1 / 81

DESAIN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

DESAIN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA. Djoko Santoso. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Agustus 2013. ISU-ISU. POLA P IKIR RENSTRA DIKTI TANTANGAN KITA DESAIN DIKTI INDONESIA. P OLA FIKIR: Renstra Kemdikbud menjadi Renstra Pendidikaqn Tinggi

caroun
Télécharger la présentation

DESAIN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DESAIN PENDIDIKAN TINGGIINDONESIA Djoko Santoso Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Agustus2013

  2. ISU-ISU • POLA PIKIR • RENSTRA DIKTI • TANTANGAN KITA • DESAIN DIKTI INDONESIA

  3. POLA FIKIR: Renstra Kemdikbud menjadi Renstra Pendidikaqn Tinggi Menuju desain Pendidikan Tinggi Indonesia DESAIN DIKTI INDONESIA TANTANGAN UU-12/2012 TETANG DIKTI RENSTRA DIKTI (2010 – 2014) RENSTRA KEMDIKBUD (2010 – 2014)

  4. Renstra Kemdikbud: Tujuan Strategis TRI DHARMA

  5. Renstra Kemdikbud: Strategi Mencapai Tujuan Strategis Pendidikan Tinggi

  6. Renstra Kemdikbud: Target Tujuan Strategis Pendidikan Tinggi

  7. TUJUAN KEBIJAKAN TERBANGUNNYA SISTEM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI YANG MAMPU MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN KETERSEDIAAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA YANG BERMUTU DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEHINGGA BERKONTRIBUSI SECARA NYATA KEPADA PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA KETERJANGKAUAN, KESETARAAN, DAN KETERJAMINAN AKSES UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGGI MEREPOSISI DAN MEREFORMASI STRUKTUR DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI MENYIAPKAN DAN MENYEMPURNAKAN LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI YANG KONDUSIF RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI 2010-2014 PERGURUAN TINGGI YANG OTONOM DAN AKUNTABEL SEJALAN DENGAN UU NO. 20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL • EKSPANSI KAPASITAS • DIVERSIFIKASI MANDAT DAN MISI PT • MENDORONG PT MENCAPAI POSISI TERBAIKNYA (SESUAI MISI) • MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA : SDM, SARANA PRASARANA, KEUANGAN, INFORMASI, MANAJEMEN • MENINGKATKAN KESELARASAN HASIL PERGURUAN TINGGI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT • PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN YANG CERDAS, TERAMPIL, DAN BERKARAKTER • MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN LULUSAN • MENGEMBANGKAN PUSAT UNGGULAN BERBASIS RISET • PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SECARA BERKELANJUTAN • MENINGKATKAN RELEVANSI RISET PERGURUAN TINGGI • INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN TINGGI • MEMPERKUAT SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI • PERGURUAN TINGGI ASING UNTUK PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN KUALITAS INTERAKSI PERGURUAN TINGGI DENGAN MASYARAKAT YANG MENCERMINKAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG SELARAS DAN SALING MENGUNTUNGKAN MISI MISI • REGULATOR SISTEM PENDIDIKAN TINGGI SECARA NASIONAL • FASILITATOR, PENGUAT (ENPOWER), PEMBERDAYA (ENABLER) PERGURUAN • PENYELARAS (SYSTEM ALIGNING SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DENGAN PEMBANGUNAN (DUNIA KERJA), DAN • MELINDUNGI KEPENTINGAN PUBLIK DAN AKSES PT VISI VISI Sistempendidikan tinggiyang sehatdanbermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas, danterampil MENINGKATKAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN(INPRES / PERPRES) MENDAYAGUNAKAN BERBAGAI SUMBER DAYA UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MEMPERBAIKI EKUITAS PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT DAN DAERAH YANG KURANG TERWAKILI OPTIMASI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH (TERMASUK RESOURCE SHARING) OPTIMASI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (TERMASUK RESOURCE SHARING) MENINGKATKAN DAYA TAMPUNG DAN MAHASISWA PENDIDIKAN VOKASI MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT TERUTAMA DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERLUAS AKSES DAN KESETARAAN MENINGKATKAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENDORONG PEMBANGUNAN SISTEM KELEMBAGAAN MANDIRI MENYIAPKAN KERANGKA LEGAL PT MENJADI LEMBAGA OTONOM DAN AKUNTABEL MENGUATKAN DAN MENYEHATKAN PERGURUAN TINGGI YANG OTONOM DAN AKUNTABEL MEMBANGUN MUTU DAN KAPASITAS PERGURUAN TINGGI MELALUI PEMBINAAN DAN KEMITRAAN MEMBERDAYAKAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI MENINGKATKAN KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI PADA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN PENCAPAIAN MDGs

  8. TARGET 2013 DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TUJUAN STRATEGIS DIKTI IKU DITJEN DIKTI ( OUTCOME) TARGET 2013 PRIORITAS KEMENTERIAN CAPAIAN 2011 TARGET 2014 1 5 K 2 3 4 5

  9. Prediksi McKinsey (2012) TANTANGAN

  10. 3 Faktor utama ekonomi Indonesia HARUS DIBALIK URUTANNYA 3 • Natural Resources • Geothermal (largest reserve) • Coal (no.2 in the world) • Tin, Nickel (no. 2 and 4 in the world) • Palm oil, Rubber, Cacao (no.1, 2, 2 in the world) • Marine resources (largest teritory, mega biodiversity) • Others • Experiences 2 Per capita income USD • 3. Human Resource... 1

  11. Bonus atau bencana demografi? ”Demographic Bonus" Sumber: Menko Perekonomian, 2010

  12. Kunci kemajuan: SDM dan IPTEK TANTANGAN SDM & IPTEK

  13. ProduktifitasTenagaKerja Source: ADB, 2007

  14. Posisi SDM 2010 TINGKAT PENDIDIKAN 164% INDONESIA Dari 7,2% menjadi 19% di tahun 2025 TINGGI 96% MALAYSIA Dari 22,4% menjadi 44% di tahun 2025 MENENGAH OECD DASAR Target

  15. Kesenjangan APK (Di luar Univ Terbuka) 2011 Catatan: kesenjanganbukanJawa-LuarJawa, bahkan di Jawakesenjangansangatlebar

  16. KesenjanganAksesSosial-Ekonomi APK Nasional Source: WB, 2010

  17. 2011

  18. Tabel Jumlah Publikasidi Tiap Negara ( 1996 – 2010) Sumber : http://scimagojr.com/countryrank.php

  19. Perbandingan Publikasi Dunia dan Indonesia (1996 – 2010) Sumber : http://scimagojr.com/countryrank.php

  20. Publikasi/Juta Penduduk di Negara Berkembang vs Indonesia Negara Berkembang Memperhatikan Fakta Seperti ini, Apa dibiarkan, menunggu kesadaran ? Atau harus ada kebijakan baru ? Indonesia • Sumber:http://scimagojr.com/countryrank.php dan http://www.imf.org/external/index.htm

  21. Pertumbuhan Jumlah Publikasi di Beberapa Negara • Sumber:http://scimagojr.com/countryrank.php dan http://www.imf.org/external/index.htm

  22. Pertumbuhan Jumlah Publikasi per Juta Penduduk Malaysia Memperhatikan Fakta Seperti ini, Apa dibiarkan, menunggu kesadaran ? Atau harus ada kebijakan baru ? Turkey China Thailand Egypt India Vietnam Philipines Indonesia Sumber:http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=1&order=wbapi_data_value_1999%20wbapi_data_value&sort=asc dan http://scimagojr.com/countryrank.php

  23. Data publikasidi Scopus per Januari 2013 danproduktivitasdosen

  24. Tantangan Pengembangan Dikti : Universial Globalisasi & internasionalisasi, perdagangan barang dan jasa lintas negarapersaingan ketat Lahirnya knowledge-based economy, sumberdayapengetahuanmengalahkansumberdayaalamdan modal Pembelajaransepanjanghayatiptekbaru, pengetahuanbaru PerguruanTinggi Kemajuan IPTEK & TIKModa pembelajaranteknologi Perubahan lingk kerjapendidikanmakindibutuhkan Krisis globaleconomic crunch,perubahan iklim,kerawanan pangan,energi, lingkungan,ketidak adilan, terorisme

  25. Tantangan Pengembangan Dikti : Nasional Menuju GenerasiEmasPeluang dan tantangan bonus demografiIndonesia Reformasi & Demokrasidinamika reformasidan transformasi menujumasyarakat demokratis, penegakanhukum PerluasanAksesdanKesetaraanekspansisistempendidikantinggi PerguruanTinggi Dinamika Sosial Ekonomi pergeseranmasyarakatagrariskeindustriurbanisasi TuntutanMutu dan Kinerjarendahnya output Tridharma, kesenjanganmutu Duniakerjaangka pengangguran, mismatch

  26. UU-12/2012: Dikti menjawab UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Ayat 3: Ayat 5: Pemerintah mengusahakan dan menyeleng-garakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen) Pendidikan: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran .... Pendidikan Tinggi adalah pendidikan sesudah pendidikan menengah..... Dosen ....dengan tugas utama mentransfor-masikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ? Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek secara terintegrasi dalam Sisdiknas, sekaligus sbg wadah bagi dosen menjalankan tugas utamanya UU No. 20 Th. 2003 (Sisdiknas) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya.... UU Pendidikan Tinggi

  27. Permasalahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaranya (Perg. Tinggi) Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penye-lenggaraan pendidikan tinggi Undang Undang Pendidikan Tinggi 1 1 Belum adanya keseragaman tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset, ..) Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi 2 2 Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan pengetahuan (akademik)danketerampilan (vokasi), serta profesi Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan kesetaraan hak dosennya 3 3 Masih besarnya hambatan memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial. Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi 4 4 Belum adanya standar pend. tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan iptek beserta penjaminan kepatuhannya Ketentuan tentang SNPT sebagai perluasan dari SNP dan sistem penjaminan mutu 5 5 Kurang dianggap pentingnya penelitian, komitmen pendanaan, dan penghargaan 6 Aturan tentang dana peneliti-an dan penghargaan peneliti 6

  28. Konstruksi Pendidikan Tinggi Bangsa yang Cerdas Kehidupannya, Sejahtera, dan Berbudaya Standar Berkembangnya SDM dan Iptek Peraturan Perundangan Pemeliharaan dan Penyebarluasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Kpd Masyarakat Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...) Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Azas Pendidikan Tinggi

  29. Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Negeri Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non-Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Satker PPK-Negara (PP 66/2010) Satker PPK-BLU (PP 66/2010) Badan Hukum (akan diatur dgn PP) PPK : Pola Pengelolaan Keuangan

  30. Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Swasta Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non-Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS

  31. Sifatdasar PT MisiPendidikanTinggi: SDM & IPTEK Unggul Pengabdianpadamasyarakat Penelitian Pendidikan Otonomikeilmuan, kebebasanakademikdankebebasanmimbarakademikdijamin

  32. PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: PencapaianLevel pada KKNI MelaluiBerbagaiJalur S3/Sp S2/Sp 9 P S1D4 Ahli 8 Pendidikan Formal D3 PeningkatanKarierdiDuniaKerja D2 7 D1 Teknisi/Analis SMA 6 SMP 5 Operator 4 L3 3 L2 L1 2 Pengalaman individual atau belajar sendiri 1 PeningkatanProfesionalitas

  33. DesainJenis & JenjangPendidikanTinggidanBentukPerguruanTinggi(Ps 16-32) Universitas, Institut, SekolahTinggi Politeknik Program Profesi Program Doktor Program Magister Program Sarjana Program D-4 Kementerian, Kementerianlain, LPNK, OrganisasiProfesi. Program D-3 Akademi AkademiKomunitas Program D-2 Program D-1 KementerianPendidikandanKebudayaan

  34. HakPenyelenggaraan Program PT D1 D2 D3 D1 D2 S1 S2 S3 PR SP DRT D3 D4 MT S1 S2 S3 PR SP DRT D3 D4 MT DRT PR SP S1 S2 S3 D3 D4 MT D3 D4 D1 D2 PR SP DRT MT D3 Pengaturaneksisting Pengaturanbaru MT

  35. PersyaratanDosen Pengaturaneksisting Pengaturanbaru

  36. PerijinandanAkreditasi (Baru)

  37. Standar Nasional PT Baru

  38. PenjaminanMutu Catatan: + Semuastandarmengacupada SNP dari BSNP yang ditetapkanMenteri + SemuadidasarkanpadaPangkalan Data PendidikanTinggi yang dikelolaMenteri + LAM PRO: LembagaAkreditasiMandiri + LAM WIL: LembagaAkkreditasi Wilayah (BAN) + Bisa: Pengaturanbaru

  39. PerluasanAkses dan Jaminan Kepastian • Ketersediaan • Universitas/InstitutNegeri di setiapProvinsi • AkademiKomunitas di SetiapKabupaten/Kota • PJJ untukmenjangkau 3T • Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi • Keterjangkauan • PenetapanstandarbiayasatuanolehMenteri • Pembatasanpungutan • Jaminanakses non diskriminatif • Jaminanpembiayaanbagi masyarakatmiskin yang memenuhisyaratakademik • Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin • Jaminan Kepastian • Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah

  40. Sistem Penjaminan Mutu Pemerintah BSNP Masyarakat (Wilayah) Lembaga Penjamin Mutu Lembaga Layanan Pend. Tinggi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi BAN-PT Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Ketentuan Baru Ketentuan Saat Ini

  41. Pendidikan Tinggi Keagamaan • Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan • PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Ma’had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis • Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah

  42. Pendanaan dan Pembiayaan Perguruan Tinggi • Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN). • Sebagian alokasi BOPTN untuk niaya penelitian. • Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD). • Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. • Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. • Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. • Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada: • PTN untuk investasi, operasi, pegawai, dan pengembangan • PTS untuk investasi dan pengembangan • Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikan tinggi

  43. Perguruan Tinggi Asing • PerguruanTinggiAsing (negara lain) yang sudahterakreditasidan/ataudiakuidi negaranya,dapatmenyelenggarakanpendidikantinggi di wilayahNKRI. • Pemerintahmenetapkandaerah, jenis, dan program studi yang dapatdiselenggarakanPerguruanTinggiAsing. • PenyelenggarapendidikanAsing wajib: • melakukan kerjasamadenganPerguruanTinggi Indonesia atasizinPemerintah • mengangkat dosendantenagakependidikanwarganegaraIndonesia. • mengembangkanilmudasar di Indonesia dan mendukung kepentingan nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

  44. Penyelenggaraan PT oleh KL Lain UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Ayat 3: UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT Pemerintah mengusahakan dan menyeleng-garakanSATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU K/L LAIN BEKERJASAMA DG PT UNTUK PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI UU Nomor 20/2003 (Sisdiknas) Kemdikbud penanggung jawab bidang pendidikan PT PADA K/L LAIN DIALIHKAN PENGELOLAANNYA PADA KEMDIKBUD (2 TAHUN) UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT DIUSULKAN PENGELOLAAN PT OLEH K/L LAIN DIATUR DENGAN PP

  45. Manfaat UU PT

  46. Kebijakan PendidikanTinggiTahun2013

  47. A. PENINGKATAN AKSES PERGURUAN TINGGI

  48. A. PENINGKATAN AKSES PERGURUAN TINGGI Rencana Percepatan ...peningkatan daya tampung pendidikan tinggi juga mencakup untuk afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B, Kluster-4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara

More Related