PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS Pelimpahan status kepegawaian pusat ke daerah pada era otonomi daerah Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Sekdes menjadi PNS Persentase antara jumlah belanja pegawai dengan belanja publik didalam APBD tidak rasional Pemekaran Wilayah/Daerah yang berdampak pada penambahan Formasi PNS. Perkembangan Teknologi Informasi secara cepat dan pesat.

3. LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS Kebijakan Peleburan/penggabungan/pembubaran instansi (kementerian sosial, kementerian penerangan) Penempatan PNS tidak sesuai kompetensi

4. PERMASALAHAN PNS • Mismatch. kesenjangan antara kompetensi PNS dengan syarat kompetensi jabatan yang didudukinya • Underemployment, kinerja PNS yang belum produktif dan belum adanya target atau kontrak kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pelayananPNS terhadap masyarakat belum memuaskan. • Alokasi dan distribusi PNS yang tidak proporsional antara jumlah PNS dengan tugas dan fungsi organisasi yang harus dilaksanakan.

5. KONDISI OBJEKTIF PNS Jumlah PNS per 13 Mei 2011 adalah = 4.708.330. Prosentase PNS terhadappendudukadalah 4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 50.45.

6. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan

7. Komposisi PNS menurut Jenis Jabatan Fungsional Tertentu

8. Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan

9. Komposisi PNS Menurut Kelompok Umur

10. KOMPOSISI BELANJA PEGAWAI INSTANSI DAERAH DENGANAPBD

11. PERKA BKN NO. 37 TAHUN 2011TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

12. LATAR BELAKANG 1 2 Notulen Rapat Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 Bersama Dengan Kementerian Keuangan Dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjamin Tersedianya Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Tepat Dalam Memberikan Pelayanan Publik

13. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUJUAN RUANG LINGKUP Dalam Tahap Pertama Diatur Penataan Aspek Kuantitas Pegawai Negeri Sipil Yang Ada Sehingga Diperoleh Jumlah Pegawai Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi, Sedangkan Aspek Kualitas, Komposisi Dan Distribusi Pegawai Negeri Sipil Akan Diatur Dalam Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Lebih Lanjut Sebagai Pedoman Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Daerah Dalam Melakukan Penataan Pegawai Negeri Sipil

14. PENGERTIAN Penataan PNS adalah suatuproses yang sistematisdanberkelanjutanuntukmemperolehkuantitas, kualitas, komposisidandistribusipegawai yang tepatsesuaidengankebutuhanorganisasi, sehinggadapatmewujudkanvisidanmisiorganisasimenjadikinerjanyata.

15. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGHITUNG JUMLAH PEGAWAI TEPAT ANALISIS BEBAN KERJA PENATAAN PEGAWAI ORGANI SASI KUANTITAS, KUALITAS, KOMPOSISI , DAN DISTRIBUSI PEGAWAI

16. PROSEDUR PENATAAN PNS 1. PERSIAPAN PENATAAN PNS 2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS

17. PERSIAPAN PENATAAN • Dalam pelaksanaan penataan PNS, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan analisis jabatan yang menghasilkan informasi jabatan meliputi Uraian Jabatan, Syarat Jabatan, Peta Jabatan dan Kekuatan Pegawai. • Apabila informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah tersedia, maka instansi pusat dan daerah wajib melakukan peninjauan kembali atas informasi jabatan tersebut. • Untuk mempermudah dalam menyusun atau meninjau kembali informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, instansi dapat menggunakan contoh informasi jabatan yang telah disusun oleh instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. PERSIAPAN PENATAAN ANALISIS JABATAN Tidak Ada Ada InformasiJabatan : Uraian Jabatan SyaratJabatan Peta Jabatan dan Kekuatan Pegawai MenyusunInformasiJabatan PeninjauanKembali

19. PELAKSANAAN PENATAAN • Menghitung kebutuhan pegawai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Menganalisis kesenjangan antara profil PNS dengan syarat jabatan. • Menentukan Kategori Jumlah Pegawai pada Instansi Pusat dan Daerah dengan cara membandingkan antara hasil penghitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada, berupa kategori jumlah pegawai Kurang (K), Sesuai (S), dan Lebih (L). • Melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

20. PELAKSANAAN PENATAAN PNS MenghitungKebutuhanPegawai AnalisisKesenjanganJabatan KATEGORI INSTANSI TindakLanjut

21. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS PeraturanMenpan & RB No.26 Tahun 2011 TentangPedomanPerhitunganJumlahKebutuhanPegawaiNegeriSipilUntuk Daerah PeraturanKepala BKN No.19 Tahun 2011 TentangPedomanUmumPenyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

22. ANALISIS KESENJANGAN JABATAN ANALISIS KESENJANGAN JABATAN Unit Kerja : Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Nama Pegawai : Drs. Budi, MM Jabatan : Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai

23. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI KURANG (K) • Contoh : • Jumlah PNS padaInstansi A adalah 1.250 orang. • Setelahdilakukanpenghitungankebutuhanpegawai, ternyatapegawai yang dibutuhkanadalah 1.800 orang • 2,5% daripegawai yang dibutuhkanadalah 45, makajumlahpegawai yang tepatadalah 1.800 dikurangi 45 yaitu paling sedikit 1.755 orang • DengandemikianInstansi A saatinitermasukdalamKategoriKurang (K).

24. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI SESUAI (S) • Contoh : • Jumlah PNS padaInstansi B adalah 7.015 orang. • Setelahdilakukanpenghitungankebutuhanpegawai, ternyatapegawai yang dibutuhkanadalah 6.890 orang • 2,5% daripegawai yang dibutuhkanadalah 172, makajumlahpegawai yang tepatadalahantara 6.890 dikurangi 172 sampaidengan 6.890 ditambah 172 yaituantara 6.718 sampaidengan 7.062 orang • DengandemikianInstansi B saatinitermasukdalamKategoriSesuai (S)

25. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L) • Contoh : • Jumlah PNS padaInstansi C adalah 165.870 orang. • Setelahdilakukanpenghitungankebutuhanpegawai, ternyatapegawai yang dibutuhkanadalah 135.000 orang • 2,5% daripegawai yang dibutuhkanadalah 3375, makajumlahpegawai yang tepatadalah 135.000 ditambah 3375 yaitu paling banyak 138.375 orang • DengandemikianInstansi C saatinitermasukdalamKategoriLebih (L)

26. TINDAK LANJUT KATEGORI KURANG (K) 1. Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang 2. Penarikan PNS dariinstansi lain sesuaisyaratjabatan 3. Pemberdayaanpegawaimelaluidiklat & pengayaantugas 4. Menyusunperencanaanpengembanganpegawai 5. Perencaanpegawaiuntuk 5 tahunkedepandenganpendekatanPositive Growth

27. TINDAK LANJUT KATEGORI SESUAI (S) 1. Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang 2. Pemetaanpotensiuntukmengetahuiminatdanbakatpegawai 3. Mengangkat JFU menjadi JFT 4. Menyusunperencanaanpengembanganpegawai 5. Perencaanpegawaiuntuk 5 tahunkedepandenganpendekatanZero Growth

28. TINDAK LANJUT KATEGORI LEBIH (L) 1. Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang 2. PenilaianKompetensi 3. Pemeringkatanbagipegawai yang tidakmemenuhisyaratjabatan 4. Pemberlakuan UU 11/1969 dan PP 32/1979 5. Perencaanpegawaiuntuk 5 tahunkedepandenganpendekatanMinus Growth 6. EvaluasidananalisisOrganisasi (tugas, fungsi, danstruktur)

29. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L) • Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimanatelahdua kali diubahterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2008 bagi PNS yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan syarat jabatan sebagaimana dalam butir 2) dan mendapat peringkat terendah dibawah jumlah pegawai yang dibutuhkan sebagaimana dalam butir 3) dengan alternatif sebagai berikut: • Bagi PNS yang telah mempunyai masa kerja minimal 10 tahun dan usia minimal 50 tahun, dapat langsung diberhentikan dengan memperoleh hak pensiun. • Bagi PNS yang belum mempunyai masa kerja 10 tahun, namun telah mencapai usia minimal 45 tahun diberikan uang tunggu selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 tahun.

30. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L) • Apabila dalam masa menerima uang tunggu PNS yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 10 tahun, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan memperoleh hak pensiun. • Apabila sampai berakhir masa uang tunggu, PNS yang bersangkutan: • Sudah mempunyai masa kerja 10 tahun tetapi belum mencapai usia 50 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan namun hak pensiunnya baru diterima pada saat yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun. • Belum mempunyai masa kerja 10 tahun dan belum mencapai usia 50 tahun, dapat diberhentikan sebagai PNS tanpa memperoleh hak pensiun.

31. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L) • Menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan minus growth berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan negara. • Melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang menyangkut tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

32. LAPORAN • Instansi membuat laporan hasil penataan PNS dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan penataan PNS. • Laporan hasil penataan PNS dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran. • Bagi instansi yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan penataan PNS akan dikenakan sanksi berupa pembatasan formasi penambahan pegawai baru.

33. TERIMA KASIH JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI TEPAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)