1 / 21

P EMETAAN TITIK RAWAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBONGKAR PRAKTI K

P EMETAAN TITIK RAWAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBONGKAR PRAKTI K SINDIKAT KORUPSI DI INDONESIA Dr.SETYO UTOMO, SH., M.Hum.

alair
Télécharger la présentation

P EMETAAN TITIK RAWAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBONGKAR PRAKTI K

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMETAAN TITIK RAWAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBONGKAR PRAKTIK SINDIKAT KORUPSI DI INDONESIA Dr.SETYO UTOMO, SH., M.Hum

  2. Stigma negatif yang selama ini ditujukan kepada pemerintah, disatu sisi tidak lain karena ulah atau perilaku oknum-oknum tertentu dari penyelenggara negara yang tidak sejalan dengan posisi dan fungsinya di dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga memberi ruang dan membuka peluang berkembang praktek-praktek yang korup. • Upaya memberantas segala bentuk praktek KKN (khususnya korupsi) akan menghadapi kendala, lebih-lebih jika upaya tersebut hanya mengandalkan istrumen pidana, tanpa disinergikan dengan penanggulangan faktor pemicu yang selama ini menstimulus terjadinya praktek-praktek yang demikian. • Kesamaan visi, misi dan persepsi harus diupayakan dan harus sejalan dengan kondisi yang objektif, jika menghendaki korupsi dapat dicegah dan tidak merambah ke berbagai sektor kehidupan, sehingga dapat memotivasi para penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien serta bebas dari praktek-praktek yang tidak terpuji tersebut.

  3. Menurut Word Bank “An abuse of public power for private gains” (Suatu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi)

  4. United Nation Againts Corruption Tahun 2003 Diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/2006 Terdapat Jenis Korupsi baru seperti : • Trading in Influence/perdagangan dalam pengaruh, • Illicit Enrichments/dilarang memperkaya diri , • Bribery and Embezzlement in the private sector/ penyuapan dan penggelapan dalam sektor swasta, • Bribery/penyuapan terhadap pejabat negara asing atau pejabat -pejabat organisasi internasional.

  5. TIPOLOGI KORUPSI WORLD BANK • SUAP kepadaAnggota DPR untukmempengaruhiproduklegislasi; • SUAP kepadaPejabat Negara untukmempengaruhikebijakanpublik; • SUAP kepadaLembagaPeradilanuntukmempengaruhikeputusanterkaitdengankasus-kasusbesar; • SUAP kepadaPejabat Bank Sentraluntukmempengaruhikebijakanmoneter; • SUMBANGAN kampanyeilegaluntukpartaipolitik.

  6. KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORUPSI • KejahatankorupsiumumnyadilakukanolehKalanganAtas, KedudukanTerhormatdanKalanganProfesional; • Karakteristikkejahatankorupsiberbedadengankejahatankonvensional; • Kejahatankorupsipotensialdapatmenimbulkanberbagaipenafsirandalamimplementasinya.

  7. FENOMENA TIPIKOR DI INDONESIA Korupsi yang terjadi di Lingkungan Legislatif dan Eksekutif baik dipusat maupun didaerah, tidak terlepas dari kecenderungan DPR/DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi BUDGETING daripada fungsi Legislasi dan Pengawasan; Pelaksanan Pemilihan Umum Kepala Derah dan salah kaprahnya implementasi Otonomi Daerah, menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan pejabat daerah; Implementasi sistem DESENTRALISASI dan DEKONSENTRASI telah menimbulkan dampak pemekaran daerah baru; Instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang beragam dan menimbulkan peluang terbukanya multi tafsir; Tertundanya pengesahan APBD merupakan fenomena yang kerapkali terjadi,sehingga banyak kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di daerah ditalangi dahulu oleh BIAYA SILUMAN.

  8. EKSISTENSI UU TPPU DALAM MENGURAI SINDIKAT KORUPSI • Asas FOLLOW THE MONEY yang sangatmemudahkanJaksadalammembuatSuratDakwandanmelatukanPenuntutan; • Penundaantransaksidanpemblokiranhartakekayan yang dapatmengeliminasihilangnyaKeuangan/Aset Negara; • Perluasanalatbukti yang semakinmempersempitpelakudalammembangun alibi danmenolakDakwaanJaksa; • Pembalikanbebanpembuktianterhadapterdakwauntukmembuktikanhartakekayaannya.

  9. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA • PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • PERENCANAAN PROYEK • Konsultan Perencana biasanya diarahkan untuk membuat Enginer Estimate (EE) yang disesuaikan dengan pagu anggaran proyek yang tersedia. • PELAKSANAAN TENDER/LELANG • Proses lelang dilakukan sedemikian rupa untuk memenangkan peserta tender tertentu. • MARK UP NILAI PROYEK • Modus ini terlihat dalam pelaksanaan proyek di lapangan, yaitu harga yang ditetapkan dalam kontrak ternyata jauh lebih tinggi dari harga barang/jasa sesungguhnya. • PELAKSANAAN PROYEK TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS • Modus initerlihatdengandilakukanperbandinganantaraspesifikasiteknisbarangdenganbarang yang nyatadiadakan. • PROYEK FIKTIF/DUPLIKASI ANGGARAN • Modus initerlihatdengantidakadanyaproyek, atauproyeknyaadatetapipengadaannyaterjadipadaduaanggaran yang berbeda.

  10. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA 2. KEUANGAN DAN PERBANKAN a. AdanyapersekongkolanjahatantaraPihakPenyediaJasaKeuanganPerbankanmaupun non PerbankandenganpihakDebitur/Nasabahdan/ataupenjamin. b. Persekongkolantersebutmendorongdilakukannyatindakan-tindakan yang melawanhukumataumenyalahgunakanwewenang, terkait: 1) Prosedur: Penilaianagunan, kredibilitasdankapabilitasdebitur. 2) Pengambilankeputusanataukebijakanfasilitaskredit/talangan/ invest asi. 3) Pelanggaranterhadapprinsipkehati-hatian (prudential banking); atau 4) Pelanggaranterhadapprinsipgood and clean corporate governance. c. Akibatnyaterjadikreditmacetdantimbulnyapermasalahandalameksekusiagunanbaikterkaitnilaiagunanmaupun status hukumbarangagunan. d. PenyediaJasaKeuanganPerbankanmaupun Non Perbankanmengalamikerugian, yang padagilirannyamenimbulkankerugiankeuangannegaraatauperekonomianegara.

  11. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA • P E R P A J A K A N • a. AdanyapersekongkolanjahatantaraPenyelenggara Negara (PegawaiPajak) denganpihakWajibPajakdan Broker (makelar) • b. Persekongkolantersebutmendorongdilakukannyatindakan-tindakan yang melawanhukumataumenyalahgunakanwewenangdibidangperpajakan, terkait: • 1) Audit dibidangperpajakan • 2) Penetapannilaipajak yang harusdibayar • 3) ProsedurPengambilankeputusanataukebijakanpemberianfasilitas • dibidangperpajakan. • 4) Pembayaran PPN yang di Restitusi • 5) Penggelapan Restitusi PPN • 6) Proses banding administrasi perkara pajak • c. Akibatnya adalah hilangnya atau kurangnya hak negara dari penerimaan negara pada sektor pajak.

  12. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA • MINYAK DAN GAS BUMI • a. Adanyapersekongkolanjahatantarapenyelenggaranegara (pegawaiPertamina/BP Migas/Kementerian ESDM) denganpenyelenggaraeksplorasi, distribusi, perdagangan/niagaMigas (perorangan/badanhukum). • b. Persekongkolantersebutmendorongdilakukannyatindakantindakan yang melawanhukumataumenyalahgunakanwewenangdibidangmigas, terkait: • 1) PenetapanBagiHasilantaranegaradenganpenyelenggaraeksplorasi, distribusi, perdaganganMigas (perorangan/badanhukum) • 2) Cost recovery yang dibebankanterlalutinggikepadanegaraterkaitpelaksanaan item-item dalamKontrakKaryaatauBagiHasildisektorMigas (misalnyapadaproyekpengolahanlimbahsisaeksplorasiMigas). • 3)Cost recovery yang telah dikeluarkan oleh investor dibayar negaradenganminyaksehinggatidakdapatdiprediksi cost recovery yang sebenarnyasebagaiakibatfluktuasihargaminyak • 4)Distribusi dan perdagangan migas baik di dalam maupun di luar negeri (misalnya terkait diskriminasi harga migas). • c.Akibatnya adalah hilangnya atau kurangnya hak negara dari penerimaan negara dari sektor migas.

  13. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA • B U M N / B U M D • a. Adanya persekongkolan jahat antara Pengurus BUMN/BUMD (Direksi, Komisaris dan pegawai BUMN/BUMD) dengan Pihak lain: Rekanan dalam pengadaan barang dan jasa BUMN/BUMD, dalam kerjasama investasi, dalam penyaluran dana sosial BUMN/BUMD (Corporate SocialResponsibility). • b. Persekongkolan tersebut mendorong dilakukannya tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang terkait dengan pelaksanaan usaha BUMN/BUMD, antara lain: • 1) Penyelenggaraanpengadaanbarangdanjasa BUMN/BUMD • 2) Penyelenggaraaninvestasi BUMN/BUMD. • 3) Penjualanaktivatetap BUMN/BUMD dengancaramenurunkannilaiaktivatetap yang akandijual • 4) Pelaksanaan program social BUMN/BUMD (Corporate SocialResponsibility) • 5) BerkaitanTindakpidanasuap; • 6) Penggelapanbarangmilik BUMN/BUMD; • 7) Pemalsuanbuku-bukuperusahaan BUMN/BUMD yang digunakanuntukpemeriksaanadministrasi. • c. Akibatnyaadalahhilangnyaataukurangnyahaknegaradi BUMN/BUMD.

  14. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA • KEPABEANAN DAN CUKAI • a. Adanyapersekongkolanjahatantarapenyelenggaranegara (pegawai Bea danCukai) denganpihakpengimpor/pengekspor, pengusahakenacukai. • b. Persekongkolantersebutmendorongdilakukannyatindakan-tindakan yang melawanhukumataumenyalahgunakanwewenangdibidangkepabeanandancukai, terkait: • 1) Audit dibidangkepabeanandan cukai • 2) Penetapan nilai bea dan cukai yang harus dibayar • Prosedur pengambilankeputusan atau kebijakan • pemberian fasilitas di bidang bea dan cukai. • c. Akibatnya adalah hilangnya atau kurangnya hak negara dari penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

  15. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA 7. PENGGUNAAN APBN/APBD DAN PERUBAHANNYA a. Perencanaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P berupa persekongkolan antara pihak eksekutif, legislatif, rekanan dan broker (makelar) dalam penyusunan dan penetapan APBN/APBD. b. Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P, terkait penggunaan dana: 1) Bantuan keuangan dan bantuan sosial; 2) Penggelapan belanja pegawai (gaji, honor, uang makan dan lauk pauk); 3) Pelaksanaan fiktif atas penggunaan biaya rutin (biaya perjalanan dinas, perawatan kantor, barang habis pakai dan lain-lain) 4) Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P yang salah peruntukan (penyelenggara negara/pegawai negeri yang menerima uang negara secara tanpa hak). 5) Duplikasi anggaran.

  16. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA 8. SEKTOR ASET NEGARA / DAERAH a. Pengalihan hak pengelolaan negara atas tanah dan bangunan kepada pihak lain; b. Penyerobotan aset negara; c. Penggelapan aset negara berupa aktiva tetap atau surat berharga milik negara; d. Menguasai aset negara secara tidak sah.

  17. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA • P E R T A M B A N G A N • a. Adanya persekongkolan jahat antara penyelenggara negara (penerbit konsesi tambang) dengan pemegang konsesi tambang dan/atau pelaksana eksplorasi dan eksploitasi tambang. • b. Persekongkolan tersebut mendorong dilakukannya tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang di bidang pertambangan, terkait: • 1) Penepatan bagi hasil antara negara dengan penyelenggara eksplorasi, distribusi, perdagangan hasil penambangan (perorangan/badan hukum) • 2) Proses penerbitan perijinan pertambangan yang tidak sesuai prosedur • 3) Cost recovery yang dibebankan kepada negara terkait pelaksanaan item-item dalam kontrak karya atau bagi hasil di sektor tambang (misalnya pada proyek pengolahan limbah sisa eksplorasi tambang). • 4) Distribusi dan perdagangan tambang baik di dalam maupun di luar negeri (misalnya terkait diskriminasi harga hasil tambang). • c. Akibatnya adalah hilangnya atau kurangnya hak negara dari penerimaan negara dari sektor tambang.

  18. PEMETAAN TITIK RAWAN TIPIKOR DI INDONESIA 10. PELAYANAN UMUM a. Tindak Pidana Penyuapan, berupa: - Adanya persekongkolan antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan. - Penyelenggara layanan menyalahi prosedur dalam menerbitkan ijin atau rekomendasi kepada pengguna layanan. - Pengguna layanan menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk mendapatkan ijin atau rekemondasi dari penyelenggara layanan. - Penyelenggara layanan menerima sesuatu atau janji dari pengguna layanan, sementara pengguna layanan memberikan sesuatu atau janji kepada penyelenggara layanan. b. Tindak Pidana Pemerasan - Penyelenggara layanan memaksa pengguna layanan untuk dipaksa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu. - Pengguna layanan karena membutuhkan ijin/rekomendasi dari penyelenggara layanan menuruti kehendak penyelenggara layanan. - Prosedur serta persyaratan dalam pemberian layanan telah ditempuh secara benar.

  19. KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI • Modus operandinya canggih (sophisticated); • Pelaku (subjek hukum) dilindungi korps, atasan, atau teman-temannya; • Objeknya rumit (complicated); • Manajemen sumber daya manusia; • Masih terdapatnya perbedaan persepsi dan interprestasi; • Dukungan produk legislatif yang kurang memadai; • Sarana dan prasarana yang belum memadai; • Berupa teror, baik psikis maupun fisik, berupa ancaman melalui surat maupun telepon, pemberitaan negatif, unjuk rasa, bahkan penculikan dan pembakaran rumah para penegak hukum.

  20. PENUTUP • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. • Revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparatur penegak hukum yang menangani perkara korupsi. • Reformulasi fungsi Lembaga Legislatif. • Keterpaduan semangat dan tindakan untuk memberantas korupsi.

  21. TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA

More Related