1. Sistem Politik Islam Mohammad Efendi125030700111001 Aliyyul Akbar125030700111017 HusnulChotimah125030700111016 DewiWahyuWardani 125030700111021 NurDevika125030700111010 AsihPurwati 125030702111001

2. DalamKamusUmumBahasa Indonesia, karangan W.J.S Poerwadarminta, politikdiartikansebagaipengetahuanmengenaiketatanegaraanataukenegaraan, sepertitatacarapemerintah, dasar-dasarpemerintahandansebagainya; dandapat pula berartisegalaurusandantindakan (kebijaksaan), siasatdansebagainyamengenaipemerintahansuatunegaraatauterhadapnegara lain.

3. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : "Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Dalam bahasa Arab, politik biasanya diwakili oleh kata al-siyasah dan daulah Kata siyasah dijumpai dalam bidang kajian hukum, yaitu ketika berbicara masalah imamah, sehingga dalam fiqih dikenal adanya bahasan tentang Fiqih Siyasah. Demikian pula kata daulah pada mulanya dalam Al-qur’an digunakan untuk kasus penguasaan harta dikalangan orang-orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan-tangan orang yang kaya.

5. Adapun definisi politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (khalifah) maupun kelompok atau individu rakyat.

6. Perbedaan pendapat definisi politik dalam islam • Pendapat pertama, menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat (sekuler), artinya agama tidak ada hubungannya degan urusan kenegaraan atau sistem pemerintahan.

7. Pendapat kedua, menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat (sekuler), artinya agama tidak ada hubungannya degan urusan kenegaraan atau sistem pemerintahan. • Pendapat ketiga, menyatakan menolak bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem kehidupan termasuk sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagaimana pendapat barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan.

8. Sejarah kepolitikan islam • Politik islam pada masa nabi • Politik Islam Masa Khalifah al-Rasyidin • Dari Khilafah Menuju Daulah

9. Prinsip-prinsip dasar agama islam • Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari (1986:167) mengatakan, “Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya.”

10. Prinsip-prinsip dasar politik • Kedaulatan • Syura’ dan ijma’ • Semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu • Hak-hak negara • hak-hak khusus dan batasan-batasan bagi warga negara yang non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama • ikhtilaf  dan konsensus yang menentukan

11. Prinsip-prinsippolitikdalam Islam, Abdul QadirAudahdalambukunyaAl-A’mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha’una al-Qanuniyah(1994: 211-223) mensistematisirsebagaiberikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaandalampengertian yang sangatluas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotongroyong (salingmembantu); 7) Membasmipelanggaranhukum; 8) Menyebarkansifat-sifatutama; 9) Menerimadanmempergunakanhakmilik yang dianugerahkanTuhan; 10) Meratakankekayaankepadaseluruhrakyat, tidakbolehmenimbunnya; 11) Berbuatkebajikandansalingmenyantuni; dan 12) Memegangteguhprinsipmusyawarah).

12. Ruang lingkup politik islam • 1. SiyasahDusturiyahataufiqih modern disebuthukumtatanegara, • 2. SiyasahDauliyahataudisebuthukuminternasionaldalam Islam, • 3. SiyasahMaliyahyaituhukum yang mengaturtentangpemasukan, pengelolaan, danpengeluaranuangmiliknegara.

13. MaAaChIeCh