Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional

1. Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional

2. Hukum Internasional • Kepatuhan masyarakat internasional pada HI • Kelemahan dan kritik terhadap HI • Hakekat HI sebagai sistem hukum horisontal atau koordinatif • HI tidak memiliki badan dunia dengan organ-organ dan kekuasaan yang diperlukan • Pertanyaannya apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya HI ?

3. HI sebagai “true law” • Pandangan yang menyangkal sifat mengikat HI • Pendapat John Austin mengenai hukum dan penerapannya pada HI • Tanggapan atas teori Austin (Mochtar K., Brierly dan Pollock, Starke) • Masalah sanksi dalam HI

4. Dasar Berlakunya HI • Teori Hukum Alam (Natural Law) • Teori Voluntaris: - Teori Kehendak Negara - Teori Kemauan Bersama (“Vereinbarung”) • Mahzab Vienna (Wina) • Mahzab Perancis

5. Teori Hukum Alam • Memiliki pengaruh yang kuat atas HI dimana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius. • Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. • Teori ini mengatakan bahwa HI mengikat karena HI merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.

6. Teori Hukum Alam (lanjutan) • Prinsip dasar teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia • Kelemahan dan ‘kekuatan’ teori ini

7. Teori Kehendak Negara • Pada dasarnya negara adalah sumber segala hukum & HI mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya. • George Jellineck – “Selbst-limitation-theorie” • Zorn – HI adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara.

8. Teori Kemauan Bersama (“Vereinbarung”) • Triepel mengatakan: HI mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada HI. • Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam (implied). • Teori ini juga memandang bahwa HI sebagai hukum perjanjian antar negara.

9. Kelemahan dan ‘kekuatan’ • Mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan/digantungkan pada kehendak subjeknya • Tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek • Sumber HI tidak semata-mata hukum perjanjian, terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama • Kontribusi terhadap HI

10. Mahzab Wina • Kekuatan mengikat HI didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (Grundnorm). • Hans Kelsen menyatakan asas “pacta sunt servanda” sebagai kaidah dasar HI. • Ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat.

11. Mahzab Perancis • Dipelopori oleh Fauchile, Scelle dan Duguit. • Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya HI pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (“fait social”). • Dasar kekuatan mengikat HI adalah karena HI mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat