1 / 12

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Fokky Fuad Dr (UI), SH (UB), M.Hum (UB) Universitas Al Azhar Indonesia. PENGANTAR HUKUM INDONESIA. Pengertian. Pengantar Hukum Indonesia merupakan matakuliah dasar hukum yang mempelajari hukum yang pernah-sedang , dan akan berlaku di Indonesia

harva
Télécharger la présentation

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FokkyFuad Dr (UI), SH (UB), M.Hum (UB) Universitas Al Azhar Indonesia PENGANTAR HUKUM INDONESIA

  2. Pengertian PengantarHukum Indonesia merupakanmatakuliahdasarhukum yang mempelajarihukum yang pernah-sedang, danakanberlakudi Indonesia Hukum yang sedangberlakudisebutsebagaihukumpositif (berwujud) atauiusconstitutum Hukum yang akanberlaku (sedangdirancang) disebutiusconstituendum

  3. RuangLingkup Hukum yang sedangberlakudi Indonesia: HukumTatanegara, HukumAdministrasi Negara HukumPidana, HukumPerdata, HukumAcaraPidana, HukumAcaraPerdata HukumAgraria, HukumLingkungan, Hukum Islam, HukumAdat, HukumInternasional, HukumDagang

  4. SejarahHukum Indonesia MasaHindiaBelanda: • Periode 1814-1855: BerlakuAlgemeineVerordering(PeraturanPusat) disebut pula KoninklijkeBesluit. Tahun 1839 MenteriUrusanJajahanBelandamengangkatKomisi UU BagiHindiaBelanda.

  5. SejarahHukum Indonesia Komisitsbdipimpinoleh Mr. Scolten van OudHarleemdenganberhasilmembuatbeberapaperaturanhukum: Reglement of de RechterlijkeOrganisatie (PeraturanOrganisasiPeradilan) AlgemeineBepalingan van Wetgeving (KetentuanPerundang-undangan) BurgerlijkeWetboek(KitabUndang-undangHukumPerdata) Wetboek van KoephandelatauWvK(KitabUndang-undangHukumDagang) Reglement op de BurgerlijkeRechtsvordering(PeraturantentangAcaraPerdata)

  6. SejarahHukum Indonesia b. Masa 1855-1926: DikeluarkanPasal 75 RR yang membagipendudukHindiaBelandadalam 3 Golongan: • PendudukGolonganEropa • PendudukGolonganTimurAsing: Cina, Arab • PendudukGolonganBumiputra/Pribumi

  7. SejarahHukum Indonesia c. Masa 1926-1942: BerlakuIndischeStaatsregering (IS), Pasal 141: (1). HukumPerdatadanPidana Material ditulisdanditetapkandalamordonansi (2a). MemberiPedomankepadapembentukordonansiuntukhukumperdata yang harusdiaturbagigolonganEropa

  8. SejarahHukum Indonesia (2b). Memberipedomankepadapembentukordonansiuntukhukumperdata yang harusdiaturbagigolonganTimurAsingdanPribumi (3). UntukHukumAcaraPerdata & HukumAcaraPidanaketentuan yang samamengenaihukumpidana

  9. SejarahHukum Indonesia (4). Orang-orangTimurAsing & Pribumi, sepanjangmerekabelumtundukkpdaturan-aturanbersamaGolonganEropaberhakuntukmenundukkandirinyasecarasukarela yang diaturdenganordonansi

  10. SejarahHukum Indonesia (5). Menyatakantidakberlakunyaordonansiberlakunyapasalinididaerah-daerah yang berlakuhukumadat (6). HukumadatberlakubagigolonganPribumi

  11. MasaKemerdekaan Berlaku UUD 1945, Pasal II AturanPeralihan: SegalaBadan Negara danperaturan yang adamasihberlaku, selamabelumdiadakan yang barumenurutUndang-undangDasarini Indonesia MerdekamenerapkanAzasKonkordansi: menerapkanhukum yang berlakudi Negara Penjajahpada Negara Terjajah

  12. SistemHukum Indonesia SistemHukumdi Indonesia: • SistemHukumEropaKontinental • SistemHukumAdat • SistemHukum Islam • SistemHukum Anglo Saxon (Common Law)

More Related