1 / 17

KRONOLOGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (PRUN) OLEH LAPAN

KRONOLOGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (PRUN) OLEH LAPAN Dasar Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang . Pasal 9 ayat (2) Keputusan Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati yang diteruskan oleh Menko Perekonomian ,

jake
Télécharger la présentation

KRONOLOGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (PRUN) OLEH LAPAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KRONOLOGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (PRUN) OLEH LAPAN DasarUndang-Undang No. 24 tahun 1992 tentangPenataanRuang. Pasal 9 ayat (2) KeputusanKabinetGotongRoyongPresiden Megawati yang diteruskanolehMenkoPerekonomian, ditunjuksebagaipemrakarsa RUU PRUN. 10 Pebruari 2003 LapantelahmempersiapkanNaskahAkademikdan draft RUU PRUN. S.d 2006 Telahdilakukanpemantapankonsepsidanharmonisasi via Ditjen PUU, Kemkumham. BukanmerupakanTusiLapan, domeinLapankeantariksaan. Mengembalikanmandatpenyusunan RUU PRUN Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, pasal 6 ayat (5) Lapantidakmenindaklanjutiamanatini. Prolegnas 2010 – 2014 menjadiusulinsiatif DPR.

  2. KONSEPSI PEMIKIRAN RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL LandasanFilosofis • Ruangudara - sumberdayamilikbersamaperluintegrasipenggunaandanpemanfaatanuntukoptimasinya, dikuasainegaradigunakandandimanfaatkanuntuksebesar-besarkepentinganpublik . 2. SebagaikaruniaTuhan YME dianugerahkankepadarakyat Indonesia, merupakanwilayahkedaulatan, potensibesarkemakmurandankesejahteraanperlupengaturan optimum, sinergis, minimasikepentingankonflik.

  3. LandasanSosiologis • Salahsatupenerapantujuankehidupanberbangsadanbernegara (UUD 1945) danPasal 33. • Dikuasaibukanberartidimilikimelainkanmemberikankewenangantingkattertinggi, mengaturdanmengawasi . • Untukmewujudkankemakmurandankesejahteraanrakyatperlupeningkatanpenggunaandanpemanfaatanmelauipengembanganiptekdenganmemperhatikankeamanan, keselamatan, lingkungan, hankam. • Perludikelolasecaraterencana, terpadu, profesional, bertanggungjawab, selaras,serasiseimbangdenganpenggunaandanpemanfaatandaratandanperairan

  4. LandasanYuridis • Beragamkepentingandalammengembangkanpotensiekomomis, ketersediaanruangtidaktakterbatasmenimbulkankonflikpenggunaandanpemanfaatan. • Belumadanyalandasanhukum yang komprehensifdanterpadu. • Peraturan yang adabelummenjamindalamoptimasipemanfaatansesuaiperkembanganiptek.

  5. Tujuan 1. Meningkatkanpenggunaandanpemanfaatansecaraefisien, efektif, berkeadilandanberkelanjutan. Mewujudkankeamanandankeselamatandalampenggunaandanpemanfaatan yang selaras, serasiseimbangdenganruangdaratandanperairan. Mewujudkankeamanandankeselamatandalampenggunaandanpemanfaatanruangudaradansumberdaya yang terkandungsertapenanggulangandampaknegatifterhadaplingkunganhidup. Mewujudkankeseimbangankepentingankesejahtaraandanpertahanankeamanannegara. Mewujudkankepastianhukumsebagaiwilayahkedaulatannegara. Sasaran Terwujudnyaoptimasipenggunaandanpemanfaatan, sinergitaskepentingandanminimasikonflik

  6. WewenangdanTanggungjawab • Pengaturan (wewenangmembuaraturan, merumuskan NSPK) • Pengurusan (wewenangpemberianpelayanansecaraoperasional) • Pembinaan (wewenangupayapemberdayaan ) • Pengawasan (wewenangmelakukantindakanpenegakanaturan)

  7. Ruanglingkuppengaturan 1. Perencanaan 2. Pemanfaatan 3. Pengembangan 4. Pengendalian 5. Pembinaan Penyelenggaraansistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, tanggapiptek PengelolaanRuangUdaranasionalsampaiketinggian 110 km dpl (bukanklaimbataskedaulatan) Batas horizontal sesuaiperaturanperundang-undangandanperjanjian yang berlaku

  8. Perencanaan • Jangkapanjang 25 Tahunvisi, misi, program pengelolaan • Jangkamenengah 5 tahunpenjabaranjangkapanjang 3. Jangkapendek 1 tahunprioritas program danpenganggaran

  9. Pemanfaatan • Permanendan non permanensertafisikdan non fisik • FisikPermanen : wujudstrukturalpemanfaatankasatmata • bangunanbertingkat, jalanbertingkat, menaratelkom, menarapengeboranminyak • Non fisikpermanen : giatpermanenwujudstrukturaltidakkasatmata Jalurpenerbangan, radar navigasi, lajurmigrasisatwaunggas Fisik non permanen : nonpermanenwujudstrukturalkasatmata balonpemantaucuaca, pembuatanhujanbuatan Non fisik non permanen: kegiatan non permanenwujudstrukturaltidakkasatmatasurvei/pemetaanudara, radar navigasidipesawatudara/ kapallaut, olahragaudara, wisataudara

  10. Pengembangan Dalampemanfaatandanpengendalian: Pemth, Pemda, Badan Usaha: Melakukanpenelitian, Bang SDM, TeknologisertaGiat/usahasesuairencanapengelolaan Pengendalian Mencegah, menanggulangidanmemulihkankerusakanfungsi Pencegahan --- penetapansyarat minimal Penanggulangandanpemulihan --- fisikdan non fisik

  11. Pembinaan Pengaturan, pemberdayaandanpengawasanolehMenteri/PejabatdibidangkedirgantaraanataumenteriteknisatauKepala Daerah sesuaikewenangannya. Data daninformasi Pembentukansisteminformasi PRUN Kerjasama nasional internasional Pembiayaan berdasarkebutuhannyata

  12. Hak, Kewajibandanperansertamasyarakat Memperoleh : informasi , penggantianlayak, manfaat Menyatakankeberatanthdrencana Mengajukangugatan Peransertadalamprosespelaksanaan Penyelesaiansengketa Prinsipmusyawarahmufakat Penegakankedaulatandanhukum TNI sesuaiperaturandanperjanjianinternasional

  13. SangksiAdministratif Pelanggaranketentuantertentu KetentuanPidana

  14. Sistematika RUU Bab I : KetentuanUmum Bab II : Asas, TujuandanFungsi Bab III : Ruanglingkup Bab IV : Perencanaan Bab V : Pemanfaatan Bab VI : Pengembangan Bab VII : Pengendalian Bab VIII : Pembinaan Bab IX : Data danInformasi Bab X : Kerjasama Bab XI : Pembiayaan Bab XII : Koordinasi Bab XIII : PembagianUrusanPemerintahan Bab XIV : Hak, kewajibandanPeransertaMasyarakat Bab XV : PenyelesaianSengketa Bab XVI : PenegakanKedaulatandanHukum BaB XVII : KetentuanSanksiAdministrasi Bab XVIII : KetentuanPidana Bab XIX : KetentuanPeralihan Bab XX : KetentuanPenutup

  15. Terbit: UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Pasal 6 ayat (5) Ruanglautdanruangudara, pengelolaannyadiaturdenganundang-undangtersendiri Lapansudahtidaklagimenindaklanjutiamanatpasal 6 ayat (5) UU tsb.

  16. ARAHAN 2015-12019 UU 21 Tahun 2013 tentangKeantariksaan PenguasaandanpengembanganTeknologiAeronautika Psl 24 - dilaksanakanolehLembaga Psl 31 - Lembagamenyusundanmelaksanakan program { sarana, prasarana, sumberdayaterkait) UU 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan aturanteknisaviasi UU 23 Tahun 2007 tentangPengelolaanLingkunganHidup Pencemaranudara UU Batas Wilayah Negara Wilayah keadulatan UU 3 tahun 2002 Pertahanan Negara Tugas TNI AU IDENTIFIKASI ? ? ?

  17. DisarikandariNaskahAkademikdan RUU PRUN, PusjiganLapan, 2006 TERIMA KASIH

More Related