RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen)

1. Sesi I RISIKO PELAPORAN KEUANGAN(Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi di Bandung)

2. KEJAHATAN KORPORASI DAN RESIKO PROFESI AKUNTAN PUBLIK DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI

3. KEJAHATAN KORPORASI DAN RESIKO PROFESI AKUNTAN PUBLIK

4. KEJAHATAN KORPORASI DAN RESIKO PROFESI AKUNTAN PUBLIK

5. KEJAHATAN KORPORASI DAN RESIKO PROFESI AKUNTAN PUBLIK “Hampir dalam semua kasus, perbuatan atau kelalaian dilakukan oleh orang seperti buruh atau orang-orang dengan posisi yang rendah dalam hirarki suatu korporasi, industri, pertanian atau perdagangan” (Morland J. dalam kasus Rivers Authority v Alfred McAlphine Jomes East)

6. KEJAHATAN KORPORASI DAN RESIKO PROFESI AKUNTAN PUBLIK “Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet.” (http://regional.kompas.com) “Pada tahun 2002, seorang AP selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan” (Siaran press BAPEPAM-LK tanggal 27 Desember 2002).

7. KEJAHATAN KORPORASI DAN RESIKO PROFESI AKUNTAN PUBLIK KIMIA FARMA GREAT RIVER BANK BALI BANK SUMA BANK GLOBAL Seberapabesarresiko AP dalamberpraktik Akuntan Publik

8. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Stakeholder perusahaan: Investor/Analis Perusahaan Karyawan Regulator/Fiskus Nexus of Contract Bankir/Kreditur

9. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Stakeholder pelaporan keuangan: Investor/Analis LAPORAN KEUANGAN Karyawan Regulator/Fiskus Bankir/Kreditur

10. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 66 ayat 1 Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 66 ayat 1-2: (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a.laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.......................

11. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 69 ayat 3 UU PT: (3)Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Pasal 78 ayat 1 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1995 TentangPasar Modal (UU PM): (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material.

12. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP): Wajibpajakorangpribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebasdanwajibpajakbadandi Indonesia, wajibmenyelenggarakanpembukuan. Pasal 1 ayat 3 UU KUP: Pembukuanataupencatatantersebutharusdiselenggarakandenganmemperhatikanitikadbaikdanmencerminkankeadaaanataukegiatanusaha yang sebenarnya.

13. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 66 ayat 3 UU PT: LaporanKeuangansebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a disusunberdasarkanstandarakuntansikeuangan. Penjelasanpasal 66 ayat 3: Yang dimaksuddengan “standarakuntansikeuangan” adalahstandar yang ditetapkanolehOrganisasiProfesiAkuntan Indonesia yang diakuiPemerintahRepublik Indonesia. Pasal 69 ayat 1 UU PM: Laporankeuangan yang disampaikankepada BAPEPAM wajibdisusunberdasarkanprinsipakuntansi yang berlakuumum Penjelasan: Yang dimaksuddengan ‘prinsipakuntansi yang berlakuumum’ dalamayatiniadalahStandarAkuntansiKeuangan yang ditetapkanolehIkatanAkuntansi Indonesia danpraktikakuntansilainnya yang lazimberlakudipasar modal.

14. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 86 ayat 1 UU PM: Emiten yang PernyataanPendaftarannyatelahmenjadiefektifatau Perusahaan Publikwajib: Menyampaikanlaporansecaraberkalakepada BAPEPAM danmengumumkanlaporantersebutkepadamasyarakat; dan Menyampaikanlaporankepada BAPEPAMdanmengumumkankepadamasyarakattentangperistiwa material yang dapatmempengaruhihargaefekselambat-lambatnyapadaakhirharikerja ke-2 (kedua) setelahterjadinyaperistiwatersebut. Pasal 81 ayat 1 UU PM: (1)Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

15. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 49 ayat 1 UU No.28 Tahun 2004 TentangYayasan (UU Yayasan): Dalamjangkawaktu paling lambat 5 (lima) bulanterhitungsejaktanggaltahunbukuYayasanditutup, Penguruswajibmenyusunlaporantahunansecaratertulis yang memuatsekurang-kurangnya: laporankeadaandankegiatanYayasanselamatahunbuku yang lalusertahasil yang telahdicapai; laporankeuangan yang terdiriataslaporanposisikeuanganpadaakhirperiode, laporanaktivitas, laporanaruskas, dancatatanlaporankeuangan. Pasal 51 ayat 1 UU Yayasan: Dalamhaldokumenlaporantahunanternyatatidakbenardanmenyesatkan, makaPengurusdanPengawassecaratanggungrentengbertanggungjawabterhadappihak yang dirugikan.

16. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 5 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (UU Koperasi): Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

17. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 23 UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN): Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

18. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 30 UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU KN): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

19. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU KN): Gubernur/Bupati/Walikotamenyampaikanrancanganperaturandaerahtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD kepada DPRD berupalaporankeuangan yang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir. Laporankeuangandimaksudsetidak-tidaknyameliputiLaporanRealisasi APBD, Neraca, LaporanArusKas, danCatatanatasLaporanKeuangan, yang dilampiridenganlaporankeuanganperusahaandaerah.

20. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Kep-Ketua BAPEPAM No.KEP-40/PM/2003 tentang, “Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan”. Direksi & Dewan Komisaris Pengesahan? Penandatanganan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan LAPORAN TAHUNAN RUPS

21. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN • Kami yang bertandatangandibawahini: • Nama : …………………………………………….. • Alamatkantor : …………………………………………….. • Alamatrumah : …………………………………………….. • Nomortelepon : …………………………………………….. • Jabatan : DirekturUtama • Nama : …………………………………………….. • Alamatkantor : …………………………………………….. • Alamatrumah : …………………………………………….. • Nomortelepon : …………………………………………….. • Jabatan : DirekturKeuangan • menyatakanbahwa: • Kamibertanggungjawabataspenyusunandanpenyajianlaporankeuanganperseroan, PT…......., • Laporankeuangantelahdisusundandisajikansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumumdi Indonesia, • a. Semuainformasidalamlaporankeuangantelahdiungkapkansecaralengkapdanbenar, • b. Laporankeuangantidakmengandunginformasiataufakta material yang tidakbenardantidakmenghilangkaninformasiataufakta material. • Kamibertanggungjawabatassistempengendalian internal. • Denganpernyataaninidibuatdengansebenarnya. • Jakarta, ……………… 2008 • DirekturUtamaDirekturKeuangan

22. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

23. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Opini Audit Sertifikasi Laporan Keuangan Pengguna Laporan Keuangan Laporan Keuangan Surat Pernyataan Direksi Akuntan Publik Surat Representasi Manajemen Manajemen

24. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Bagian surat representasi: “………………………………………………………………. Kami (manajemen) menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, (tanggal laporan audit) representasi berikut ini telah kami buat kepada Saudara selama audit Saudara: 1……. 2……… 8. Tidak terdapat: Kemungkinan unsur tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berdampak yang harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Surat Representasi

25. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Orang perseorangan yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum (Psl 93 ayat 1 UU PT), Diangkat melalui RUPS (Psl 94 UU PT), Berwenang mewakili PT baik di dalam maupun luar pengadilan (Psl 98 ayat 1 UU PT). Bertanggung jawab atas pengurusan PT (Psl 97 ayat 1 UU PT), Wajib mengurus PT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawan (Psl 97 ayat 2 UU PT), Bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian PT yang muncul akibat kelalaian, kesalahan dan tidak mengurus PT dengan itikad baik (Psl 97 ayat 3). Direksi PT Fiduciary duty Duty of skill and care

26. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Seorangdireksidianggaptelahmelakukankegiatan yang tidaktermasukdalamlingkupkuasanyajikakegiatantersebuttidaktermasukdalamlingkupwewenangdantugasnya, ataumelakukantugas-tugas yang bertentangandengananggarandasarperusahaanmaupunhukum yang berlaku. Dalamkasusini, direksibertanggungjawabsecarapribadi. Anggaran Dasar Direksi PT

27. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pidana! Perdata! Administrasi! Profesi!

28. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pidana! Pelanggaran terhadap anggaran dasar (Pasal 398 KUHP), Pelanggaran dalam bangkrut tipu (Pasal 397 KUHP), Penipuan pengurus Perseroan, koperasi dan yayasan terkait penerbitan neraca tidak benar (Pasal 392 KUHP), Pembohongan dalam penerbitan obligasi (Pasal 391 KUHP), Pembohongan yang mengakibatkan turunnya harga saham (Pasal 390 KUHP),

29. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pidana! Pelanggaran terkait dengan penyimpangan anggaran dasar BUMN dan BUMD (Pasal 34 ayat 2UU KN), Pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan kekayaan negara pada BUMN/BUMND (Pasal 7 UU BUMN). Kerugian koperasi karena kesengajaan (Pasal 34 ayat 2 UU Koperasi), Dan lain-lain

30. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Perdata! Penyajian laporan keuangan yang tidak benar (Pasal 69 ayat 3 UU PT), Penyampaian informasi yang tidak benar pada prospektus (Pasal 81 ayat 1 UU PM) Penyampaian laporan keuangan yayasan yang tidak benar (Pasal 51 UU Yayasan) Kerugian koperasi karena kelalaian (Pasal 34 ayat 1 UU Koperasi) Dan lain-lain

31. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Administrasi dan profesi! • Pelanggaran terhadap UU PM • (Pasal 102 ayat 1 UU PM), • Peringatan, • Denda, • Pembatasan usaha, • Pembekuan usaha, • Pencabutan izin, • Pembatalan persetujuan, • Pembatalan pendaftaran. • Pelanggaran terkait kealpaan memenuhi kewajiban penyusunan laporan keuangan BUMN dan BUMD • (Pasal 34 ayat 3 UU KN), • Sanksi administratif pejabat BUMN dan BUMD.

32. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 392 KUHP: Seorangpengusaha, seorangpengurusataukomisarisperseroterbatas, maskapaiandil Indonesia ataukoperasi, yang sengajamengumumkandaftaratauneracatidakbenar, diancamdenganpidanapenjara paling lama satutahunempatbulan. Penyajian laporan keuangan tidak benar!

33. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 59 KUHP: Dalamhal-haldimanapelanggaranditentukanpidananyadiancamkankepadapengurus, anggota-anggotabadanpengurusataukomisaris-komisaris, makatidakdipidanapengurus, anggotabadanpengurusataukomisaris yang ternyatatidakikutcampurmelakukanpelanggarantersebut. Pasal 398 KUHP: Seorangpengurusataukomisarisperseroanterbatas, maskapaiandil Indonesia atauperkumpulankorporasi yang dinyatakandalamkeadaanpailitatau yang diperintahkanpenyelesaianolehpengadilan, diancamdenganpidanapenjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulanjika yang bersangkutanturutmembantuataumengijinkanuntukmelakukanperbuatan-perbuatan yang bertentangandengananggarandasar, sehinggaolehkarenaituseluruhatausebagaibesardarikerugiandideritaolehperseroan, maskapaiatauperkumpulan………… Tindakan yang menyalahi anggaran dasar perusahaan! (Ultra Vires)

34. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 396 KUHP Bangkrut Sederhana Seorangpengusaha yang dinyatakandalamkeadaanpailitatau yang diizinkanmelepaskanbudelolehpengadilan, diancamkarenamerugikanpemiutangdenganpidanapenjara paling lama satutahunempatbulan: jikapengeluarannyamelewatibatas; jika yang bersangkutandenganmaksuduntukmenangguhkankepailitannyatelahmeminjamuangdengansyarat-syarat yang memberatkansedangdiketahuinyabahwapinjamanitutiadamencegahkepailitan; jikadiatakdapatmemperlihatkandalamkeadaantakdiubahbuku-bukudansurat- suratuntukcatatanmenurutpasal 6 KUHD dantulisan- tulisan yang harusdisimpannyamenurutpasalitu.

35. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 397 KUHP Bangkrut Tipu Seorangpengusaha yang dinyatakandalamkeadaanpailitataudiizinkanmelepaskanbudelolehpengadilan, diancamkarenamerugikanpemiutangsecaracurangjika yang bersangkutanuntukmengurangihakpemiutangsecaracurang: membikinpengeluaran yang takada, maupuntidakmembukukanpendapatan, ataumenarikbarangsesuatudaribudel; telahmelijerkan (ervreemden) barangsesuatudengancuma-cumaataujelasdibawahharganya; dengansuatucaramenguntungkansalahseorangpemiutangdiwaktupailitnyaataupadasaatdimanadiketahuihahwakeadaantersebuttakdapatdicegah; tidakmemenuhikewajibanuntukmengadakanpencatatanmenurutpasal 6 ayatpertama KUHD atauuntukmenyimpandanmemperlihatkanbuku-buku, surat-surat, dantulisan-tulisan yang dimaksuddalamayatketigapasaltersebut.

36. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 34 UU Koperasi: Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntuntutan. Pasal 7 UU BUMN: Para anggotaDireksi, KomisarisdanDewanPengawasdilarangmengambilkeuntunganpribadibaiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdarikegiatan BUMN selainpenghasilan yang sah.

37. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 49 ayat 1 UU 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan): Direksi, Komisaris, pegawai bank yang: Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu, Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, Mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan, Pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 milyar dan paling banyak 200 milyar

38. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 49 ayat 2 UU 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan): Direksi, Komisaris, pegawai bank yang: Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan UU ini, Pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 milyar dan paling banyak 100 milyar

39. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 2 ayat 1 UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)............... Pasal 3 UU PTPK: Setiaporang yang dengantujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatukorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegaradipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahun……………

40. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KORPORASI Pasal 38 KUP: • Setiaporang yang karenakealpaannya: • tidakmenyampaikanSuratPemberitahuan; atau • menyampaikanSuratPemberitahuan, tetapiisinyatidakbenaratautidaklengkapataumelampirkanketerangan yang isinyatidakbenar, sehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara, dipidanadenganpidanakurungan paling lama 1 (satu) tahundanataudenda paling tinggi 2 (dua) kali jumlahpajak yang tidakataukurangdibayar.

41. Questions?