RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen)

1. Sesi II RISIKO PELAPORAN KEUANGAN(Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi di Bandung)

2. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA

3. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Korupsi Pencemaran lingkungan Laporan Keuangan Perusahaan Pencucian Uang Kejahatan Perpajakan Monopoli

4. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN SA Seksi 317, “Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien”. Par. 03: Penentuanapakahsecaranyatasuatuperbuatandisebutmelanggarhukumbiasanyadiluarkompetensiprofesionalseorang auditor. Auditor dalamhubungannyadenganpenyajianlaporankeuanganmenempatkandirinyasebagaipihak yang cakapdalamakuntansidan auditing…….. SA Seksi 317, • Komunikasidengankomite audit (lisandantulisan). Komunikasisecaralisanharusdidokumentasikan. • Mengevaluasiefekpelanggaranhukumterhadaplaporankeuangan(angka, pengungkapandan lain-lain).

5. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pasal 2 ayat 1UU PTPK, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.......... Korupsi BUMN/BUMD Instansi BLU Organisasi Penerima Bantuan Negara Sejauhmana Implikasinya Terhadap Laporan Keuangan?

6. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Proses peradilan? (POLRI, Kejaksaan, PN, MA, Kasasi, PK) Potensi Kerugian Negara? Siapa yang menjadi tersangka? Dampak material atau signifikan? Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. Laporan Keuangan Pencatatan? Pengungkapan?

7. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pasal 76 ayat 1-2 UU 32Tahun2009, (1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Pencemaran lingkungan Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. Dampak material atau signifikan? Laporan Keuangan

8. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pasal 38 UU 28Tahun2007 (UU KUP), Kealpaan menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar, Secara sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak menyelenggarakan pembukuan secara benar yang dijadikan dasar penyusunan SPT. Kejahatan Perpajakan Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. Dampak material atau signifikan? Laporan Keuangan

9. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pasal 4 UU 5Tahun1999, (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Monopoli Pasal 9 UU 5Tahun1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pidana Kurungan Pidana Denda Larangan usaha dan pencabutan izin usaha

10. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pasal 4 UU 5 Tahun 1999 Pasal 9 UU 5 Tahun 1999 Monopoli Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. Dampak material atau signifikan? Laporan Keuangan

11. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang Bank Perusahaan Pembiayaan Lain-lain Pencucian Uang PPATK Pasal 27 ayat 1 UU 8Tahun2010, Pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi pengguna jasa kepada PPATK apabila transaksi tersebut berjumlah minimal Rp 500 juta. Pasal 30 ayat 3 UU 8Tahun2010, Kelalaian melapor dapat dikenakan peringatan, teguran tertulis dan pengumuman kepada publik menganai tindakan atau sanksi dan denda administratif.

12. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pasal 82 ayat 2 UU PM: (2). BAPEPAM mewajibkanEmitendan Perusahaan PublikuntukmemperolehpersetujuanmayoritaspemegangsahamindependenapabilaEmitenatau Perusahaan PubliktersebutmelakukantransaksidimanakepentinganekonomisEmitenatau Perusahaan Publiktersebutberbenturandengankepentinganekonomispribadidirektur, komisarisataupemegangsahamutamaEmitenatau Perusahaan publikdimaksud. Berimplikasi terhadap pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (hubungan istimewa) sebagaimana diatur dalam PSAK 7R.

13. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Pasal 26 UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (UU AP): Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah tanggung jawab perdata. Pidana Perdata Administratif & Profesi

14. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Pasal 1 UU AP: Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

15. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

16. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

17. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

18. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

19. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

20. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP: Opini Audit Laporan Keuangan Manajemen Akuntan Publik Pasal 1239 KUH Perdata: Tiapperikatanuntukberbuatsesuatu, atauuntuktidakberbuatsesuatu, wajibdiselesaikandenganpemberianpenggantianbiaya, kerugiandanbungabiladebiturtidakmemenuhikewajibannya.

21. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP: Opini Audit Laporan Keuangan Manajemen Akuntan Publik Pasal 1242 KUH Perdata: Penggantianbiaya, kerugiandanbungakarenatakdipenuhinyasuatuperikatan, mulaidiwajibkan, biladebitur, walaupundinyatakanlalai, tetaplalaiuntukmemenuhiperikatanitu, ataujikasesuatu yang harusdiberikanataudilakukannyahanyadapatdiberikanataudilakukannyadalamwaktu yang melampauiwaktu yang telahditentukan.

22. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP: Opini Audit Laporan Keuangan Manajemen Akuntan Publik Pasal 1365 KUH Perdata: Tiapperbuatan yang melanggarhukumdanmembawakerugiankepadaorang lain, mewajibkanorang yang menimbulkankerugianitukarenakesalahannyauntukmenggantikankerugiantersebut.

23. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP: Opini Audit Laporan Keuangan Manajemen Akuntan Publik Pasal 1366 KUH Perdata: Setiaporangbertanggungjawab, bukanhanyaataskerugian yang disebabkanperbuatan-perbuatan, melainkanjugaataskerugian yang disebabkankelalaianataukesembronoannya.

24. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab pidana profesi AP: Pasal 55 UU UU AP: Akuntan Publik yang: melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

25. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab pidana profesi AP: Pasal 56 UU UU AP: Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Partner non signing, audit manager, audit supervisor, audit staf dll.

26. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Sanksi administratif profesi AP: Pasal 53 ayat 3 UU AP: Rekomendasiuntukmelaksanakankewajibantertentu, Peringatantertulis, Pembatasanpemberianjasakepadasuatujenisentitastertentu, Pembatasanpemberianjasatertentu, Pembekuanizin, Pencabutanizin, Denda.

27. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

28. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

29. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik: Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan (pidana, perdata & profesi). • Pasal 12 UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik: • KAP dapat berbentuk usaha: • Perseorangan • Persekutuan perdata; • Firma; atau • Bentuk usaha lain yang sesuai dengan………………………………..

30. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Pasal 1643 KUH Perdata: Para sekutudapatdituntutolehsiberpiutangdengansiapa, merekatelahbertindak, masing-masinguntuksuatujumlahdanbagian yang sama, meskipunbagiansekutu yang satudalampersekutuanadalahkurangdaripadabagiansekutu yang lainnya; terkecualiapabilasewaktuutangtersebutdibuatnyadengantegasditetapkankewajibanparasekutuituuntukmembayarutangnyamenurutimbanganbesarnyabagianmasing-masingdalampersekutuan.

31. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Pasal 55 UU AP: Akuntan Publik yang: melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

32. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Pasal 56 UU AP: PihakTerasosiasi yang melakukanperbuatansebagaimanadimaksuddalamPasal 55 dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahundanpidanadenda paling banyak Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah).

33. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Signing Audit Partner Opini Audit S P M Audit Manager Tanggung Jawab Auditor Audit Staf

34. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Pasal 392 KUHP: Seorangpengusaha, seorangpengurusataukomisarisperseroterbatas, maskapaiandil Indonesia ataukoperasi, yang sengajamengumumkandaftaratauneracatidakbenar, diancamdenganpidanapenjara paling lama satutahunempatbulan.

35. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA I N T E R N A L C O N T R O L CFO Laporan Keuangan Accounting Manager Tanggung Jawab Akuntan Manajemen Accounting Staf

36. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Teori Vicarious Liability: Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Tanggung Jawab Perdata AP Pasal 1367 KUH Perdata: Seseorangtidakhanyabertanggungjawab, ataskerugian yang disebabkanperbuatannyasendiri, melainkanjugaataskerugian yang disebabkanperbuatan-perbuatanorang-orang yang menjaditanggungannyaataudisebabkanbarang-barang yang beradadibawahpengawasannya……………. Tanggungjawab yang disebutkandiatasberakhir, jikaorangtua, guru sekolahataukepalatukangitumembuktikanbahwamerekamasing-masingtidakdapatmencegahperbuatanituatasmanamerekaseharusnyabertanggungjawab.

37. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Teori Identifikasi: Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi, Tanggung Jawab Pidana AP Pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP: Barangsiapamelakukanperbuatan yang diberikanolehpenguasa yang berwenang, tidakdipidana. Perintahjabatan yang tanpawewenang, tidakmenyebabkanhapusnyapidanakecualijika yang diperintah, denganitikadbaikmengirabahwaperintahdiberikandenganwewenang, danpelaksanaannyatermasukdalamlingkunganpekerjaanya.

38. Questions?