1 / 15

Undang – Undang ITE

Undang – Undang ITE. ILYAS NATA ( 1410005 ). UU ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik ).

foy
Télécharger la présentation

Undang – Undang ITE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Undang – Undang ITE ILYAS NATA ( 1410005 )

  2. UU ITE ( InformasidanTransaksiElektronik) UU ITE ( InformasidanTransaksiElektronik) sebenarnyasudahsejaktahun 2008 disahkantetapimungkinkarenajarangnyapublikasimakasebagianpengguna internet di Indonesia belummengetahuinya. Dalamundang – undangtersebutsegalakegiatan yang didalamdunia internet bisadijadikanalatbuktidalampengadilanjikaterjadisuatutindakan yang merugikan orang lain. Secaragarisbesar UU ITE terbagimenjadi 2 bagianyaitu: • Pengaturanmengenaiinformasidantransaksielektronik(e-commerce) • Pengaturanmengenaiperbuatan yang dilarang (cybercrime).

  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwapembangunannasionaladalahsuatu proses yang berkelanjutan yang harussenantiasatanggapterhadap berbagaidinamikayangterjadi di masyarakat. b. bahwaglobalisasiinformasitelahmenempatkan Indonesia sebagaibagiandarimasyarakatinformasidunia sehinggamengharuskandibentuknyapengaturanmengenaipengelolaanInformasidanTransaksiElektronik di tingkatnasionalsehinggapembangunanTeknologiInformasidapatdilakukansecara optimal, merata, danmenyebar keseluruhlapisanmasyarakatgunamencerdaskankehidupanbangsa. c. bahwaperkembangandankemajuanTeknologiInformasi yang demikianpesattelahmenyebabkanperubahan kegiatankehidupanmanusiadalamberbagaibidang yang Secaralangsungtelahmemengaruhilahirnyabentuk-bentuk perbuatanhukumbaru. d. bahwapenggunaandanpemanfaatanTeknologiInformasiharusterusdikembangkanuntukmenjaga, memelihara, danmemperkukuhpersatuandankesatuannasional, berdasarkanPeraturanPerundang-undangan demi kepentingan nasional. e. bahwapemanfaatanTeknologiInformasiberperanpentingdalamperdagangandanPertumbuhanperekonomian nasionaluntukmewujudkankesejahteraanmasyarakat. f. bahwapemerintahperlumendukungpengembanganTeknologiInformasimelaluiinfrastrukturhukumdan pengaturannyasehinggapemanfaatanTeknologiInformasidilakukansecaraamanuntukmencegah penyalahgunaannyadenganmemperhatikannilai-nilai agama dansosialbudayamasyarakat Indonesia. g. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, danhuruf f, perlumembentukUndang-UndangtentangInformasidanTransaksiElektronik.

  4. Mengingat : “Pasal 5ayat (1) danPasal 20 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DenganPersetujuanBersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.” Memutuskan, Menetapkan: “UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

  5. Undang-Undang Internet danTransaksiElektronik (UU ITE) tentange-commerce • Pasal 2Undang-Undanginiberlakuuntuksetiap Orang yang melakukanperbuatanhukumsebagaimanadiaturdalamUndang-Undangini, baik yang berada di wilayahhukum Indonesia maupun di luarwilayahhukum Indonesia, yang memilikiakibathukum di wilayahhukum Indonesia dan/atau di luarwilayahhukum Indonesia danmerugikankepentingan Indonesia. • Pasal 9Pelakuusaha yang menawarkanprodukmelaluiSistemElektronikharusmenyediakaninformasi yang lengkapdanbenarberkaitandengansyaratkontrak, produsen, danproduk yang ditawarkan. • Pasal 10Setiappelakuusaha yang menyelenggarakanTransaksiElektronikdapatdisertifikasiolehLembagaSertifikasiKeandalan. KetentuanmengenaipembentukanLembagaSertifikasiKeandalansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah. • Pasal 18TransaksiElektronik yang dituangkankedalamKontrakElektronikmengikatparapihak.Para pihakmemilikikewenanganuntukmemilihhukum yang berlakubagiTransaksiElektronikinternasional yang dibuatnya. JikaparapihaktidakmelakukanpilihanhukumdalamTransaksiElektronikinternasional, hukum yang berlakudidasarkanpadaasasHukumPerdataInternasional. Para pihakmemilikikewenanganuntukmenetapkan forum pengadilan, arbitrase, ataulembagapenyelesaiansengketaalternatiflainnya yang berwenangmenanganisengketa yang mungkintimbuldariTransaksiElektronikinternasional yang dibuatnya. Jikaparapihaktidakmelakukanpilihan forum sebagaimanadimaksudpadaayat (4), penetapankewenanganpengadilan, arbitrase, ataulembagapenyelesaiansengketaalternatiflainnya yang berwenangmenanganisengketa yang mungkintimbuldaritransaksitersebut, didasarkanpadaasasHukumPerdataInternasional.

  6. Pasal 20Kecualiditentukan lain olehparapihak, TransaksiElektronikterjadipadasaatpenawarantransaksi yang dikirimPengirimtelahditerimadandisetujuiPenerima. PersetujuanataspenawaranTransaksiElektroniksebagaimanadimaksudpadaayat (1) harusdilakukandenganpernyataanpenerimaansecaraelektronik. • Pasal 21PengirimatauPenerimadapatmelakukanTransaksiElektroniksendiri, melaluipihak yang dikuasakanolehnya, ataumelaluiAgenElektronik. Pihakyang bertanggungjawabatassegalaakibathukumdalampelaksanaanTransaksiElektroniksebagaimanadimaksudpadaayat (1) diatursebagaiberikut:jikadilakukansendiri, segalaakibathukumdalampelaksanaanTransaksiElektronikmenjaditanggungjawabparapihak yang bertransaksi. jikadilakukanmelaluipemberiankuasa, segalaakibathukumdalampelaksanaanTransaksiElektronikmenjaditanggungjawabpemberikuasaataujikadilakukanmelaluiAgenElektronik, segalaakibathukumdalampelaksanaanTransaksiElektronikmenjaditanggungjawabpenyelenggaraAgenElektronik. JikakerugianTransaksiElektronikdisebabkangagalberoperasinyaAgenElektronikakibattindakanpihakketigasecaralangsungterhadapSistemElektronik, segalaakibathukummenjaditanggungjawabpenyelenggaraAgenElektronik. JikakerugianTransaksiElektronikdisebabkangagalberoperasinyaAgenElektronikakibatkelalaianpihakpenggunajasalayanan, segalaakibathukummenjaditanggungjawabpenggunajasalayanan. Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (2) tidakberlakudalamhaldapatdibuktikanterjadinyakeadaanmemaksa, kesalahan, dan/ataukelalaianpihakpenggunaSistemElektronik.

  7. Pasal 22PenyelenggaraAgenElektroniktertentuharusmenyediakanfiturpadaAgenElektronik yang dioperasikannya yang memungkinkanpenggunanyamelakukanperubahaninformasi yang masihdalam proses transaksi. KetentuanlebihlanjutmengenaipenyelenggaraAgenElektroniktertentusebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah. • Pasal 30Setiap Orang dengansengajadantanpahakataumelawanhukummengaksesKomputerdan/atauSistemElektronikmilik Orang lain dengancaraapa pun.Setiap Orang dengansengajadantanpahakataumelawanhukummengaksesKomputerdan/atauSistemElektronikdengancaraapa pun dengantujuanuntukmemperolehInformasiElektronikdan/atauDokumenElektronik.Setiap Orang dengansengajadantanpahakataumelawanhukummengaksesKomputerdan/atauSistemElektronikdengancaraapa pun denganmelanggar, menerobos, melampaui, ataumenjebolsistempengamanan. • Pasal 461.Setiap Orang yang memenuhiunsursebagaimanadimaksuddalamPasal 30 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 6 (enam) tahundan/ataudenda paling banyak Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah).2.Setiap Orang yang memenuhiunsursebagaimanadimaksuddalamPasal 30 ayat (2) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahundan/ataudenda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuhratusjuta rupiah).3.Setiap Orang yang memenuhiunsursebagaimanadimaksuddalamPasal 30 ayat (3) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahundan/ataudenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah).

  8. SelainmengacukepadaUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & TransaksiElektronika di atas, beberapaperaturanatauperundangan yang mengikatdandapatdijadikansebagaipayunghukumdalamkegiatanbisnis e-commerce, diantaranyaadalah : • KitabUndang-UndangHukumPidana • KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana • KitabUndang-UndangHukumPerdata • KitabUndang-UndangHukumAcaraPerdata • KitabUndang-UndangHukumDagang • Undang-UndangNomor 8 Tahun 1997 TentangDokumen Perusahaan • Undang-UndangNomor 30 Tahun 2000 TentangRahasiaDagang • Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas • Undang-UndangNomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi • Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 TentangLaranganPraktikMonopolidanPersaingan Usaha TidakSehat. • Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen. • PeraturanPemerintah RI Nomor 48 Tahun 1998 TentangPendirian Perusahaan Perseroan dibidangPerbankan. • Serta undang-undangdanperaturanlainnya yang terkaitdengankejahatane-commerce.

  9. Berbagaikejahatanduniamaya yang bisadisebutmelanggarataubiasadisebut Cybercrime.  Didalamdunia internet terdapatbeberapajenis Cybercrime. AncamanuntukpelanggaranUU ITE Tentang CybercrimeiniadalahpenjaraenamhinggadelapantahunpenjaradandendaRp. 600 – 800 juta. Jadijikaandamemilikikeahlianlebihdalamhalkomputeradabaiknyasalurkanlahkehal – hal yang positif, karenabisajaditanpaandasadariandabisasajatelahmelanggar UU ITE ini. Salah satucontohpelanggaran Cybercrime yang paling sederhanaadalahsepertimenyebarkanfotoseseorangtanpaizindaripemiliknyabisadikelompokkandalamkegiatan cybercrime.

  10. Cybercrime diantaranya : • Unauthorized Access :merupakankegiatanmenyusupjaringankomputertanpaseijindansepengetahuanpemilik,  contohnyaseperti Probing dan Port. • Illegal Contents : adalahpenyebaraninformasi data yang tidaksopandanmenyalahiaturan (norma agama danmasyarakat), contohnyapornografi. • Penyebaran Virus SecaraSengaja, contohnyamelalui email atau message. • Data Forgery,  merupakankejahatandenganmemalsukan data penting yang terdapat di internet,  contohnyamemalsukan data padadokumen-dokumenpenting. • Cyber Espionege, merupakankejahatan internet denganmemata-mataipihak lain danbersifatmerugikan. • Sabotage and Extortionmerupakankejahatandenganmerusak data-data padasistemkomputerpihak lain. • Cyberstalking, sepertimenggangguataumelecehkanpihak lain. • Carding, misalnyapencuriannomorkartukreditmelaluiinternet. • Hacking,misalnyamerusaksitusinstansitertentu. • CybersquttingdanTyposquatting, yaitumenggunakan domain mirip orang lain untukkepentinganpersainganbisnis. • Cyber Terorism, misalnyamengancamkeamanansuarunegaramelaluiduniamaya.

  11. Selainhal – haldiatasadajugajenis Cybercrime yang dikelompokkankedalamjenisMalware.  Malware adalahsuatu program yang berbahayadantidakdiinginkankarenadapatmerusaksistemkomputer, menghambatakses internet, danmencuriinformasipentingdarikomputer. Malwaremerupakanalat yang digunakandalamCybercrime. BerikutadabeberapajenisMalware : • Browser Helper Object • Worm • Dialer • Wabbit • Spyware adware • Trojan • Virus Komputer • Keylogger • Rootkit Untukdapatmenghindarikomputerkitadaritindakan Malware kitabisamelengkapikomputerkitadengansebuah antivirus, adware.

  12. Berita-berita terkait dengan ITE Hacker SitusPresidenBisaTerjerat UU ITE • Liputan6.com, Jakarta : Hacker pembobolsituspribadimilikPresiden RI SusiloBambangYudhoyonobisaterseretkasushukum. Mengacupada UU ITE, hacker tersebutbisadijeratPasal 35 denganhukuman 12 tahunpenjara.DemikianKepalaPusatInformasidanHumasDepartemenKominfo, Gatot S. DewaBrotomengatakansaatdihubungi Liputan6.com via telepon, Kamis (10/1/2013).Terkaitkasusini, GatotmengatakanpihakKepresidenantelahberkoordinasidenganKominfodan ID SIRTII. "Kami tentusajaakanbekerjasamadenganpihakKepolisian Unit Cyber Crime," kata Gatot.Iamenambahkan, JuruBicaraKepresidenan Julian Aldrin Pasha sudahmemintabantuankeKominfountukmenyelidikimasalahini. NamunmemangbaikKominfomaupunpihakkepolisianbelummenentukanlangkah yang akandiambilselanjutnyamengingatinimerupakanpersoalanbedanegara.

  13. Sepertidiberitakansebelumnya, hacker yang men-defacesitusPresiden SBYbukanlahberasaldariJember. Setelahdilacak, IP-nyaternyataberasaldarisalahsatunegarabagian di AmerikaSerikat.Pasal 35 UU ITE sendirimenyebutkan: "Setiap orang dengansengajadantanpahakataumelawanhukummelakukanmanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakaninformasielektronikdanataudokumenelektronikdengantujuan agar informasielektronikdanataudokumenelektroniktersebutdianggapseolah-olah data yang otentik". Jikaterbuktibersalah, sebagaimanadisebutkandalamPasal 51 ayat (1) UU ITE, makapelakubisadikenakanhukumanpidanapenjara paling lama 12 tahundanataudenda paling banyakRp 12 miliar. SenadadenganGatot, RapinMudiardjoselakupengacara yang juga Legal Director ICT Watch menilaiperbuatan hacking termasukmelanggar UU ITE karenamemasukisistem orang lain tanpaijin.Ketikaditanya? apakahperbuatan hacker itubisaterancampasal lain? misalnyapencemaranterhadapsimbol-simbolnegara.Rapinberpendapat “darisisihukumtidakmungkinkenakarenasituspresiden, bukansitusnegaratetapisituspribadi” "Di pasal UU ITE tidakadapembedaanantarapribadiataunegara, hanyamenyebutkanakibat yang ditimbulkan," tandasnya. (DEW)

  14. di Twitter, FajriskaDikenakan UU ITE danPasalFitnah Jakarta - PihakKejagung RI menetapkanberkasperkaraFajriska alias Boy dalamkasuspencemarannamabaik Marwan Effendi telahlengkapatau P21 sehinggasiapdisidangkan. Terkaitpenetapan status perkaratersebut, pengacaraFajriska, Budi Sanjaya, mengakujanggal.Surat P21-nya ditekenBerkicauoehKasubditPratutDirektoratTindakPidanaUmumLainnya (TPUL) KejagungTatangSutarnatertanggal 14 November lalu."Surat P21 No: B-3537/E.A/Euh.1/11/2012 ditetapkantanggal 14 November 2012," kata KapuspenkumKejagungSetiaUntungArimuladi, saatdihubungidetikom, Selasa (27/11/2012).Fajriskadijeratpasal 45 ayat (1) joPasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentangInformasiTeknologidanElektronik. SelainituFajriskajugadikenakanpasalpidanatentangpencemarannamabaikdanfitnah."DiajugadikenakanPasal 263 ayat (2), Pasal 311, Pasal 317, danPasal 310 KUHP," sambungUntung.Karenasurat P21 ituditandatanganiolehKasubditPratut, kuasahukumFrajiska, Budi Sanjaya, mengakuaneh. Harusnyasurat P21 ituditandatanganiolehDirektur TPUL."Yang tandatanganjikamenurutaturanseharusnyaDirektur TPUL, tapi yang tandatanganituKasubditPratut, Pak Tatang. Inikansebenarnyasangatsubyektif," tuturkuasa Budi Sanjayasaatdihubungiterpisah.Dalamkicauannya di twitter denganakun @fajriska, Fajriska alias Boy menudingJamwas Marwan Effendi melakukanpenggelapanterhadapuang yang menjadibarangbukti yang saatitudidugamencapaiRp 500 miliar. Kicauan @fajriskainiternyatajugadiretweetolehakun @triomacan2000 yang kalaitumempunyai 82.900 follower, sehinggamembuatberitatersebutmenjadilebihcepatmenyebarkekhalayakumum.Nah, berkaitandengankasus yang sudahsiapdisidangitu, akun @triomacan2000 pun mendadakramaidiperbincangkan. Para tweepsberbincangsoalakundengan followers lebihdari 100 ribu yang hilangdarijagat twitter hariini.Diduga, mulaihariiniakun yang biasaberkicausoalisu-isukorupsi, politik, danberbagaimacamisunasionalitulenyap. Keberadaanakuninimemangbanyakdipersoalkansejumlahpihaksebabtudinganakun @triomacan2000 tidakbisadipertanggungjawabkankebenarannya.Karenatidakbisadipertanggungjawabkanitulah, akun yang fenomenalitudilaporkanjugasebagaibuktiolehJamwas Marwan keBareskrim.

  15. SekianTerimakasihMohonmaafbilaadaKesalahanpenyampaiankekurangan2nya…SekianTerimakasihMohonmaafbilaadaKesalahanpenyampaiankekurangan2nya…

More Related