TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA

1. TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA Oleh : Hj. HARPRILENY SOEBIANTORO, S.H..., C.N.., M.H. BAMBANG WALUYO, S.H., M.H., APU. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.

2. TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA I. Dasar Hukum • UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI; KEPPRES No. 86/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. • UU No. 8/1981 tentang KUHAP. • UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TPK jo UU No. 20/2001 • Dll. 1

3. II. Pengertian • Jaksa : • Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai PU dan Lak. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU (Ps. 1 angka 1 UU No. 16/2004. • Pejabat yang diberi wewenang oleh UU utk bertindak sebagai PU serta Lak. Putusan Pengadilan yang telah peroleh kekuatan hukum tetap ( UU No. 5/91 KUHAP). • Penuntut Umum ( PU ) • Jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk lakukan Tut & Laks. Penetapan Hakim (UU No. 16/2004 & KUHAP)S 3. Kejaksaan • Lembaga penuntutan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU (Ps. 2 (1) UU No. 16/2004 2

4. III. Sejarah Singkat • Sebelum Kemerdekaan • Majapahit • Dhyaksa pejabat nangani masalah peradilan • Hakim pengadilan • Adhyaksa Hakim tertinggi yg pimpin & mengawasi • Dhyaksa Pengawas • Dharma Dhyaksa • Pengawas tertinggi (superintendent) dari kekayaan suci. • Pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (religie). • Ketua Pengadilan. 3

5. Mataram • Jaksa-Jaksa • Pengadilan Pradata dan Padu • Pengadilan Pradata Perkara berat tugas Jaksa : • Pekerjaan kepaniteraan, hadapkan terdakwa dan saksi. • Pemeriksaan dan putusan dijatuhkan Raja Mataram. • Pengadilan Padu perkara kecil pemeriksaan dan putusan oleh Jaksa atas nama Bupati. • Cirebon • Pengadilan Kerta Penanganan & Penyelesaian Perkara dilaksanakan TUJUH JAKSA (JAKSA PEPITU) Perkara perdata & Pidana • Tujuh Jaksa mewakili Sltn. Sepuh, Sltn. Panembahan, Sltn. Anom & Sltn Cirebon. • Tugas Jaksa Kepaniteraan, penuntutan, hakim & bahkan sebagai Pembela 4

6. Hindia Belanda • Pada PN (Landraad), PT (Raad van justitie) & MA (Hooggerechshof) ada lembaga yang disebut OPENBAAR MINISTERIE, tugas pokok : • Mempertahankan segala peraturan negara. • Melakukan Tut segala tindak pidana. • Melaksanakan putusan pengadilan pidana • Pemerintahan Jepang • Kejaksaan (Kensatsu Kyoku). Pada setiap pengadilan terdapat kantor Kejaksaan. • Tugas Kejaksaan : • Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran. • Menuntut perkara. • Menjalankan putusan pengadilan dlm perkara pidana. 5

7. 2. Kemerdekaan - sekarang • Istilah Kejaksaan resmi digunakan : • UU Balatentara pendudukan Jepang No. 1 thn 1942, diganti Osamu Sierei No. 3 thn 1942, No. 2 thn 1944 dan No. 49 thn 1944. • Berdasar Ps. II Aturan Peralihan UUD 1945 jo PP No. 2/1945, Ketentuan Osamu Seirei No. 3/1942, Jaksa satu-satunya pejabat penuntut umum tetap berlaku. • Konstitusi RIS (1949-1950) • Perihal JA diatur KRIS & UU No. 1/1950 tentang susunan dan kekuasaan MA. • Tingkat pusat/federal adalah Kejaksaan Agung RIS. • Tingkat daerah belum terbentuk. • Parlementer (1950-1959) • Kejaksaan masuk dalam struktur Dephak (sama dengan masa RIS). 6

8. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) • Terjadi perubahan status Kejaksaan dibawah Dephak menjadi lembaga yang berdiri sendiri. • Berdasar Putusan Kabinet Kerja I tgl 27 Juli 1960, diperkuat KEPPRES No. 204/1960, tgl 15 Agustus 1960, berlaku surut terhetung tgl 22 Juli 1960. • Lahir UU No. 15/1961 ttg Ketentuan pokok Kejaksaan RI • Lahir UU No. 16/1961 ttg Pembentukan Kejati (UU No. 15 & 16/1961 dicabut UU No. 5/1991) • Masa Orba (1966-1998) • Terjadi 7 kali ganti Jaksa Agung yg 5 Jaksa dari militer & 2 dari sipil (Singgih, SH & Soedjono C. Atmonegoro. • Lahir UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan RI. • Lahir KUHAP. • Dsb. • Masa Reformasi-sekarang • Terjadi 5 kali ganti Jaksa Agung. • Lahir UU No. 16/2004 ttg Kejaksaan RI. 7

9. IV. MISI, TUGAS & WEWENANG A. Misi Kejaksaan • Lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM serta pemberantasan KKN. • Mampu mewujudkan kepastian hkm, keadilan dan kebenaran hukum. • Mampu terlibat dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. • Berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. 8

10. B. Tugas dan wewenang • Jaksa • Bertindak sebagai Penuntut Umum. • Pelaksana putusan pengadilan. • Wewenang lain berdasarkan UU. • Penuntut Umum/PU • pasal 14 KUHAP : • Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; • Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; • Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; • Membuat surat dakwaan; • Melimpahkan perkara ke pengadilan; • Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa ttg ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, utk datang pada sidang yang telah ditentukan; • Melakukan penuntutan; • Menutup perkara demi kepentingan hukum; • Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai PU; • Melaksanakan penetapan hakim. 9

11. Jaksa Agung • Pasal 35 UU No. 16/2004 • Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; • Mengefektifkan proses penegakan hukum yang di berikan oleh UU. • Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; • Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usahan negara; • Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; • Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 UU No. 16/2004 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau tedakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. 10

12. 4. Kejaksaan RI Pasal 30 UU No. 16/2004 Ayat (1) • Melakukan penuntutan; • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU; • Melengkapi berkas perkara tertentu dan utnui itu dapat nmelakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 11

13. Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; • Pengamanan kebijakan penegakan hukum; • Pengamanan peredaran barang cetakan; • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; • Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang. 12

14. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. 13

15. V. TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TUGAS & WEWENANG • Berdasarkan UU No. 16/2004 • Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang (ps. 8) : • Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hierarki. • Demi keadilan & kebenaran berdasarkan Ketuhanan Y.M.E, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah. • Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. • Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat , serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. • Dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (pasal 2). • Jaksa Agungbertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani (ps. 37 (1)). • Pertanggungjawaban JA disampaikan kepada Presiden dan DPR sesuai prinsip akuntabilitas (ps. 37 (2)). • Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibidang Tut., yang bertujuan pelihara kesatuan kbijakan Tut yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan 14

16. 2. Doktrin Tri Krama Adhyaksa (KEPJA No. KEP-030/J.A/3/1988) • Satya : Kesetiaan yang bersumber pada ras jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. • Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berusur utama pemilikan rasa tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. • Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya. • Kode Etik Jaksa • (penjabaran Doktrin Trikarama Adhyaksa) 4. Perundang-undangan lain 15

17. VI. STANDAR MINIMUM PROFESI BAGI JAKSA (Hasil Lit. KHN, Kejagung & MaPPI-FH UI, 2004) 1. Pengetahuan Seorang Jaksa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik atas : • Ketentuan hukum pidana materiil dan formil; • Ketentuan hukum perdata materiil dan formil; • Ketentuan hukum TUN materiil dan formil; • Peraturan Perundang-undangan, baik perundang- undangan tingkat nasional dan daerah; • Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas Jaksa; • Ketentuan HAM, baik nasional maupun internasional; • Pengetahuan mengenai manajemen administrasi umum; • Pengetahuan mengenai manajemen administrasi perkara; • Pengetahuan Etika Hukum; • Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsim, dan wewenang; serta • Memiliki pengetahuan atas perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum baik nasional maupun internasional. 16

18. 2. Keahlian Seorang Jaksa dituntut untuk memiliki keahlian antara lain : • Kemampuan litigasi dalam arti luas; • Kemampuan dalam bidang intelijen, antara lain meliputi kegiatan mengumpulkan bahan keterangan, mengolah bahan keterangan, dan membuat produk intelijen; • Kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris; • Kemampuan mengoperasikan komputer. 17

19. 3. Perilaku Seorang Jaksa harus dapat mencerminkan tata pikir, tata tutur, dan tata laku terpuji sebagaimana tercantum dalam kode etik dan sumpah jabatan, antara lain; • Memiliki kesungguhan dalam bekerja, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan • Dalam melasanakan tugas jaksa senantiasa memupuk serta mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi dan berdisiplin tinggi; • Menghormati adat kebiasaan stempat yang tercermin dalam sikap perilaku sehari-hari; • Dapat menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggungjawab dan menjadi teladan di lingkungannya; • Mengindahkan norma kesopanan dan kepatutan dalam menyampaikan pandangan dan menyalurkan aspirasi profesi; • Seorang jaksa harus berbudi luhur serta berwatak mulia, jujur, arif dan bijaksana dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku; • Memelihara rasa kekeluargaan, semangat kesetiakawanan; • Seorang jaksa senantiasa membina dan mengembangkan kader adhyaksa dengan semangat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani; • Senantiasa menolak atau tidak menerima atau tidak dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. 18

20. VII. Kode Etik Jaksa Tata Krama Adhyaksa • Jaksa adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan pancasila • Jaksa sebagai insan yang cinta tanah air dan bangsa senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. • Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. • Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama pencari keadilan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, disamping asas-asas hukum yang berlaku. • Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melindungan kepentingan umum sesuai perautran perundang-undangan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 19

21. Tata Krama Adhyaksa • Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum serta memperluas wawasan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. • Jaksa berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. • Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa memupuk serta mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi dan disiplin yang tinggi. • Jaksa menghormati adat kebiasaan setempat yang tercermin dari sikap dan perilaku baik didalam maupun di luar kedinasan. • Jaksa terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggungjawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. • Jaksa mengindahkan norma-norma kesopanan dan kepatutan dalam menyampaikan pandangan dan menyalurkan aspirasi profesi, disamping mematuhi hirarki dan aturan kedinasan. • Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku. 20

22. Tata Krama Adhyaksa • Jaksa memelihara rasa kekeluargaan, semangat kesetiakawanan dan mendahulukan kepentingan korps dari pada kepentingan pribadi. • Jaksa menjunjung dan membela kehormatan korps serta menjaga harkat dan martabat profesi. • Jaksa senantiasa membina dan mengembangkan kader Adhyaksa dengan semangat ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. • Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Etik Jaksa serta mengamalkan secara nyata dalam lingkungan kedinasan maupun dalam pergaulan masyarakat. • Kode Etik Jaksa ini disebut TATA KRAMA ADHYAKSA. 21

23. VIII. PENGAWASAN JAKSA I. Pengawasan Intern JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN (JAM WAS), KEPPRES No.86/1999 II. Pengawasan ekstern/Komisi Kejaksaan • Dasar • UU No. 16/2004, Pasal 38 • PERPRES No. 18/2005 ttg Komisi Kejaksaan 2. Kedudukan Pasal 3 • Komisi Kejaksaan Lembaga Pemerintahan Non Struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. • Komisi Kejaksaan dibawah & bertanggungjawab kepada Presiden 22

24. II. Pengawasan ekstern/Komisi Kejaksaan 3. Tugas • Lakukan Was & Panil terhadap Kinerja Jaksa & Pegawai Kejaksaan tugas kedinasan • Lakukan Was & Panil terhadap sikap & perilaku Jaksa & peg. Kejaksaan di dalam maupun di luar tugas kedinasan. • Lakukan Was & Panil atas kondisi org., kelengkapan sarana & prasarana serta SDM Kejaksaan. • Sampaikan masukan kepada JA atas hasil was & panil untuk ditindaklanuti. Kewajiban Komisi Kejaksan : • Taati norma hkm & Ketent. Perundang-undangan. • Jaga kerahasiaan Komisi Kejaksaan. • Buat LAP, REK, SARAN kepada JA & PRESIDEN. • LAP BERKALA. 23

25. II. Pengawasan ekstern/Komisi Kejaksaan 4. Wewenang Ps. 11 • Terima Lap. Masyarakat tentang perilaku Jaksa & TU. • Meminta informasi tentang dugaan pelanggaran atau perilaku jaksa & TU dari : • Badan pemerintah; • Organisasi; • Anggota masyarakat. • Memanggil & meminta ket. Jaksa & TU perilaku/ dugaan pelanggaran. • Minta info kepada Badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi Org, personalia, sarana dan prasarana. • Terima masukan dari masyarakat tentang kondisi org, kelengkapan sarana dan prasarana, serta SDM Kejaksaan. • Membuat laporan, rekomendasi atau saran : • Perbaikan dan penyempurnaan Org. serta kondisi Kejaksaan. • Penilaian thd kinerja & perilaku Jaksa & TU kepada JA & Presiden. 24

26. II. Pengawasan ekstern/Komisi Kejaksaan 5. Wewenang Lain Ps. 12 • Riksa internal Kejaksan melaporkan kepada Komisi Kejaksaan • Komisi kejaksaan dapat ambil alih riksa internal : • Riksa internal tdk sungguh-sungguh/berlarut-larut. • Hasil riksa internal tidak sesuai kesalahan yang dilakukan Jaksa & TU. • Terjadi kolusi dalam riksa internal. Kewajiban Komisi Kejaksaan Ps. 11 • Komisi Kejaksaan memberitahu JA mengenai dimulainya pemeriksaan. • Bila Komisi Kejaksaan terima laporan dari masyarakat, wajib mengirim salinannya kepada JA untuk ditindak lanjuti. • Terjadi kolusi dalam riksa internal. Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan/usul : • Perbaikan, penyempurnaan, pembenahan org, kondisi atau kinerja kejaksaan. • Beri penghargaan kepada Jaksa - TU • Beri sanksi terhadap Jaksa-TU sesuai PP No. 30/1980 25

27. Susunan Komisi Kejaksaan Ketua Wakil KASEK BAG BAG BAG BAG Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota 26

28. NOTA KESEPAHAMANJaksa Agung RI dan Ketua Komisi Kejaksaan RINo.: KEP-056/A/JA/07/2006No.: NK-001/KK/07/2006 Tata Kerja: • Surat pengaduan atau laporan masyarakat perihal kinerja dan atau perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan kepada Komii Kejaksaan atau Kejaksaan RI dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat pengaduan atau laporan tersebut perlu atau tidak ditindaklanjuti. • Pengaduan atau laporan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti, Komisi Kejaksaan wajib mengirimkan salinan kepada Jaksa Agung RI untuk ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. • Terhadap tindak lanjut tersebut pada angka 1 (satu), Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri segera mengeluarkan surat perintah pemeriksaan yang ditembuskan kepada Komisi Kejaksaan untuk dilakukan pemantauan penyelesaiaannya. • Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan penyelesaian, bila dibutuhkan Komisi Kejaksaan dapat meminta laporan perkembangan pemeriksaan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. • Dalam waktu selambat-lambatnnya 3 (tiga) bulan untuk pemeriksaan ditingkat Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan di seluruh Indonesia, maka hasil pemeriksaan tersebut harus sudah dilaporkan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Ringgi/Kepala Kejaksaan Negeri kepada Komisi Kejaksaan. • Atas hasil pemeriksaan di atas, KOmisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan karena alasan tidak ada kesungguhan dan berlarut-larut atau hasil pemeriksaan dinilai tidak sesuai dengan kesalahan Jaksa atau pegawai Kejaksaan atau terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dengan menyerahkan hasil pemeriksaannnya kepada Komisi Kejaksaan setelah mendengar penjelasan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan. • Hasil Pemeriksaan oleh Komisi Kejaksaan dalam bentuk rekomendasi disampaikan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

29. SEKIAN DAN TERIMA KASIH 27