1 / 12

Alasan Penyempurnaan:

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA. Alasan Penyempurnaan: - Satu-satunya jabatan fungsional yang belum menyesuaikan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 adalah Jabatan Fungsional Guru.

ezra
Télécharger la présentation

Alasan Penyempurnaan:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYEMPURNAANKEPUTUSAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARANOMOR 84 TAHUN 1993TENTANGJABATAN FUNGSIONAL GURUDAN ANGKA KREDITNYA

  2. Alasan Penyempurnaan: - Satu-satunya jabatan fungsional yang belum menyesuaikan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 adalah Jabatan Fungsional Guru. - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah dasar yang kuat untuk menjadikan Jabatan fungsional Guru sebagai Jabatan Ahli. - Guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV. by: mas ekowahyono

  3. Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; - Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. by: mas ekowahyono

  4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Guru: Instansi Pembina: Kementerian Pendidikan Nasional Tugas Instansi Pembina: 1. Menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan guru; 2. Menetapkan standar kompetensi guru; 3. Mengusulkan tunjangan jabatan guru; 4. Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya; 5. Menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional guru; 6. Menyelenggarakan diklat fungsional/teknis dan menetapkan Sertifikasi Guru; by: mas ekowahyono

  5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Guru: 7. Pengembangan sistem informasi jabatan guru; 8. Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru; 9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik guru; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan guru. by: mas ekowahyono

  6. PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARU

  7. PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARU

  8. Jenjang Jabatan dan Pangkat Guru

  9. Kewajiban melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan

  10. Penilaian Pembelajaran Pembimbingan

  11. PERANGKAT PERMENEGPAN DAN RB NO 16 TAHUN 2009 1. SKB MENDIKNAS dan KA BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 TAHUN 2010 2. PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA (DALAM PROSES) 3. PEDOMAN–PEDOMAN: a. Penilaian Kinerja Guru b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif) c. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru by: mas ekowahyono

  12. Unity Tremendousstrengththat is growing in the world through sharing together, prayingtogether, sufferingtogether, and working together. Ada kekuatan yang sangat besar yang tumbuh di dunia melalui berbagi bersama, berdoa bersama, menderita bersama, dan bekerja bersama-sama. ewahyono580@facebook.com

More Related