1 / 60

MODUL 2 POKOK BAHASAN 4

MODUL 2 POKOK BAHASAN 4. Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan. Tujuan Pembelajaran. Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan

gella
Télécharger la présentation

MODUL 2 POKOK BAHASAN 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MODUL 2POKOK BAHASAN 4 Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan.

  2. Tujuan Pembelajaran Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan Memahami proses-proses dalam penetapan kebijakan menggunakan tombol Knobs. Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan

  3. Daftar Isi Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk kebijakan

  4. MATERI UTAMA Klik link di bawah ini untuk download materi: Atau masukkan alamat ini ke internet: http://manajemen-pelayanankesehatan.net/images/files/mod2/M2-PB%204-Kerangka%20Konsep%20Reformasi.pdf

  5. Bacaan Lebih Lanjut ______. (2011). Mata KuliahKebijakandanManajemenKesehatan. Yogyakarta. BagianIlmuKesehatanMasyarakat FK UGM ______. (2011). Mata KuliahAnalisisKebijakan. Yogyakarta. BagianIlmuKesehatanMasyarakat FK UGM

  6. MODUL 2POKOK BAHASAN 4 Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di sektor kesehatan  

  7. Tujuan Pembelajaran Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem kesehatan Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan daerah Memahami mengenai proses reformasi sektor kesehatan

  8. Daftar Isi Situasi Indonesia Saat ini Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan Variasi sistem kesehatan daerah Reformasi sektor kesehatan

  9. Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia Outlook 2011-2015 Dalam konteks ideologi pemerintah PusatManajemenPelayananKesehatan FK-UGM

  10. Isi Pengantar Konsep Reformasi sektor Kesehatan Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya? Ideologi di balik reformasi pelayanan kesehatan Outlook kebijakan 2011-2014.

  11. Pengantar Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.

  12. Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam: (1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan; (2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya; (3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan (4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.

  13. Apaitu “Health System Reform”?(ReformasiSistemKesehatan) • Upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem kesehatan guna meningkatkan kinerja Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan

  14. Melakukan Health Reform, tidak mudah • Konsekuensi-nya sulit di prediksi • Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain. • Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat • Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi

  15. Pendekatan Reform yang Purposive • Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes • Nilai-nilai etik yang melandasi reform • Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses • Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah) • Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs) • Bagaimana implementasinya

  16. Siklus Health Reform ETIK Evaluasi POLITIK Definisi Masalah Pelaksanaan Diagnosa Keputusan Politik Pengembangan Kebijakan

  17. Sasaran Kinerja untuk Reform SASARAN Status Kesehatan Perlindungan Resiko Kepuasan Publik Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait dengan ketiga sasaran tersebut Penting secara etik dan moral Menjadi pusat perhatian politis dan populer

  18. TombolPengendali (Control Knobs) yang dapat dipakai untuk mempengaruhi hasil ApaituTombolPengendali? Perangkatsektorkesehatan Perangkatinibisadiubah/dimodifikasimelaluikebijakanpublik. Mengubahsetelanpadatombolakanberpengaruh padakinerjasektorkesehatan

  19. “Tombol Pengendali Kebijakan”:Apakah ada ideologinya? TUJUAN TOMBOL PENGENDALI Status Kesehatan • Pembiayaan • Pembayaran • Pengorganisasian • Regulasi • Promosi Access Quality Efficiency KepuasanPublik Cost PerlindunganResiko

  20. Bacaan Lebih Lanjut Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health Handono S.D (2011). PerubahanSistemPembayaran. Yogyakarta: FK UGM

  21. MODUL 2POKOK BAHASAN 4 Reformasi di RS dan ideologi 

  22. Tujuan Pembelajaran Memahami perubahan yang tterjadi di RS Memahami reformasi di sektor RS Memahami ideologi di balik reformasi RS

  23. Sektor RS dan Ideologi di Indonesia

  24. Apa arti ideologi? Ideologi siapa? • Ideologi masyarakat • Ideologi pemerintah • Bagaimana interaksi keduanya 1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture. 2. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system.

  25. Memahami ideologi di sektor RS Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making Pengumpulan data Data dipahami Data dimaknai oleh analis Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat diperdebatkan.

  26. Ideologi masyarakat Sejarah menyatakan bahwa ideologi masyarakat dibentuk oleh pemerintah Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun

  27. Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS Sejarah RS di Indonesia Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009 RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan) RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT)

  28. Sejarah RS di Indonesia Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit. Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat. 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak

  29. Situasi segmentasi pasar RS saat ini

  30. RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,

  31. RS di Indonesia: • Dari yang paling mewah, sampai yang paling sederhana • Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk • Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah • Sebagian besar berada di daerah yang sulit

  32. Dinamika RS 1998 - 2008 • RS Pemerintah: termasuk RS BUMN dan Militer. • RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan • Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan.

  33. Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta: 1998 - 2008

  34. Perkembangan Jumlah TT RS

  35. Lokasi RS di Indonesia

  36. RS berbentuk PT Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun 2008. Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun 2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit.

  37. Perkembangan RS Swastaberbentuk PT

  38. Lokasi RS Swasta berbentuk PT

  39. RS Yayasan dan Perkumpulan Dari 1998 - 2004 berkembang pesat dari 434 menjadi 538 Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak perkembangan Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25) Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah. Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah unit-cost Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang besar dan “beban historis”. Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak. Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for-profit

  40. Perkembangan RS SwastaYayasan

  41. Lokasi RS berbentuk Yayasan/Perkumpulan

  42. Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008 • RS Swasta berkembang dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas • RS Yayasan melambat perkembangannya • RS Pemerintah meningkat jumlah TTnya. Ada kemungkinan pengaruh Jamkesmas. • RS militer, BUMN cenderung statis Pemaknaan: • Peran mekanisme pasar menguat. RS-RS swasta cenderung ke PT • Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat • Dinamika RS berada dalam suasana pasar namun ada intervensi pemerintah, walaupun sedikit.

  43. Penafsiran • Ideologi yang berjalan adalah berbasis mekanisme pasar, bukan etatisme. • Apakah sebuah neoliberalisme? Catatan: Neoliberalism describes a market-driven[1] approach to economic and social policy based on neoclassical theories of economics that stresses the efficiency of private enterprise, liberalized trade and relatively open markets, and therefore seeks to maximize the role of the private sector in determining the political and economic priorities of the state.

  44. Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit -Apakah menyerahkan ke pasar murni? -Apakah menjadi semacam etatisme? Apakah menyerupai ideologi sosial liberal di Amerika Serikat?

  45. Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS:Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah Bagi Masyarakat pengguna Bagi Rumahsakit: RS Pemerintah dapat tidak berjalan dengan baik. RS Swasta Yayasan dapat terbebani misi sosial kemanusiaan jika tanpa dukungan pemerintah RS Swasta PT menjadi tanpa support/proteksi untuk bersaing dengan RS luar negeri. • Masyarakat miskin tidak dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah • Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu

More Related