Download
1 / 17
230 likes | 735 Vues
DULU PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENJELASAN. SEKARANG: PEMBUKAAN PASAL-PASAL. UNDANG-UNDANG DASAR 1945. PEMBUKAAN UUD 1945. MERUPAKAN STAATS FUNDAMENTAL NORM (POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL NEGARA), KARENA DILIHAT DARI: SEGI TERJADINYA: DIBENTUK OLEH PEMBENTUK NEGARA (PPKI), SEKALI TERJADI.
E N D
DULU PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENJELASAN SEKARANG: PEMBUKAAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945
PEMBUKAAN UUD 1945 MERUPAKAN STAATS FUNDAMENTAL NORM (POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL NEGARA), KARENA DILIHAT DARI: • SEGI TERJADINYA: DIBENTUK OLEH PEMBENTUK NEGARA (PPKI), SEKALI TERJADI. • SEGI ISINYA: MEMUAT HAL-HAL POKOK KENEGARAAN
SEGI ISINYA: • MEMUAT HAL-HAL POKOK KENEGARAAN: • Tujuan negara (ada 4) • Bentuk negara berkedaulatan rakyat • Disusunnya UUD (konsep negara hukum) • Dasar filsafat negara (Pancasila)
PEMBUKAAN UUD 1945 MEMPUNYAI KEDUDUKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI DARIPADA PASAL-PASALNYA. PEMBUKAAN UUD 1945 MEMPUNYAI HUBUNGAN KAUSAL-ORGANIS DENGAN PASAL-PASALNYA PEMBUKAAN UUD MENJADI SEBAB ADANYA PASAL-PASAL .
AMANDEMEN UUD 1945 PERUBAHAN ATAS PASAL-PASAL UUD 1945. SEBAGAI SALAH SATU AMANAT REFORMASI (REFORMASI HUKUM) 1999 AMANDEMEN I 2000 AMANDEMEN II 2001 AMANDEMEN III 2002 AMANDEMEN IV
MPR PADA SIDANG THN 1999 SEPAKAT MENGADAKAN AMANDEMEN DENGAN CATATAN: 1. TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN 2. TIDAK MENGUBAH NEGARA KESATUAN 3. TIDAK MENGUBAH KABINET PRESIDENSIAL 4. AMANDEMEN DILAKUKAN BERTAHAP DAN BERSIFAT ADINDUM (MENAMBAH)
HAL-HAL POSITIF DALAM PENJELASAN UUD 1945 (LAMA) DIMASUKKAN KE DALAM PASAL/AYAT BARU. KAJIAN DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: UUD 1945 TELAH BERUBAH 300 % DIBANDINGKAN DENGAN UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN.
PERUBAHAN POSITIF: • Kekuasaan presiden dibatasi maksimal 2 periode (10 tahun saja) • Peran DPR dalam membentuk UU yg semula tidak jelas diatur secara tegas. • Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dlm hal mengangkat duta dan menerima duta.
PERUBAHAN POSITIF: • Presidenharusmemperhatikanpertimbangan MA dalammemberigrasidanrehabilitasi. Presidenmemperhatikanpertimbangan DPR dalammemberiabolisidanamnesti • Pemerintahansentralistikdiubahmenjadidesentralisasi/otonomidaerah 6. HAM diaturlebihlengkapdankomprehensif.
Lanjutan… 7. MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat, kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. 8. Presiden dan wakil presiden yg semula dipilih MPR diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. 9. Presiden tidak dapat membekukan/ membubarkan DPR
Lanjutan… 10. Dibentuk Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan masing- masing. Kedua lembaga ini sebelumnya tidak ada. 11. Komposisi MPR terdiri dari DPR dan DPD dipilih melalui Pemilu (tidak ada yang diangkat/ditunjuk).
12. Anggaran pendidikan ditetapkan sekurang- kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. 13. Garis besar tentang Pemilu dan lembaga KPU juga diatur dalam amandemen.
KOMISI YUDISIAL L E M B A G A B A R U MAHKAMAH KONSTITUSI 5 WEWENANG 2 WEWENANG
Mahkamah Konstitusi:Terdiri dari 9 orang hakim konstitusi: 3 orang diusulkan DPR3 org diusulkan Presiden dan 3 org diusulkan MA.
Wewenang MK: • Menguji UU atas UUD • Memutussengketaantarlembaganegara • Mengujipendapat DPR tentangPresidenmelanggarhukum • Memutuskanpembubaranpartaipolitik • MemutusperselisihanhasilPemilu.
KOMISI YUDISIAL • WEWENANGNYA: • MENYELEKSI CALON HAKIM AGUNG • MENGAWASI PERILAKU HAKIM • CALON HAKIM AGUNG YANG LOLOS SELEKSI AKAN DIPILIH OLEH DPR (SETIAP 3 CALON DIPILIH SATU ORANG).
