1 / 72

PAKET UNDANG-UNDANG

PAKET UNDANG-UNDANG. UU NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA 2. UU NO. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA 3. UU NO. 15 TAHUN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA by m.sutarsa. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

lis
Télécharger la présentation

PAKET UNDANG-UNDANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAKET UNDANG-UNDANG UU NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA 2. UU NO. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA 3. UU NO. 15 TAHUN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA by m.sutarsa

  2. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

  3. UU No. 17 / 2003TENTANG KEUANGAN NEGARA • Pengertian Keuangan Negara • Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara • Penyusunan dan Penetapan APBN / APBD • Pelaksanaan APBN dan APBD • Perttanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD • Pidana, Saknsi Administratif dan ganti Rugi

  4. Pengertian-Pengertian • Keuangan Negara Adalah semua hak dan kewajiban negara yg dpt dinilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yg dpt dijadikan sbg milik negara berhubung dg pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut • APBN Adalah rencana keuangan tahunan pemeintahan negara yg disetujui oleh DPR • APBD Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yg disetujui oleh DPRD • Penerimaan Negara Adalah uang yg masuk ke rekening kas negara • Pengeluaran Negara Adalah uang yg keluar dari kas negara • Pendapatan Negara Adalah hak pemerintah pusat yg diakui sbg penambah nilai kekayaan bersih • Belanja Negara Adalah kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg pengurang nilai kekayaan bersih

  5. Keuangan Negara • Hak Negara • Kewajiban Negara • Penerimaan Negara • Pengeluaran Negara • Penerimaan Daerah • Pengeluaran Daerah • Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yg dikelola sendiri atau oleh pihak lain • Kekayaan Pihak Lain yg dikuasai negara • Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dg menggunakan fasilitas negara

  6. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Presiden, selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. • Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara a. Dikuasakan kepada : 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga b. Diserahkan kepada : Gubernur/Bupati/Walikota ( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 )

  7. Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan administratief beheer Comptabel beheer PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA

  8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

  9. UU No. 17 tahun 2003 Presiden Men.Keu Men.Teknis Gub/Bpt/ Ka. Lbg W.kota KPPN KPA KPA SKPD

  10. Presiden Gub/bpt/w.k. Men.keu Men/k.l. KPA KPA KPA Pjbt/Panitia Pengadaan PPK PPSPM Bendahara kppn Pihak.III B.O. B.Penerima

  11. Kewenangan Menteri Keuangan • Selaku Pengelola Fiskal dan Wk. Pemerintah dalam hal kepemilikan kekayaan Negara yg dipisahkan, dg tugas : 1. menyusun kebij. fiskal ekonomi makro 2. menyusun ranc. APBN 3. mengesahkan dok. Pelaks. Angg. 4. perjanjian int. di bid. Moneter 5. pemungutan pendptn negara sesuai UU. 6. melaks. Fungsi kebendaharaan umum. 7. menyusun laporan Keuangan ( sbg. pertanggungjawaban pelaksanaan APBN). 8. tugas lainnya di bid pengelolaan fiskal ( UUNo. 17/2003 Bab II Psl 8 )

  12. Pendelegasian Kewenangan BUN • Selaku Bendahara Umum Negara ( BUN ), pelaksanaan anggaran di daerah dikuasakan kepada : KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara ( Kuasa BUN ), sesuai dengan batas kewenangannya. ( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )

  13. Kewenangan Menteri Teknis / Ketua Lembaga • Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementrian negara / lembaga yg dipimpinnya ( COO ),dg tugas : 1. menyusun ranc. Angg.kementrian negara/lembaga. 2. menyusun dok. Pelaks. Angg. 3. melaks.angg.kemetrian negara/lembaga. 4. melaks. Pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas Negara. 5. mengelola utang dan piutang neg. di lingk. Kementrian negara/lembaga. 6. mengelola BMN. 7. menyusun dan menyampaikan lap.keu. 8. hal-hal lain yg menjadi tgg. jwbnya ( UU No.17 / 2004 psl. 9 )

  14. Penyusunan dan Penetapan APBN • APBN ditetapkan tiap tahun dg UU • APBN meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan • Pendapatan negara : 1. penerimaan pajak 2. penerimaan bukan pajak (PNBP) 3. Hibah • Belanja Negara : 1. belanja pem.pusat 2. pelaksanaan perimbangan keu pem.pusat dan daerah 3. dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

  15. Sistem Penganggaran sebelum UU No.17/2003 Line Item Budgeting System Penerimaan Pengeluaran Rutin Pembangunan Rutin Pembangunan migas hutang LN jenis sektor Non migas belanja

  16. Penyusunan APBN menurut UU 17/2003 • Diawali dengan RPJM 5 tahun • RPJM dijabarkan ke dalam RKP 1 tahun • RPJM didistribusikan ke dalam Renstra- K/L 5 tahun • Renstra – K/L dijabarkan ke dalam Renja-K/L tahun • RKP dan Renja-K/L dirumuskan ke dalam RKA-K/L 1 tahun

  17. RKP Penyusunan Dokumen Anggaran Penyusunan RKAKL Pembahasan RKAKL Oktober Januari November RKAKL Kementerian Teknis Penyusunan RAPBN Pemerintah RKAKL Pembahasan RUU-APBN Depkeu (DJAPK) PERRES RINCIAN APBN RKAP/ RAPBN SAPSK RUU APBN UU APBN DPR Panitia Anggaran Komisi Sektoral

  18. SINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN / LEMBAGA (REN-STRA K/L) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) Medium Term fiscal Framework (MTFF) KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH (KFJM) RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (REN-JA K/L) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) APBN Medium Term Expenditure Framework (MTEF) KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) APBN BELANJA K/L RENCANA KERJA DAN ANGGARAN LEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-K/L) Menggunakan 3 Pendekatan Penyusunan

  19. Penganggaran Terpadu( Unified Budget ) • Kepala Satuan Kerja / KPA, satu-satunya penanggungjawab kegiatan atas anggaran yg dikuasainya • Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan ke dalam satu jenis akun belanja, meniadakan terjadinya duplikasi anggaran dan kegiatan • Adanya keterpaduan yang sinergis antara pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan pada masing-masing satker

  20. Performance Budgeting System • Merupakan sistem penganggaran yang didasari atas rencana kinerja instansi pemerintah yang telah mendapat persetujuan • Mempresentasikan gambaran aspek keuangan dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja, dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi

  21. Siklus KPJM Medium Term Expenditure Framework 1. Setting Fiscal Target Allocation of Resources to Strategie 2. Economic and Fiscal Framework Budget Policy Corporate Plan Fiscal Update Statement Statement Central Cabinet Minister

  22. Medium Term Expenditure Framework(Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) • Pernyataan Bank Dunia (World Bank ) 1. Proses pengambilan keputusan penganggaran harus menjadi lebih akuntabel, sesuai dengan hukum dan kredibel. 2. Akuntabilitas politik seharusnya meningkat baik pada level politisi, maupun pada level manajerial melalui transparansi yang lebih besar. 3. Mendorong para politisi untuk mengedepankan prioritas- prioritas sebagaimana dana yang disediakan/diinginkan. 4. Meningkatkan manajer tingkat sektoral untuk lebih akuntabel dalam pencapaian skala prioritas. 5. Melakukan spesifikasi sumber daya yang lebih baik dalam konteks MTEF

  23. Penerapan Sistem Penganggaran 3. KELUARAN 5 SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN POKOK 1. SATUAN KERJA 4. STANDAR BIAYA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS 2. KEGIATAN 5. JENIS BELANJA RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI

  24. SATUAN • SATUAN KERJA PUSAT ESELON I • SATUAN KERJA PUSAT ESELON II • SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II • SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III • SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) • SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) • SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS) • SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L) KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Ruang Lingkup APBN 1.Pendapatan Negara a. Penerimaan pajak b. Penerimaan bukan pajak c. Penerimaan hibah ( DN, LN ) 2. Belanja Negara a. Belanja Pemerintah Pusat ( APBN ) b. Belanja Pemerintah Daerah ( Perimbangan Keuangan) 3. Pembiayaan Pembiayaan yg digunakan utk menutup defisit yg bersumber dari dana dalam/luar negeri

  26. Pengurusan APBN 1. Pengurusan Umum ( Administratif Beheer ) dilaksanakan oleh Menteri teknis/Pimpinan Lembaga 2. Pengurusan Khusus ( Comptable Beheer ) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan • Cyclus APBN 1. Perencanaan Anggaran ( RUU-APBN ) 2. Penetapan Anggaran ( UU-APBN ) 3. Pelaksanaan Anggaran ( kementrian negara / lembaga ) 4. Pengawasan Anggaran ( pengawas fungsional ) 5. Perhitungan Anggaran Negara, LKPP setelah diperiksa BPK

  27. Asas Umum • UU-APBN, sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara • Perda-APBD, sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. • Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dilarang melakukan tindakan yang dapat membebankan APBN/APBD apabila anggaran pengeluaran tersebut tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia • Semua pengeluaran negara/daerah, yg sesuai dengan prog. pemerintah pusat/daerah dibiayai dengan APBN/APBD • Anggaran yang digunakan utk kegiatan mendesak / tidak terduga disediakan dalam bagian anggarantersendiri, yg selanjutnya dilaksanakan dengan PP. • Kelambatan pembayaran atas tagihan yg berkaitan dg pelaks. APBN/APBD dpt dikenakan denda/bunga.

  28. Dilarang atas beban APBN : 1. Perayaan atau peringatan kementrian negara/ lembaga/pemerintah daerah 2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga utk berbagai peristiwa 3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah raga kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah 4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg sejenis spti tsb di atas. • Dibatasi atas beban APBN : Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya. Boleh dilakukan secara sederhana dan hal-hal yg sangat penting.

  29. Pendapatan Negara Adalah hak pemerintah pusat yg diakui sbg penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas : 1. penerimaan pajak 2. penerimaan bukan pajak 3. hibah • Belanja Negara Adalah kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara dirinci menurut : 1. organiasi 2. fungsi 3. jenis belanja • Pembiayaan Adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pd tahun anggaran bersangkutan maupun pd tahun anggaran berikutnya.

  30. Dilarang atas beban APBN : 1. Perayaan atau peringatan kementrian negara/ lembaga/pemerintah daerah 2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/ tanda mata, karangan bunga utk berbagai peristiwa 3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah raga kementrian negara /lembaga/ pemerintah daerah 4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg sejenis spti tsb di atas. • Dibatasi atas beban APBN : Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, boleh dilakukan secara sederhana dan hal-hal yg sangat penting.

  31. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

  32. UU No. 1 Tahun 2004 • UU Perbendaharaan Negara sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara dilakukan secara terbuka dan bertangungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat • Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yg ditetapkan dalam APBN/APBD

  33. Pejabat Perbendaharaan • Menteri / Pimp. Lbg selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang • Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara • Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah • Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah • Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Angaran / Penguna Barang Daerah

  34. Pendelegasian Kewenangan PA • Menyusun dok. Pelaks. Anggaran. • Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang • Menetapkan pjbt. yg bertugas melakukan pemungutan pen. Negara. • Menetapkan pjbt. Yg melakukan pengel. utang dan piutang. • Melakukan tindakan yg mengakibatkan yg mengakibatkan pengel. Bel. Negara. • Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. • Menggunakan BMN • Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan BMN. • Mengawasi pelaks. Anggaran. • Menyusun dan menyampaikan lap. Keu. ( seluruhnya tersebut di atas di lingkungan kementrian negara/lembaga yg dipimpinnya ). ( UU No. 1/2004 psl. 4 ayat 1 dan 2 )

  35. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran • Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Dok.Pelaks. Anggaran setelah APBN ditetapkan • Dok.pelaks.anggaran disusun berdasarkan alokasi anggaran yg telah ditetapkan oleh Presiden ( Perpres ttg Rincian APBN) • RKA-BLU kementrian negara/lembaga merupakan bagian yg dilampirkan dalam dok.pelaks.anggaran kementrian negara/lembaga bersangkutan • Dok.pelaks.anggaran disahkan oleh Men.Keu. • Dok.pelaks.anggaran disampaikan kpd : 1. Menteri / Pimp. Lembaga 2. Kuasa BUN (KPPN) 3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

  36. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penelahaann DIPA Tahun Pelaksanaan anggaran Penyusunan DIPA November December DIPA Kementerian Teknis MENTERI TEKNIS SATKER Pemerintah DIPA Depkeu (DJPBN) DIPA KPPN Pengesahan DIPA DPR BEPEKA

  37. Prinsip Pelaksanaan Anggaran • Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dg kebutuhan teknis yg dipersyaratkan • Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi kementrian negara/lembaga • Mengutamakan produksi dalam negeri • Setiap tagihan atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yg sah, sesuai ketentuan yg berlaku

  38. Pendelegasian Kewenangan PA • Menyusun dok. Pelaks. Anggaran. • Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang • Menetapkan pjbt. yg bertugas melakukan pemungutan pen. Negara. • Menetapkan pjbt. Yg melakukan pengel. utang dan piutang. • Melakukan tindakan yg mengakibatkan yg mengakibatkan pengel. Bel. Negara. • Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. • Menggunakan BMN • Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan BMN. • Mengawasi pelaks. Anggaran. • Menyusun dan menyampaikan lap. Keu. ( seluruhnya tersebut di atas di lingkungan kementrian negara/lembaga yg dipimpinnya ).

  39. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan • Setiap kementrian negara /lembaga wajib mengintensifkan perolehan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya. • PNBP harus disetorkan seluruhnya ke rek. Kas Negara • Setiap penerimaan kementrian negara / lembaga tidak boleh digunakan langsung utk membiayai pengeluaran

  40. Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP ) • Adalah Penerimaan negara yg diperoleh selain dari sektor pajak atau cukai • Menurut sifatnya terdiri atas : 1. PNBP Umum PNBP yg ada pada semua kementrian negara / lembaga 2. PNBP Fungsional PNBP yg hanya ada pada kementrian negara / lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kementrian negara / lembaga bersangkutan • Menurut Jenisnya meliputi : 1. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) 2. Bagian Laba BUMN / BHMN 3. PNBP Lainnya. 4. Pendapatan BLU

  41. Penerimaan Negara • Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara • Meliputi : 1. Penerimaan Anggaran a. Penerimaan Pajak ( 41 ) b. Penerimaan Bukan Pajak ( 42 ) c. Penerimaan Hibah ( 43 ) d. Penerimaan Pembiayaan ( 71 ) 2. Penerimaan Non Anggaran ( 81 ) • Penerimaan Negara yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara harus disetorkan seluruhnya ke rekening kas negara. • Penerimaan Negara disetorkan melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. • Penerimaan Negara yang diperoleh selain pajak (PNBP), yg bersifat fungsional dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

  42. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sbg akibat penjualan dan / atau pengadaan barang / jasa oleh negara adalah hak negara • Bunga dan / atau jasa giro yang diperoleh pemerintah merupakan pendapatan negara • Untuk menatausahakan penerimaan negara, Menteri / Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan. • Menteri / Pimp.Lembaga dpt membuka rekening utk keperluan pelaksanaan penerimaan negara di lingkungan kementrian negara/lembaga.

  43. Pelaksanan Anggaran Belanja • Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran • DIPA adalah dok. pelaksanaan anggaran bagi satker di lingkungan kementrian negara / lembaga • DIPA disusun berdasarkan Perpres Rincian APBN / SRAA • DIPA sbg dasar pembayaran berlaku selama satu tahun anggaran • Pagu anggaran dalam DIPA merupakan batasan tertinggi pengeluaran anggaran yg tidak boleh dilampaui

  44. DIPA 1. Ditandatangani oleh Menteri / Pimpinan Lembaga / Pjbt yang ditunjuk ( PA / KPA ). 2. Disahkan dengan Surat Pengesahan oleh Dirjen PBN / Ka.Kanwil DJPBN / Pjbt yang ditunjuk. 3. Memuat nama PA / KPA, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran sbg Pjbt Perbendaharaan / pelaksana anggaran. 4. Memuat sumber dana yg digunakan pada masing-masing DIPA. ( RM, PHLN, PNBP. ) sebagai pagu anggaran. 5. Pagu DIPA merupakan batasan tertinggi yg tdk boleh dilampaui. 6. Terdiri atas : a. DIPA Pusat b. DIPA Daerah c. DIPA APP d. DIPA Dekonsentrasi e. DIPA Tugas Pembantuan 7. Berlaku mulai tgl. 1 Januari s/d 31 Desember, selama satu tahun anggaran.

  45. Kewenangan KPA ( penerima pendelegasian kewenangan PA ) • Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja / penanggungjwb kegiatan / pembuat komitmen. • Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kpd negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar ( SPM ). • Menunjuk Bendahara Pengeluaran utk melaksanakan tugas kebendaharaan dlm rangka pelaks. Angg. Belanja. ( Per. Dirjen PBN No. PER.66/PB/2005 )

  46. Pejabat tsb. Dilarang : • Saling merangkap jabatan satu sama lain ( antara PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran ) • Merangkap jabatan sbg. Bendahara Pengeluaran.( KPA, PPK dan PPSPM ) • Kecuali : 1. KPA merangkap sebagai PPK 2. KPA merangkap sebagai PSPM ( KPA tdk boleh merangkap keduanya )

  47. UU No. 1 tahun 2004 • UU APBN merupakan dasar bagi pem.pusat utk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran • Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yg berakibat pengeluaran anggaran atas beban APBN, jika anggaran untuk pembiayaan tsb tdk tersedia atau tdk cukup tersedia • Pengeluaran anggaran yg sifatnya mendesak dan/atau tdk terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri, yg selanjutnya diatur dg PP

  48. Bendahara Umum Negara • Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN) • BUN mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN ) utk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yg telah ditetapkan • Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yg berada dalam pengelolaannya • Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara dalam wilayah kerja yg ditetapkan.

  49. BENDAHARA • Bendahara Penerimaan: Adalah orang yg ditunjuk utk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah. • Bendahara Pengeluaran : Adalah orang yg ditunjuk utk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang utk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional Setiap Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yg berada dalam penguasannya.

  50. Pengangkatan Bendahara • Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati /walikota mengangkat Bendahara Penerimaan utk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor / satuan kerja di lingkungan kementrian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah. • Menteri / pimpinan lembaga / gubernur/ bupati / walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran utk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementrian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah • Pengangkatan Bendahara dilakukan oleh Menteri / Pimpinan Lembaga

More Related