1 / 16

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK). OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LH DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI. ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP.

kaori
Télécharger la présentation

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LH DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI heso57@yahoo.com

  2. ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP heso57@yahoo.com

  3. Pertanian; • Kehutanan Lahan Gambut; • Energi dan Transportasi; • Industri, • Limbah; • Kegiatan pendukung lainnya Sektoral Regional Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD –GRK) KebijakanRAN-GRK (Perpres No. 61/2011) • Wujud Komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global/ emisi GRK secara sukarela  Komitmen Presiden RI dalam G20 Meeting (Pittsburg, September 2009) • 26%  unilateral/upaya sendiri • 41%  Upaya sendiri dandukungan internasional • Menindaklanjuti kesepakatanUNFCCC: COP-13 (Bali), COP-15 (Copenhagen) dan COP-16 (Cancun) • Instrumen untuk ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan • RAN-GRK: Pendekatan ganda guna mengalokasikan upaya-upaya mitigasi 3

  4. RencanaAksi Daerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD – GRK) • Tanggal 11 Januari 2012 , dikeluarkanSuratEdaranBersama (SEB) MenteriDalam Negeri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 660/95/SJ/2012, 0005/M.PPN/01/2012, 01/MENLH/01/2012 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). • Penyusunan RAD-GRK merupakan penjabaran komitmen daerah dalam penurunan emisi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan. • RAD-GRK merupakanbentukdokumenrencanakerjaprovinsiuntukmelaksanakanberbagaikegiatan yang secaralangsungdantidaklangsungmenurunkanemisi gas rumahkacasesuaidengan target pembangunandaerahmasing-masing.

  5. Kaitan RAN-GRK dan RAD-GRK (Pusat Dan Daerah) RAN-GRK Tingkat Nasional • Koordinasikeseluruhan • BantuanTeknis & PeningkatanKapasitas: • Pedoman • BahanPelatihan • Pelatihan-Pelatihan Bottom-up: Provinsi menyusun rencana aksi berdasarkan kondisi daerah masing-masing Top-down: provinsi diharuskan untuk menyusun rencana aksi RAD-GRK RAD-GRK RAD-GRK Koordinasi antar provinsi Metodologidanprosesyangsama Tingkat Provinsi (Berdasarkan dari kabupaten - kota)

  6. LINGKUNGAN HIDUP/ PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI URUSAN WAJIB URU S AN B E R S AMA UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 38 Tahun 2007 Menjadi Urusan Wajib Daerah Pengarusutamaan Perubahan Iklim APBN : DAK-LH LUAR NEGERI MASYARAKAT/ SWASTA ANGGARAN (APBD)

  7. URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Kel Sejahtera Sosial TenagaKerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN UU NO. 32 TAHUN 2004 DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH URUSAN WAJIB & PILIHAN PP NO. 38 TAHUN 2007 heso57@yahoo.com

  8. KEBIJAKAN / PROGRAM PEMERINTAH TERKAIT LH heso57@yahoo.com

  9. FasilitasiKementerianDalamNegeridalamPelaksanaan RAD-GRK MendorongpercepatanpenerbitanPeraturanGubernurbagiprovinsi yang belummengesahkandokumen RAD-GRK-nya Memfasilitasipenyelesaianmasalah yang dihadapiolehdaerahdalampelaksanaan RAD-GRK Menjagaharmonisasipelaksanaan RAD-GRK dengansistemdanmekanismepembangunandaerah heso57@yahoo.com

  10. PEMANTAUAN, EVALUASIDAN PELAPORAN (PEP) PELAKSANAAN KEBIJAKAN RAD-GRK Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi mengamanatkan pemantauan, evaluasi (kaji ulang), dan pelaporan (PEP), untuk mengetahui pencapaian target dan sasaran penurunan emisi dan penyerapan GRK. TUJUAN PEP : Konsistensi antara kebijakan yang tercantumdalamdokumen RAD-GRK dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Sinkronisasi antara dokumen RAD-GRK dengandokumenperencanaanpembangunandaerah yang ada Identifikasipermasalahan yang dihadapiolehdaerah Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. heso57@yahoo.com

  11. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEP RAD-GRK • PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; • Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; heso57@yahoo.com

  12. SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunanpelaksanaan kegiatan yang pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PPtsb. pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) heso57@yahoo.com

  13. Sistem Koordinasi PEP RAN/RAD-GRK dan Inventarisasi GRK Perpres 61/2011 Perpres 71/2011 heso57@yahoo.com

  14. KerangkaKoordinasiPelaksanaan PEP RAD-GRK • Pelaksanaan PEP dari aksi mitigasi di tingkat nasional, difasilitasiK/L terkait dalam melakukan aksi mitigasi dari setiap bidang yang tercantum di dalam RAN-GRK. Menteri/Kepala Lembaga terkait menyampaikan laporan capaian aksi mitigasi RAN-GRK kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada MenkoKesra, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri LH. • Di tingkat daerah, Gubernur seluruh provinsi, dengan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri, mengoordinasikan pelaksanaan PEP dari aksi mitigasi RAD-GRK. Gubernur menyampaikan laporan capaian aksi mitigasi RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri. • Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD-GRK di seluruh provinsididukungolehKementerianlembagaterkaitdanSekretariat RAN/RAD-GRK. heso57@yahoo.com

  15. PENUTUP Pentingnyasinergitasantarkementerianlembagaterkaitdalammendorongkeberhasilanpelaksanaan RAD-GRK didaerah, sesuaidengantugaspokokdanfungsimasing-masing Daerah sebagaipelaksanapembangunanmerupakanujungtombakbagikeberhasilan RAD-GRK. Untukituperluterusdilakukankonsolidasidankoordinasi heso57@yahoo.com

  16. TERIMA KASIH heso57@yahoo.com

More Related