1 / 25

Strategi Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah dalam Kebijakan

Kementerian Keuangan R.I. Strategi Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah dalam Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2012. Oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yogyakarta, 4 November 2011.

clay
Télécharger la présentation

Strategi Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah dalam Kebijakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian Keuangan R.I. StrategiPeningkatanEfektivitas Belanja Daerah dalamKebijakan Transfer ke Daerah tahun 2012 Oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yogyakarta, 4 November 2011

  2. KONSEPSI TRANSFER DALAM KAITANNYA DENGAN BELANJA DAERAH 1 KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH BEBERAPA SOLUSI 2 2 BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 3 OUTLINE

  3. 1 Konsepsi Transfer dalam kaitannya dengan Belanja Daerah

  4. Alur Dana APBN ke Daerah dalamPerspektif HKPD Mendanai Kewenangan Pusat untuk 6 Urusan PENDAPATAN Dana Vertikal di Daerah Melalui AnggK/L Dana Dekonsentrasi Dana TgsPembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Belanja Pemerintah Pusat Mendanai Kewenangan Pusat di luar 6 Urusan Melalui Angg BUN SubsididanBantuan APBN BELANJA MasukAPBD Mendanai Kewenangan Daerah (Desentralisasi) Hibah Transfer KeDaerah Melalui Angg BUN • Dana Perimbangan • Dana Otsusdan • Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman

  5. Dana Desentralisasi(Money Follow Function) kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah sumber pendanaan APBN APBD Belanja Pendapatan Transfer Titik berat desentralisasi fiskal: Desentralisasi di sisi pengeluaran kewenangan daerah didanai terutama dg transfer ke daerah yang disertai dengan diskresi untuk menggunakannya serta didukung dengan upaya penguatan local taxing power Surplus/Defisit Pembiayaan 5

  6. Kaitanantara transfer denganefektivitasbelanjadaerah • Sesuai dg pilihan politis bangsa Indonesia dalam menjalankan otonominya, dimana desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan titik berat di “sisi pengeluaran”, maka Transfer ke daerah sebagian besarnya bersifat block grant (bebas digunakan oleh daerah) • Hal ini berimplikasi  hubungan antara transfer dan efektifitas belanja daerah adalah hubungan “Tidak Langsung”. Transfer masuk sbg Pendapatan APBD, stakeholder di Daerah menentukan belanja APBD, Eksekutif Daerah membelanjakannya dan selanjutnya publik baru dapat melihat efektif atau tidaknya suatu belanja daerah • Kualitas Belanja Daerah sangat ditentukan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur dan DPRD, sehingga terjadi pergeseran penentu (aktor) dalam hubungan transfer-efektifitas belanja daerah.

  7. Kaitan antara transfer dengan efektivitas belanja daerah (lanjutan) • Pemerintahmempunyaikewajiban dan mengambil peranuntukmenjaga agar terjadipemerataankemampuankeuanganantar-daerah dan pemerataan atas akses sumber pendanaan nasional • Denganasumsibahwasemuadaerahakanmempunyaikemampuan yang samadalammenyusunkebijakanbelanjanyasecaraberkualitas, makasetiapdaerahakanmempunyaikesempatan yang samauntukmengoptimalkan efektifitas penggunaan dana yang mereka miliki guna menyejahterakanmasyarakatnya.

  8. KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH 2

  9. KebijakanUmum Transfer ke Daerah (1) Triliun Rupiah • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. • Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. • Mendukung kesinambungan fiskal nasional. • Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. 412,5 344,6 309,3 292,4 253,3 226,2 150,8 Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

  10. Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (2) • SDA danPajak, di-share antaraPusat dg daerahpenghasil (dansebagian dg daerahlainnya) sebagaiwujudperbaikanketimpanganpusat-daerah berdasar pembagian secara persentase vertical fiscal imbalance • Sebagian earmarked (0,5% DBH Migas, DBH CHT, DBH SDA DR) DBH • AlatPemerataankemampuankeuangandaerahhorizontal fiscal imbalance • Menggunakan formula yaitu Alokasi Dasar (berdasar Gaji) plus Celah Fiskal DAU • Mendukungprioritasnasionaldalam RKP danmembantudaerah dg kemampuankeuanganrendahuntukmendanai SPM. • Th 2011 terdapat 19 Bidang DAK DAK

  11. Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (3) • Hanyauntuk NAD, Papua dan Papua Barat sesuaikekhususan yang diaturdalam UU Otsus • Dana Penyesuaianmerupakankeputusan ad hoc (tidakberlakuseterusnya, hanyadiaturdalam UU APBN saja) • Th 2011 Dana Penyesuaianterdiridari: • TunjanganProfesi Guru • Dana TambahanPenghasilan Guru PNSD • DID • DPID • BOS Penyesuaian

  12. BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 3

  13. Fakta Alokasi Belanja yang kurang ideal • Belanja pegawai sangat mendominasi belanja daerah. Dari tahun ke tahun porsi belanja pegawai dalam APBD terus meningkat, baik nominal maupun porsinya • Data di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata belanja pegawai tidak langsung per pegawai per tahun cukup bervariasi antar daerah. Rata-rata mencapai Rp51 juta per pegawai per tahun (sekitar Rp3,9 juta per bulan). Namun demikian ada beberapa daerah yang belanja pegawai tidak langsung per pegawai per tahunnya mencapai hingga lebih dari Rp100 juta (sekitar Rp7,7 juta per bulan).

  14. Belanja Pegawai di APBD 2007-2011 Dengan semakin tingginya porsi belanja pegawai, maka porsi belanja modal semakin tergerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 belanja modal masih berada di kisaran 30%, terus turun hingga menjadi 22% di tahun 2011.

  15. Fakta Penyerapan Anggaran Daerah • Penyerapan belanja modal tergolong tidak terlalu tinggi dan relatif sangat lambat. Sampai dengan triwulan III masih berkisar 35%, dan akhirnya pada akhir tahun tetap masih dibawah 90%. • Penyerapan yang kurang optimal menyebabkan SiLPA masih cenderung tinggi sehingga menjadi dana idle daerah

  16. Fakta Pengelolaan APBD • Masih banyak daerah yang terlambat menetapkan APBD, meskipun telah terdapat kecenderungan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 dan 2009 terdapat 118 daerah menetapkan APBD tepat waktu. Kemudian pada tahun 2010 naik cukup pesat mencapai 214 daerah. Akan tetapi pada tahun 2011 menurun menjadi 208, sehingga masih terdapat lebih dari 300 daerah yang terlambat menetapkan APBD. • Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas LKPD mereka. Untuk LKPD tahun 2009, BPK memberikan opini WTP hanya kepada 15 daerah, sebanyak 330 LKPD diberikan opini WDP, 106 disclaimer dan 48 tidak wajar.

  17. BEBERAPA SOLUSI 4

  18. Beberapa solusi atas permasalahan belanja • Formulasi DAU akandilepaskandariunsurgaji PNSD sehinggatidakakanmemberikaninsentifbagidaerahuntukmenambahpegawainyasecaratidakrasional • BKN danMenpanperluuntuksegeramenyusunskemarasionalitasjumlahpegawaidaerah, misalnyadisesuaikandenganjumlahpenduduk yang dilayani, luasnyarentangkendali, dll. Dengandemikian, setiapkeputusanpenetapanformasi PNS daerahbenar-benartelahdiukurrasionalitaskebutuhannya. • Terkaitdenganrendahnyaporsibelanja modal, perlukiranyadiaturbatas minimal belanja modal yang rasional yang digunakanuntukpelayanandasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) • Belanjadiprioritaskanuntukpencapaianstandarpelayanan public dan sektor2 unggulan. Hal inijugaakandidorongolehdesain DAK yang salahsatunyaberkonsentrasiuntukmenstimulasi agar SPM di 3 sektorpelayanandasardapattercapaidalamjangkamenengah. • Berbagai solusi di atas akanmenjadi bagian dari Revisi UU 33/2004 yg sekaligus merupakan desain baru atas konsepsi HKPD ke depan

  19. Isu Utama Penguatan HKPD Ideal HKPD Existing HKPD Transformasi KualitasBelanja Daerah Rendah Pemekarandaerah SDM PNSD kurangmumpuni PemerintahPusat Pemekaran Daerah SDM PengendalianBelanja APBD Pengelolaan Keuangan Daerah Reformulasi Sumber Pendanaan APBD Surveillance Kinerja Keuangan Daerah Pemberdayaan BUMD Reward dan Punishment

  20. Pilar Utama HKPD HKPD yang efektif, efisiendanakuntabel 1 3 4 5 2 Sistem Informasi Kelembagaan Pengetahuan untuk melaksanakan danmemahami Desentralisasi Sumber Daya Manusia Regulasi Desentralisasi Ekonomi Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Politik Desentralisasi Kewenangan

  21. Pokok-pokokperubahan UU 33/2004 Pengendalian Pemekaran Daerah • Dana Perimbangan untuk daerah otonom baru dialokasikan 2 tahun setelah UU pembentukannya Pengendalian Belanja APBD • Porsi belanja modal dan belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar minimal 20% dari total belanja • Porsi belanja PNSD maksimal 50% dari total belanja (alternatif) • Pengenaan sanksi terhadap lambannya penyerapan DAK

  22. Pokok-pokokperubahan UU 33/2004 Pengelolaan Keuangan Daerah • Daerah/pusat DILARANG mendanai kegiatan yang bukan urusannya dan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut • Pengendalian SiLPA yang tinggi, melalui: • Penundaan transfer dana perimbangan; atau • Memberikan transfer dalam bentuk surat utang negara • Penguatan peran gubernur dalam melakukan fungsi alokasi DBH pemerataan kepada Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan DPRD • Melalui pendidikan dan pelatihan • Sertifikasi untuk jabatan-jabatan tertentu seperti bendahara, penilai, akuntan pemerintah dan penyidik pajak

  23. Pokok-pokokperubahan UU 33/2004 Reformulasi Sumber Pendanaan APBD • Meningkatkan prediktablitas (kepastian) sumber pendanaan transfer pemerintah pusat melalui penetapan bobot DAU yang digunakan selama periode 3 tahun (MTEF) • Dana penyesuaian menjadi komponen DAK yang lebih diarahkan untuk membantu mendorong pemenuhan pelayanan dasar • DBH tidak lagi di-earmark untuk kegiatan tertentu kecuali DBH Migas dan Dana Reboisasi • Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan publik dengan tetap menjaga jumlah pinjaman yang aman dan terkendali

  24. Pokok-pokokperubahan UU 33/2004 Surveillance Kinerja Keuangan Daerah • Pemerintah melakukan pemantauan kinerja keuangan daerah • Pemerintah dapat memberikan insentif terhadap daerah yang berkinerja baik • Pemerintah mengusulkan penghapusan daerah yang kinerja keuangannya buruk Pemberdayaan BUMD • Pengalokasian dana APBD kepada BUMD diprioritaskan untuk BUMD yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak • Pemberian subsidi hanya kepada BUMD yang tarif pelayanannya dibawah rata-rata biaya produksi

  25. TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021-350 9442 Fax. 021-350-9443 www.djpk.depkeu.go.id

More Related