksanaanproduksi. (2) Pelaku Usaha yang telahmendapatkanIzin Usaha sebagaimanadimaksuddalamPasal 32 namunbelummenyelesaikan: a. Amdal; dan/atau b. rencanateknisbangunangedung, belumdapatmelakukankegiatanpembangunanbangunangedungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c.

  9. PP No 24 Tahun 2018 tentangPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik Pasal 72 ayat (5) Rencanateknisbangunangedungsebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf c harusmendapatkanpertimbanganteknisdari: Tim Ahli BangunanGedung (TABG) atauprofesiahlibangunangedungdalamhal IMB memerlukanpersyaratanAmdal, bangunangedungmerupakanbangunantidaksederhanauntukkepentinganumum, danbangunangedungkhusus; profesiahlibangunangedungdalamhal IMB tidakmemerlukanpersyaratanAmdal.

  10. PP No 24 Tahun 2018 tentangPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik

  11. Permen PUPR No 19 Tahun 2018 tentangIMB dan SLF melaluiPelayananPerizinanBerusahaTerintegerasisecaraElektronik Pasal 4 ayat: • Pelaku Usaha yang telahmendapatkan IMB melalui OSS wajibmelakukanpemenuhankomitmen IMB melalui SIMBG. • PemenuhanKomitmen IMB sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukandenganmelengkapi: • tandabukti status kepemilikanhakatastanahatautandabuktiperjanjianpemanfaatantanah; • data pemilikBangunan Gedung; dan • rencanateknisBangunan Gedung. • RencanateknisBangunan Gedung sebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf c paling sedikitmemuat: • rencanaarsitektur; • rencanastruktur; dan • rencanautilitas.

  12. Permen PUPR No 19 Tahun 2018 tentangIMB dan SLF melaluiPelayananPerizinanBerusahaTerintegerasisecaraElektronik Pasal 4 ayat: RencanateknisBangunan Gedung sebagaimanadimaksudpadaayat (3) harusmendapatkanpertimbanganteknisdari TABG. Pertimbanganteknissebagaimanadimaksudpadaayat (4) diselesaikan paling lama 25 (duapuluh lima) hari. KetentuanmengenairencanateknisBangunan Gedung danpertimbanganteknisdiatursesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  13. Permen PUPR No 19 Tahun 2018 tentangIMB dan SLF melaluiPelayananPerizinanBerusahaTerintegerasisecaraElektronik Pasal 5 ayat: Jangkawaktupemenuhankomitmen IMB sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) harisetelahditerbitkannya IMB.. Pelakuusahamenyampaikankelengkapanpemenuhankomitmen IMB sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (2) melalui SIMBG paling lama 5 (lima) harisetelahditerbitkannya IMB. Dalamhal IMB memerlukanpenyelesaiandokumenAnalisisMengenaiDampakLingkunganHidup, Jangkawaktupemenuhankomitmen IMB dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) harisetelahpemenuhankomitmenAnalisisMengenaiDampakLingkunganHidup. SIMBG sebagaimanadimaksudpadaayat (2) dioperasikanolehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota atauPemerintah Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

  14. Permen PUPR No 19 Tahun 2018 tentangIMB dan SLF melaluiPelayananPerizinanBerusahaTerintegerasisecaraElektronik Pasal 6 ayat: TABG sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (4) memberikanpertimbanganteknisterhadapdokumenrencanateknis yang disampaikanolehpelakuusahakepadapemerintahdaerahmelalui SIMBG. Dalamhalpertimbanganteknissebagaimanadimaksudpadaayat (1) menyatakanrencanateknisbelummemenuhipersyaratan, pemerintahdaerahmelalui SIMBG memberikanpernyataankepada OSS bahwa IMB dibatalkan. Dalamhalpertimbanganteknissebagaimanadimaksudpadaayat (1) menyatakanrencanateknissudahmemenuhipersyaratan, pemerintahdaerahmelalui SIMBG memberikanpernyataankepada OSS bahwa IMB berlakuefektif. Dalamhal IMB dibatalkansebagaimanadimaksudpadaayat (2), pelakuusahadapatmengajukankembali IMB melalui OSS dengansyaratkegiatanpembangunandihentikansampaidengan IMB berlakuefektif.

  15. PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2018tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN “Dalam Hal mencapai prioritas nasional terkait bangunan gedung maka perlu diliakukan upaya yaitu membuat regulasidalam rangka implementasi penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pengkaji Teknis, dan Penilik BGdalam suatu kelembagaan untuk operasionalisasi implementasi penyelenggaraan BG kebijakan, melakukan pendataan proses penyelenggaraan BG menggunakan sistem informasi.”

  16. IMPLEMENTASI REGULASI DI TINGKAT DAERAH PERIZINAN ONLINE TERPUSAT UNTUK DIGUNAKAN OLEH DAERAH Kementerian PUPR menginisiasipembuatan software berbasis web untukdigunakanolehPemerintah Daerah dalamrangkapeningkatandanpercepatanpelayananlangsungterhadapmasyarakat MANFAAT: Percepatanimplementasi IMB & SLF online untukkab/kota SOP, Waktulayanandiselenggarakandandikawaloleh system TransparansidanKemudahanbagimasyarakat Database yang valid terkaitbangunangedung Dapatmenghitungpotensi PBB danRetribusi IMB MemudahakanpengawasansecaraberjenjangolehPemerintah, Provinsi, dankabupaten / kota SERVER TERPUSAT APLIKASI SIMBG TAHAPAN PROGRAM MEMBUTUHKAN KOMITMEN ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA SERTA KOMITMEN PENDANAAN 1 TA 2017 Pembuatan, TA 2018 – 2019 Penerapan di kab/ kota 2 Ujicobaimplementasi software di kab/kota 3 PeraturanMenteri PUPR pemanfaatan SIMBG 4 Pendampinganimplementasi software kekab/kota Kab/kota Kab/kota 5 Monitoring, Evaluasi, Maintenance Kab / Kota

  17. SISTEMINFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) SIMBG merupakan system berbasis online yang diperuntukanuntukmendukungpelayananPemerintahdanPemerintah Daerah dalamhal : Merupakan 1 rangkaian system kontrolterhadappenyelenggaraanbangunangedung Menerbitkan IMB Menerbitkan SLF danPerpanjangannya Disampingitu, SIMBG di desaindenganmaksudmempermudahtugaspemerintahdaerahkarenamemilikifitur: Koordinasiantarinstansi (DPMPTSP, Dinas PUPR, Kecamatan) Kemudahanpenugasan TABG dan Tim Teknis Otomatisasipenyelenggaraanlayanansesuai SOP (waktulayanan, perhitunganretribusi, notifikasi, penjadwalansidang, dll) Kemudahanpelaksanaanpengawasanterhadappelayanan SIMBG juga di desaindenganmaksudmempermudahmasyarakatmemilikifitur: Online CekProgresPermohonan PemilihanJadwalSidangSaatPemeriksaanDokumenRencanaTeknis

  18. Bagan Alir Permohonan IMBPada Aplikasi SIMBG melalui OSS VerifikasiKelengkapanPersyaratanAdministratifdanTeknis Penerbitan IMB Submit KelengkapanAdm & DokumenTeknis SIMBG PemeriksaanDokumenTeknis PembayaranRetribusiIMB Non Berusaha Pemohon IMB VerifikasiKelengkapanPersyaratanAdministratifdanTeknis Penerbitan IMB / PernyataanPemenuhanKomitmen Submit KelengkapanDokumenTeknis OSS SIMBG PemeriksaanDokumenTeknis PembayaranRetribusiIMB Berusaha NIB DinasTeknis DPMPTSP DPMPTSP Maksimal 30 hari

  19. Instrumen Pelayanan PerizinanPada Aplikasi SIMBG melalui OSS Pelayananperizinansecaraelektronikdilakukanmelalui 2 aplikasi website,yaitu: 1. SistemInformasiManajemenBangunanGedung yang selanjutnyadisingkat SIMBG adalahsisteminformasiterintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dansistempendataanbangunangedung, baikuntukkepentinganberusahamaupun non-berusaha 2. Online Single Submission (OSS) adalahsistemelektronik yang terintegrasi yang diaksesolehpelakuusahadalamrangkamemohonperizinanberusaha. Halaman muka (namadaerah).simbg.pu.go.id Halaman muka https://oss.go.id/oss/

  20. Tata Cara Penggunaan SIMBG LINK DOWNLOAD:- Pemohon- DPMPTSP (Kab/Kota)- DinasTeknis (Kab/Kota) https://www.dropbox.com/sh/c7veo2ckg7ra8oi/AADfxyv3h2ujh6ZneOUiM_aOa?dl=0 turbinbaga.pbl@gmail.com HP. 082111613210 (EGI)

  21. TERIMA KASIH

  22. Bahan Materi Dapat di Download Melalui Link http://l.ead.me/materidpmptsp

More Related