HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

KTSP HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL YUYUN YULINA PUTRI A220110124 6E 2013 UntukKelas XI Semester 2 YUYUN YULINA PUTRI

KompetensiDasar : 4.1. Mendeskripsikan pengertian, penting-nya, dansarana-saranahubunganinternasionalbagisuatunegara. 4.2. Menjelaskantahap-tahapperjanjianinternasional. 4.3. MenganalisisfungsiPerwakilanDiplomatik. 4.4. Mengkajiperananorganisasiinterna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-ningkatkanhubunganinternasional. 4.5. Menghargaikerjasamadanperjanjianinternasional yang bermanfaatbagi Indonesia. Waktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 4.MenganalisishubunganInternasionaldanOrganisasiInternasional YUYUN YULINA PUTRI

Mampu menguraikan pengertian hubungan internasional. • Mendeskripsikanpentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. • Menguraikan pengertian perjanjian internasional. • Mengklasifikasikan macam-macam istilah, tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional. • Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasional. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : YUYUN YULINA PUTRI

Pendapat Para Ahli Pengertian Hub. Internasional Pentingnya HUBUNGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Bentuk HubunganInternasional PerjanjianInternasional (Makna, Pengertian, kedudukan, macam-macam Istilah, Tahap-tahap, Hal-halpenting, Berlakudanberakhirnya, sertaJenis-jenisnya). PETA KONSEP (KD 4.1. & 4.2.) Renstra RI Sarana-sarana Dampak Mengucilkan Diri YUYUN YULINA PUTRI

Hubungan Internasional • Pengertian Renstra Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra), hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini dalam Encyclopedia Americana dilihat sebagai hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahanan dan keamanan. • Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan • internasional, antara lain : • Politik internasional (International Politics). • Studi tentang peristiwa internasional (The Studi of Forcight Affair). • Hukum Internasional (International Law). • Organisasi Administrasi Internasional (International Organitation of Administration). YUYUN YULINA PUTRI

Pengertian Menurut Para Ahli • Hugo de Groot, hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. • Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. • Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional. • Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. YUYUN YULINA PUTRI

Dapat disimpulkan bahwa Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa merupakan interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan. YUYUN YULINA PUTRI

b. Pentingnya HubunganInternasional Bagi Suatu Bangsa Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap bangsa. Mengenai pentingnya hubungan internasional bahwa setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda-beda. Ada negara yang kuat akan sumber daya alam, ada juga yang banyak jumlah penduduknya, sementara ada negara lain yang mengandalkan berlimpahnyajumlah ilmuwan. Kekurangan yang ada dapat diatasi dengan saling berhubungan dengan yang lain. Hal inilah yang melahirkan hubungan internasional antar bangsa antar negara. YUYUN YULINA PUTRI

Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. Mencegah & menyelesaikan konflik / persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi. Membangun solidaritas dan sikap menghormati antar bangsa. Membantu bangsa lain yang terancam kemerdekaannya. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial. Menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara, kelangsungan dan keberadaannya di tengah-tengah bangsa lain. YUYUN YULINA PUTRI

BentukHubunganInternasional Bentuk dari hubungan internasional dapat berupa hubungan-hubungan sebagai berikut: Hubungan individual, berbentuk kontak-kontak pribadi yang disadari oleh kepentingan individual. Misalnya, hubungan pedagang antar negara yang mengadakan transaksi jual beli, mahasiswa yang sedang belajar di negara lain, kunjungan wisatawan dan sebagainya. Hubungan antar kelompok, dapat berbentuk hubungan antara lembaga-lembaga keagamaan, sosial, lembaga-lembaga ekonomi dan perdaganagn antar negara. Hubungan antar negara, biasanya melibatkan kepentingan nasional atau kepentingan yang sifatnya lebih luas. Misalnya, kerja sama ekonomi antar negara, hal-hal yang menyangkut masalah hukum, dan sebagainya. YUYUN YULINA PUTRI 14/10/2014

Sarana atau media dalam pelaksanaan hubungan/ kerja sama internasional disebut agen transaksi internasional. Pada umumnya, kepala negara dan menteri luar negerilah yang mempunyai kewenngan bertindak atas nama negara atau menteri luar negeri. Oleh karena itu, perlu dibentuk badan-badan perwakilan luar negeri, yaitu sebagai berikut: • Departemen Luar negeri • Perwakilan Diplomatik Permanen • Perwakilan Konsuler • Misi Khusus • Perwakilan pada organisasi internasional • Perwakilan nondiplomatik Sarana-sarana hubungan Internasional YUYUN YULINA PUTRI

DAMPAK SUATU NEGARA YANG MENGUCILKAN DIRI DARI HUBUNGAN INTERNASIONAL Jadi kesimpulannya adalah Dampak bagi Negara yang mengucilkan diri dari hubungan internasional lebih cenderung ke dampak negatifnya bila di bandingkan dengan dampak positifnya. YUYUN YULINA PUTRI

Tahap-tahapPerjanjianInternasional • Makna Perjanjian Internasional Perjanjian internasional tersusun dari dua kata, yaitu perjanjian dan internasional. Perjanjian adalah persetujuan dari beberapa pihak untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Dalam hubungan antar bangsa, perjanjian internasional mempunyai kedudukan sangat penting, karena merupakan salah satu sumber hukum internasional. Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya”. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli : • Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. • Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. • G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. • KonferensiWinatahun 1969, perjanjianinternasionaladalahperjanjian yang diadakanolehduanegaraataulebih, yang bertujuanuntukmengadakanakibat-akibathukumtertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. • PendapatAccademy of Sciences of USSR, suatu per-janjianInternasionaladalahsuatupersetujuan yang dinyatakansecara formal antaraduaataulebihnegara-negaramengenaipemantapan, perubahanataupembatasandaripadahak-hakdankewajibanmerekasecaratimbalbalik. YUYUN YULINA PUTRI

Kedudukan perjanjiana internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasa yang perlu kita pahami, yaitu sebagai berikut: Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis, Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subyek hukum internasional. Dari dua alasan tersebut, suatu perjanjian internasional yang dibuat secara sepihak atau karena ada unsur paksaan dianggap tidak sah (batal demi hukum). YUYUN YULINA PUTRI

b. Macam-macam IstilahPerjanjianInternasional YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. YUYUN YULINA PUTRI

Tahap-tahapPerjanjianInternasional Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tahap-tahap Perjanjian Internasional (proses pembuatan perjanjian Internasional) adalah sebagai berikut : • Penjajakan • Perundingan • Perumusan Naskah • Penerimaan • Penandatanganan • Pengesahan YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. Tahap Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Tahap Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah2 teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Tahap Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional. Tahap Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/ approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. YUYUN YULINA PUTRI

d. Tahap Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandantanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian Internasional (Menurut Pasal 6 Ayat 1)e.Tahap Pengesahan: Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan Presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. YUYUN YULINA PUTRI

Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : • Perundingan • Penandatanganan • Ratifikasi • Tahap Perundingan (negotiation) Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahka. Penunjukkan wakil suatu negara dalam perundingan diserahkan sepenuhnya kepada negara bersangkutan. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan....... • Tahap Penandatangan (signature) • Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan (authentication of the text). Apabila koferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penendatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. • Tahap Ratifikasi (ratification)Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/ isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi. YUYUN YULINA PUTRI

Persyaratan Perjanjian Internasional Unsur-unsur penting dalam persyaratan perjanjian internasional adalah : Harus dinyatakan secara resmi Bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Berkaitan dengan persyaratan perjanjian internasional tersebut, terdapat 2 teori yang berkembang : Unanimity Principle (teori kebulatan suara), yaitu persyaratan yang diajukan hanya berlaku bagi negara yang mengajukan apabila diterima oleh negara peserta lainnya. Teori Pan Amerika, yaitu bahwa perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima. YUYUN YULINA PUTRI

Berlakunya perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan dalam piagam perjanjian, atau menurut yang disetujui oleh peserta perjanjian jika tidak ditentukan maka perjanjian ulai berlaku sejak adanya pernyataan persetujuan jika persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali jika ditentukan lain. Berlakunya perjanjian Internasional YUYUN YULINA PUTRI

BerakhirnyaPerjanjianIntenasional • Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa • suatu perjanjian berakhir karena : • Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. • Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. • Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. • Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. • Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. • Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. • Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain. YUYUN YULINA PUTRI

PelaksanaanPerjanjianInternasional : • KetaatanTerhadapPerjanjian • Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). • Kesadaran hukum nasional. • PenerapanPerjanjian • Dayaberlakusurut (retroactivity). • Wilayah penerapan (teritorial scope). • Perjanjian penyusul (successive treaty). YUYUN YULINA PUTRI

Pembatalan Perjanjian Internasional • Berdasarkankonvensi Wina Tahun 1969, perjanjian internasional dapat dibatalkan karena hal berikut : • Negara atau wakil kuasa penuh melakukan pelanggaran terhadap hukum nasionalnya • adanya unsur kesalahan (error) dalam pembuatan perjanjian internasional • adanya unsur penipuan dari negara peserta yang satu kepada negara peserta lainnya • terdapat penyalahgunaan atau kecurangan melalui kelicikan atau penyuapan • adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara oleh wakil negara yang lain • bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional YUYUN YULINA PUTRI

Jenis-jenisPerjanjianInternasional • Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup, ada beberapa contoh : • Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”. • Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971. • Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974. • Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” • Ada beberapa contoh : • Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”. • Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”. • Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”. YUYUN YULINA PUTRI

Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik.. YUYUN YULINA PUTRI

Mendeskripsikan perwakilan negara RI di luar negeri. • Menganalisis perwakilan negara di negara lain dalam arti politis (diplomatik) dan non politis (konsuler). (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : YUYUN YULINA PUTRI

Pengertian Perwakilan Diplomatik PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilandalamartipolitis (diplomatik) • Pengangkatan • Kronologis • Tugas & Fungsi • Perangkat • Kekebalan & Keistimewaan Perwakilandalamarti non politis (konsuler) • Tugas & Fungsi • Mulaidanberakhirnya PETA KONSEP (KD 4.3.) Tingkatan Perwakilan Diplomatik YUYUN YULINA PUTRI

Pengertian Perwakilan Diplomatik Dalam rangka membina hubungan internasional diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu agar kepentingan nasional suatu Negara dapat diperjuangkan dalam hubungan dengan Negara lain, inilah yang disebut dengan diplomasi. Sedangkan diplomasi dalam arti luas, meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri masing-masing negara. Perwakilan RI di luar negeri merupakan aparatur negara yang mewakili kepentingan negara RI di negara penerima. Perwakilan RI di luar negeri dapat berbentuk Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Badan-badan perwakilan pada umumnya selalu melakukan diplomasi melalui berbagai perundingan untuk membuat kebijakan. Oleh karena itu seorang Diplomat harus memiliki kemampuan berbicara sehingga. dapat mtmpengaruhi orang lain, pengetahuan dan wawasan yang luas. Menurut Oppenheim, perwakilan diplomatik memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat pusat, mengutamakan tugas-tugas representasi dan negosiasi. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan...... Jadi perwakilan diplomatik lebih menjurus ke segi politik. Bagi Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1976, tugas pokok Perwakilan Diplomatik adalah: a. Mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional. b. Melindungi kepentigan negara dan warga negara Republik Indonesia dengan penerima sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dengan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku. YUYUN YULINA PUTRI

2. Tingkatan Perwakilan Diplomatik Tingkatan perwakilan diplomatik Perwakilan Diplomatik suatu negara dipimpin oleh seorang diplomat. Jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik yang tertinggi ialah Duta Besar (Ambassador). Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik yang disebut dalam kualitas sebagai negara. Berdasarkan keputusan Konggres di Wina, 1961 disepakati adanya tiga tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik, yaitu:a. Duta Besar (Ambassador) b. Duta Berkuasa Penuh (Minister Plenipotentiary)c. Kuasa Usaha (Charge d'affaires). Pada masa sekarang, setiap negara merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain. Dengan demi kian di setiap ibukotanegara selalu terdapat banyak perwakilan 'diplomatik dan menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik (Diplomatic Corps) yang diketuai oleh salah seorang Duta Besar yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan "Doyen".. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan...... Prosedur pengiriman dan penerimaan Duta Besar setiap negara mempunyai hak perwakilan (right of legation). Ada dua macarn hak perwakilan, yaitu: a. Hak Perwakilan Pasif (Passive Right Legation) artinya hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara laM. b. Hak Perwakilan Aktif (Active Right Legation) artinya hak suatu negara untuk mengirim wakil diplomatik ke negara Kedua hak perwakilan itu bukanlah merupakan suatu kewajiban artinya setiap negara tidak harus menerima wakil diplomatik suatu negara yang ditempatkan di negaranya dan juga tidak harus mengirimkan wakil diplomatiknya ke negara lain. Mengirim atau tidak mengirimkan wakil diplomatiknya ke negara lain sangat tergantung pada kepentingan negara yang bersangkutan YUYUN YULINA PUTRI

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler). YUYUN YULINA PUTRI

Pembukaan/Pengangkatan • Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik) • Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran • perwakilan diplomatik (politis) maupun konsuler (non-politis) : • Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (joint agreement) dan Komunikasi bersama (joint declaration). • Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik (reciprositas). YUYUN YULINA PUTRI

I II Kedua belah pihak sa-ling tukar informasi ten-tang akan dibukanya perwakilan oleh Deparlu masing-masing Negara. Mendapat persetujuan (demende, agregation) dari negara yang menerima. Diplomat yg akan di-tempatkan, menerima surat kepercayaan ( lettre de creance) yang ditanda tangani kepala negara pengirim. Surat kepecayaan dise-rahkan kepada kepala negara penerima (lettre de rapple) dlm suatu upacara dimana seorang diplomatik berpidato. III IV • Kronologi Pengangkatan Diplomatik YUYUN YULINA PUTRI

CORPS DIPLOMATIQUE (PERWAKILAN DIPLOMATIK) • KONGGRES WINA (1815) • Ammbassador Papa Legates Nuncios (Duta Besar, Perwakilan Kunci). • Envoys Extra Ordinary and Minister Pleni Petentiary (Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh) • KONGGRES AIX LA CHAPELLA (1818) • Ammbassador and Legates Or Nuncious. • Envoys and Minister Pleni Petentiary. • Minister Resident. • Charge de Affaires. • Catatan : disebut juga konggres Achen. • KONGGRES WINA (1961) • Ammbassador (Nuncios) diakre-detasi pada Kepala Negara dan kepala misi yang lain yang sederajat. • Envoys, Minsiter dan Inter-nuncios diakreditasikan pada Kepala Negara. • Charge D’ Affaires, diakredi-tasikan kepada Menteri Luar Negeri. • Klasifikasi Perwakilan Diplomatik YUYUN YULINA PUTRI

Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik • Representasi • Negosiasi, • Observasi, • Proteksi, • Relationship. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara penerima YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. • Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres • Wina 1961, mencakup hal-hal berikut : • Mewakili negara pengirim di dlm negara penerima. • Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional. • Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima. • Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. • Memelihara hubungan persahabatan kedua negara. YUYUN YULINA PUTRI

Perangkat Perwakilan Diplomatik Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh : YUYUN YULINA PUTRI

Lanjutan …………. • Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing, • disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan • berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut : • Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu. • Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu. • Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang mengadakan hubungan itu. YUYUN YULINA PUTRI

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL