1 / 80

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG. Nomor 12 TH 1984 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 28 TH 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD ). DASAR HUKUM. UU Nomor 12 Tahun 1985 UU Nomor 12 Tahun 1994 UU Nomor 28 Tahun 2009

dacia
Télécharger la présentation

UNDANG-UNDANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG Nomor 12 TH 1984 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 28 TH 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD )

  2. DASAR HUKUM • UU Nomor 12 Tahun 1985 • UU Nomor 12 Tahun 1994 • UU Nomor 28 Tahun 2009 • PERDA PEMDA DKI No.16 Tahun 2011 Tentang PBB • PP No. 46 Tahun 2000 • KMK No. 201/KMK.04/2000 • KEP-251/PJ.6/2000

  3. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Terdiridari 4 Sektor • SektorPerdesaan; • SektorPerkotaan; • Sektor Perkebunan/Kehutanan • SektorPertambangan; Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD • SektorPerdesaan; • SektorPerkotaan; MenjadiPajak Daerah Kab/Kota Kecuali DKI Jakarta. sedangkan sektorlainnyatetapmenjadi PajakPusat.

  4. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) ADALAH PAJAK KEBENDAAN ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK • ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA: • MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU • MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN

  5. PENGERTIAN • BUMI adalahpermukaanbumidantubuhbumi yang adadibawahnya; • Bangunanadalahkonstruksiteknik yang ditanamataudilekatkansecaratetappadatanahdan/atauperairan; • NilaiJualobjekPajak (NJOP)adalahharga rata-rata yang diperolehdaritransaksijualbeli yang terjadisecarawajar, danbilamanatidakterdapattransaksijualbeli, NilaiJualobjekPajakditentukanmelaluiperbandinganhargadenganobjek lain yang sejenis, ataunilaiperolehanbaru, atauNilaiJualobjekPajakPengganti;

  6. SPOP & SPPT(Pasal 1) 4.Surat PemberitahuanobjekPajak (SPOP)adalahsurat yang digunakanoleh WP untukmelaporkan data objekpajakmenurutketentuan UU ini; 5.Surat PemberitahuanPajakTerhutang (SPPT) adalahsurat yang digunakanolehDit Jen Pajakuntukmemberitahukanbesarnyapajakterhutangkepada WP;

  7. OBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) BUMI BANGUNAN ADALAH : PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH DAN PERAIRAN PEDALAMAN SERTA LAUT WILAYAH INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YG ADA DIBAWAHNYA Pasal 1 angka 1 ADALAH : KONSTRUKSI TEKNIK YG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN Pasal 1 angka 2

  8. OBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) BANGUNAN TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH (PenjelasanPasal 1 angka 2) : Jalanlingkungan yang terletakdalamsuatu kompleksbangunanseperti hotel, pabrik, & emplasemennya, & lain-lain yang merupakan satukesatuandengankompleksbangunan tersebut; • JALAN TOL; • KOLAM RENANG; • PAGAR MEWAH; • TEMPAT OLAH RAGA; • GALANGAN KAPAL, DERMAGA; • TAMAN MEWAH; • TEMPAT PENAMPUNGAN/KILANG MINYAK AIR DAN GAS, PIPA MINYAK; • FASILITAS LAIN YANG MEMBERIKAN MANFAAT.

  9. UU NO. 28 TAHUN 2009(Pasal 77)””” (1) Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah: Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

  10. TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN:(Pasal 77 Ayat 2)*** a.jalanlingkungan yang terletakdalamsatukompleksbangunanseperti hotel, pabrik, danemplasemennya, yang merupakansuatukesatuandengankompleksBangunantersebut; b.jalantol; c. kolamrenang; d. pagarmewah; e. tempatolahraga; f. galangankapal, dermaga; g. tamanmewah; h. tempatpenampungan/kilangminyak, air dan gas, pipaminyak; dan i. menara. j. rumahsusun. ** k.apartemen strata title. ** **BerdasarPerdaPemda DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011

  11. BANGUNAN • Rumah Susun adalah suatu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bangunan-bangunan yang terstrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki secara terpisah terutama tempat-tempat hunian yang dilengkapi dengan bangunan bersama dan tanah bersama.

  12. BANGUNAN • Apartemen strata title adalah suatu bangunan bertingkat tinggi yang beratap dasar yang biasanya ditinggali orang sebagai tempat tinggal milik pribadi, yang bergandengan dengan milik bersama dalam bagian-bagian yang diperuntukan bagi pemakaian bersama, biasanya penghuninya lapisan masyarakat keatas, dengan dilengkapi sarana yang mewah dan modern.

  13. FAKTOR YANG MENENTUKAN KLASIFIKASI Objek PAJAK Pasal 2 ayat (2) • BUMI/TANAH • - Letak • - Peruntukan • - Pemanfaatan • Kondisi lingkungan • Dan lain-lain • BANGUNAN • -Bahan bangunan • - Rekayasa • - Letak • Kondisi lingkungan • Dan lain-lain

  14. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB Pasal 3 ayat (1) ADALAH OBJEK PAJAK YANG : • DigunakanSemata-mataUntukMelayaniKepentinganUmum Di BidangIbadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan Dan KebudayaanNasional, Yang Nyata-nyataTidakDimaksudkanUntukMemperolehKeuntungan; • DigunakanUntukKuburan, PeninggalanPurbakala, Atau Yang SejenisDngItu; • MerupakanHutanLindung, HutanSuakaAlam, HutanWisata, Taman Nasional, Tanah Penggembalaan Yang DikuasaiOlehDesa, Dan Tanah Negara ygBelumDibebaniSuatuHak; • DigunakanOlehPerwakilanDiplomatik, KonsulatBerdasarkanAsasPerlakuanTimbalBalik; • DigunakanOlehBadanAtauPerwakilanOrganisasiInternasional Yang DitentukanOlehMenteriKeuangan.

  15. OBJEK PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pasal 3 Ayat (2) PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

  16. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB PERDESAAN & PERKOTAAN (Pasal 77 Ayat 3)*** a.digunakanolehPemerintahdan Daerah utkpenyelenggaraanpemerintahan; b.digunakansemata-matauntukmelayanikepentinganumumdibidangibadah, sosial, kesehatan, pendidikandankebudayaannasional, yang tidakdimaksudkanuntukmemperolehkeuntungan; c.digunakanuntukkuburan, peninggalanpurbakala, atau yang sejenisdenganitu;

  17. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB PERDESAAN & PERKOTAAN (Pasal 77 Ayat 3)*** d.merupakanhutanlindung, hutansuakaalam, hutanwisata, tamannasional, tanahpenggembalaan yang dikuasaiolehdesa, dantanahnegara yang belumdibebanisuatuhak; e.digunakanolehperwakilandiplomatikdankonsulatberdasarkanasasperlakuantimbalbalik; dan f.digunakanolehbadanatauperwakilanlembagainternasional yang ditetapkandenganPeraturanMenteriKeuangan.

  18. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB PERDESAAN & PERKOTAAN (Perda No 16) (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: a.digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

  19. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB PERDESAAN & PERKOTAAN (Perda No 16) d. merupakan cagar budaya yg tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian/tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ; e.merupakan Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; f.digunakan oleh perwakilan diplomatik & konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan g.digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Per. Menteri Keuangan.

  20. Pasal 3 (3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

  21. BESARNYA NJOPTKP(Pasal 77)*** 4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. • 5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

  22. BESARNYA NJOPTKP(Perda No.16 Pemda DKI) • (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

  23. CONTOH *** • Seorang WP mempunyaiObjekPajakberupabumidengannilai Rp.12.000.000,00 danbesarnya NJOPTKP untukObjekPajakwilayahtersebutadalah Rp15.000.000,00. • Karena NJOP beradadibawahbatas NJOPTKP (Rp15.000.000,00), makaObjekPajaktersebuttidakdikenakan PBB.

  24. CONTOH PENGHITUNGAN PBB LangkahPertamaadalahmencari NJOP dari duadesatersebut yang mempunyainilai paling besar, yaitu Desa A. Maka NJOP untukperhitungan PBB adalah: NJOP BumiRp 13.000.000,00 NJOP Bangunan9.000.000,00 NJOP sbg DP PBB Rp 22.000.000,00 NJOPTKP 10.000.000.00 NJOP utk PBB Rp 12.000.000,00 Desa B: NJOP untukpenghitungan PBB: NJOP BumiRp 8.000.000,00 NJOP Bangunan10.000.000,00 NJOP utkpengh PBB 18.000.000,00 NJOPTKP 0 NJOP utkpengh PBB 18.000.000,00

  25. SUBJEK PAJAK Dikenakan kewajiban membayar pajak SUBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) ORANG ATAU BADAN Memperoleh manfaat atas bangunan Memperoleh manfaat atas bumi Memiliki, menguasai bangunan Mempunyai suatu hak atas bumi Pasal 4 ayat (2) WAJIB PAJAK

  26. SUBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) DIRJEN PAJAK MENETAPKAN SUBJEK PAJAK OBJEK PAJAK YANG BELUM JELAS WAJIB PAJAKNYA

  27. PASAL 78SUBJEK PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN *** • Subjek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah: Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

  28. WAJIB PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN ** (2) WP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah: Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

  29. SUBJEK PAJAK(Pasal 5)** (1) Yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah ini. ** PERDA NO. 16 Th.2011 DKI JAKARTA

  30. SUBJEK PAJAK(Pasal 5)** (3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Wajib Pajak. (4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

  31. SUBJEK PAJAK(Pasal 5)** (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Kepala Dinas Pelayanan Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

  32. SUBJEK PAJAK(Pasal 5)** (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

  33. NILAI JUAL Objek PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) Pasal 3 Ayat (3) NJOPTKP SETINGGI-TINGGINYA RP. 12.000.000,00 • Per WajibPajak; • Diberikanuntukbumidan/ataubangunan; • ApabilaseorangWajibPajakmempunyaibeberapaObjekpajak, yang diberikan NJOPTKP hanyasalahsatuObjekpajak yang nilainyaterbesar.

  34. DASAR PENGENAAN Pasal 6 Ayat (1), (2) N J O P (Nilai Jual Objek Pajak) ADALAH HARGA RATA-RATA YANG DIPEROLEH DARI TRANSAKSI JUAL BELI YANG TERJADI SECARA WAJAR • BILAMANA TIDAK TERDAPAT TRANSAKSI JUAL BELI, • NILAI JUAL OBJEK PAJAK DITENTUKAN MELALUI : • - PERBANDINGAN HARGA DENGAN OBJEK LAIN YANG SEJENIS;ATAU • - NILAI PEROLEHAN BARU; ATAU • NILAI JUAL OBJEK PAJAK PENGGANTI. NJOP ditetapkansetiaptigatahunolehMenteriKeuangan, kecualiuntukdaerahtertentuditetapkansetiaptahunsesuaiperkembangandaerahnya

  35. DASAR PENENAAN PAJAK (DPP)Pasal 79 *** (1) DPP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

  36. DASAR PENGENAAN PAJAK(Pasal 7)** (1) Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. • ** PERDA NO. 16 Th.2011 DKI JAKARTA

  37. PENENTUAN NJOP PENILAIAN OBJEK PBB • PENDEKATAN PENILAIAN • Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) • PendekatanBiaya (Cost Approach) • PendekatanPendapatan (Income Approach) • CARA PENILAIAN • PenilaianMassal • Penilaian Individual

  38. PENDEKATAN PENILAIAN • PENDEKATAN DATA PASAR (Market Data Approach) • NJOP dihitungdengancaramembandingkanObjekpajak yang sejenisdenganObjek lain yang telahdiketahuihargapasarnya. • Pendekataninipadaumumnyadigunakanuntukmenentukan NJOP tanah, namundapatjugadipakaiuntukmenentukan NJOP bangunan.

  39. PENDEKATAN PENILAIAN • PENDEKATAN BIAYA (Cost Approach) • Pendekataninidigunakanuntukmenentukannilaitanahataubangunanterutamauntukmenentukan NJOP bangunandngmenghitungseluruhbiaya yang dikeluarkanuntukmembuatbangunanbaru yang sejenisdikurangidenganpenyusutanphisiknya.

  40. PENDEKATAN PENILAIAN PENDEKATAN PENDAPATAN (Income Approach) • Pendekataninidigunakanuntukmenentukan NJOP yang tidakdapatdilakukanberdasarkanpendekatan data pasarataupendekatanbiaya, tetapiditentukanberdasarkanhasilbersihobjekpajaktersebut • Pendekataniniterutamadigunakanuntukmenentukan NJOP galiantambangatauobjekperairan

  41. CARA PENILAIAN PENILAIAN MASSAL (Mass Appraissal) • NJOP bumidihitungberdasarkanNilaiIndikasi Rata-rata (NIR) yang terdapatpadasetiapZonaNilai Tanah (ZNT). • NJOP bangunandihitungberdasarkanDaftarBiayaKomponenBangunan (DBKB) dikurangipenyusutanphisik. • Perhitunganpenilaianmassaldilakukandenganmenggunakan program komputer(Computer Assisted Valuation / CAV).

  42. CARA PENILAIAN PENILAIAN INDIVIDUAL (Individual Appraissal) DiterapkanuntukObjektertentu yang bernilaitinggiatau keberadaannyamempunyaisifat khusus, antara lain • JalanTol • PelabuhanLaut/Sungai/Udara • Lapangan Golf • Industri Semen/Pupuk • PLTA, PLTU, PLTG • Pertambangan • TempatRekreasi • Dan Lain-lain Sejenisnya • ObjekPajakTertentu, SepertiRumahMewah, PompaBensin, JalanTol, Lap. Golf, ObjekRekreasi, Usaha Perkebunan, Perhutanan, & Pertambangan.

  43. DASAR PENGHITUNGAN SELAIN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN NILAI JUAL KENA PAJAK SERENDAH-RENDAHNYA 20 % & SETINGGI-TINGGINYA 100 % PERSENTASE NJKP DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

  44. PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK (PP No. 25 TAHUN 2002) NILAI JUAL KENA PAJAK 1.OBJEK PAJAK PERKEBUNAN 2. OBJEK PAJAK KEHUTANAN 3. OBJEK PAJAK PERTAMBANGAN 4.OBJEK PAJAK LAINNYA YANG NJOP-NYA Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) atau lebih. OBJEK PAJAK LAINNYA YANG NJOP-NYA KURANG DARI Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah). 40% X NJOP 20% X NJOP

  45. TARIF Pasal 5 TARIF TUNGGAL 0,5 %

  46. CARA MENGHITUNG x N J K P PBB = TARIF x 20% x NJOP 40% x NJOP 0,5% = x 0,5% = DPP = (NJOP - NJOPTKP)

  47. TARIF PBB PERDESAAN & PERKOTAAN(Pasal 80)*** • Tarif PBB PerdesaandanPerkotaanditetapkan paling tinggisebesar 0,3% (nolkomatigapersen). (2) Tarif PBB PerdesaandanPerkotaanditetapkandenganPeraturan Daerah.

  48. PBB TERUTANG(Pasal 81)*** Besaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

  49. TARIF PAJAKPasal 6** • Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : • Tarif 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); • Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah);

  50. TARIF PAJAKPasal 6** • Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah); • Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

More Related