Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

569 Views Download Presentation
Download Presentation

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PeningkatanKapasitasKelembagaanMasyarakat DalamPercepatanPembangunan Daerah Tertinggal P2SEDT Tahun 2011 DEPUTI BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA Jakarta, Juni 2011

  2. FAKTOR KETERTINGGALAN KebijakanPembangunan Geografis Sumberdayamanusia KETERTINGGALAN (183 Kabupaten) • Ekonomi  • Sumberdaya Manusia • Infrastruktur • Kelembagaan keuangan daerah (Celah Fiskal)  • Aksesibilitas • Karakteristik Daerah Sumberdayaalam SaranaPrasarana PascaBencanaAlam/sosial

  3. Dibutuhkan keberpihakan seluruh stakeholder guna percepatan pembangunan DT. • RPJM Nasional 183 kabupaten sebagai daerah tertinggal, dan harus menjadi prioritas untuk ditangani. • Terbentuknya lembaga yang menjadi koordinator bagi pembangunan DT (pendekatan kewilayahan) • KPDT

  4. Peraturan Menteri Negara PDT No. 07/PER/ • M-PDT/III/2007 tentangSTRANAS PPDT untuk menjadi acuan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. • Strategi Dasar ( 4 Pilar) : • Pengembangan kemandirian: pengembangan ekonomi lokal; pemberdayaan masyarakat; penyedian sarana dan prasarana pedesaan; • Peningkatan pemanfaatan potensi wilayah: Investasi daerah; pemberdayaan UKM ; pengembangan kawasan produksi; • Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah; pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah; • Peningkatan penanganan kawasan yang memiliki permasalahan khusus: pembukaan keterisolasian, pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil.

  5. STRATEGI PPDT • Mengembangkan perekonomian lokal • Pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan kapasitas kelembagaan • Mengurangi keterisolasian • Mengembangkan daerah perbatasan VISI MISI STRANAS PPDT Berkurangnya ketertinggalan Muncul pusat2 pertumbuhan ekonomi Hilangnya daerah terisolasi Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah Meningkatnya pendapatan perkapita PROGRAM/ KEGIATAN POKOK KPDT K/L, Pemda, Swasta, Masy. Mainstreaming

  6. PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL • Pengembangan ekonomi lokal; • Pemberdayaan masyarakat; • Peningkatan kapasitas kelembagaan [sebagai dukungan bagai strategi pengembangan ekonomi, lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana] • Pengurangan keterisolasian daerah • Penanganan karakteristik khusus daerah.

  7. PRIORITAS PROGRAM GREEN DEVELOPMENT Green Energy (Desa Terang) : Pemanfaatan energy terbarukan Green Estate (Pengurangan dampak pemanasan global ) : Penanaman 1 Juta Pohon guna menopang kebutuhan mendasar keluarga masyarakat perdesaan Green Bank (Lembaga Keuangan Mikro) : Peningkatan akses permodalan masyarakat perdesaan Green Movement (Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa - KPPSB) : sebagai gerakan motivator dan fasilitator masyarakat perdesaan; 5. Green Belt (Kejelasan batas wilayah) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di perbatasan

  8. PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

  9. PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2011 9

  10. Prinsip Pelaksanaan Program PPDT Berorientasi pada masyarakat [people centre oriented]; Sesuai dengan kebutuhan masyarakat [socially accepted] Sesuai kearifan lokal Berwawasan lingkungan Tidak diskriminatif

  11. FOKUS PEMBANGUNAN DESADALAM KEGIATAN P2SEDT DESA MODEL TAHAP INISIASI P2IPDT P2DTK P2WP Desa Model diintervensi 2-3 KegiatanInstrumen KPDT P4DT P2KPDT P2SEDT Kedepan, Desa Model diintervensi oleh seluruh stakeholder TAHAP PENGEMBANGAN DAERAH SEKTOR (K/L) DESA MODEL Prov. & Kab SWASTA/ MASYARAKAT

  12. FOKUS PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH Pelaksanaansistemadministrasi yang baik, Perencanaanterpadudanterkoordinasisecarabaik, Pelaksanaan yang efisiendanefektif, Pengendalian yang maksimal, Peningkatanmutupelayananmasyarakat yang prima.

  13. FOKUS PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT Bimbingan dan Pelatihan. Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pembangunan. Penanganan Pengaduan Masyarakat. Mengembangkan mekanisme keberlanjutan pembangunan. Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi. Mengembangkan pelaksanaan tata administrasi.

  14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1. Pengorganisasian : • Pembentukan Pokja Peningkatan KapasitasKelembagaan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. • Pembentukan forum Peningkatan KapasitasKelembagaan masyarakat (KPPD) pada tingkat desa.

  15. 2.DukunganPeningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Daerah Tertinggal melalui P2SEDT : - Pengadaan konsultan manajemen (Bantuan manajemen, bimbingan dan pelatihan, sosialisasi, publikasi,kesinambungan program, dan pengaduanmasyarakat) - Pengadaan konsultan sistem informasi - Bantuan sosial bagi lembagamasyarakat di desa (KPPD)

  16. P2SEDT (Percepatan Pembangunan SosialEkonomi Daerah Tertinggal

  17. TUJUAN Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal dalam percepatan pembangunan menuju kesetaraan . Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya pembangunan yangberkelanjutan,untuk kesetaraan, kemajuan, kemakmuran masyarakat di daerah tertinggal. Membentuk forum masyarakat di desa guna percepatan pembangunan di daerah tertinggal

  18. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT

  19. ANALISIS PERMASALAHAN KELEMBAGAAN • Berbagai upaya yang telah dilakukan belum menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat • Salah satu penyebabnya adalah belum berperannya kelembagaan pemerintah dan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian. • Masih dilakukan secara terbatas baik menyangkut jangkauan, intensitas, maupun substansinya. • Perlu dilakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Daerah Tertinggal secara sistematis melalui P2SEDT • Perlu dilakukan secara komprehensif baik oleh KPDT, kementerian atau lembaga, maupun pemerintah daerah.

  20. TUJUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menganalisis kondisi aktual yang terjadi pada lingkungannya, merumuskan masalah dan memanfaatkan peluang yang ada, • Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat dalam proses pembangunan yang partisipatif di tingkat desa, • Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, • Mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

  21. KPPD Good Governance Aspek Substansi Program P2KPDT Kelembagaan Penyebarluasan Informasi (PI) P2IPDT Kelembagaan P2SEDT Penanganan Pengaduan (PP) P2WP Kelembagaan Kesinambungan Program (KP) P4DT Kelembagaan P2DTK Kelembagaan RUANG LINGKUP P2SEDT

  22. PENTAHAPAN • Kelembagaan yang handal • Berperandlmpembangunan • Mampumenyelesaikan • masalah yang dihadapi • Dapatmemeliharadan • mengembangkanhasil • pembangunan 150 STABILISASI KONSOLIDASI 2015 2010- 2014 148 • Muatan : • PenyebarluasanInformasi • PenangananPengaduan • Kesinambungan Program • Monitoring & Evaluasi INSTALASI 2008- 2009 23 INISIASI • Dukungan : • Bantuanpendampingan • Bantuanbimbingan dan pelatihan • Bantuansarana dan prasarana • Bantuanoperasional 2005 - 2007

  23. PENTAHAPAN • Tahap Inisiasi, (2005 – 2007) dengan kegiatan utama bimbingan teknis yang melekat pada masing-masing kegiatan terhadap kelembagaan yang sudah ada, dan hanya menjangkau beberapa lokasi, • Tahap Instalasi, (2008 – 2009) dengan kegiatan utama konsolidasi (internal) kelembagaan yang sudah ada serta optimalisasi peran dan fungsinya, • Tahap Konsolidasi, ( 2010 – 2014) dengan kegiatan utama konsolidasi (eksternal) antara berbagai kelembagaan dari berbagai sektor dengan kelembagaan yang dibangun oleh KPDT. • Tahap Stabilisasi, (2015 dan seterusnya), dimana kelembagaan yang telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri di tengah-tengah masyarakat.

  24. StrukturPenataanKelembagaanTahun 2011 OMS = Organisasi Masyarakat Setempat KPPD = Kader Penggerak Pembangunan Desa PMN = Pendampingan Manajemen Nasional PMZ = Pendampingan Manajemen Zona TPP = Tenaga Pendamping Provinsi TPK = Tenaga Pendamping Kabupaten TFD = Tenaga Fasilitator Desa OMS KPPD 1 KPPD 2 KonsultasiSubtantif & administratif OMS OMS Kader Penggerak Pembangunan Desa Pendampingan TFD DESA konsultasi substantif Pengendalian pembinaan TPK Pokja IV Kelembagaan Tim Koordinasi PPDT KABUPATEN konsultasi substantif KonsultasiSubtantif & administratif Sekretariat Kabupaten Pengendalian TPP pengendalian Pokja IV Kelembagaan konsultasi substantif Tim Koordinasi PPDT PROVINSI Pengendalian KonsultasiSubtantif & administratif Sekretariat Provinsi PM Zona Pokja IV Kelembagaan pengarahan Pengendalian Tim Koordinasi PPDT PM Pusat PUSAT KonsultasiSubtantif & administratif Sekretariat Nasional

  25. Nasional Dibentuk Pokja IV Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Deputi IV KPDT) yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK PPDT), Dengan dukungan pelaksanaan oleh : - Tim P2SEDT, - Pendamping Manajemen Zona (PM-Zona), - Pendamping Manajemen Pusat / Nasional (PMN), (SekretariatKementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat)

  26. StrukturPokja IV Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Ketuamerangkapanggota: Deputi IV BidangPembinaanLembagaSosialBudaya KPDT. SekretarisMerangkapAnggota: Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat; Anggota, • StafAhliBidangHukum; • Staf Ahli BidangPolitik; • Staf Ahli BidangTekhnologi • Asisten Deputi Urusan Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal; • Asisten Deputi Urusan Penguatan Organisasi Masyarakat; • Asisten Deputi Urusan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya; dan • Asisten Deputi Urusan Ketenagakerjaan.

  27. PROVINSI Dibentuk Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan(SKPD terkait) Provinsi yang merupakan bagian dari TK-PPDT Provinsi (Bappeda), Didukung oleh : • Pendampingan Manajemen Provinsi (PMP) merupakan bagian dari Pendampingan Manajemen Zona,

  28. Struktur Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Provinsi Ketua merangkap angota: Kepala Dinas dari SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Sekretaris merangkap anggota: Kabag dari SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. Anggota: Kabag SKPD Provinsi terkait peningkatan kapasitas Kelembagaan.

  29. KABUPATEN Dibentuk Pokja Peningkatan Kapasitas kelembagaankabupaten[SKPD terkait] yang merupakan bagian dari TK-PPDT kabupaten [Bappeda], Didukung oleh : • Tenaga Pendamping Kabupaten (TPK) yang merupakan bagian dari Pendampingan Manajemen Kabupaten

  30. Struktur PokjaBidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten Ketua marangkap anggota: Kepala Dinas dari SKPD Kabupaten terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; Sekretaris merangkap anggota: Kabag dari SKPD kabupaten terkait Peningkatan Kelembagaan; Anggota: Kabag SKPD kabupaten terkait Peningkatan kapasitas Kelembagaan.

  31. DESA Dibentuk Forum Peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat berupa Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD), yaitu keterwakilan dari Organisasi Masyarakat Setempat. Didukung oleh : - TFD (bagian dari Pendampingan Manajemen Kabupaten)

  32. Struktur KPPD Penasehat / Pembina, Kepala Desa Ketua, Sekretaris, Bendahara, SeksiEkonomi, SeksiSosial, dan SeksiInfrastruktur. (Dipilihdarimasyarakatsetempatmelaluimekanisedemokratis) AnggotaKPPD (jumlahdisesuaikanbersifat swadaya.)

  33. Tugas dan Fungsi KPPD Tugas: • Melakukan sosialisasi program kepada OMS-OMS dan atau kelompok masyarakat; • Melakukan pendataan dan pemetaan masalah-masalah pembangunan desa secara partisipatif untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan desa, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang; • Memfasilitasi penyusunan proposal pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa;

  34. Memfasilitasipemilihan kelompok masyarakat penerima/pelaksana program PPDT sesuai ketentuan (Juklak) program/instrumen terkait; • Menyelenggarakan tata administrasi keuangan dengan berpedoman pada standar pembukuan; • Membuat laporan keuangan KPPD sesuai dengan tahap pencairan, penggunaan, dan penyaluran dana bansos; • Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan program di tingkat desa; • Mengkoordinir pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan aset sosial, ekonomi, fisik pencapaian yang dihasilkan oleh program.

  35. Pengurus KPPD dipilih secara demokratis melalui musyawarah dan transparan dengan berpegang pada kriteria seperti; keterampilan, pengalaman dan dedikasinya pada masyarakat. Mereka dapat berasal dari unsur-unsur antara lain; BPD/LPMD, Kontak Tani, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Organisasi Sosial Masyarakat (seperti PKK dan Karang Taruna) dan Kelompok yang mewakili masyarakat miskin, kelompok masyarakat penerima manfaat yang selama ini telah dibina oleh KPDT.

  36. Selanjutnya KPPD difasilitasi oleh TFD memilih dan merekomendasikan OMS penerima/pengelola program/instrumen(P2IPDT, P4DT, P2KPDT, P2WP, P2DTK, dll) sesuai dengan ketentuan (Juklak Masing-masing Instrumen/program) untuk ditetapkan oleh Bupati melalui TK-PPDT Kabupaten menjadi KPPD bidang ... (sesuai dengan pengelola program/ anggaran).

  37. Target danSasaran TARGET DAN SASARAN YANG DIHARAPKAN DAPAT DICAPAIPADA AKHIR TAHUN 2011 : Sasarandalamkegiatan P2SEDT terdiridarisasarankegiatandansasarankelompok • Sasaran Kegiatan • Terlaksananya koordinasi dan sinergitas antar lintas pelaku (TKPPDT/ Pokja Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Pendamping Provinsi /Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Desa dalam melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di 150 Kabupaten daerah tertinggal. • Terlaksananya pembinaan terhadap Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) di 150 Kabupaten daerah tertinggal agar dapat berperan sebagai kader penggerak untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. • Terlaksananya kegiatan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal ( P2SEDT) di 150 Kabupaten daerah tertinggal secara efisein dan efektip.