Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

1. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

2. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Merupakan kegiatan Interaksi manusia dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya secara individual, kelompok maupun sebagai negara.

3. ARTI PENTING HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL • Memeliharadanmenciptakanhidupberdampingansecaradamai & adildenganbangsa lain. • Mencegah & menyelesaikankonflik, perselisihan, permusuhanataupersengketaan yang mengancamperdamaianduniasbgakibatadanyakepentingannasional yang berbedadiantarabangsadannegaradidunia. • Membangungsolidaritas & sikapsalingmenghormatiantarbangsa.

4. Komponen-komponen yang harusadadalamhubunganinternasional, yaitu: • Politik internasional (international politics) • Studi peristiwa internasional (the study of foreign affair) • Hukum internasioanl (international law) • Organisasi-organisasi internasional

5. ASAS-ASAS HUBUNGAN INTERNASIONAL a. AsasPersamaanHarkat, MartabatdanDerajat Hubunganantarbangsahendaknyadidasarkanasasbahwanegara-negara yang salingberhubunganadalahnegara yang berdaulatsehinggaharusdijunjungtinggi. b. AsasTeritorial Asas yang didasarkanpadakekuasaannegaraatasdaerahnya. Menurutasaininegaramelaksanakanhukumbagisemuaorang & barang yang berada yang beradadiwilayahnegaranya.

6. c. AsasKebangsaan Asasinididasarkanpadakekuasaannegaraataswarganegaranya. Setiapwarganegaradimanapuniaberadatetapmendapatperlakuanhukumdarinegaranya, artinyahukumdarinegaratsbtetapberlakubagiwarganegaranyawalauberadadinegaraasing. d. AsasKepentinganUmum Didasarkanpadakewenangannegarauntukmelindungidanmengaturkepentinganhidupmasyarakat.

7. c. AsasKeterbukaan Dalamhubunganantarbangsadiperlukanadanyasalingmenukarinformasi yang berkaitandalamhubunganantarbangsa. Asasketerbukaaninimengandungdapatmendorongiklim yang kondusifbagiberkembangnyahubunganantarbangsakarenadapatsalingmeningkatkankepercayaaadansalingmemberikanmasukan yang konstruktif.

8. HubunganInternasional Perjanjianinternasional Hub. Internasionaldptdikukuhkankedalambentukperjanjianinternasional. PengertianPerjanjianInternasional: Bentukkesepakatanantaraduaataulebihsubjekhukuminternasional yang menimbulkanhak & kewajibanbagiparapihak yang membuatkesepakatan. SubyekHukumInternasional, Negara, Organisasiinternasional, individu, perusahaaninternasional, pihak yang bersengketa, kelompokteroris, organisasipembebasannasional/etnik.

9. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL • NEGARA Negara mendominasiperpolitikanduniaselamakuranglebih 300 thn. Dominasinegarabermuladariperj. Westphalia (1648.) Negara menjadientitaspolitik yang sangatpentingdalamhubunganinternasional. Negara memilikiletimasi & kedaulatanuntukmenentukannasibsuatubangsadalamhubunganinternasional. • ORGANISASI INTERNASIONAL Organisasiinternasionalmerupakantempatdimanasetiapnegaramemilikiwakiluntuk

10. masing-masingnegarapadatingkat regional daninternasional, seperti : pbb, asean, unieropa, nafta, wto. • INDIVIDU Semakinmajunyaperkembanganteknologiinformasi & komunikasimendorongsetiapnegaradiduniamengadakanhubungankerjasamatingkatinternasional. Ketergantunganekonomimendesaknegara-negaraberkembang & individuuntukbekerjasama. • PERUSAHAAN INTERNASIONAL Merupakansubyekhubunganinternasional (aktor) yang bukannegarasangatmendorongperekonomiandisetiapnegaradidunia.

11. PIHAK YANG BERSENGKETA • KELOMPOK TERORIS KelompokteroristermasukfaktorpentingdalamhubunganinternasionalterutamasetelahPerangDingin & seranganterorispadamenarakembar WTC di New York 2001, pembomandipantaikuta Bali 2002, bombunuhdiridi hotel JW Marriot 2003, bomdidepankedutaan Australia 2004. Kelompokterorismenjadimomok yang ditakutinegara-negaraduniahalinidikarenakanmerekamengkampanyekankepentinganmerekadengankekerasan.

12. TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL a. TahapPenjajakan Sebagailangkahawaldilakukanolehkeduabelahpihakutkdibuatsuatuperjanjianinternasional. b. TahapPerundingan Sebagaitahapkeduauntukmembahassubstansi & masalah yang bersifatteknis yang akandisepakatidalamperjanjianinternasional. c. TahapPerumusanNaskah Merumuskanrancangansuatuperj. internasional d. TahapPenerimaanNaskah

13. Perjanjian Inter ditinjau dari jenisnya : a.Perjanjian Bilateral Bentukperjanjianygdilakukanolehduanegaraatausubyekhubunganinternasionaldanhanyaberlakubagiduanegara yang bersangkutan. Cth.: Perj. Indonesia dgn Malaysia tetangpenyelesaian TKI b. Perjanjian Multilateral Perj. ygdiadakanolehlebihdariduanegaraatausubyekhukuminternasionallainnyadanbersifatumumkarenamengaturbanyakkepentingan yang melibatkanbanyaknegara. Perjinibersifatterbukabagisetiapnegara-negaraluar yang inginbergabung.

14. Perjanjian internasional ditinjau dari segi fungsi : a.Treaty Contract Perj. Yang hanyamemberikanhakdankewajibankepadapihak yang mengadakanperjanjian. C’: Perj. perdagangan, perj. kewarganegaraan b. Law making contract Perj. ygmenghasilkankaidah-kaidahhukumbagimasyarakatinternasionalsecarakeseluruhan. C’: Konvensiwina 1986, KonvensiGenewa 1949. KERJASAMA INTER YANG MENGUNTUNGKAN INDONESIA : a. Kerjasama Regional  Kerjasama yang melibatkannegara-negaradalamsatuwilayah/kawasantertentu.

15. b.Kerjasama Internasional Kerjasama yang melibatkan banyak negara & organisasi utk membantu satu/beberapa negara mengalami kesulitan ekonomi, kesehatan & lingkungan alam yang kondusif. Contoh: • Kerjasama internasional di bawah naungan IMF & World Bank dalam membantu Indonesia mengatasi krisis ekonomi (1997 - 2001) • Konferensi PBB di Rio de Janeiro tentangmasalah lingkungan dan pembangunan kelautan nasional Indonesia (1992.) • Kerjasama internasional dlm mengatasi wabah penyakit flu burung di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang digagasi oleh WHO, World Bank pada Sept 2005. • Kerjasama Internasional dlm membantu Indonesia membangung kembali provinsi Aceh & Nias setelah bencana alam Tsunami (2004 -2005) oleh negara-negara USA, Uni Eropa, Australia, Jepang. • Kerjasama Internasional dalam memerangi terorisme internasional sejak peristiwa seranag teroris 11 Sept 2001 di Amerika Serikat.

16. Politik luar negeri indonesia Situasi perpolitikan internasional di awal tahun 1945 diwarnai dengan adanya Perang Dingin. Indonesia dihadapkan pilihan apakah berpihak pada Blok Barat (di bawah USA) atau Blok Timur (pimpinan Uni Soviet) yang berpaham komunis. Menghadapi situasi tsb., Indnesia memutuskan u/ tdk berpihak pada salah satu blok. Indonesia memilih kebijakan luar negeri Bebas Aktif & Tidak Berpihak. Menurut Moh. Hatta : Politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada salah satu blok tertentu & memilih u/ mencari jalan sendiri dalam mengatasi permasalahan internasional.

17. SecaraumumM. Hattamerumuskantujuanpolitikluarnegeri Indonesia yang bebasaktifsbb: • Berusahamempertahankankedaulatanbangsadanmelindungikeselamatannegara RI. • Memperkokohperekonomiandomestikdenagancaramemperolehbarang-barangluarnegeridemikemakmuranrakyat. • Mendukungperdamaianduniakarenapolitikinternasional yang damaiakanmembantu Indonesia membangunperekonomiannya. • Menggalangpersatuandengansegalabangsadiduniasebagaiperwujudancita-citaPancasila & UUD 1945.

18. Landasan hukum Politik luar negeri indonesia • Undang-UndangDasar 1945 (landasankonstitusional / struktural) Dalamkutipanpembukaan UUD ‘45 alinea I & IV dijelaskanbahwasifatpolitikluarnegeri Indonesia adalah anti penjajahankarenatidaksesuaidenganperikemanusiaan & perikeadilan. b. Pancasila (landasan ideal/idiil) Tertuangdalamsila II “Kemanusiaan yang adildanberadab.) c. Landasanoperasionalttgarahkebijakanpolitikluarnegeri Indonesia • Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. • UU no. 37 tahun 1999 tentangHubunganLuarNegeri, KeppresdankebijakanMenluberupaperaturanmenteri. • UU no. 24 tahun 2000 tentangperjanjianinternasional.

19. GBHN 1999 memberikan Visi Politik luar negeri indonesia, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai masyarakat Indonesia yaitu: terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah NKRI. Berdasarkan visi tsb, GBHN menetapkan Misi yang menjadi sasaran dalam politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Berdasarkan visi dan misi tsb, ditetapkan arah kebijakan pembangunan politk hubungan luar negeri yaitu: a. Menegaskan arah politik LN Indonesia yang bebas aktif & berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaann bangsa2, menolak segala bentuk penjajahan.

20. b. Dalam melakuakan perjanjian & kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan & hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur LN agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang u/ membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi & pembangungan nasional melalui kerjasama regional maupun internasional. e. Meningkatkan Indonesia dalam segal bidang u/ menghadapi era perdagangan bebas (AFTA, APEC, WTO) f. Memperluas perjanjian prosedur diplomatik dengan negara-negara sahabat dan memperlancar prosedur diplomatik dalam melaksanakan ekstradisi.