1 / 14

TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA. Fungsi DJBC. M engoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk , PDRI, dan Cukai .

erna
Télécharger la présentation

TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

  2. FungsiDJBC Mengoptimalkanpenerimaannegaramelaluipenerimaan Bea Masuk, PDRI, danCukai. Melindungimasyarakatdarimasuknyabarang-barang yang dilarangataudibatasi yang dapatmengganggukesehatandankeamanansertamoralitas. Memberifasilitasperdagangan (a.l. peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Memberidukungankepadaindustridalamnegerisehinggamemilikikeunggulankompetitifdalampasarinternasional. Revenue Collector Community Protector Trade Facilitator Industrial Assistance

  3. DASAR HUKUM • UU Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, sebagaimanatelahdiubahdengan UU Nomor 17 Tahun 2006; • UU Nomor11Tahun 1995 tentangKepabeanan, sebagaimanatelahdiubahdengan UU Nomor39Tahun2007; • Per. Menkeu No. 144/PMK.04/2007tentangPengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, • Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008 tentangPetunjukPengeluaranBarangImporUntukDipakaisebagaimanatelahdiubahdengan P-08/BC/2009 .

  4. PENGERTIAN Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan: • pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean;serta • pemungutan bea masuk dan bea keluar. • Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. • Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

  5. IMPOR PENGERTIAN Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk Penjelasan Ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barangmemasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutangbea masuk sertamerupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

  6. BEA MASUK TIDAK DIPUNGUT, DIBEBASKAN, DAN DIKEMBALIKAN TIDAK DIPUNGUT BEA MASUK (PASAL 24) PEMBEBASAN BEA MASUK (PASAL 25) PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK (PASAL 26) PENGEMBALIAN BEA MASUK (PASAL 27)

  7. DASAR HUKUM KEPABEANAN CUKAI PAJAK UU NO 10/1995 jo UU NO. 17/2006 UU NO. 11/1995 jo UU NO. 39/2006 KMK NO. 251/KMK.3/2007 KMK NO. 231/KMK.03/2001

  8. PEMBEBASAN BM & CUKAI UTK BARANG PNA & PEJABATNYA SUBJEK OBJEK • BARANG YG DIPAKAI UTK KEPERLUAN RESMI • UTK MENDIRIKAN ATAU MEMPERBAIKI GEDUNG YG AKAN DITEMPATI • BARANG PINDAHAN • UTK KEPERLUAN SENDIRI TERMASUK KELUARGANYA • KENDARAAN BERMOTOR • PERWAKILAN NEG ASING • PEJABAT DIPLOMATIK • STAF NON DIPLOMATIK SYARAT : TDK MENJALANKAN TUGAS LAIN SELAIN PEK DI INDONESIA PROSEDUR PENGANGKATAN TDK DI INDONESIA WARGA NEGARA ASING PERSETUJ KEMENLU (DITJEN PROTOKOL & KONSOLER)

  9. FASILITAS PEMBEBASAN BM UTK KENDARAAN BERMOTOR CBU CKD PNA : PEJABAT SENIOR ≥ 10 ORG, ≈ MAX 10 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT SENIOR ≤ 10 ORG ≈ MAX 6 UNIT KEND BERMOTOR KANTOR PERWAKILAN KONSULER PEJABAT SENIOR ≥ 6 ORG, ≈ MAX 6 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT SENIOR ≤ 5 ORG ≈ MAX 5 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT DIPLOMATIK DUBES, KEP PNA NON DUBES, PJBT DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT STAF ADM TEKNIK PASPOR DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT OR BRG PINDAHAN STAF ADM TEKNIK PASPOR DINAS PNA DAN KANTOR PERWAKILAN KONSULER TDK DIBATASI DUBES, KEP PNA NON DUBES, PJBT DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT STAF ADM TEKNIK PASPOR DINAS ≈ 1 UNIT PENYELESAIAN KEPAB DIMUSNAHKAN REEKSPOR DIJUAL OR DIPINDAHTANGANKAN

  10. DIJUAL/ DIPINDAHTANGANKAN KEND KANTOR • 3 TH SJK TGL KEPUTUSAN DJBC • SCR MEYAKINKAN SBLM 3 TH TDK DPT DIGUNAKAN LG PEJABAT • 2 TH SJK TGL KEPUTUSAN DJBC • DIPINDAH TUGASKAN SBLM 2 TH • SCR MEYAKINKAN SBLM 2 TH TDK DPT DIGUNAKAN LG

  11. APLIKASI APLIKASI PROSES -CEK KUOTA -SPESIFIKASI PERSETUJUAN KEMENLU PERSETUJUAN KEMENLU PERSETUJUAN KEMENLU PROSES KEPUTUSAN PEMBEBASAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN PROSES SPPB SPPB FORM B

  12. FLOWCHART PROSEDUR PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING APLIKASI APLIKASI PROSES -CEK KUOTA -SPESIFIKASI PERSETUJUAN KEMENLU PERSETUJUAN KEMENLU PERSETUJUAN KEMENLU PROSES KEPUTUSAN PEMBEBASAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN PROSES SPPB SPPB FORM B FORM B

  13. FLOWCHART PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN DAN PELUNASAN BM & PDRI ATAS KENDARAAN BERMOTOR EKS FASILITAS PERWAKILAN NEGARA ASING PERWAKILAN NEGARA ASING PEMBELI KEMENLU KP DJBC KPU/KPPBC POLRI TRANSAKSI TRANSAKSI APLIKASI APLIKASI PROSES -TELITI ALASAN PERSETUJUAN KEMENLU PERSETUJUAN KEMENLU PERSETUJUAN KEMENLU PROSES KEPUTUSAN PELUNASAN KEPUTUSAN PELUNASAN BUAT PIB & BAYAR PIB + SSPCP PIB + SSPCP PROSES COPY SSPCP NO.PENDAFT PIB + SSPCP TUTUP KUOTA FORMULIR C DISTRIBUSI FORM C FORM C FORM C

  14. TERIMA KASIH

More Related