KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLK INDONESIA

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLK INDONESIA PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD

2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas: f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; Pasal 44 “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya” Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo. PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor : • 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN; • 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; • 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN; • 171/PMK.05/2007 tentang SAAP, • 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 2

3. PercepatanHibahAset DK/TP/UB DASAR PENGELOLAAN BMN • PP 6 Tahun 2006 • TentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah;

4. DASAR HUKUM LAIN • PP No.6 Th 2006 TentangPengelolaan BMN/D sebagaimanatelahdiubahdgn PP No.38 Th 2008 • PMK Nomor 96/PMK.06/2007 TentangTatacaraPelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, PenghapusandanPemindahtangananBarangMilik Negara; • PMK No. 156/PMK.07/2008 tentangPedomanPengelolaan Dana Dekonsentrasidan Dana TugasPembantuansebagaimanatelahdiubahdengan PMK No. 248/PMK.07/2010; • PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaanBarangMilik Negara.

5. Jenis belanja: Belanja barang (52); Belanja modal (53); Belanja hibah (56); Bantuan sosial (57); Belanja Lain-lain (58) Barang Milik Negara meliputi : 1. barang yg dibeli/ diperoleh atas beban APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah. PENGERTIAN BMN Perolehan lainnya yg sah meliputi barang yang berasal dari : 1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap 5

6. PERENCANAAN KEBUTUHAN & PENGANGGARAN PENGAWASAN/ PENGENDALIAN PENGADAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN PEMELIHARAAN PENGHAPUSAN PENILAIAN

7. RuangLingkup BMN ASAL PEROLEHAN • Jenis belanja: • - Belanja barang (52) • - Belanja modal (53) • - Belanja hibah (56) • - Bantuan sosial (57) • - Belanja Lain-lain (58) APBN Perolehan Lain yang sah • PERTANGGUNGJAWABAN • Aset Lancar •  Persediaan • Aset Tetap • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi Dalam Pengerjaan • Aset Lain-lain • Aset Tidak Berwujud • Kerjasama Pihak Ketiga • Aset yang tidak digunakan • Termasuk : • Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; • Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06) • BLU • Hibah/sumbangan • Perjanjian/kontrak • Peraturan perundang-undangan • Putusan pengadilan PENGELOLAAN • PENGELOLAAN • Pemindahtanganan • Penjualan • Hibah • Tukar-menukar • PMP • Penghapusan • Penggunaan • Pemanfaatan • Sewa • Pinjam pakai • KSP • BGS/BSG

8. PEJABAT PENGELOLAAN BMN (PP 6/2006) PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH • MENTERI KEUANGAN SBG PENGELOLA BMN. • MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SBG PENGGUNA BMN • KEPALA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SBG KUASA PENGGUNA BMN • GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SBG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD • SEKRETARIS DAERAH SBG PENGLOLA BMD • KEPALA SKPD SBG PENGUNA BMD PEMINDAH TANGANAN PEMANFAATAN

9. H i b a h

10. Pengertian Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

11. PertimbanganHibah BMN Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Non-Profit Oriented Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penunjang

12. Tanah/bangunan. Subjek & ObjekHibah BMN PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan; Tanah/Bangunan dari Dekon/TP; Sebagian tanah pada Pengguna Barang; Selain tanah/bangunan. denganpersetujuan PengelolaBarang

13. PenerimaHibah BMN Pemda • LembagaSosial; • LembagaKeagamaan; • LembagaKemanusiaan.

14. KetentuanPokokHibah BMN • BMN yang dapatdihibahkan: • Dari awalpengadaanuntukdihibahkan (dokumenpenganggaran); • Bukanbarangrahasianegara; • Bukanbarang yang menguasaihajathiduporangbanyak; • Barangidle; • Berdasarkankeputusanpengadilanatauketentuanperundang-undanganditentukanuntukdihibahkan; • Untukpembangunanfasilitasumumsesuaiketentuanperundang-undangan, fasilitassosialdankeagamaan.

15. Ketentuan Pokok • BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

16. ProsedurHibah BMN

17. DOKUMEN KELENGKAPAN HIBAH BMN • Permohonan Hibah dari Pengguna Barang (pertimbangan hibah) disertai daftar rincian BMN yang akan dihibahkan yang meliputi Jenis Barang, spesifikasi/identitas teknis (Merk/Type), Tahun Perolehan, Volume, Nilai Perolehan dan bukti kepemelikan; • Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dari Pemda yg ditandatangani oleh Sekda; • Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dari Pengguna Barang; • Berita Acara Inventarisasi oleh Tim Internal; • SK Pembentukan Tim Internal

18. Hasil Audit pengawas fungsional • Dokumen lainnya (dokumentasi/foto).

19. DAFTAR REKAP KABUPATEN / KOTA YANG MENERIMA BANTUAN SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) TAHUN ANGGARAN 2008 s.d 2010

20. DAFTAR REKAP GABUNGAN UNTUK PROSES DOKUMEN HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD PADA TAHUN ANGGARAN 2009 s.d 2011/2012 • Ket : Untuk TP Kantor Desa dan Pasar Desa ( 6 bln kemudian sudah dihibahkan) • TP KD/PD yang dibangun mulai 2011 ada IMB, hasil Audit (PMK 248/PMK 07/2010)

21. 8 Terima Kasih