1 / 17

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH. Perencanaan. Pelaksanaan. Penatausahaan. Pertgjawaban. Pengawasan. RPJ P / D. Rancangan DPA-SKPD. Penatausahaan Pendapatan. Akuntansi Keuangan. Pembinaan :. Pemberian Pedoman Bimbingan Supervisi Konsultasi Pendidikan Pelatihan

neka
Télécharger la présentation

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjawaban Pengawasan RPJP/D Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan Akuntansi Keuangan Pembinaan: • PemberianPedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • PenelitiandanPengembangan RPJM/D Bendahara Penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Verifikasi RKP/D • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan Penatausahaan Belanja DPA-SKPD/KL KUA PPA Bendahara Pengeluaran Dasar Pelaksanaan Anggaran Nota Kesepakatan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan tentang APBN/D Kekayaandan Kewajiban • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan • KasUmum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/KL Pengendalian Intern RKA-SKPD/KL Laporan Realisasi Semester Pertama Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban APBD RAPBN/D Pemeriksaan Ekstern Akuntansi Keuangan PerubahanAPBN/D APBN/D

  2. JikaSelamaTahunBerjalanPerluDiadakanPerbaikanAtauPenyesuaianTerhadapAlokasiAnggaranJikaSelamaTahunBerjalanPerluDiadakanPerbaikanAtauPenyesuaianTerhadapAlokasiAnggaran PERUBAHAN APBD 1. Terjadiperkembangan yang tidaksesuaidenganasumsikebijaksanaanumumanggaran(KUA); 2. Terjadikeadaan yang menyebabkanharusdilakukanpergeserananggaranantar unit organisasi, antarkegiatandanantarjenisbelanja; 3. Ditemuikeadaan yang menyebabkanSILPAtahunsebelumnyaharusdigunakandalamtahunanggaranberjalan; 4. Keadaan darurat 5. Keadaan luar biasa

  3. PEMDA mengajukanrancanganPerdatentangperubahan APBD untukmendapatkanpersetujuan DPRD sebelumtahunanggaranberakhir. Prosesperubahan APBD Perubahan APBD diajukansetelahlaporanrealisasianggaran semester pertamadanhanyadapatdilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunanggaran Persetujuan DPRD thd rancanganPerda, selambat-2nya 3 bulansblmberakhirnyatahunanggaran

  4. Terjadikrnpelampauanatautidaktercapainyaproyeksipendapatandaerah, alokasibelanjadaerah, sumber dan penggunaanbiaya yang sudahditetapkandlm KUA A. PERUBAHAN APBD KARENA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) Perbedaanasumsidengankebijakanumumanggaranygtelahditetapkansebelumnya Kepala daerah membuat Rancangan KUA dan PPAS atas perubahan APBD Program dan kegiatanygdapatdiusulkanuntukditampungdalamperubahan APBD Capaian target kinerjaprogram dan kegiatanyg hrs dikurangidlmperubahan APBD, jikaKUAtdkdpttercapai Capaian target kinerja program dankegiatanharusditingkatkandlmperubahan APBD , jikamelampauiasumsi KUA.

  5. PERUBAHAN APBD KARENA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAPD menyiapkanrancangansuratedarankepaladaerahtentang“Pedomanpenyusunan RKA-SKPD” yang memuatprogram dankegiatanbaru. Kepala daerah membuat Rancangan KUA dan PPAS atas perubahan APBD Nota KesepakatanditandatanganibersamaantaraKepala Daerah danPimpinan DPRD. DPRD untukdibahasdandisepakatibersama (dimulai,selesaiAgustus)

  6. DiformulasikanDlmDPPA-SKPDdgn Persetujuan Dari PPKD B. Perubahan APBD Karena Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dan Antar Jenis Biaya Membuat RancanganPeraturanKepala Daerah TentangPerubahan APBD. AnggaranYgMengalamiPerubahan, BaikBerupaPenambahan /PenguranganAkibatPergeseranAnggaran ,HarusDijelaskanDlmKolomKeterangantentangPenjabaranPerubahan APBD

  7. PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

  8. Pembayaranbungadanpokokutang /obligasidaerahygmelampauianggaranygtersediaygmendahuluiperubahan APBD; • Pelunasanseluruhkewajibanbungadanpokokhutang; • Pendanaankenaikangajidantunjangan PNS akibatadanyakebijakanpemerintah C. Penggunaan SILPA tahunsebelumnyadalam perubahan APBD • Pendanaankegiatanlanjutan • Pendanaanprogram dan kegiatanbarudgnkriteria, hrs diselesaikansampaidgn batas akhirpenyelesaianpembayarandlmtahunanggaranberjalan • Pendanaankegiatan-kegiatanygcapaian target kinerjanyaditingkatkandariygtelahditetapkansemuladlmDPA-SKPDtahunanggaranberjalan, ygdapatdiselesaikansampaidgn batas akhirpenyelesaianpembayarandlmtahunanggaranberjalan

  9. Keadaan darurat adalah keadaan yg tidak dapat diperkirakan sebelumnya • Keadaan darurat tidak diharapkan sebagai kejadian yang berulang-ulang D. Perubahan APBD Karena Keadaan darurat • Keadaan darurat berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah • Keadaan darurat dapat berakibat signifikan terhadap anggaran

  10. E. Perubahan APBD Karena Keadaan Luar Biasa • Keadaan Yang Menyebabkan Estimasi Penerimaan Atau Pengeluaran APBD Mengalami Kenaikan Atau Penurunan Lebih Besar Dari 50% (Lima Puluh Persen). • Estimasi Penerimaan Dlm APBD Diperkirakan Mengalami Penurunan Lebih Dari 50%, Pemerintah Daerah Hrs Melakukan Penjadwalan Ulang Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan Dlm Tahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya Dicantumkan Dlm DPPA-SKPD. • Estimasi Penerimaan Dlm APBD Diperkirakan Mengalami Peningkatan Lebih Dari 50%, Pemerintah Daerah Hrs Melakukan PenjadwalanUlangCapaian Target KinerjaProgram Dan KegiatanDlmTahunAnggaranBerjalanYgFormulasinya Dicantumkan Dalam DPPA-SKPD.

  11. F. PENYIAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBD RKA-SKPD yg memuat perubahan program baru serta DPPA-SKPD yg memuat penjadwalan ulang kegiatan utk perubahan APBD kpd PPKD TAPDmembahas capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal TAPD membahas kesesuaian antara RKA-SKPD & DPPA-SKPD yg telah disusun dlm KUAperubahan APBD sertaPPA Bahan penyusunan RAPERDAtentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang dilakukan oleh PPKD

  12. G.Penetapan Perubahan APBD 1. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Disiapkan OlehPPKD :Memuat Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan baik yang mengalami perubahan ataupun yang tidak mengalami perubahan beserta lampiran-lampirannya.

  13. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD • 1. RingkasanPerubahan APBD • 2. RingkasanPerubahan APBD MenurutUrusanPemerintahan Daerah Dan Organisasi; • 3. RincianPerubahan APBD MenurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; • 4. RekapitulasiPerubahanBelanjaMenurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan • 5. RekapitulasiPerubahanBelanja Daerah UntukKeselarasan Dan KeterpaduanUrusanPemerintahan Daerah Dan FungsiDalamKerangkaPengelolaanKeuangan Negara • 6. DaftarPerubahanJumlahPegawai Per Golongan Dan Per Jabatan • …….. LANJUTAN 

  14. ...Lanjutan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd • 7. LaporanKeuanganPemerintah Daerah Yang TelahDitetapkanDenganPeraturan Daerah • a. LaporanRealisasiAnggaran Yang TelahDitetapkanDenganPeraturan Daerah utk 1 TahunTerakhirSblmPerubahanAnggaranDirencanakan • b. Neraca Yang TelahDitetapkanDenganPeraturan Daerah UntukSatuTahunTerakhirSebelumPerubahanAnggaranDirencanakan • c. LaporanArusKas Yang TelahDitetapkandgnPeraturan Daerah utkSatuTahunTerakhirSebelumPerubahanAnggaranDirencanakan • d. CatatanAtasLaporanKeuanganYgTelahDitetapkandgnPeraturan Daerah Utk 1Tahun TerakhirSblmPerubahanAnggaranDirencanakan • 8. DaftarKegiatan-kegiatanTahunAnggaranSebelumnya Yang BelumDiselesaikan Dan DianggarkanKembaliDalamTahunAnggaranIni • 9. DaftarPinjaman Daerah.

  15. RaperdaPerubahan APBD & LampiranDiserahkanOlehKepala Daerah Kepada DPRD disersetujui Bersama Paling LambatMingguKeduaBulan September TahunAnggaranBerjalan. • PembahasanRaperdaTentangPerubahan APBD TsbBerpedomanPada KUA APBD & PPA TentangPerubahan APBD Yang TelahDisepakatiBersama 2. Penyampaian, Pembahasan, Dan Penetapan Raperda Perubahan APBD • Keputusanutk MenyetujuiRaperdattg PerubahanAPBD Tersebut Paling Lambat 3 (Tiga) BulanSebelumTahunAnggaranBerakhirSudahHarusDisampaikanKepadaKepala Daerah

  16. 3. Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD. • A. RancanganPerdaTentang APBD YgTelahDisetujuiBersama DPRD Dan RancanganPeraturanKepalaDaerahTentangPenjabaran APBD SblmDitetapkanOlehKepalaDaerahPaling Lama 3 (Tiga) HariKerjaHarusDisampaikanKepadaGubernurUntukDievaluasi. • B. PenyampaianRancanganPeraturanDaerahTersebut Di Atas HarusDilengkapiDokumen-dokumen : • 1) persetujuanBersama Antara PemerintahDaerah Dan DPRD TerhadapRaperda APBD • 2) KUA Dan PPA Yang DisepakatiAntaraKepala Daerah Dan Pimpinan DPRD; • 3) RisalahSidangJalannyaPembahasanTerhadapRaperda APBD; • 4) Nota Keuangan Dan PidatoKepalaDaerahPerihalPenyampaianPengantar Nota Keuangan Pada Sidang DPRD

  17. .. .Lanjuatan Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD. • C. EvaluasiBertujuanUntuk: • 1) TercapainyaKeserasian Antara KebijakanDaerah & KebijakanNasional • 2) Keserasian Antara KepentinganPublik Dan KepentinganAparatur • 3) UntukMenelitiSampaiSejauh Mana APBD TidakBertentanganDenganKepentinganUmum, Peraturan Yang LebihTinggi Dan/AtauPerturanDaerahLainnya Yang TelahDitetapkanTerdahuluOlehKepalaDaerahybs • D. UntukEfektivitasPelaksanaanEvaluasi, GubernurDapatMengundangPejabatPemerintahDaerahKabupaten/KotaYgTerkait • E. JikaGubernurMenyatakanBahwaHasilEvaluasiTdkSesuaiDgnKepentinganUmum & Peraturan Perundang-2 YgLebihTinggi, KepalaDaerahBersama DPRD HarusMelakukanPenyempurnaanPaling Lama 7 (Tujuh) HariKerjaSejakDiterimanyaHasilEvaluasi D. Apabila DisetujuiGubernurMenyampaikanHasilEvaluasiTersebutKepadaMenteriDalam Negeri.

More Related