HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV

1. HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV Pengelolaan dan Penghapusan Barang milik Negara

2. BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA • 1. Penyewaan. • 2. Peminjaman • 3. Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT)

3. PENYEWAAN • Penyewaan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan: • 1. Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara • 2. Untuk sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang menguasainya. • Barang milik negara itu bisa disewakan kepada pihak lain yaitu BUMD, BUMN, koperasi atau pihak swasta. • Hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara dan seluruhnya harus disetor ke Kas Negara.

4. PEMINJAMAN • Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilakukan dengan pertimabngan: • 1. Agar barang milik negara tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah • 2. Untuk kepentingan sosial, keagamaan. • Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah.

5. SYARAT-SYARAT PEMINJAMAN • 1. Barang tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansi yang memiliki. • 2. Barang tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam, sesuai dengan peruntukannya. • 3. Peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi ybs. • 4. Barng yg dipinjamkan harus merupakan barang yg tidak habis pakai • 5. Peminjam wajib memelihara dengan baik barang yang dipinjam termasuk menanggung biaya-biaya yg diperlukan • 6. Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

6. BANGUN GUNA SERAH • Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas bangunan bagi instansi pemerintah yg memerlukan. • Bangun guna serah barang milik negara dapat dilakukan dengan BUMN/BUMD atau pihak swasta • Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/keputusan menteri Keuangan. • Untuk mendapatkan mitra dalam BOT dilakukan tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta peminat, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

7. PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK MILIK NEGARA • Pengahapusan barang bergerak milik negara dilakukan berdasarkan pertimbangan: • 1. Pertimbangan teknis karena secara fisik barang tidak dapat digunakan lagi karena rusak, kadaluarsa, aus, susut, dll • 2. Karena hilang. • 3. Karena pertimabangan ekonomis, seperti jumlahnya berlebih, lebih menguntungkan bila dihapus karena biaya perawatannya yg mahal, atau mati bagi tanaman atau hewan ternak.

8. PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK MILIK NEGARA • Pengahapusan barang tidak bergerak milik negara dilakukan berdasarkan pertimbangan: • 1. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (idle). • 2. Terkena planologi kota. • 3. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. • 4. Penyatuan organisasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi • 5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

9. PROSEDUR PENGHAPUSAN • 1. Laporan/Usulan tentang penghapusan barang milik negara oleh Unit Pemakai barang/Bendaharawan barang • 2. Pembentukan Panitia Penghapusan • 3. Penelitian dan Penilaian Panitia Pengahapusan terhadap barang ybs. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan • 4. Dikeluarkannya Surat Keputusan penghapusan.

10. CARA PENGHAPUSAN • 1. Penjualan • 2. Hibah/disumbangkan • 3. Penyertaan Modal

11. PENJUALAN • Penjualan barang milik negara harus dilakukan dengan pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara. • Penjualan barang milik negara dilakukan setelah memenuhi syarat: • 1. Barang yg dijual bukan merupakan barang rahasia negara. • 2. Barang yg dijual secara teknis operasional sudah tidak dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah secara efektif dan efisien. • 3. Barang ybs sudah harus dihapus dari daftar Inventaris. • Hasil penjualan barang milik negara merupakan penerimaan negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening kas negara.

12. HIBAH • Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan serta kemanusiaan. • Hibah barang milik negara hanya diperuntukkan bagi: • 1. Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan organisasi Kemanusiaan • 2. Instansi pemerintah atau pemerintah Daerah.

13. SYARAT HIBAH • 1. Bukan merupakan barang rahasia negara • 2. Bukan merupakan barang vital bagi negara • 3. Bukan merupakan barang yg menguasai hajat hidup orang banyak. • 4. Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh instansi pemerintah ybs dan instansi pemerintah lainnya. • 5. Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum pemerintah.

14. PENYERTAAN MODAL • Penyertaan modal dapat dilakukan dengan pertimbangan: • 1. Untuk Penyertaan Modal Pemerintah dalam mendirikan dan atau mengembangkan BUMN • 2. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik/kekayaan negara. • Penyertaan barang milik negara sebagai penyertaan modal pemerintah hanya diperuntukkan bagi BUMN/BUMD. Apabila penyertaan tersebut diperuntukkan bagi BUMD, maka BUMD tsb harus sudah berbentuk PT.