PENGANTAR HUKUM INDONESIA

1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA

2. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TUJUAN UMUM • AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA

3. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY BEBAN KULIAH • 4 SATUAN KREDIT SEMESTER • MIN 24 KALI PERTEMUAN • 1 KALI PERTEMUAN 100 MENIT

4. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY POKOK BAHASAN • TATA HUKUM INDONESIA • SUMBER-SUMBER HUKUM • AZAS HUKUM PERDATA • AZAS HUKUM DAGANG • AZASHUKUM TATA NEGARA • AZAS HUKUM PIDANA • AZAS HUKUM ACARA

5. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY POKOK BAHASAN • AZAS HUKUM TENAGA KERJA • AZAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • AZAS HUKUM ADAT • AZAS HUKUM INTERNASIONAL • AZAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL • AZAS HUKUM AGRARIA • AZAS HUKUM PAJAK • SISTIM PERADILAN INDONESIA

6. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KONTRAK KULIAH • MAHASISWA WAJIB HADIR KULIAH MIN 75 % • NILAI TUGAS 20 % • NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 30 % • NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER 50 % • TIDAK ADA KETERLEMBATAN PENYERAHAN TUGAS • MAHASISWA HADIR KULIAH BERPAKAIAN RAPI • KETERLAMBATAN PERKULIAHAN DITOLERIR UNTUK ALASAN KEDARURATAN

7. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TATA HUKUM INDONESIA • SEPERANGKAT ATURAN HUKUM POSITIP YANG BERLAKU MENGIKAT DAN SALING BERHUBUNGAN DALAM SATU TATANAN DAN PERINGKAT

8. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TATA HUKUM INDONESIA = TATA HUKUM HINDIA BELANDA • MEMORANDUM DPRGR 9 JUNI 1966 = PROKLAMASI MERUPAKAN DETIK PENJEBOLAN TATA HUKUM BELANDA DAN PEMBANGUNAN TATA HUKUM INDONESIA • PASAL II ATURAN PERALIHAN UUD NRI TH 1945

9. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY ATURAN PERALIHAN • FUNGSI = MENGHINDARI KEVAKUMAN HUKUM • TUJUAN= MEMBERLAKUKAN HUKUM YANG LAMA SEMENTARA BELUM ADA PENGGANTINYA

10. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PEMBINAAN HUKUM • PEMBUATAN HUKUM-HUKUM YANG BARU DN PENYESUAIAN HUKUM-HUKUM LAMA SESUAI KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MERDEKA

11. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY CIRI –CIRI HUKUM MODEREN • KONSENTRIS • KONVERGEN • TERTULIS

12. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY DR SAHARDJO • MENGGANTI LAMBANG KEADILAN DEWI THEMIS MENJADI POHON BERINGIN PENGAYOMAN • MERUBAH ISTILAH PENJARA MENJADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN • KUHPER DAN KUHD DIRUBAH KEDUDUKANNYA DARI WETBOEK MENJADI RECHTBOEK

13. Dewi Themis Beringin Pengayoman

14. Penjara

15. Lembaga Pemasyarakatan

16. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUMBER-SUMBER HUKUM • SEGALA HAL YANG DAPAT MENIMBULKAN ATURAN YANG BERSIFAT MENGATUR,MENGIKAT DAN MEMAKSA, DAN IIKUTI DENGAN SANKSI YANG TEGAS

17. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUMBER HUKUM • PERUNDANG-UNDANGAN • JURISPRUDENSI • KEBIASAAN • TRAKTAT • DOKTRIN

18. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PERUNDANG-UNDANGAN • ARTI FORMIL = LEMBAGA PEMBUATNYA ADALAH LEGISLATOR • ARTI MATERIIL = KEKUATAN MENGIKAT UMUM

19. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KEKUATAN MENGIKAT • FIKSI HUKUM = SEMUA ORANG DIANGGAP MENGETAHUI ADANYA HUKUM • SEMUA PERUNDANGAN WAJIB DIUMUMKAN AGAR MENGIKAT UMUM

20. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KAPAN BERLAKUNYA • SEJAK TANGGAL YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG • JIKA TIDAK ADA KETENTUAN PENANGGALAN DALAM PERUNDANGAN, MAKA DI WILAYAH JAWA MADURA 30 HARI SESUDAHNYA, DILUAR JAWA DAN MADURA 100 HARI SESUDAHNYA.

21. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TEMPAT PENGUMUMAN • LEMBARAN NEGARA REP INDONESIA • BERITA NEGARA REP INDONESIA • LEMBARAN DAERAH • BERITA DAERAH

22. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY LEMBARAN NEGARA • UNDANG-UNDANG/PERPU • PERPRES MENGENAI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA • PERATURAN YANG WAJIB DIUMUMAN MELALUI LEMBARAN NEGARA

23. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY • BERITA NEGARA = KEPUTSAN PRESIDEN DLL • TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA ---- PENJELASAN UU/PERPU YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA • TAMBAHAN BERITA NEGARA ---- PENJELASAN PERATURAN YANG DIMUAT DALAM BERITA NEGARA

24. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KAPAN BERAKHIRNYA • JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN PERUNDANGAN SUDAH LAMPAU • KEADAAN ATAU HAL YANG DIATUR SUDAH LAMPAU • UU DICABUT • TELAH TERBIT PERUNDANGAN BARU YANG MENGATUR HAL SAMA, TETAPI ISINYA BERTENTANGAN DENGAN YANG LAMA

25. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY ASAS-ASAS UTAMA PERUNDANGAN • PERUNDANGAN TIDAK BOLEH RETROAKTIF ( BERLAKU SURUT) • PERUNDANGAN YANG KHUSUS MENGESAMPINGKAN YANG UMUM ( LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS) • PERUNDANGAN YANG DATANG KEMUDIAN MENGESAMPINGKAN YANG LAMPAU (LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI) • PERUNDANGAN YANG DIBUAT PEJABAT/LEMBAGA LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA, MAKA LEBIH TINGGI ULA KEDUDUKANNYA

26. Lex Dura sed Tamen Scripta • Hukum itu kejam tetapi begitulah yang tertulis • Hal ini berarti hukum brsifat memaksa

27. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY AZAS HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANGAN a.  pengayoman; b.  kemanusiaan; c.  kebangsaan; d.  kekeluargaan; e.  kenusantaraan; f.  bhinneka tunggal ika; g.  keadilan; h.  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i.  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

28. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TATA URUTAN PERUDANGAN RI BERDASAR UU NO 12 TAHUN 2011 • UUD NEGARA RI TAHUN 194 • KETETAPAN MPR • UU/PERPU REP. INDONESIA • PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN PRESIDEN • PERATURAN DAERAH

29. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY YURISPRUDENSI • PUTUSAN HAKIM YANG TELAH LALU DAN SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP ( IN KRACHT VAN GEWIJSDE) DAN KEMUDIAN DIGUNAKAN HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUS KASUS YANG SAMA. • BERKEKUATAN HUKUM TETAP = TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERSEBUT SUDAH TIDAK DILAKUKAN UPAYA HUKUM LAGI

30. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY ALASAN HAKIM MENGGUNAKAN YURISPRUDENSI • PERTIMBANGAN PRAKTIS • PERTIMBANGAN KESESUAIAN PNDAPAT • PERTIMBANGAN PSYCOLOGIS

31. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY APAKAH HAKIM WAJIB MENGIKUTI PUTUSAN HAKIM DI ATASNYA • SISTIM HUKUM INDNESIA TIDAK MENGANUT PRINSIP STARE DECESIS SEHIGGA HAKIM BEBAS UNTUK TIDAK MENGIKUTI HAKIM LAIN YANG LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA

32. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TRAKTAT/PERJANJIAN • PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH DUA NEGARA ATAU LEBIH YANG MENGATUR SESUATU HAL • DASAR KEBERLAKUAN TRAKTAT ADALAH PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA = SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH NEGARA, MAKA MENGIKAT JUGA WARGA NEGARANYA

33. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY JENIS TRAKTAT • TRAKTAT TERBUKA • TRAKTAT TERTUTUP

34. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KEBIASAAN • PERBUATAN TERSEBUT TERUS MENERUDSDILAKUKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM TERSEBUT • MASYARAKAT MENGANGGAP PERBUATAN TERSEBUT SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN ATAU KEPATUTAN DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

35. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY DOKTRIN • PENDAPAT AHLI HUKUM TERNAMA YANG PENDAPATNYA DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN UNTUK MEMUTUS SUATU PERKARA • DOKTRIN MENJADI SUMBER HUKUM APABILA DIGUNAKAN SEBAGAI JURISPRUDENSI

36. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TUGAS MAHASISWA • PILIH SATU UNDANG-UNDANG, DAN KEMUDIAN TUNJUKKAN BAGIAN-BAGIAN MANA YANG SESUAI DAN PRINSIP-PRINSIP PERUNDANGAN DALAM UU NO 10 TAHUN 2004 • TUGAS KELOMPOK MAKSIMUM ANGGOTA 5 (LIMA) ORANG • Legalitas.org • Dikumpulkankamisdepan

37. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY HUKUM PERDATA • Hukum yang mengaturhubunganantarsubyekhukum yang menitikberatkankepadakepentinganpribadiatauprivat

38. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY HUKUM PERDATA • KUHPER = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA • BURGERLIJK WETBOEK = BW • KUHD= KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG • WETBOEK VAN KOOPHANDEL = WVK

39. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KUHPERDATA • BUKU 1 = ORANG = VAN PERSONEN • BUKU 2 = BARANG= VAN ZAKEN • BUKU 3 = PERIKATAN – VAN VERBINTENISEN • BUKU 4 = PEMBUKTIAN DAN DALUARSA

40. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY BUKU 1 TENTANG ORANG • SUBYEK HUKUM = SEGALA SESUATU YANG DAPAT MEMILIKI HAK DAN DIKENAI KEWAJIBAN • OBYEK HUKUM = SEGALA SESUATU YANG DAPAT DILEKATKAN DAN DINIKMATI OLEH SUBYEK HUKUM • SIAPA SUBYEK HUKUM PERDATA: • ORANG • BADAN HUKUM

41. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUBYEK HUKUM • KAPAN: • SEJAK LAHIR HINGGA MATI ( FROM CRADLE TO THE GRAVE) • PERKECUAIAN DALAM PASAL 2 KUHPER = • Anakdalamkandunganseorangwanitadianggaptelahlahir, setiap kali kepentingannyamenghendakinya. Bilatelahmatiwaktudilahirkan, anaktersebutdianggaptidakpernahada

42. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUBYEK HUKUM • TIDAK SEMUA SUBYEK HUKUM BERHAK BERLALULINTAS HUKUM (HANDELING BEKWAAM/WENANG BERHAK). • SUBYEK HUKUM YANG TIDAK BERHAK BERLALULINTAS HUKUM DISEBUT HANDELING ONBEKWAAM • SEMUA YANG TIDAK WENANG BERHAK HARUS DIWAKILI KEPENTINGANNYADALAM LALU LINTAS HUKUM OLEH PIHAK LAIN

43. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PENYEBAB TERJADINYA HANDELING ONBEKWAAM ALASAN JASMANI ROHANI • USIA SUBYEK HUKUM BELUM DEWASA(MINDERJARIG) ≥ 21 TAHUN ( MEERDERJARIG) (PASAL 330 KUHPER) • SUBYEK HUKUM TELAH BERUSIA ≥ 21 TAHUN, TAPI TIDAK MAMPU MENGURUS DIRI SENDIRI ALASAN UNDANG-UNDANG • WANITA YSG SUDAH MENIKAH ( DIHAPUS DENGAN SEMA NO 3 TAHUN 1963)

44. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PERWAKILAN • PERWALIAN (VOOGDIj)= UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ( PERKAWINAN ORTU SUDAH PUTUS) • PENGAMPUAN ( CURATELE)= UNTUK ORANG DEWASA TAPI TIDAK BISA MENGURS DIRINYA SENDIRI , MISAL KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL

45. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PERWALIAN • MENURUT UNDANG-UNDANG (WETTELIJKVOOGDIJ) • MENURUT WASIAT (TESTAMENTER VOOGDIJ) • MENURUT HAKIM (DATIEVE VOOGDIJ)

46. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KEKUASAAN ORANGTUA PUTUS • ANAK TELAH MENIKAH • ANAK TELAH DEWASA • KEKUASAAN ORTU DIBEBASKAN • KEKUASAAN ORTU DICABUT

47. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY DOMISILI • TEMPAT DIMANA SESEORANG HARUS DIANGGAP SELALU BERADA MESKIPUN SEBENARNYA SEDANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TERSEBUT • JENIS DOMISILI • ASLI • MENGIKUTI • PILIHAN

48. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY FUNGSI DOMISILI • TEMPAT DI MANA SESEORANG HARUS MENIKAH • TEMPAT DI MANA PENGADILAN MANA YANG BERWENANG KEPADANYA • TEMPAT DI MANA PENGADILAN HARUS MEMANGGIL KEPADANYA

49. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM • DIDIRIKAN DENGAN AKTE NOTARIS • DIFAGTARKAN DI PANITERA PENGADILAN SETEMPAT • AKTE PENDIRIAN DIUMUMKAN DI TAMBAHAN BERITA NEGARA • MEMILIKI DOMISILI

50. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY HAK KEPERDATAAN • PASAL 3 KUHPER • Tiadasuatuhukumanapapundapatmengakibatkankematianperdataatauhilangnyaseluruhhak-hakkewargaan