SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Oleh: Mangala Sihite SH, MM PADA ACARA RAKORDA LITBANG SE-PROVINSI BENGKULU Bengkulu, 3 April 2012

2. PeranGubernurSebagaiWakilPemeirintahPusat • (PP No. 19/2010) • koordinasipenyelenggaraanpemerintahanantarapemerintahdaerahprovinsidenganinstansivertikal,danantarinstansivertikaldiwilayahprovinsi yang bersangkutan; • koordinasipenyelenggaraanpemerintahanantarapemerintahdaerahprovinsidenganpemerintahdaerahkabupaten/kotadiwilayahprovinsi yang bersangkutan; • koordinasipenyelenggaraanpemerintahanantarpemerintahandaerahkabupaten/kotadiwilayahprovinsi yang bersangkutan; • pembinaandanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahandaerahkabupaten/kota; • menjagakehidupanberbangsadanbernegarasertamemeliharakeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia; • menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; • memeliharastabilitaspolitik; • menjagaetikadannormapenyelenggaraanpemerintahandidaerah; dan • koordinasipembinaandanpengawasanpenyelenggaraantugaspembantuandidaerahprovinsidankabupaten/kota.

3. Permasalahan Kelitbangan • Secara Juridis dan faktual lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dalam negeri masih ditempatkan pada posisi paling akhir • Kondisi internal lembaga penelitian dan pengembangan penelitian pemerintah dalam negeri dan Pemerintahan daerah sangat memperihatinkan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas peneliti, dan hasil penelitian serta ekstensi kelembagaan dan cenderung bersifat minor • Secara filosofis dan sosiologis adanya hubungan yang signifikan antara intensitas penelitian dan pengembangan dengan kesejahteraan masyarakat

4. Kebijakan Penguatan Kelitbangan : • Surat Mendagri kpd Para Pejabat Eselon I/Pimpinan Komponen di Lingkungan Kemendagri, no. 070/4616/SJ, tanggal 18 November 2010, perihal Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Kemendagri; • SuratMendagrikpd Para GubernurdanBupati/Walikota, no. 070/38/SJ, tanggal 5 Januari 2011, perihalOptimalisasiPeranPenelitiandanPengembanganBidangPemerintahanDalamNegeridiLingkunganKemendagridanPemerintahan Daerah; • SuratMendagrikpd Para GubernurdanBupati/Walikota, Nomor 050/883/SJ, tanggal 21 Maret 2011, perihalPedomanPenyusunan Program LitbangdiLingkunganKemendagridanPemda TA 2012; • SuratMendagrikpd Para Gubernur, Nomor 050/1747/SJ, tanggal 11 Mei 2011, perihal Program Kajian BPP Kemendagridan BPP Provinsi TA. 2012; • KeputusanMendagriNomor 070-360 Tahun 2011 tentangPokok-PokokKodeEtikPeneliti, ditetapkantanggal 11 Mei 2011; dan • PeraturanMendagriNomor 20 Tahun 2011 tentangPedomanPenelitiandanPengembangandiLingkunganKemendagridanPemerintahan Daerah, ditetapkantanggal 11 Mei 2011 danselanjutnyadiundangkandalamBerita Negara RI Tahun 2011 No. 290 padatanggal 12 Mei 2011

5. Reposisi dan Reformasi Kelitbangan : • Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia • Merubah paradigma Kelembagaan Kelitbangan sebagai penjuru sekaligus dasar dalam proses kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri. • Pengembangan jaringan/networking, eksplorasi, resources, dana SDM dan integritas profesi penelitian • Peningkatan kuantitas dan kualitas peneliti dan hasil penelitian

6. Strategi Reformasi Kelitbangan : • Memantapkan lembaga penelitian dan pengembangan; • Meningkatkan peran lembaga penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan (think tank) pemerintah; • Pemetaan kebutuhan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; • Memfokuskan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan konstitusi nasional dan cita-cita pendiri bangsa; • Merumuskan sistem dan prosedur pengelolaan penelitian dan pengembangan satu pintu; • Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan baik yang dikelola oleh lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun lembaga sejenis di luar pemerintah; • Menjamin ketersediaan tenaga penelitian dan pengembangan (tenaga inti dan tenaga pendukung lainnya) baik kualitas maupun kuantitasnya; • Menetapkan dan menerapkan standar profesionalisme, budaya kerja, dan etika; • Menjamin ketersediaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan; • Meningkatkan sarana dan prasarana; • Mengembangkan dan atau memaksimalkan sarana penunjang; • Melakukan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan, menyusun grand design dan road map penelitian dan pengembangan.

7. Peran Pemda Dalam Penguatan dan Pengembangan SIDa : • UU No.32 Th 2004 ttg Pemda, menegaskan Pemda mempunyai tugas dan tanggung jawab mengembangkan sumberdaya produktif, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah serta memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor • UU No.18 Th 2002 ttg SINAS P3 Iptek menegaskan bahwa Pemda Menumbuhkembangkan, motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek • PP RI No.28 ttg Kebijakan Industri nasional, Pemda menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah • Sinergitas SIDa dengan MP3EI (Pepres No.32 th 2011 ttg Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

8. Hal-hal Penting Dalam Pembahasan Atau Diskusi Pada Rakorda : • Penguatan kelembagaan Litbang dalam mendukung Sistem Inovasi Daerah dan dalam kerangka MP3EI; • Sumber daya Iptek • Jejaring Iptek • Program Produktivitas, dan • Pendayagunaan Iptek.

9. TERIMA KASIH