KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA

1. KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL Disampaikan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

2. PENGERTIAN Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sbg Penduduk Indonesia. KTP berbasis NIK secaraNasionalyang selanjutnyadisebutKTP Elektronikadalah KTP yang memilikispesifikasidan format KTP Nasionaldengansistempengamanankhusus yang berlakusebagaiidentitasresmi yang diterbitkanolehDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupaten/Kota. Penerbitan KTP Elektronikadalahpengeluaran KTP baru, ataupenggantian KTP karenahabismasaberlakunya, pindahdatang, rusakatauhilang. .

3. PENGERTIAN (lanjutan) SidikJariadalahhasilreproduksitapakjaritanganpenduduk yang terdiriataskumpulanalurgaris-garishalusdenganpolatertentu yang sengajadiambildandicapkandengantintaataudengancara lain olehpetugasuntukkepentingankelengkapan data pendudukdalam database kependudukan Personalisasiadalahpencetakandokumen KTP Elektronikdenganmemasukanbiodata, pas photo, sidikjaritelunjukkiri-kanan, dantandatanganpenduduk. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang; Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri. (N adalahPopulasiPenduduk Indonesia)

4. DASAR HUKUM UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal MengenaiWarga Negara danPendudukDiaturdenganUndangUndang UNDANG-UNDANG NO. 23 TH 2006 TTG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pelaksanaan UU No.23/2006 TentangAdministrasiKependudukan PP NO. 37 TH 2007 Tata Cara & PersyaratanPendaftaranPenduduk & PencatatanSipil PERPRES NO. 25 TH 2008 Penerapan KTP Berbasis NIK SecaraNasional PERPRES NO. 26 TH 2009 PerubahanAtasPerpres N0.26/2009 Penerapan KTP Elektronik Paling LambatAkhir 2012 PERPRES NO. 35 TH 2010 KEPRES NO. 10 TH 2010 Tim Pengarah Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik PERMENDAGRI NO. 6 TH 2011 PedomanPenerapan KTP Berbasis NIK SecaraNasional PERMENDAGRI NO. 9 TH 2011

5. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pemerintah melaluiMenteri Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukansecara nasional(Pasal 5) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukanantara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan Gubernur(Pasal 6) UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukanskala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan (Pasal 8)

6. TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERTIB 1 3 2 DOKUMEN KEPENDUDUKAN(KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL) DATABASE KEPENDUDUKAN PENERBITAN NIK Terbangunnya Database Kependudukan yang AkuratditingkatKab/Kota, Prov & Pusat Prosesnyasesuaidenganketentuan yang berlaku NIK Diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK Tidakadanyadokumenkependudukangandadanpalsu Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dengan Prov & Pusat menggunakan SIAK Tidak ada NIK ganda Database KependudukanKemendagri & Daerah TersambungdgnInstansiPengguna Pemberian NIK Kepadasemuapendudukharusselesaiakhirtahun 2011

7. DAFDUK LayananDokumen Kepddkan(Biodata,KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta) Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri INPUT MANFAAT Layanan Data CAPIL Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kebutuhan Sektor Pembangunan lain Pilkada dan Pemilu Penyusunan Perkembangan Kependudukan Penyusunan Proyeksi Kependudukan Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan Pencatatan Kelahiran Pencatatan Lahir Mati Pencatatan Perkawianan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Pembatalan Perceraian Pencatatan Kematian Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan Pencatatan Peristiwa Penting Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa Melapor Sendiri MANFAAT INPUT SIAK DLM KERANGKA ADMINDUK DATABASEKEPDDKAN BERBASIS NIK OUTPUT S I A K OUTPUT

8. OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OUTPUT 1 2 DokumenKependudukan Database Kependudukan

9. DOKUMEN KEPENDUDUKAN HASIL SIAK • DokumenKependudukanHasil SIAK FasilitasiDafduk : • BiodataPenduduk; • KartuKeluarga; • KartuTandaPenduduk • SKTT • DokumenKependudukanHasil SIAK FasilitasiCapil : • AktaKelahiran • AktaPerkawinan • AktaPerceraian • AktaKematian • AktaPengesahanAnak

10. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2012 Penerapan KTP Elektronikdi 300 Kab/Kota 2011 Penerbitan NIK di168 Kab/Kota & Penerapan KTP Elektronikdi 197 Kab/Kota 2010 Pemutakhiran Data disemuaKab/Kota & Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota

11. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

12. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) Mewajibkan Pemerintah memberikan NIK kepada seluruh penduduk Indonesia paling lambat akhir tahun 2011 (UU no. 23 th 2006) Database kependudukan terkonsolidasi di tingkat nasional dari seluruh kabupaten/kota Penerbitan NIK dilakukan oleh kabupaten/kota melalui pencetakan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan NIK (SPN)

13. 9 1 7 3 5 10 2 8 6 4 PROSES & PERKEMBANGAN PEMBERIAN NIK Dilaksanakan pd Thn 2011 Sedang Dlm Penyelesaian Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan PenyedJarkom, konsol data, penerbitan NIK, penctakan & distbusiSrtPembt NIK di 168 Kab/Kota Pencetakan/ Print Out SuratPemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota PenyediaanPerangkatPendukungKonsolidasi Konsolidasi Data Kependudukandi 329 Kab/Kota kePusat Bimbingan Teknis DistribusiSuratPemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota Penyediaan Jaringan Komunikasi Data Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Orientasi Pemutakhiran Data Kependudukan Dicanangkan oleh Mendagri Tgl 17 Des 2010 dipusatkan di Kel Menteng Jakarta Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Telahselesaidilaksanakan Telah selesai dilaksanakanDi 329 Kab/Kota

14. PROSES PENERBITAN NIK Pemutakhiran data penduduk (2010) 1 Sinkronisasi data (analisis data ganda, kode wilayah administrasi pemerintahan, penyimpangan data tahun 2010/2011) 2 • Konsolidasi data dari database kab/kota ke data center Ditjen Dukcapil • 2010 : 329 kab/kota • 2011 : 168 kab/kota 3 • Pencetakan dan pendistribusian surat pemberitahuan NIK (SPN) kpd penduduk • 2010 : 329 kab/kota • 2011 : 168 kab/kota 4

15. PERENC PEMBANGUNAN NAS. YG TEPAT KEAMANAN NEGARA TERORISME INTERNASIONAL/ DOMESTIK DEMOKRASI (Pemilu & Pilkada) CITRA/EKSISTENSI NEGARA PEKERJA ILEGAL / IMIGRAN ILEGAL DATA STATISTIK KPDDK YANG AKURAT PENYALAHGUNAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KEMUDAHAN BEPERGIAN STATUS KPDK SESEORANG DAMPAK MANFAAT PENGGUNAAN NIK SECARA NASIONAL DAN PENERAPAN KTP Elektronik AKSES PELAYANAN PUBLIK (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisiandll)

16. MANFAAT KTP ELEKTRONIK M A N F A A T KTP Elektronik Untukmencegahdanmenutuppeluangadanya KTP gandadan KTP palsu,sehinggamemberikan rasa amandankepastianhukumbagipenduduk 1 Untukmendukungterwujudnya database kependudukan ygakurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu& Pemilukada ygselamainiseringbermasalahtdkakanterjadilagi, dansemuaWarga Negara Indonesia yang berhakmemilihterjaminhakpilihnya 2 Dapatmendukungpeningkatankeamanannegarasebagaidampakpositifdaritertutupnyapeluang KTP ganda& KTP palsu, dimanaselamainiparapelakukriminaltermasukteroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP gandadan KTP palsu 3 Bahwa KTP Elektronikmerupakan KTP Nasional yang sudahmemenuhisemuaketentuan yang diaturdalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010, shgberlakusecaraNasional. DengandemikianmempermudahpendudukuntukmendapatkanpelayanandariLembagaPemerintahdanSwasta, karenatidaklagimemerlukan KTP setempat 4

17. MANFAAT DATABASE KEPENDUDUKAN

18. PENERAPAN KTP ELEKTRONIK

19. PELAYANAN KTP ELEKTRONIK secara MASSAL Verifikasi Biodata Penduduk. Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan Sidik Jari dan Iris Mata Penduduk. Pengiriman Data dr Tempat Pelayanan ke Pusat Data Ditjen Dukcapil melalui Jarkomdata. Konsolidasi Data di Pusat Data Ditjen Dukcapil Pencetakan dan Personalisasi Blangko KTP Elektronik di Pusat. Pengiriman Blangko KTP Elektronik dari Pusat ke Tempat Pelayanan. Pengambilan KTP Elektronik oleh Penduduk di Tempat Pelayanan melakukan sortasi, verifikasi data dengan pemadanan sidik jari 1 : 1.

20. TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK YANG CACAT Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tanganTETAPI dilakukan perekaman pas photo wajahdengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

21. CONTOH KTP ELEKTRONIK

22. STRUKTUR KARTU KTP ELEKTRONIK Personalization, data, photo, PETF 100 m Layer 2 Layer 3 Nomor KTP Namalengkap JenisKelamin Tempat/tgl. Lahir Pekerjaan Alamat PETG 65 m Globe, PETG 95 m Layer5 Inlay padding, PETG 95 m Layer 4 Layer 6 Inlay, Chip and Antenna, PETG 330 m Layer 1 Inlay padding, PETG 95 m Layer 9 Layer7 Layer 8 PETG 95 Archipelagom , PETG 65 m PETF 100 m

23. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KECAMATAN Menandatangani dan Menyampaikan Surat Pemanggilan Kepada Penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data di tempat pelayanan KTP elektronik. Menyiapkan Tempat Pelayanan KTP Elektronik seperti : Ruang pelayanan; Ruang/Gudang Penyimpanan KTP Elektronik; Perlengkapan kantor untuk pelayanan; Meningkatkan catu daya listrik; Tenda dan kursi untuk ruang tunggu penduduk dilengkapi dengan kamar kecil.

24. KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB DESA/KELURAHAN Sosialisasi Mensosialisasikan program nasionalpenerbitan KTP Elektronikkepadapendudukdengancara : LangsungTatapMuka; MelaluiKepalaDusun, KepalaLingkungan, Pengurus RW/RT, Toga, Tomas; Melalui Media Komunikasi yang ada. Pendudukmemahamihak, kewajiban & manfaat KTP Elektronik.

25. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DESA/KELURAHAN (lanjutan) Menyampaikan Surat Pemanggilan Kepada Penduduk Surat pemanggilan diterima dari kecamatan disampaikan kepada penduduk melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Pengurus RW/RT. Surat pemanggilan berisi jadwal kapan penduduk wajib KTP harus mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik yang telah ditentukan.

26. KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan) c. Mengkoordinasikan & Memfasilitasi Mobilisasi Penduduk Penduduk wajib KTP dapat hadir, baik secara mandiri atau difasilitasi dengan kendaraan angkutan dari Desa/Kelurahan ke tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik. Upaya ini dilakukan agar penduduk wajib KTP dapat hadir di tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai tempat dan jadwal yang sudah ditentukan.

27. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK HAK PENDUDUK Penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili.

28. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK (lanjutan) KEWAJIBAN PENDUDUK Memenuhisuratpemanggilanketempatpelayanan KTP Elektronik (tidakbolehdiwakilkan) untuk : Melakukanverifikasi/pencocokanbiodata, pengambilandanperekaman pas photo, tandatangan, dansidikjaripenduduk, dan Melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1padasaatpengambilan KTP Elektronik yang waktunyaditentukankemudianuntuk

29. PERAN PENDUDUK (lanjutan) Dalamverifikasi/pencocokanbiodatawajibmemberikan data yang benarsesuai data padadokumenkependudukan yang dimilikipenduduk. Membawapersyaratan yang diperlukanantara lain : SuratPemanggilan; KTP lama;

30. PENUTUP PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 S/D 2012 ADALAH PROGRAM STATEGIS NASIONAL AnggaranBesar HASIL MANFAATNYA SANGAT BESAR UTK MASY, BANGSA DAN NEGARA Diperlukan PERAN AKTIF PETUGAS &SEMUA LAPISAN MASYARAKAT KOMITMEN PEMERINTAH KOMITMEN PEM. PROV KOMITMEN PEM. KAB/KOTA

31. TerimaKasih