Kerjasama Hubungan Internasional

1. KerjasamaHubungan Internasional Indonesia dan Australia

2. Anggota Kelompok : • LUSI DWI ANGGRAINI 115030107111043 • DINNY AMBARSARI 115030107111041 • HILMI HALINTAR 115030107111012 • BANGGA PRADHIFTA 115030107111002

3. LATAR BELAKANG Australia dan Indonesia merupakanduanegara yang secarageografisdekat, namunmemilikibanyakperbedaan,baikdalamsegisejarah, politik, budaya, ekonomi, sosialdanbudaya. HubunganInternasionalantara Australia dan Indonesia diawalisaat Indonesia berjuangmencapaikemerdekaanpadatahun 1945. hubungan Indonesia-Australia cukup selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk peningkatan berbagai kerjasama bilateral. Dukungan Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatakan hubungan bilateral tersebut.

4. Lombok Treatysecara formal memangmengaturmengenaikerjasamaduanegaradibidangkeamananakantetapi, apabiladikaitkandengankontekssejarahhubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, perjanjianinidapatdikatakanmenjadisemacamperedamketegangandaripersoalanpemberiansuakakepada 43 warga Papua Barat yang melarikandirike Australia. Kasus Papua Barat memang dapat dikatakan sebagai pemicu atau latar belakang utama dari penandatanganan Lombok Treaty. Selain itu isu terorisme yang marak terjadi di Indonesia juga turut melatarabelakangi ditandatanganinya Lombok Treaty oleh Indonesia dan Australia.

5. RUMUSAN MASALAH • 1. Apa dampakdariterkuaknyapenyadapanyang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia terhadap prospek kerjasama di bidangpertahanan keamanan yang dilakukanoleh Indonesia dan Australia?

6. PEMBAHASAN Di bidang Keamanan Indonesia dan Australia bekerja sama dengan membuat perjanjian Lombok Treaty. Indonesia dan Australia menandatanganisebuahperjanjiankeamanan Lombok Treaty Pada 13 November 2006, yang kemudiandiratifikasipadatahun 2007. Perjanjiankerjasama ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan.

7. Pertahanan KeselamatandanPenerbangan Penegakanhukum Pencegahanperluasan (non-proliferasi) senjatapemusnahmasal Perjanjian tersebutmeliputi 21 kerjasamakeamanan yang terangkumdalam 10 bidang, Anti-terorisme Kerjasamatanggapdarurat Kerjasamaintelijen peningkatansalingpengertiandansalingkontakantar-masyarakatdanantar-perseorangan. Keamananmaritim Organinasimultilateral

8. Di bidang pertahanan Indonesia mengawali kerjasama pertahanan dengan Australia sejak tahun 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Beberapa kerjasama yang dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD); Latihan Albatros dan Latihan Kakadu (TNI-AU); latihan Cassoary, Passex dan latihan Cakrawala Baru serta pengadaan kapal patroli dan pesawat Nomad (TNI-AL).

9. Di bidang kerjasama intelijen Bidang ini mencakup kerjasama dan pertukaran informasi intelijen atas isu-isu keamanan, dengan melibatkan berbagai lembaga dan kantor terkait, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan sebatas tanggung jawab masing-masing. Dalam pengumpulan informasi, sharing intelijen yang digunakan adalah setiap bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan atas sharing intelijen ini juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing.

10. Di bidang Pemberantasan Terorisme Upaya kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.

11. Di bidang Penegakan Hukum Dalam bidang penegakan hukum, kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, digunakan untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan kedua pihak. Bidang ini juga melibatkan kepolisian kedua negara, karena memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tangkap dan penelusuran atas kejahatan lintas negara. Kejahatan tersebut diantaranya adalah; penyelundupan dan perdagangan orang, pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap narkotika, perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material lainnya. Selanjutnya salah satu dari bentuk kejahatan transnasional, yakni people smuggling, dimana Indonesia dan Australia melakukan upaya kerjasama dalam penegakan hukumnya.

12. ANALISIS Belakangan ini adanya kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti lagi akibat adanya Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia terhadapPresidenSusiloBambangYudhoyonodanbeberapapejabattinggilainnya.KementerianLuarNegeriRepublik Indonesia menegaskanpenyadapanituberdampaksangatseriusterhadaphubungan Indonesia dan Australia. Karenaitu, lanjutnya, akansangatsulitbagidutabesarmenjalankantugasnyadalamkondisitersebut. penyadapanitudilakukanolehpemerintah Australia melaluipenggunaanmisidiplomatikdi Jakarta terhadapPresidenSusiloBambangYudhoyono, WakilPresidenBudionodanIbu Negara AniYudhoyono. Presidenjugamemutuskanmenghentikansementara tigakerjasama RI-Australia, yaknikerjasamapertukaraninformasidan data intelijendiantarakeduanegara, menghentikanseluruhkerjasamalatihanbersamaantara TNI dan Australia, sertakerjasamaoperasimiliterdan bidang hukum terkaitdenganpenyelundupanmanusia.

13. Dalam Lombok Treaty di jelaskan bahwa Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara adalah: kesetaraan dan saling menguntungkan b. saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik; c. tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing; d. tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan, baik yang dilakukan oleh orang dan/atau lembaga, yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan/atau integritas wilayah Pihak lain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme; e. menyelesaikan sengketa secara damai; dan f. tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan

14. Di dalam perjanjian tersebut ditegaskanprinsip-prinsipsalingmenghormatidanmendukungkedaulatan, integritasteritorial, kesatuanbangsadankemerdekaanpolitiksetiappihak, sertatidakcampurtanganurusandalamnegerimasing-masingnegara. Sudah jelas TindakanpenyadapanbahkanbisadikategorikansebagaipelanggaranatasPasal 9 karenabersifatmerugikankepentingan Indonesia.Apabila penyadapan tetap berlangsung tidak menutup kemungkinan jika Indonesia benar-benar putus hubungan dengan Australia termasuk dalam bidang pertahanan keamanan ini. Penyadapanakanmenentukanmasadepanhubungan Indonesia dan Australia. Sejauhini, hubungandankerjasama Indonesia dan Australia berjalanbaik. Penyadapanhanyabolehdilakukanterhadapparapelaku yang mengganggustabilitaskeamanandanharusdikoordinasikandenganbadanintelijennegarasetempat.

15. KEMITRAAN STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA DALAM MENDUKUNG HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA Fungsi Perpustakaan Nasional RI dalam menjalankan kemitraan telah digariskan dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pada Bab Ketentuan Umum, Pasal 2 dan 3. Beragamnya bidang-bidang kerja sama yang dicakup dalam nota kesepahaman dapat memberikan keleluasaan bagi Perpustakaan Nasional RI untuk menjalankan program-program komunikasi budaya secara kreatif. Tujuan akhirnya adalah mendorong terbentuknya generasi baru masyarakat Australia yang lebih “Indonesialiterate”. Dalam konteks hubungan bilateral yang sama-sama memiliki kepentingan, Perpustakaan Nasional RI harus mampu menjadi salah satu ujung tombak diplomasi kebudayaan dengan mengembangkan moda komunikasi yang lebih proaktif sebagai aktor dalam strategi kebudayaan nasional.

16. Ada tiga peran yang dapat dilakukan Perpustakaan Nasional RI : • Sebagai mediator budaya, yakni secara aktif melakukan kegiatan promosi kebudayaan kepada masyarakat Australia • Sebagai aktor politik kebudayaan, yakni perpustakaan menjadi model bagi perpustakaan-perpustakaan lain (perpustakaan universitas, perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus) maupun institusi lain • Sebagai sumber informasi budaya, yakni Perpustakaan Nasional harus mampu merespon dengan cepat segala informasi budaya yang diperlukan atas dasar kemitraan dengan National Library of Australia.

17. KERJASAMA IMPOR SAPI OLEH INDONESIA DAN AUSTRALIA Kerjasama bilateral Indonesia - Australia dibidangPertaniankhususnya sector peternakantelahberlangsungdalamwaktu yang lama. Australia telahmembantu Indonesia lebihdari 20 tahununtukmemberantasPenyakitMulutdan Kuku (PMK), dankini Indonesia termasuknegara yang bebas PMK dandiakuisecarainternasional. Australia jugatelahmembantu Indonesia membangunBalaiPenelitianPeternakandiCiawi - Bogor.  PusatPromosiInvestasi Indonesia (IIPC) Sydney bekerjasamadenganperwakilan RI di Australia menyelenggarakankegiatan 'IndOz Beef Investment and Trade' diBrisbane. Australia dikenalungguldalampembiakan. Indonesia dikenalungguldalampenggemukan. Kalaukeduanyabekerjasamatentuakansangatbaikkarenamelengkapisecarakomplementer.

18. KESIMPULAN Hubungan Indonesia-Australia cukup selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk peningkatan berbagai kerjasama bilateral. Dukungan Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatakan hubungan bilateral tersebut. Lombok Treaty adalah kerjasama di bidang keamanan yang dibuat pada 13 November 2006, yang kemudian diratifikasipadatahun 2007. Perjanjiankerjasama ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan. Namun akibat adanya Penyadapan yang dilakukan oleh Intelijen Australia, kerjasama tersebut diberhentikan sementara karena tidak ada kejelasan dari pemerintah Australia terkait kerjasama tersebut.

19. SARAN Australia harusmenanamkan rasa kepercayaanterhadap Indonesia sehinggakerjasama yang sudah lama terjalintidakputusditengahjalan.Dalamkasuspenyadapan yang dilakukanoleh Australia banyakpihak yang dirugikanataskasusOleh karena itu diperlukan kodeetik (code of conduct) danguiding principle menyangkutkerjasamadiberbagaibidang. Protokoldancode of conductitusifatnyamengingat, jelas, danpasti dijalankan.