1 / 16

PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR

PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR. Prof. M. Mas’ud Said, PhD Asisten Staf Khusus Presiden Bid ang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah. INDONESIA KITA HARI INI.

jory
Télécharger la présentation

PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR Prof. M. Mas’ud Said,PhD Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

  2. INDONESIA KITA HARI INI Indonesia memang Raya dan Bhinneka Tunggal Ika. Propinsi Propinsi dan Kabupaten di Indonesia adalah simetris dan sekaligus asimetris. Artinya 33 propinsi dan 392 kota dan kabupaten yang ada di negeri ini memiliki beberapa kesamaan (simetrisme) namun lebih banyak mereka memiliki kekhususan (asimetrisme). Sebagaimana diketahui, secara legalitas, SISTEM otonomi daerah kita hanya mengenal dua sistem YAITU otonomi daerah (otda) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kita sebut sebagai otonomi simetris dan ada beberapa propinsi yang menggunakan otonomi khusus dan propinsi istimewa seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta MEMAKAI SISTEM otonomi khusus (otsus) Secara Perundangan dan Legislasi di Indonesia ada yang bertumpu pada sektor sektor dan juga bertumpu pada wilayah wilayah. Artinya kementrian diberi posisi dan otoritas untuk mengelola kawasan yang berkaitan dengan sektornya, disamping itu kepala daerah dan kepela wilayah juga memiliki otoritas untuk mengatur sektor yang ada di wilayahnya.

  3. MACAM MACAM KONFLIK KEWENANGAN • KONFLIK KARENA PERBEDAAN DATA DASAR KONFLIK KARENA TABRAKAN KEPENTINGAN ANTAR INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK KONFLIK STRUKTURAL DIKARENAKAN OLEH BASIS PERUNDANGAN KONFLIK MANAGERIAL YAITU PERBEDAAN MEMPERLAKUKAN OBYEK

  4. Konflik Peraturan Perundangan(Sumber Aji Sularso, 2012)

  5. Konflik Peraturan Perundangan(Sumber Aji Sularso, 2012)

  6. Miss Management PengelolaanEnvironmental Distruction • Coral distruction • Illegal fishing • water Pollution • Global warmingAnimal distictions • Flodding • Abrasi • Sedimentasi

  7. SISI POSITIF DAN NEGATIF KONFLIK SISI POSITIF SISI NEGATIF • KONFLIK BISA MENCIPTAKAN PERUBAHAN • KONFLIK BISA MENCIPTAKAN ENERGI • KONFLIK BISA MENGGUGAH KITA BERBUAT MEMPERBAIKI • KONFLIK BISA MEMBAWA PRODUKTIFITAS • KONFLIK BISA MENCIPTAKAN PERPECAHAN • KONFLIK BISA MENCIPTAKAN DISHARMONI • KONFLIK BISA MENGGUGAH KITA BERBUAT JELEK • KONFLIK BISA MEMBAWA KERUSAKAN

  8. JUSTIFIKASI DAERAH DI BAWAH INI MENJADI INSPIRASI PARADIGMA PENANGANAN KHUSUS KASUS PROPINSI KEPULAUAN RIAU: Didirikan sebagai propinsi pemekaran berdasarkan UU 25/2002. Penduduk 1.685.698, terdiri dari 2.408 pulau . Tiga puluh persen Pulaunya belum bernama dan tidak berpenduduk. Sekitar 95% adalah wilayah kepulauan, dan hanya 5% daratan. Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, Malaysia dan Singapura. Perlukan UU khusus, atau bisakah dengan UU 32/2004. Kalau ingin mengaspirasi kebaharian Kepri, bagaimana caranya?.

  9. MENCARI SOLUSI

  10. CARA MENGATASI MASALAH: DUDUK BERSAMA Pilih pengelolaan Bersama kawasan khusus UJI MATERI DI MK MELAKUKAN LEGAL AUDIT PP DAN PERMEN DOALOG DIFASILITASI DPR – ATAU MENKO MOU DAN KERJASAMA PENGELOLAAN

  11. VISUALISASI PROSES MOU BALEKAMBANG GOAL RENCANA PENGELOLAAN BERSAMA ORGANISASI OBYEK GARAPAN SISTEM KERJA DURASI BUPATI DIRJEN KELAUTAN PERUM PERHUTANI MENKO DPR KOMISI IV FORUM STANDARDISASI DAN LEGALITAS ADVANTAGE SHARING MOU / LEGAL CONTRACT BALEKAMBANG

  12. CONTOH BENTUK KAWASAN KHUSUS • Kawasan Industri ( Keppres No. 41 Tahun 1996) • Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET (Keppres no. 150 Tahun 2000). • Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, (UU No. 44 Tahun 2007, Perppu No. 1 Tahun 2007) • Kawasan Ekonomi Khusus - BATAM (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 39 Tahun 2009). • BAGAIMANA TENTANG PESISIR MALANG ATAU BALEKAMBANG ?

  13. EMPAT HAL YANG DIHINDARKAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

  14. INGAT INGAT • Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat apa yang pernah disebut oleh Soekarno—mengikuti pendapat Ernest Renan— sebagai le desire d’etre ensemble atau kehendak akan bersatu. • Soekarno mengingatkan syarat pendirian suatu bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu.

  15. INGAT INGAT • Dalam konteks kelangsungan bangsa, cukup penting apa yang disebut dengan ‘mitos integrasi total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis tanpa konflik atau antagonisme di mana setiap individu melebur dalam suatu komunitas yang lebih besar. • Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan tanpa desain integrasi bangsa.

  16. TERIMA KASIH BANYAK…. • THANK YOU VERY MUCH…. • MATOR SEKELANGKONG • SYUKRON KATSIIROH…

More Related