Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI • SERAPAN TUNJANGAN PROFESI DAN SERAPAN BOS BAGI KEPALA MIN SE JAWA TIMUR • TAHUNANGGARAN 2011 SENIN 17 OKTOBER 2011 OLEH KASI KETENAGAAN DAN KESISWAAN BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENAG PROV. JATIM

  2. PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU DAN PENGAWAS 2011 • PENDAHULUAN DASAR HUKUM : 1. UU no. 14 th. 2005 ttg Guru 2. PP no. 74 th. 2008 ttg. Guru 3. PP. no. 41 th 2009 ttg. TunjanganProfesi Guru 4. Permendiknas no. 72 th 2008 ttgTunjanganProfesibagi Guru Tetapbukan PNS ygbelummemilikijabatanfungsional guru. 5. Permendiknas No 30 Tahun 2011 Junto Permendiknas No 39 Tahun 2009 ttg Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan 6. PermenKeuangan no. 164/PMK/.05/2010 ttg Tata Cara PembayaranTunjanganProfesi Guru danDosen, TunjanganKhusus Guru danDosensertaTunjanganKehormatanProfesor. 7. Permenag no. 10 th 2010 ttgOrganisasidan Tata KerjaKementerian Agama.

  3. PENGERTIANTUNJANGAN PROFESI GURU • TunjanganProfesi Guru : Tunjangan yang diberikankepada guru ygberstatusPegawainegeriSipil (PNS) yang memilikisertfikatpendidik. • BantuanTunjanganProfesiGuru : Subsiditunjanganygdiberikankepada guru ygbertatusBukanPegawaiNegeriSipil (Non-PNS) yang memilikisertifikatpendidik.

  4. TUJUAN PemberianTunjanganProfesidanBantuanTunjanganProfesibertujuanuntuk : “Meningkatkanmotivasi, profesionalismedankinerja, sertakesejahteraan guru dalamrangkameningkatkankalitasprosesbelajarmengajardanprestasipesertadidik “

  5. II KRITERIA PENERIMA TPG • PNS yang memangkujabatanFungsional a. PengawasPddkn Agama b. PengawasRumpun (RA danMadrasah) c. Guru pada RA danMadrasah d. Guru Agama padaSekolah e. Guru padaSatuanPddkn Formal lainnya dlmbinaanKemenag 2. Guru Bukan PNS yang meliputi a. Guru pada RA danMadrasah b. Gurtu Agama padaSekolah c. Guru padaSatuanPddkn Formal lainnya dlmbinaanKemenag

  6. PERSYARATAN PENERIMA TPG • MemilikiSertifikatPendidik • MemilikiNomorRegitrasi Guru (NRG) dariKemendiknas. • Aktifmelaksanakantugassbg guru / pengawas • Mengajar, melakukantugasbimbingan, ataumelakukanpengawasansesuaidenganSertfikatPendidik yang dimilikinya. • MemenuhibebankerjaygsbgmnditetapkanolehDirektoratJenderalterkait; • Berusia paling tinggi60 tahun • Ditetapkansebaga guru profesionalolehDirekturJenderalyang terkaitataupejabat yang ditunjuk.

  7. III. BESARAN TP DAN BANTUAN TP • Guru PNS danPengawasdiberikantunjangansebesargajipokokperbulan. • Guru Bukan PNS (GBPNS) diberikanBantuanTunjanganProfesisetaradengankualifikasiakademik, pangkat, danmasakerja yang berlakubagi guru PNS. • GBPNS yang belumdiinpasingdiberikanbantuan TP sebesarRp. 1 500.000,0 per bulansesuai dg ketentuan perundang2an • TPG/PengawasdanBantuan TPGBPNS dibayarmulaibljanuarithberikutnya, terhitungsejakybsdinyatakan lulus ujiansertfikasi guru sbgmnygtercantumdlmsertfikatpendidikdanmemperoleh NRG. • Guru ygmemperolehsertifikatpddksebelumth 2008, TP danBantuan TP diberikanmulaijanuaritahun 2008. • Guru PNS dan GBPNS dikenakanpajakPenghasilan (PPh) pasal 21 dg tarifsesuaidenganketentuan perundang2an

  8. IV PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN Pembayarandihentikanbila: • Meninggaldunia • Memsukiusia 60 tahunataupensiun • Berhalangantetapshgtdkbisamelaksanakantugassbg guru • Beralihtugaskejabatanselain guru/pengawas • Tidakmenjalankantugassbg guru/pengawasdikementerian Agama • Tdakmemenuhibebankerja minimal yang ditentuan • Tidaklagimemenuhikriteriadanpersyaratanygdiaturdalamketentuanini • PenhentianPembeyran TP danBantuan TP guru/pengawasdinyatakandenganKeputusanKemenagKab./Kota atauKepalasatker lain yang menjadipelaksanapembayarantunjanganprofesi

  9. V. SUMBER DANA • Sumberdanauntuk TP danBantuanTpguru/pengwasbg PNS ygsatuanadministrasipangkalnyaMadasahNegeri, dibebankankpd DIPA MadrasahNegeriybs. • Sumberdanauntuk TP danBantuanTpguru/pengwasselainsbgmndimaksudpadahuruf A, dibebankankpd DIPA KemenagKab./Kota danKemenagKanwilProvinsi.

  10. VI. PROSEDUR PEMBAYARAN • Pembayaran TP danBantuan TP guru/pgwsditetapkanolehKuasaPenggunaAnggaran(KPA) pd masing2 satkersesuai dg ketentuanperaturan perundang2an. • KankemenagKab./Kota danKamadNegeriwajibmelakukanverifikasithdpusulandankelengkapanberkaspengajuanpembayaran TP danBantuan TP guru/pgwsdenganberpedoman pd kriteriadanpersyaratandalamangka II.

  11. Lanjutan : 3.Kankemenag Kab/Kota danKamadnegerimelakukanpembayaran TP danBantuan TP guru/pengawasberpedomanpadaPermenkeu no : 164/PMK.05/2010 ttg Tata Cara Pembayaran TunjanganProfesi Guru danDosen, TunjanganKhusus Guru danDosen, sertaTunjanganKehormatanProfesor. 4. Dalamhalterdapattunggakan/kekuranganbayaratas TP atauBantuan TP guru/pengawaspadatahunlalu,pembayarandapatdiberikansepanjangpagu DIPA tersedia(termasuk DIPA pada APBN-P) tanpamelakukanrevisitahunberjalan.

  12. Lanjutan : 5. Dalamhalterdapatkekuranganbayaratas TP danbantuan TP guru/pengawas yang diakibatkanadanyakenaikanpangkat, kenaikangajiberkaladan/atauinpassing, pembayarandapatdiberikansepanjangpagu DIPA tahunberjalantersedia. 6. Pembayaran TP danbantuan TP guru/pengawasdapatdiberikansecarabertahapatausetiapbulansesuaikondisimasing-masingsatuankerja. 7. Pembayaran TP guru danbantuan TP guru/pengawastidakmenghalangi guruuntukmenerimatunjangankependidikan (fungsional), bantuantunjanganfungsional, bantuantunjangankhusus, dantunjanganlainnyasesuaidenganperaturanperundang-undangan.

  13. Lanjutan : 8. Permohonanpembayaran TP diajukankepadaPejabatPembuatKomitmendenganmelampirkan: - FotocopyKenaikanGajiBerkaladandokumen lain yang secarasahmenunjukkangajiterakhir (bagi PNS). - FotocopySertifikatPendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya (khususuntukpembayaranpadatahunpertama).

  14. Lanjutan : - AsliSuratKeterangantelahmemenuhiBebanKerja (SKBK) denganketentuansebagaiberikut: a. Guru PNS yang satuanadministrasipangkalnyaMadrasahNegeri, SKBK diterbitkanolehKepalaMadrasahNegeri yang bersangkutan. b. Guru selainsebagaimanadimaksudpadahuruf a. c. SKBK diterbitkanuntuksetiapenambulan (satu semester) atausesuaidengankalenderakademik yang berlaku. d. Dalamhal guru yang bersangkutanmengajardibeberapamadrasah/sekolah SKBK diterbitkanberdasarkanSuratKeteranganMenjalankanTugas (SKMT) yang diterbitkanolehKepalaSatuanPendidikan Formal yang bersangkutandandiketahuiolehpengawas. - Fotokopibukurekening bank yang masihberlaku.

  15. VII. LAPORAN DAN EVALUASI • Pelaksanaanpembayaran TP danbantuan TP guru/pengawasharusdilakukansecaratransparandanakuntabel. Pemantauandanevaluasiterhadappelaksanaannyadilakukansecaraberjenjanguntukmenjaminbahwapemberianbantuaninitepatsasaran, waktu, jumlahdantepatpenggunaan. - Yang dimaksudtepatpenggunaandalamhaliniadalahbahwa TP danbantuan TP guru/pengawasberdampakpadatercapainyatujuan TP danbantuan TP guru/pengawas.

  16. Lanjutan : 2. Kantor KemenagKab/Kota danSatuanKerjalainnya yang menjadipelaksanapembayaranTPdanbantuan TP guru/pengawas, melaluikoordinasidankonsultasidengan Kantor Wilayah KemenagProvinsi,wajibmembuatperencanaananggaran yang cermat agar semua guru/pengawasyang telahmemenuhisyaratdapatmenerima TP / bantuan TP yang menjadihaknyasesuaidenganketentuanperundang-undangan, termasuktunggakanataukekuranganbayaratas TP ataubantuan TP guru/pengawassebagaimanadimaksudpadaangka V no 4 dan 5.

  17. Lanjutan : 3. Kantor KemenagKab/Kota danSatuanKerjalainnya yang menjadipelaksanapembayaran TP danbantuan TP guru/pengawaswajibmembuatlaporanpelaksanaansecaraperiodiksesuaiketentuan yang berlaku.LaporantersebutdisampaikankepadaDirektoratJendralterkaitmelaluiKanwilKemenagProvinsi, selambat-lambatnyadalamwaktu 2 bulansetelahdana TP danbantuan TP guru/pengawasselesaidibayarkan.

  18. VIII. PENUTUP PadasaatKeputusanMenteriiniberlaku, SuratEdaranSekretarisJenderalKemenag No: SJ/DJ.II/3/KP.00.3/933/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentangPedomanPelaksanaanPembayaranTunjanganProfesibagi Guru diLingkunganKementerian Agama dinyatakantidakberlaku.

  19. LAPORAN SERAPAN BOS • DATA BOS PADA MIN meliputi : jumlahsiswa, L/P, kelas 1,2,3,4,5, Usia, <6-12, >6-12 • Harusmencantumkannamasiswapenerima BOS • LAPORAN PENYERAPAN BOS DIMINTA 3 BULAN SEKALI ( sesuai format ) • MEKANISME PENDATAAN DAN LAPORAN BOS MIN MELALUI KANKEMENAG KAB./KOTA • WAKTU PENYERAHAN LAPORAN SETIAP MINGGU KE 2 ATAU 3 TIAP AKHIR TRIWULAN