1 / 35

Dyah W. Poedjiwati Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA Disampaikan pada Seminar Universitas Gunadarma Depok, 23 M aret 2010. Dyah W. Poedjiwati Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. OUTLINE. I. Perdagangan Bebas

opa
Télécharger la présentation

Dyah W. Poedjiwati Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTADisampaikan pada Seminar Universitas GunadarmaDepok, 23 Maret 2010 Dyah W. Poedjiwati KepalaPusat Administrasi Kerjasama Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PUSAKIN

  2. OUTLINE I.Perdagangan Bebas II. Cakupan Pos Tarif Industri Manufaktur Dalam BTBMI III. Perkembangan Terkini Pelaksanaan ACFTA IV. Pengamanan Pelaksanaan FTA PUSAKIN

  3. I. PERDAGANGAN BEBAS 9/24/2014 PUSAKIN 3

  4. a. Perdagangan Bebas Yang Berdampak Langsung Pada Indonesia • ASEAN Free Trade Area (AFTA) • ASEAN China FTA (ACFTA) • ASEAN Korea FTA (AKFTA) • ASEAN Australia dan New Zealand (AANZFTA) • ASEAN India FTA (AIFTA) • ASEAN Jepang CEP (AJCEP) • ASEAN Uni Eropa (pending) • INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) • INDONESIA PAKISTAN 9/24/2014 PUSAKIN 4

  5. b. Cakupan Liberalisasi Akses Pasar Barang (penurunan s/d penghapusan Tarif Bea Masuk) Akses Pasar Jasa (Mode 1, Mode2, Mode 3 dan Mode 4) Keterbukaan Investasi (Iklim Investasi) Kerjasama Ekonomi (Peningkatan Capacity Building) PUSAKIN

  6. c. Akses Pasar Barang Penurunan dan Penghapusan Tarif Bea Masuk (Modalitas, Schedule of Concession) Kesepakatan Rules of Origin (ROO) Penghapusan Non Tarif Barriers (NTBs) (Mengurangi Aturan-aturan Teknis) PUSAKIN

  7. AFTA ASEAN - 6 (BIMPST): - 2003 : 60 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % - 2007 : 80 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % - 2010 : 100 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % ASEAN – 4 (CMLV): 2015 : 100 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 %. d. Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk PUSAKIN

  8. ACFTA Dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu : Early Harvest Program – EHP : tahun 2004-2006 Penurunan tarif untuk produk dalam Normal Track : NT1 = 0% tahun 2010 NT2 = 0% tahun 2012 Penurunan tarif untuk produk dalam Sensitive dan Highly Sensitive : SL : max 20% tahun 2012 dan 0-5% tahun 2018 HSL : max 50% tahun 2015 dan 0-5% tahun 2020 e. Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk (lanjutan) PUSAKIN

  9. ROO AC FTA f. Kesepakatan Rules Of Origin (ROO) • WHOLLY OBTAINED (WO) • NON WHOLLY OBTAINED • GENERAL RULES : • 40 % Regional Value Content (RVC) • PRODUCT SPECIFIC RULES (PSR) • SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN-CO) : SKA FORM E PUSAKIN

  10. g. Penghapusan Non Tarif Barriers (NTBS) ASEAN ASEAN-6 (Kecuali Filipina lebih lambat 2 tahun): - 2008/2010 : Tahap I - 2009/2011 : Tahap II - 2010/2012 : Tahap III (terakhir) ASEAN-4 (CLMV) : - 2013 : Tahap I - 2014 : Tahap II - 2015/2018: Tahap III (Terakhir) PUSAKIN

  11. II. CAKUPAN POS TARIF INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM BTBMI 9/24/2014 PUSAKIN 11

  12. a. Cakupan Pos Tarif Industri ManufakturDalam BTBMI • Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007 terdapat sebanyak 8.750 pos tarif berdasarkan klasifikasi Harmonised System (HS) 10 digit. Dari jumlah tersebut pos tarif sektor industri manufaktur adalah sebanyak 7.577 pos tarif atau sekitar 87% dari total pos tarif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri sangat merasakan dampak dari adanya berbagai kesepakatan FTA • BTBMI 2007 menggambarkan tingkat tarif aplikasi (applied tariff) MFN seluruh pos tarif dimana rata – rata tingkat tarifnya pada tahun 2007 sudah sangat rendah yaitu 7%, dibandingkan dengan tingkat rata – rata bound tarif Indonesia yang di notifikasi di WTO sebesar 36%. b. Struktur TarifBea Masuk Indonesia PUSAKIN 12

  13. 9/24/2014 PUSAKIN 13

  14. c. Skema Pelaksanaan Kerjasama Internasional 9/24/2014 PUSAKIN 14

  15. c. Skema Pelaksanaan Kerjasama Internasional (lanjutan) Pelaksanaan perdagangan dengan skema FTA relatif kecil dibandingkan dengan skema MFN yang disebabkan diperlukan kepatuhan administrasi (Form E) dalam Skema FTA 9/24/2014 PUSAKIN 15

  16. III.PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN ACFTA 9/24/2014 PUSAKIN 16

  17. a. Perkembangan Terkini Pelaksanaan ACFTA • Dalam kerangka AC-FTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0% pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.597 pos tarif, sehingga total jumlah tarif yang sudah menjadi 0% adalah 7.306 pos tarif • Skema penurunan tarif bea masuk untuk Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi 0% mulai tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor industri dalam kategori NT1 adalah 6064 pos tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda penghapusannya. • Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif bea masuknya menjadi 0% pada tahun 2012, untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0% – 5% pada tahun 2018, untuk kategori High Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan menjadi 0%-50% mulai tahun 2015, dan untuk kategori General Exception List (GEL) tetap berlaku tarif MFN 9/24/2014 PUSAKIN 17

  18. b. Regional ASEAN (CEPT-AFTA) dan ACFTA 9/24/2014 PUSAKIN 18

  19. c. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap Dunia Nilai Ekspor Indonesia masih lebih besar daripada Nilai Impor setiap tahunnya, namun gap mengecil Persentase nilai ekspor non migas Indonesia relatif stabil setiap tahunnya 9/24/2014 PUSAKIN 19

  20. c. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap Dunia (lanjutan) 9/24/2014 PUSAKIN 20

  21. d. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap ASEAN Nilai Ekspor Indonesia terhadap ASEAN selalu mengalami peningkatan walaupun pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan nilai impornya. Persentase nilai ekspor non migas Indonesia cenderung mengalami penurunan walaupun tetap masih lebih tinggi dibanding impornya 9/24/2014 PUSAKIN 21

  22. d. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap ASEAN(Lanjutan) 9/24/2014 PUSAKIN 22

  23. e. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China Nilai total ekspor dan Non-Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar 9/24/2014 PUSAKIN 23

  24. e. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China(Lanjutan) 9/24/2014 PUSAKIN 24

  25. f. Neraca Perdagangan Indonesia-China 9/24/2014 PUSAKIN 25

  26. g. Kinerja Perdagangan Indonesia - China Nilai total ekspor dan Non-Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar 9/24/2014 PUSAKIN 26

  27. g. Kinerja Perdagangan Indonesia - China (lanjutan) 9/24/2014 PUSAKIN 27

  28. IV. PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA 9/24/2014 PUSAKIN 28

  29. a. Pembicaraan Ulang Pemerintah (Kementerian Perdagangan) telah menyampaikan surat kepada Sekjen ASEAN mengenai: • Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai jadwal • Sektor Industri tertentu menghadapi ancaman pelemahan daya saing yang akan berdampak lebih luas • Pemerintah tengah melakukan pembicaraan ulang dengan pihak pihak yang terkait dengan ASEAN China FTA • Persiapan-persiapan untuk pembicaraan ulang tengah dilaksanakan secara intensif 9/24/2014 PUSAKIN 29

  30. b. Pembentukan Tim • Organisasi: • Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan (SK Menko Perekonomian No Kep-42/ M.EKON/12/2009) • Pengarah: Menko Perekonomian dan para menteri terkait • Tim Pelaksana: para pejabat Eselon I dari KL terkait dan pelaku usaha (KADIN dan APINDO) • 3 Tim Teknis yang fokus pada pengawasan atas pelaksanaan FTA dan Strategi Non Tarif dalam upaya percepatan penguatan Industri Nasional dalam menghadapi persaingan global • Tugas Tim • Identifikasi dan analisis masalah/hambatan • Koordinasi penyelesaian masalah/hambatan industri dan perdagangan • Pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan 9/24/2014 PUSAKIN 30

  31. c. Langkah Strategi 1. STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global Penanganan issue domestik, meliputi: • Penataan lahan dan kawasan industri • Pembenahan infrastruktur dan energi, • Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya) • Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), • Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb); • Pembenahan sistem logistik; • Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb) • Penyederhanaan peraturan • Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan 9/24/2014 PUSAKIN 31

  32. c. Langkah Strategi (lanjutan) 2. STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik • Pengawasan di Border • Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA • Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor • Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA • Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan, • lingkungan, security dsb. • Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (safeguard measures) terhadap industry yang mengalami kerugian yang serius (seriously injury) akibat tekanan impor (import surges) • Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas importasi yang unfair 9/24/2014 PUSAKIN 32

  33. c. Langkah Strategi (lanjutan) • Peredaran barang di pasar Lokal • Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri • Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia • Promosi penggunaan produksi dalam negeri • Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah. 9/24/2014 PUSAKIN 33

  34. c. Langkah Strategi (lanjutan) 3) STRATEGI III: Penguatan Ekspor • Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC) • Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT PPI, SMESCO UKM) • Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI) • Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor • Pengawasan penggunaan SKA Indonesia • Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor • Optimalisasi trade financing (bilateral swap) 9/24/2014 PUSAKIN 34

  35. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia TERIMAKASIH 9/24/2014 PUSAKIN 35

More Related