1 / 10

KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL. Tantangan. Kompetisi kota ditingkat global Perubahan iklim – terutama kota-kota pesisir Perubahan demografis Konsistensi pemerintah dan komitmen secara nasional untuk menghadapi permasalahan external dan internal

zorita-craig
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

  2. Tantangan • Kompetisi kota ditingkat global • Perubahan iklim – terutama kota-kota pesisir • Perubahan demografis • Konsistensi pemerintah dan komitmen secara nasional untuk menghadapi permasalahan external dan internal • Pertumbuhan daya saing dan penjaminan kesejahteraan secara berkelanjutan

  3. Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional • Pengembangan / pembangunan perkotaan untuk mendukung strategi pembangunan nasional. • Tantangan globalisasi  kota-kota Indonesia terkait dalam sistim kota-kota global  Indonesia melalui kota-kotanya dapat memanfaatkan peluang-peluang akibat globalisasi • Kota-kota dapat menjadi motor perkembangan daerah  mengatasi ketimpangan antara daerah, melalui keterkaitan kota-kota antar dan di dalam daerah. • Memberikan rambu-rambu untuk pengembangan kota-kota didaerah • Arahan-arahan makro – pemantapan peran kota-kota, keterkaitan antara kota/sistim kota didaerah • Arahan-arahan mikro – SPM Standar Pelayanan Minimal

  4. Institusionalisasi KSPN • Basis hukum yang menjamin terlaksananya KSPN – peraturan perundangannya • Peran, tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan yang relevan dan terkait dengan pembangunan perkotaan; prosedur koordinasi dan kerjasama antar lembaga • Peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan nasional daerah dan kota-kota; bentuk oragnisasi, koordinasi dan hubungan-hubungan kerjasama; • Basis peraturan perundangan untuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat dan swasta • Contoh-contoh best practices dan lessons learned dari contoh-contoh tersebut (luar maupun dalam negeri)

  5. ISU STRETGIS DAN KEBIJAKAN SUMATERA

  6. ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN JAWA / BALI

  7. ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KALIMANTAN

  8. ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SULAWESI

  9. ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KTI (Nusa Tenggara, Maluku, Papua)

  10. TERIMA KASIH

More Related