Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

268 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011(muatan dalam Peraturan Menteri Keuangan) Disampaikanpada: Pada Sosialisasi Program BOS 2011 Kemendiknas Jakarta, 28Desember2010

  2. Penerima Dana BOS • BOS dialokasikan kepada daerah kabupaten dankota untukmeringankanbebanmasyarakatterhadappembiayaanpendidikandalamrangkawajibbelajar 9 tahunyang bermutu. • Sekolahpenerima BOS adalah: - SekolahDasar(SD)/SDLB; dan - SekolahMenengahPertama(SMP)/SMPLB/SMP Terbuka baikNegerimaupunSwasta

  3. Alokasi per Siswa (terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011) 570 Ribu /Siswa/ Tahun 400 Ribu /Siswa/ Tahun 397 Ribu /Siswa/ Tahun 575 Ribu /Siswa/ Tahun SD/SDLBNegeri/Swasta di Kabupaten SMP/SMPLB Negeri/Swasta di Kabupaten SD/SDLBNegeri/Swasta di Kota SMP/SMPLB Negeri/Swasta di Kota

  4. BOS di APBN dan APBD • BOS Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. (2) BOS sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2011 atau APBD Perubahan Tahun 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah

  5. BOS dan BOSDA • BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. (2) Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.

  6. DIPA PUSAT Dana BOSsebesar Rp.16.812.005.760.000,00(enambelastriliundelapanratusduabelasmiliar lima jutatujuhratusenampuluhribu rupiah)disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).

  7. KOMPONEN DANA BOS • Dana BOS yang dialokasikan ke daerah sebesar Rp.16,2triliununtuk jumlah siswa total 36.751.515 orang (jumlah siswa SD sebesar 27.225.299 orang dan jumlah siswa SMP sebesar 9.526.216 orang). (2) Dana cadangan BOS(Buffer fund)untukmengantisipasibertambahnyajumlahsiswadariperkiraansemulakarenaberlakunyatahunajaran 2011/2012 dipertengahantahunanggaran2011sebesar Rp.545,97 miliar

  8. RINCIAN ALOKASI • RincianAlokasi BOS untukmasing-masingkabupaten/kotadihitung/ditetapkanberdasarkandata jumlahsiswadariKementerianPendidikanNasional, danditetapkandalamLampiran I PeraturanMenteri Keuangan; • RincianAlokasi BOS untukmasing-masingsekolahper kabupaten/kotadihitungberdasarkan data namasekolah, jumlahsekolahdanjumlahsiswasertaditetapkanolehKementerianPendidikanNasional dalam PetunjukTeknisPenggunaanBOS (3) AlokasiBOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2011.

  9. PENCAIRAN DANA BUFFER Dana cadangan BOS (Buffer fund)pencairannya dilakukansetelahmendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkanketersediaandanperkembangan data jumlah siswa yang riil dalamtahun ajaranberjalan.

  10. PENYALURAN DANA BOS ….. (1) • Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran BOS dilakukansecara triwulanan (tigabulanan), yaitu: • TriwulanPertama(bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) harikerjapada awalbulan Januari2011; • TriwulanKedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) harikerjapada awalpada bulan April 2011; • TriwulanKetiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) harikerjapada awalpada bulan Juli 2011; dan • TriwulanKeempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) harikerjapada bulan Oktober 2011 setelah PMK Alokasi prognosa definitif BOS 2011 ditetapkan.

  11. PENYALURAN DANA BOS…… (2) (1) Penyaluran TriwulanPertama, Kedua, danKetigamasing-masingsebesar ¼ (satu perempat) dari alokasi sementara (2) Penyaluran Triwulan Keempatadalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dariTriwulan Pertama sampaidenganTriwulanKetiga (3) Alokasi prognosa definitif BOS akan ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober 2011, setelah Kementerian Keuangan menerima data rekonsiliasi mengenai jumlah sekolah dan siswa dari Kementerian Pendidikan Nasional.

  12. PELAPORAN …… (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LaporanRealisasiPembayaran BOS kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan danKementerianPendidikanNasional, paling lambat, yaitu: • TwPertama pada akhir bulan Maret2011; • TwKeduapadaakhirbulanJuni 2011; • TwKetigapadaakhir September 2011; • TwKeempat pada akhir bulan Desember 2011.

  13. PELAPORAN …… (2) Laporan Realisasi pembayaran BOS dilakukan dengan ketentuan sbb: a. Laporan Realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang di transfer dariKas Negara denganjumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah; b. Laporan Realisasi pembayaran dan kelebihan dana, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang di transfer dariKas Negara dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah; c. Laporan Realisasi pembayaran dibuat secara Triwulandengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan d. Laporan Realisasi pembayaran yang disampaikan harus disertai dengan SuratPernyataanTanggungJawabsebagaimanadimaksudpadaLampiran III dariPeraturanMenteriKeuanganini.

  14. PELAPORAN …… (3) • Dalam hal Laporan Realisasi PembayaranTriwulanPertama, TriwulanKedua, danTriwulanKetigaterdapat selisih kurang ataupun selisihlebih, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi prognosa definitif BOS setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional. • Dalam hal Laporan Realisasi TriwulanKeempatterdapat selisih kurang ataupun selisih lebih, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi sementara Tahun Anggaran berikutnya setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

  15. PENGAWASAN • Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalamhalterjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalampemberiansanksiberdasarkanperaturanperundang-undangan.

  16. Terima KasihDirektoratJenderalPerimbanganKeuanganDirektorat Dana PerimbanganGedung Radius Prawiro Lt.7Jl. DR. Wahidin no.1 Jakarta Pusat(021) 3509445