1 / 20

Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011

Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA. Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011.

stacy
Télécharger la présentation

Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011

  2. TATA KEPEMERINTAHAN KEHUTANAN DALAM IMPLEMENTASI REDD Haryatno Dwi Prabowo Sulistya Ekawati Fitri NurFatriani Indartik Niken Sakuntaladewi

  3. TIGA PILAR GG Pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif) Dunia usaha (corporate governance) MASYARAKAT CIVIL SOCIETY B A I K Prinsip-prinsip Good Governance

  4. GG  paradigma baru dalam administrasi publik • Secara politik akseptabel • Secara hukum efektif • Secara administrasi efisien. GG  diterjemahkan sebagai tata kepemerintahan Tata kepemerintahan yang baik adalah mekanisme, praktik dan tata cara dimana pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society) secara bersama-sama mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik dengan prinsip utama akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan partisipasi (participation).

  5. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM EMISI DEFORESTASI HUTAN TROPIS SKEMA REDD TATA KEPEMERINTAHAN KEHUTANAN YANG BAIK

  6. TIGA CARA DUKUNGAN GCG DALAM SKEMA REDD (IFCA, 2008) • Peningkatan efektivitas kebijakan dan kelembagaan pemerintah, termasuk agensi pengelola hutan dan penegakan hukum • Menciptakan insentif yang lebih baik untuk pengelolaan hutan dan menghapus insentif yang negatif • Menjaga pembayaran REDD dari korupsi dan state capture, dengan menjamin bahwa mekanisme pembayaran dan institusi finansial yang capable, accountable dan bebas dari pengaruh politik

  7. KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM INSENTIF REDD Insentif REDD: 1. manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas (Permenhut No 30/2009)  sampai pada pihak yg tepat  bentuk insentif sangat tergantung pd kebutuhan stakeholder dan konteks tertentu

  8. 2. Untuk Indonesia bentuk insentif yang dapat diterapkan (Wollenberg dan Baginski, 2009) : • Insentif untuk pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menerapkan RIL • Insentif untuk kegiatan pertanian atau perkebunan di lahan terdegradasi • Program peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi perambahan dan penebangan liar • Pembayaran jasa lingkungan khususnya untuk peningkatan penyerapan karbon. 3. Bentuk alternatif insentif untuk konservasi tanah dan air: • hak kepemilikan, insentif mata pencaharian, tindakan pasar, tindakan finansial, tindakan fiskal

  9. KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM INSENTIF REDD (lanjutan) 1. Prasyarat skema insentif berjalan : • Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan • Perlu sistem yg akuntabel dan transparan • Fokus pd tujuan jangka panjang 2. Perlu penguatan kelembagaan yg ada saat ini untuk mengelola insentif REDD

  10. 3. Peran kelembagaan pengelola insentif potensial : • Menerima dan mendistribusikan insentif • Meregister untuk mencatat kredit pengurangan emisi • Menyiapkan peraturan hukum pendistribusian insentif • Penegakan hukum terkait REDD • Monitoring dan verifikasi untuk memastikan tercapainya pengurangan emisi • Mengimplementasi dan mengorganisasi administrasi untuk menangani kontrak & logistik • Mengorganisasi mekanisme redistribusi insnetif internal

  11. KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM INSENTIF REDD (lanjutan) • Mekanisme distribusi insentif : masih dalam proses penyiapan • Sistem fiskal, trust fund? • Prasyarat distribusi insentif REDD: • Transparan • Adil • Proporsional • Efisien • Efektif • Insentif diberikan sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi

  12. Rancangan Mekanisme Distribusi Insentif Voluntary Carbon Market

  13. Compliance Carbon Market

  14. TANTANGAN REDD

  15. ELEMEN YANG PERLU DISUSUN UNTUK KEBERHASILAN REDD*) • Kejelasan land use, tenurial dan akses • Meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum • Reformasi institusi kehutanan, pertanian, dan sektor lain • Membangun dan mengimplementasikan strategi REDD • Menetapkan skenario referensi emisi dan sistem monitoring yang efektif • Meningkatkan kerangka kerja legislatif *) Hasil diskusi dalam lokakarya FAO/ITTO dibawah UNFCC

  16. TATA KEPEMERINTAHAN REDD (FORSYTH, 2008) MULTI LEVEL GOVERNANCE actor (actors) MULTI ACTOR skala (scales) kepentingan (interests). INSTITUSI BERSARANG (NESTED INSTITUTIONS)

  17. MODEL UNTUK MENERAPKAN MULTI LEVEL GOVERNANCE (MORLOT, 2009) Memfasilitasi interaksi antara aktor-aktor yang berbeda • Core area • Inner periphery • Outer periphery

  18. REDD Dan TATA KELOLA KAWASAN • Kawasan hutan khususnya di luar P. Jawa cenderung menjadi “open access resources” (Kartodihardjo, 2006) • Dari sisi implementasi REDD+, kelemahan tata kelola kawasan akan: • meningkatkan resiko kebocoran (leakage) • kurang optimalnya distribusi REDD kepada stakeholders yang berhak

  19. KPH sebagai unit manajemen diharapkan bisa menjadi lembaga di tingkat tapak yang dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari (critical bagi implementasi REDD+) • Tantangan utama bagi pembangunan KPH ke depan: • Kelembagaan : Organisasi dan Tata Hubungan • Masalah akses terbuka (tenurial kawasan) • Pendanaan

  20. Terimakasih

More Related