1 / 16

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 21

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 21. karena permohonan WP, antara lain dalam hal: - kelebihan bayar

emory
Télécharger la présentation

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANGNOMOR 21 TAHUN 1997TENTANGBEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN(UU BPHTB)SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000

  2. Pengembalian Kelebihan PembayaranPasal 21 karena permohonan WP, antara lain dalam hal: - kelebihan bayar - terlanjur bayar tetapi perolehan haknya batal karena pengajuan pengurangan yang diterima karena Keberatan/ Banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya SKBLB dilakukan pemeriksaan (Pasal 22) SKBLB + bunga 2%/bln apabila pengembalian lewat 2 bln (Ps. 22) SKBLB + bunga 2%/bln maks. 24 bln. (Pasal 19) SKBN

  3. Prop Kab/Kt • BPHTB merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat 80% untuk Pemerintah Daerah. • Bagian penerimaan Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata. • 80% bagian penerimaan Pemerintah Daerah dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Propinsi dan 80% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian Hasil PenerimaanPasal 23

  4. Bukti Pem- bayaran BPHTB Ketentuan Bagi PejabatPasal 24 Syarat : PPAT/Notaris/Pejabat Lelang Kakan Pertanahan Kab/Kota - Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang - Pendaftaran hak/peralihan hak Sanksi (Pasal 26): PPAT/Notaris/Pejabat lelang = Denda Rp 7,5 juta Kakan Pertanahan Kab/Kota = PP 30/1980

  5. Kewajiban Melapor Bagi PejabatPasal 25 PPAT/Notaris/Kepala KLN Batas waktu pelaporan kepada Ditjen Pajak Pembuatan Akta/ Risalah Lelang Tgl. 10 Bulan berikutnya Bulan ini Sanksi (Pasal 26): Lewat waktu denda Rp250 ribu untuk setiap laporan

  6. Ketentuan PenutupPasal 27 Dengan berlakunya UU BPHTB (1 Januari 1998) Ditunda menjadi Tgl 1 Juli 1998 Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya, sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan dinyatakantidak berlaku Ketentuan pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 masihtetap berlaku

  7. Pasal 27A dan 27B • Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU BPHTB, berlaku ketentuan dalam UU KUP. • Dengan berlakunya UU No 20 Th 2000, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB berdasarkan UU No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

  8. PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB

  9. PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB

  10. Soal • Aku membeli sebidang tanah kavling dari pengembang yang mendapat ijin pembangunan RSh bersubsidi, seluas 300 meter persegi secara tunai pada tahun 2007 • NJOP 335 rb, NPOPTKP 20 jt NPOPTKP rumah sederhana 55 jt, Berapa BPHTB?

  11. Soal • Aku membeli sebidang tanah kavling dari pengembang yang mendapat ijin pembangunan RSh bersubsidi, seluas 300 meter persegi secara tunai pada tahun 1997 • NJOP 335 rb, NPOPTKP 20 jt NPOPTKP rumah sederhana 55 jt, Berapa BPHTB?

  12. Soal • Pak Heru mempunyai anak 2, Si simin dan Si siman, masing masing mempunyai anak semata wayang A dan B. Pak Heru mempunyai tanah seluas 8.000 m2 yang akan diwariskan kedua anaknya. dengan kelas NJOP A11 (Rp 1.573 rb). tetapi apa hendak dikata Si simin tewas karena kecelakaan, Hitung BPHTB yang harus dibayar bila tnh tersebut akan diserahkan oleh Pak Heru: • 1. untuk si A dan si B • 2. untuk si A dan si siman • jika NPOPTKP Waris dan Hibah Wasiat sebesar Rp 200 jt dan NPOPTKP biasa 20 jt. DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

  13. Soal • Aku membeli sebidang 1 ha tanah di pelosok desa tahun 2005 dengan harga 50 jt dari Pak joyo, tnh tersebut belum bersertifikat masih berupa girik. NJOP th 2005 10 rb / m2, th 2009 aku mengajukan sertifikat melalui notaris ppat, njop 2009 27 rb /m2 • NPOPTKP 2005 10 jt NPOPTKP 2009 20 jt, Berapa BPHTB?

  14. Pada tahun 2000 Andri membeli sebuah rumah di perumahan Ijen Nirwana dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 15 tahun. Sepuluh tahun kemudian Andri mengajukan peningkatan Hak atas tanah menjadi Hak Milik. Berdasarkan ketentuan UU BPHTB, bagaimana perlakuan BPHTB atas transaksi tersebut ? Kapankah Andri memiliki kewajiban membayar BPHTB?. Pada saat proses pengajuan peningkatan Hak atas tanah menjadi Hak Milik, apakah dikenakan BPHTB ? Jelaskan pendapat saudara !

  15. Kisi-kisi • 1. Close book • 2. Waris • 3. Hibah • 4. Saat terhutang • Ojek & Subjek • Bukan objek

  16. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

More Related